diajukan olehPelawan yang mana buktibukti asli (P11 s/d P15) sudah secara jelasmembuktikan bahwa Pelawan/PTIMi sudah memenuhi seluruh isikesepakatan bersama termasuk wang sexwese charge yang dituntut olehTerawan Namun demikian Judex Factie dalam pertimbangannyamenyatakan bahwa bukti yang diajukan oleh Pelawan belum dapatmembuktkan bahwa Pelawem tefait memnemulini setlunulin kemesjiizanryea canmenyatakan Terbantah tidaklan mungkin membuidiikan sesuatuygangnieseaitis,hal demikian menunjukan bahwa Judex Fatie

ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sertasyarat sebagaimana yang ditentukan oleh undangundang oleh karena itupermintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memoribandingnya pada pokoknya telah menyampaikan keberatan terhadap pidana yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan alasanbahwa Tidak sempurna dan tidak lengkapnya Pertimbangan Hukum(Onvoldoendee Gemotiveerd) Majelis Hakim Judex Fatie

sebab itu pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Banding ;Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkantentang alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding yang padapokoknya menyampaikan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan alasanbahwa Tidak sempurnadan tidak lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoendee Gemotiveerd) MajelisHakim Judex Fatie

MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut:Hal. 16 dari 19 hal.Put.Nomor 383 K/Pdt.SusPHI/2013Bahwa setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 28Desember 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 23 Januari 2013maka alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telahbenar menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa oleh karena dalam perkara kebebasan berserikat diterapkanbeban pembuktian berdasarkan kepatutan yaitu pertamatama pekerjadiberi beban pembuktian awal (prima fatie

) untuk membuktikan bahwaPenggugat adalah Pengurus Serikat Pekerja yang sedang melakukanfungsi serikat pekerja apabila berhasil membuktikannya maka bebanpembuktian bahwa Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugatkarena alasan yang sah, ternyata dalam perkara a quo Penggugatberhasil membuktikan prima fatie (vide bukti P.1 sampai dengan P.10);Bahwa, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa alasanPemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalahsah, karena surat peringatan ketiga

Kromengan,.....dst....menimbang bukti P. 8 berupa Akta jual beli No. 231/Kromengan/VV/2005 tanggal9 Juni 2005 dst....disini terlinat ketidaktelitian Judex Fatie dalam melihat faktahukum dimana hanya melihat adanya akta hibah sebagaimana Bukti Pl berupaAkta Hibah No. 715/Kromengan/VV2005 tanpa melihat dasar dari pembuatanAkta Hibah No. 715/Kromengan/VV2005, yang cacat hukum yaitu berupa AktaJual beli No. 231/KromenganlVV205 tanggal 9 Juni 2005 yang tanpa dasartersebut;Bahwa Akta Jual beli atas tanah

Bahwa Majelis Hakim judex fatie tingkat pertama jugasangat keliru dalam pertimbangan hukumnya terhadapeksepsi Pembanding pada poin 3 danAlasannya10Bahwa sesuai dengan ketentuan PP No. 40 Tahun 1996Pasal 17 4. Bahwa berdasarkan dalil Pembanding tersebut di atas,maka secara hukum, Pembanding tidak berkapasitas dantidak berkualitas ditarik sebagai pihak Tergugat, apalagisurat keputusan Walikota tersebut juga tidak dilaksanakanSaMpai Saat ini 5.

Sehingga teramat subjektif dan tidak adil pertimbangan hukumjJudex fatie a quo.

