Tetapi kenyataannya yang hadir pada saat itu bukananggota LPA Desa Dadawea tetapi yang hadir adalah Aleks Kaju,Leonardus Bhara, Forus Dhewa, Alfons Tutu (Alm), mereka mengklaimdirinya sebagai sebagai HPD (Hakim Perdamaian Desa).

Bentukkonspirasi lain adalah Saudara Aleks Kaju yang mengaku dirinya sebagaiHakim Perdamain Desa (HPD) Desa Dadawea menjadi saksi paraPenggugat yang merugikan kepentingan para Tergugat pada PerkaraPERDATA dengan Nomor : 27/PDT.G/2013/PN.BJW.

KAJU, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat sebagai wargamasyarakat Desa Dadawea ;Bahwa saksi ikut hadir pada tanggal 4 Januari 2011 di Kantor Desauntuk membicarakan status hak adat Para Tergugat ;Bahwa kehadiran saksi pada waktu itu adalah sebagai HakimPerdamaian Desa (HPD) dan sebagai Lembaga Pemangku Adat(LPA) ;Bahwa sebagai Hakim Perdamaian Desa fungsinya adalahmenyelesaian masalah yang ada di desa ;Bahwa selain saksi pada waktu itu

Alfons Titu sebagai anggota Hakim Perdamaian Desa (HPD) ;3. Leonardus Bhara sebagai anggota Hakim Perdamaian Desa (HPD) ;4. Philipus Lusi sebagai Tokoh Masyarakat ;5. Nikolaus Sai ;6.

Saksi ZAKARIAS WILU, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkansebagai berikut :e Bahwa saksi ikut hadir di Kantor Desa pada tanggal 4 Januari 2011sebagai Hakim Perdamaian Desa (HPD) dan sebagai LembagaPemangku Adat (LPA) ;e Bahwa selain saksi pada waktu itu yang hadir yaitu :1. Kristoforus Dhewa sebagai Penjabat Kepala Desa ;2. Alfons Titu sebagai anggota Hakim Perdamaian Desa (HPD) ;3. Leonardus Bhara sebagai anggota Hakim Perdamaian Desa (HPD) ;4. Philipus Lusi sebagai Tokoh Masyarakat ;5.

tanggapan PenuntutUmum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Kesatu:Bahwa terdakwa MUHAMMAD ASMURI Bin Alm PALAL pada hari Selasatanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak tidaknya padawaktu tertentu dalam dalam bulan Nopember 2018 atau setidaktidaknya dalamTahun 2018 bertempat di kawasan Hutan milik Perhutani di petak 45a bagianhutan RPH Gondang KPH Kediri masuk HPD

Tulungagung, selanjutnyapada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 00.30 dini hariterdakwa bersamasama saudara UCIK (DPO) dan NANANG (DPO) denganmembawa alat berupa gergaji panjang dan gergaji kecil langsung menuju kekawasan Hutan milik Perhutani di petak 45a bagian hutan RPH GondangKPH Kediri masuk HPD Wono Mulyo Desa Mojoarum Kec.

terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat(1) huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.ATAUKEDUA:Bahwa terdakwa MUHAMMAD ASMURI Bin Alm PALAL pada hari Selasatanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak tidaknya padawaktu tertentu dalam dalam bulan Nopember 2018 atau setidaktidaknya dalamTahun 2018 bertempat di kawasan Hutan milik Perhutani di petak 45a bagianhutan RPH Gondang KPH Kediri masuk HPD

yang telah diukursejak tahun 1968 oleh pihak pertanahan yang sebelumnya adalah penyerahandari Pemerintah Hindia Belanda saat peralihnan kekuasaan tahun 1950, denganbatasbatas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;Bahwa oleh karena lokasi Lanud El Tari seluas 543 Ha adalahmerupakan tanah Negara, maka pada tahun 1969 sesuai dengan SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur menerbitkanSurat Keputusan atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa TenggaraTimur Nomor : 12/300/HPD

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari Penfui(Penggugat) guna mendapat Hak Pakai ;Bahwa oleh karena Penggugat mendapat Hak Pakai dengan bataswaktu tertentu, maka pada tahun 1987 Gubernur Kepala Daerah Tingkat NusaTenggara Timur memperbaharui Surat Keputusan Kepala Inspeksi AgrariaPropinsi Nusa Tenggara Timur dengan Surat Keputusan Nomor : 13/1/1//KPG/HPDJ/KADIT/1987 tanggal 19 Januari 1987 dimana pada diktum menimbangantara lain menyebutkan Surat Keputusan Nomor : 12/300/HPD/Kinag/1969tanggal