Tentang putusan Judex Fatie telah salah dan keliru menerapkanketentuan UU No.13 tahun 2003.Bahwa Judex Factie dalam putusannya yang mengabulkan gugatanTermohon Kasasi/Penggugat pada prinsipnya menyimpulkan tentang:"Bahwa oleh karena sejak dimutasi Penggugat tidak pernah masukbekerja lagi sehingga wajar apabila pemutusan hubungan kerjaditetapkan sejak tanggal 01 Agustus 2010 dimana Penggugat telahbekerja sejak tanggal 06 Juni 1998 dengan upah Rp. 1.300.200sehingga masa kerja Penggugat adalah 12 tahun

Saksi Ekson Junedy Fatie: Bahwa Pemohon dengam suami Pemohon yang bernama Urbanus Fatemtelah melangsungkan perkawinan secara agama kristen di GerejaPersekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI) Erikson Trit pada tanggal23 Juni 2007 dan melangsung perkawinan secara Sipil di DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal23 Juni 2007; Bahwa anak Pemohon yang bemama Martince Fatem jenis kelaminPerempuan, lahir di Mouyeba tanggal 25 Mei 2000, tidak disahkan saatPemohon melangsungkan

Seyogianya MajelisHakim Tingkat pertama SELAKU judex fatie tingkat pertama mengadakanpeninjauan lokasi selum memutus perkara a.qua.untuk melihak langsungobyek baik yang dibeli Tergugat/Pembanding dari penggugat/Terbandingmaupun yang dijaminkan Tergugat/Pembanding kepadaPenggugat/Terbanding,sebagaimana yang dimaksud Putusan YurisprodensiMA.RI.No.436 K/Sip/1974 tgl.30 Maret 1978, Karena judex factie tingkatpertama belum perna mengadakan pemeriksaan setempat menganai batasbatas tanah sengketa kepada

pengadilan negeri diperintahkan untukmengadakan pemeriksaan tambahan batas batas tanah tersebut sehinggaamar putusan judex fatie tingkat pertama dalam perkara a.qua,maka sangattidak relevan amar putusan pada angka 3 poin 3.3 menyatakan padapokoknya SHM, No.788/Koperapoka atas nama Tergugat/pembanding untukdiserahkan pada para penggugat/Terbanding dalam keadaan kosongsempurna tampa memenuhi syarat tersebut diatas,sehingga Majelys Hakimtingkat pertama selaku judex factie tingkat pertama sangat lalai

Karena itu cukup alasan agar pertimbangan hukumdan amar putusan Judex fatie a quo untuk dibatalkan.Il. JUDEX FACTIE TELAH MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUMYANG TIDAK LENGKAP TERHADAP FAKTAFAKTA HUKUMYANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN1.

Karena itu cukup alasan agarpertimbangan hukum dan amar putusan Judex fatie a quountuk dibatalkan.Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut,Terbanding ,II/ Tergugat lll tidak mengajukan kontra Memori banding;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa danmeneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara besertaturunan resmi Putusan pengadilan Negeri Denpasar No. 695/ Pdt.G /2017 / PN.Dps tanggal 7 Mei 2018 serta surat Memori Banding yangdiajukan oleh Pembanding / Penggugat

Judex Fatie lalai dalam pengecekan halhal penting dalam obyeksengketa; Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat banyak halhal yang tidakdiperiksa oleh Hakim, tetapi hakim memutus tanpa ada dasar hukumnyadan tidak sesuai dengan fakta, Hakim tidak cermat dalam pengukuranHalaman 7 dari 11 Hal Putusan Nomor 49/PDT/2021/PT PTKpagar, sehingga putusan yang dijatuhkan tanpa dasar namun faktanyabahwa putusan dikatakan telah sesuai dengan IMB yang dimiliki olehTerbanding/ semula Tergugat; Bahwa dalam pertimbangannya

Saksi EKSON JUNEDY FATIE: Bahwa Pemohon dengam suami Pemohon yang bernama URBANUSFATEM telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen di GerejaPersekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI) Erikson Trit pada tanggalHalaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mnk.23 Juni 2007 dan melangsung perkawinan secara Sipil di DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal23 Juni 2007; Bahwa anak Pemohon yang bemama JAMLIAN KRISTIAN FATEM tidakdisahkan saat Pemohon melangsungkan

nnn cnc nennnneTanah milik Pembanding /Terbanding Il semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi tidak termasuk dalam bidangtanah yang dibebaskan untuk jalan tol Jakarta Serpong pada PetaInventarisasi NomorBahwa terbukti tanah a quo adalah milik Pembanding II/Terbanding II/Penggugat Intervensi yang terkena pembebasan untuk jalan tol Jakarta Serpong dan uang ganti ruginya dikonsinyasi di Pengadilan NegeriJakartaSelatan; 220222 oon n nn nnn nnn nen nn enn nn nnnPutusan judex fatie

Bahwa terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimanadiuraikan dalam keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan MajelisHakim Judex Fatie Pengadilan Negeri Poso yang pada intinya menerangkanterdakwa diahir acara tatap muka memberikan uang sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada sala satu peserta yang jugaanggota WIA Desa Peleru yaitu Saudari Hj. MARTINI Alias HJ.

Apabila Judex Fatie PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang mau menerima permohonan Pemeriksaan Setempat yangdiajukan oleh Pemohon, tentunya fakta hukum yang sebenarnya akanterbuka. Pemohon meragukan sikap Netral terhadap Judex Fatie PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang, ada gerangan tersembunyi apa dibalik dari penolakanpermohonan pemeriksaan setempat yang diajukan penggugat/pembandingsaat itu?

kepadaPenuntut Umum, masingmasing telah diberi kesempatan untuk mempelajariberkas perkara tersebut;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syaratsyarat yangditentukan dalam undangundang, maka permintaan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingdengan mengemukakan alasanalasan sebagai berikut ;A.TERHADAP PENJATUHAN HUKUMANBahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Fatie

Bahwa Yudex fatie Pengadilan Tinggi Sultra salahmenerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya, Bahwa sesuai adat Buton apabila utusan/toloweayang dahulu datang melamar tidak dapat lagi melaksanakantugasnya sebagai tolowea atau berhalangan baik halangantetap maupun yang bukan halangan tetap, maka pihakkeluargalaki laki dapat menunjuk orang lain yangdituakan untuk menggantikan tugas tolowea tersebut,dalam perkara a quo tolowea/utusan yang dahulu datangmelamar, tidak mau lagi datang

Negeri Medan yangmemeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor414/Pdt.G/2015/PN.Mdn, yang diputus Tanggal 18 Agustus 2016sudah membuat pertimbangan hukum yang cukup dandidasarkan pada hukum yang benar karena yudex Factie dalammemeriksa dan mengadili perkara a quo telah berlaku adil danobjektif bagi para pihak yang berperkara dan oleh karena ituputusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan hukum yang berlakudan telah pula memenuhi hukum acara perdata yang berlakudan berkembang di Indonesia dan judex fatie

Bahwa, pertimbangan hukum Jedex Fatie halaman 81 aliea 4danaliena 5 dalam putusan perkara Perdata Nomor414/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 18 Agustus 2016 menyatakan karena penetapan ahli waris untuk Para Pembanding yangberagama Islam ditetapbkan oleh Pengadilan Agama dan bukanlagi Kewenangan Pengadilan Negeri , adalah pertimbanganhukum yang tepat dan berdasarkan hukum..

Bahwa Yudex Fatie dalam menerapkan unsur Dengan sengajaMerampas Nyawa Orang lain adalah Keliru. Karena Kedatanganterdakwa ke rumah saksi korban adalah untuk menawarkan kreditMotor dan Penganiyaan terjadi karena spontanitas tanpa ada Niatuntuk Membunuh korban, tidak sengaja dan hanya untuk Menakutnakuti Korban ;4. Bahwa Hukuman yang dijatunkan terhadap terdakwa sangatlahberat karena tidak mencerminkan rasa keadilan yang berdasarkanazas Rasa hukum yang hidup ditengahtengan masyarakat ;5.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan (Judex Fatie) keliru dalammenerapkan faktafakta hukum tentang unsurunsur tanpa hak atau melawanhukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan NarkotikaGolongan ;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dalam persidanganberdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dandihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian tidakdipertimbangkan oleh Judex Factie dengan cermat, karena faktafakta hukumyang terungkap diketahi bahwa