Pemerintah untuk menegaskan danmengembalikan hakhak tersebut, jika berdasarkan Peraturan PemerintahNo.24 tahun 1999 dan UndangUndang No.22 tahun 1999 dengan demikianmaka dalil gugatan Penggugat adalah merupakan titik pijak kepemilikan HakPakai TNIAU El Tari Kupang tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak ;Bahwa dalil gugatan Penggugat memberikan petunjuk bahwa tanah HakPakai TNIAU El Tari seluas 543 Ha, yang cara peralihannya berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.12/300/HPD

CH (H FM /B7R (HH (H /8#S S*S#t " S,& " S(S$% " $, QAQO 2PM 20 292 222222222222222222S & "HSSH * # Gt& ( S SHSSS +"/SSSE SHS "HSEVGX &S+( S & S* 4B#SS(, "SSE "NH" (+*S# ( B SHSSE MHSSHE "+( S & S*%* $6 3 % &,SH# (# (*% %,% L2AQ42 2212 YAZB22222222222"S45 *S# S'S4+SHE FS S( SET ONESE(SS &S St3H SSS " (%"HESS G'SH SSS ( % &.O7E+ Se )SHS "#SESSHE ," *B %/" XUHESH OM OM EX+S St NH#SS &'& SHE MELSH(A*HHES, ( (+3H# ) SHSSS #)S"/SSSE /" B2A222222222222222222222222222222222222222222"ESS/ ("*XS# S(SS SH "HPD

DJOKO POERNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Perhutani HPD LMDH Wana Jayawilayah kerja KPH Madiun, masuk Ds. Sampung, Kec. Sampung, Kab.Ponorogo yang beralamatkan di Jalan Raya Sampung, Ds. Sampung, Kec.Sampung, Kab. Ponorogo; Bahwa wilayah kerja saksi adalah hutan Ponorogo barat HPD LMDH SekarAlam wilayah kerja KPH Madiun, masuk Ds. Nglurup, Kec.

SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.B/LH/2021/PN PngBahwa saksi bekerja sebagai karyawan Perhutani HPD LMDH Wana Jayawilayah kerja KPH Madiun, masuk Ds. Sampung, Kec. Sampung, Kab.Ponorogo yang beralamatkan di Jalan Raya Sampung, Ds. Sampung, Kec.Sampung, Kab. Ponorogo;Bahwa wilayah kerja saksi adalah hutan Ponorogo barat HPD LMDH SekarAlam wilayah kerja KPH Madiun, masuk Ds. Nglurup, Kec.

Bahwa ; Oleh karena itu kami Penggugat Lapor kepada KepalaDesa Alas Selatan agar memanggil kami dengan Surat untuk Mediasipada:Tanggal 24 November 2018pihak Tergugat dan Keluarga tidakdatang dengan alasan orang mati ;Tanggal 27 November 2018 tidak datang tanpa alasan ;Tanggal 01 Desember 2018 Hadir dan diproses oleh HPD Alas58.

Bahwa ; Urusan HPD di Kantor Desa Alas Selatan itu HPDmemberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berembukdengan keluarga masingmasing selama 15 menit dan masukmenyampaikan hasil Rembuk dan hasilnya tidak sesuai denganpemberitahuan keluarga Suku Uma Fuk kepada Kepala Desa dan tidaksesuai dengan apa yang diharapkan karena diprofokator dan dipengaruhioleh Sdr. Donatus B. Leki, SH Tergugat III (tiga) dan Sdr. Lukas Talokyang hadir saat itu ;60.

Lukas Talok, masih mendikte,mempengaruhi dan profokator kepada HPD untuk penyusunan BeritaAcara (BA) penyelesaian dan Guido Meo Penggugat II (dua) datang keruangan sambil mengatakan bahwa Pak berdua ini orang yang tauHukum, kenapa mendikte HPD untuk tulis ikut pembicaraan kamu dua;tidak boleh, jangan buat HPD tambah bodoh. Harap HPD tidak boleh ikutpembicaraan Sdr.

Donatus B.Leki,SH Tergugat Ill (tiga) dan Sdr.LukasTalok,karena kamu yang HPD jadi Naskah Berita Acara (BA) daripemikiran HPD sendiri ;63. Bahwa ; Sdr. Donatus B.

Leki, SH Tergugat Ill (tiga) dan Sdr.Lukas Talok, sempat mengatakan kepada Guido Meo Penggugat II(dua) dihadapan HPD dan orang banyak bahwa ; Kami mau supaya adabahasa Hukum dalam Berita Acara (BA) dan ini untuk kepentingan kitasemua, jawab Guido Meo Penggugat II (dua) tidak perlu, kamu yangSekolah Hukum dan tahu Hukum ini jangan terapkan Produk Hukumyang tidak jelas dan salah kepada HPD dan masyarakat.Inilah Bukti Ulahkamu sebagai Profokator.

SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur tersebutbernomor : 12/300/HPD/Kinang/69 tanggal 13 Juni 1969 ;Bahwa pada tahun 1987 Tergugat kembali mengadakan hubungandengan Direktorat Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang untukmemperpanjang Hak Pakai Tanah Suku seluas 543 Ha tersebut dan KepalaDirektorat Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur lalu mengeluarkan SuratKeputusan Nomor 13/1/1/KPG/HPDJ/Kadit/87 dengan mencabut SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi

Nusa Tenggara Timur No. :12/300/HPD/Kinang/69 dengan seluruh warkah Surat Ukur No.81/1969,sehingga menurut hukum, penerbitan Surat KeputusanNo.13/1/1/KPG/HPDJ/Kadit/87, bidang tanah tersebut harus diukur kembalikarena warkah Surat Ukur telah dicabut, namun Surat Ukur yang telah dicabutternyata dipergunakan kembali sebagai dasar untuk mengeluarkan SuratKeputusan Kepala Direktorat Agraria Propinsi Nusa Tenggara TimurNo.13/1/1/KPG/HPDJ/Kadit/87 dengah batas waktu yang tidak ditentukanadalah bertentangan

adalah wewenang Menteri Dalam Negeri ;Bahwa di dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi NusaTenggara Timur No.12/300/HPD/Kinang/69 dan Surat Keputusan KepalaDirektorat Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur No.13/1/1/KPG/HPDJ/Kadit/87menyebutkan bahwa bidang tanah suku/tanah adat/tanah ulayat milik sukusukutersebut adalah milik Negara atau tanah Negara. Bahwa hal tersebut aneh dantidak mungkin terjadi dan tidak rasional karena Negara Indonesia baru ada padatanggal 17 Agustus 1945.

menggunakan Suratukur Nomor 81/1968 tanggal 6 Nopember 1968 dan dihapus angka 1 menjadiNomor : 8/1968 tanggal 6 Nopember 1968 itu palsu adalah sebagaimana dalamsurat gugatan ;Bahwa telah terbukti bahwa pemegang Hak Pakai Poligon tanah nomor485 tanggal 8 Oktober 1987 atas nama TNIAU Lanud EL Tari Kupang ternyatatelah tidak mentaati isi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi NusaTenggara Timur dan Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Proipinsi NusaTenggara Timur masingmasing Nomor 12/300/HPD

)Su#+ $"1&S IM OEM HES "HPD SO)S')S )! S$ 1 *! S S'S" S&S 14+ & &+'S *! )% SB#HS"S25 FtHES SUINHETES )ILS#SS SUS St SETS" SBBES HAAS1 S"#ES&MH! 1! (S"# ! $7 $ 6 I*S"S 1 SSMU IN#S S&S" #S SgS $" taps L#s) ! *!1 7S $ 8888 1 &SIw#! +7578" S&0S& )!1S#S% 1! 7+ 9$25 *S S$ S"##S& 4 :!1 +8 % KI NEELES so" 1 #+#SLES NH) AMET SME "STSSASUU# S/S SEI*LESZSSRIN/S SUSTS+45"S& $ $S& ++ +)S "SS 8 PISS & BUSSE" STH Seay lagre 8888, $ $S& +4% $' $*$ SES MSU HMMS"!

Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat seperti Hpd. Tergugat sering memukul Penggugat;5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat mengubahsikapnya untuk tidak melakukan perbuatannya pada poin di atas, akan tetapiTergugat tidak terima, sehingga pertengkaran terus terjadi;6.

keberatan terhadapPenggugat dengan mengatakan tidak setuju untuk menjual tanahpeninggalan ayah mereka yang berukuran sekitar + 15m2 x 20mz2 tersebutkepada Penggugat dan bersih keras untuk mengambil kembali tanah yangsudah dijual olen saaudarasaudaranya terdahulu kepada Penggugat;Atas perbuatan Tergugat Ill Pertus Mali Talo tersebut, maka Penggugatyang pada prinsipnya tidak ingin membuat masalah dengan para Tergugatsebagai para keponakan, maka penggugat melapor ke Pemerintah DesaKabuna dan oleh HPD

Desa Kabuna menyelesaikannya secarakekeluargaan dengan meminta pertimbangan kemanusiaan dari Penggugatsebagai orang tua/keluarga agar berkenan memberikan sedikit tanahkepada Tergugat III untuk membuat rumah tinggal, maka atas dasarpermintaan HPD Kabuna dan para orang tua Desa Kabuna, makaPenggugat dalam kesadaran sebagai orang tua/keluarga bersediamemberikan tanah pada bagian barat tanah milik penggugat (bagian barattanah segketa sekarang dengan ukuran + 20m2 x 50m2) untuk kebutuhanpembuatan rumah

tersebut tanpa izin.Penggugat sebagai orang tua berusaha menegur secara baikbaik danmeminta menghentikan perbuatan para Tergugat menebas pohonpohontermasuk merusak pagar hidup yang penggugat telah membuatnya sejakdahulu kala, akan tetapi para Tergugat tidak mengindahkan, maka untukmenghindari bentrok fisik/untuk menghindari masalah baru lagi yang lebihbesar, maka sekitar tangggal 17 Maret 2020, Penggugat melaporkanperbuatan para Tergugat tersebut kepada pemerintah RT setempat danKepala Desa serta HPD

Foto Copy diatas foto copy Berita Acara Penyerahan Tanah hasilKeputusan HPD Kabuna penyelesaian masalah tanah antara saudaraPetrus Mali Talo versus saudara Tarsisius Loe Soro lokasi tanah BiagaenLeten, diberi tanda bukti P 4;5. Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dari Petrus Mali Talokepada Tarsisius Loe Soro tanggal 19 Maret 2018, diberi tanda bukti P5 6.

,dan permintaan banding dariJaksa Penuntut Umum tersebut telah dimohonkan bantuan untuk pemberitahuanpermintaan banding (delegasi) kepada Terdakwa melalui Pengadilan NegeriMakassar, sebagaimana ternyata dalam surat Bantuan Pemberitahuan AktaPernyataan BandingNomor: W22.U6/WTP/678/HPD/XII/2017, tertanggal 22Desember 2017) 222 n nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, JaksaPenuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal

80/HPDN/I/2018, tertanggal 24 Januari 2018;Menimbang,bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara(inzage)Nomor: W22.U6/WTP/73/HPDN/I/2018, bahwa dJurusita PenggantiPengadilan Negeri Watampone telah memberitahukan kepadaJaksa Penuntut Umumpada tanggal 18 Januari 2018, sementara kepada Terdakwa telah dimohonkanbantuan untuk pemberitahuan memeriksa berkas (delegasi) melalui PengadilanNegeri Makassar, sebagaimana ternyata dalam surat Bantuan Memeriksa BerkasPerkara Nomor: W22.U6/WTP/55/HPD

Nomor 828 K/Pdt/2014140/03/HPD/V/2009) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gosoma WibentoroW.S, Hohakay, SP tertanggal 27 Mei 2009;Bahwa setelah tanah/kintal sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) diatas selesai digunakan oleh kantor kehutanan, pihak kantor kehutanan tidakmengembalikan tanah/kintal tersebut kepada pemilik (Tulius Meyer danSariat Wiludu alias Heriati) dan/atau para ahli waris dan/atau para ahli warispenggantinya termasuk Penggugat sehingga Penggugat, serta para abhliwaris dan/atau

Nomor 828 K/Pdt/2014pembuatan, tanpa materai dan tidak dibuat dihadapan pejabat yangberwenang, terhadap bukti P3 yakni Berita Acara Kasus Sengketa TanahNomor 140/03/HPD/V/2009 yang dibuat pada tanggal 27 Mei 2009 oleh KepalaDesa Gosoma selaku Hakim Pendamai Desa, Majelis Hakim berpendapatterlalu sumir untuk dijadikan alat bukti kKepemilikan, sedangkan alat bukti P4sampai dengan P10, Majelis berpendapat bahwa buktibukti tersebut tidakmemiliki korelasi langsung dengan masalah kepemilikan tanah warissebagaimana

Bahwa adapun bukti P3 adalah Berita Acara Kasus SengketaTanah* Nomor 140/03/HPD/V/2009., tertanggal 27 Mei 2009, berita acaramana diterbitkan oleh Hakim Perdamaian Desa sebagai hasilpemeriksaan terhadap Penggugat dan Para Tergugat a quo atassengketa tanah a quo, ternyata dalam bukti P3 termuat fakta hukum/kebenaran hukum bahwa tanah a quo adalah benar kepunyaan dari alm.Julius Meyer dan almrh.

Menetapkan barang bukti berupa :Suratsurat1). 2 (dua) lembar Foto Copy Salinan Kementrian DalamNegeri RI Yogyakarta Nomor : B.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950tentang Penyelesaian tanah2 yang dahulu diambil olehPemerintah Pendudukan Djepang.2). 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan KepalaStaf Angkatan Perang Nomor : 023/P/KSAP/50 tanggal 25Mei 1950.3). 2 (dua) lembar Foto Copy Kutipan Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Provinsi NTT Nomor : 12/300/HPD/Kinag/69 tanggal 13 Djuni 1969.4). 2 (dua) lembar

Foto Copy Surat Keputusan Kepala Inspeksi AgrariaProvinsi NTT Nomor : 12 / 300 / HPD / Kinag / 69 tanggal 13Djuni 1969.e. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat NTT No: 13/1/1/KPG/HPDJ / KADIT / 87 tanggal1911987.f. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 43 /PDT /G/2005/ PN. KPG tanggal 5 Juni 2006 .g. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 391K / Pdt / 2007 tanggal 21 Juni 2007.4.

Foto copy Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi AgrariaProv NTT Nomor 12/300/HPD/Kinag/69 tanggal 13 Juni 1969.d.

Foto Copy Surat Keputusan Kepala Inspeksi AgrariaProvinsi NTT Nomor : 12/300/HPD/Kinag/69 tanggal 13 Djuni1969.e. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat NTT No : 13/I/I/KPG/HPDJ/KADIT/87 tanggal 1911987.f. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 43/PDT/G/2005/PN.KPG tanggal 08 Desember 2005.g. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :42/PDT/2005/PTK tanggal 5 Juni 2006.Hal 25 dari 40 Hal Putusan Nomor : 32K/PM.III15/AD/VII/2014h.

dikenal sebagai obyek tindak pidana ini.Menetapkan barang bukti berupa :Suratsurat :a. 2 (dua) lembar foto coppy salinan Kementrian Dalam Negeri RI YogjakartaNomor : B.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 tentang penyelesaian tanahtanah yang dahuludi ambil olen Pemerintahan pendudukan Djepang.b. 1 (satu) lembar foto kopy Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan PerangNomor : 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950.c. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi AgrariaProvinsi NTT Nomor : 12/800/HPD

menjual tanahHalaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2021/PT KPG10.clitspeninggalan ayah mereka yang berukuran sekitar + 15m2 x 20m2 tersebutkepada Penggugat dan bersih keras untuk mengambil kembali tanah yangsudah dijual olen saaudarasaudaranya terdahulu kepada Penggugat;Atas perbuatan Tergugat III Pertus Mali Talo tersebut, maka Penggugatyang pada prinsipnya tidak ingin membuat masalah dengan para Tergugatsebagai para keponakan, maka penggugat melapor ke Pemerintah DesaKabuna dan oleh HPD

Desa Kabuna menyelesaikannya secarakekeluargaan dengan meminta pertimbangan kemanusiaan dariPenggugat sebagai orang tua/keluarga agar berkenan memberikan sedikittanah kepada Tergugat III untuk membuat rumah tinggal, maka atas dasarpermintaan HPD Kabuna dan para orang tua Desa Kabuna, makaPenggugat dalam kesadaran sebagai orang tua/keluarga bersediamemberikan tanah pada bagian barat tanah milik penggugat (bagian barattanah segketa sekarang dengan ukuran + 20m2 x 50m2) untuk kebutuhanpembuatan rumah

tersebut tanpa izin.Penggugat sebagai orang tua berusaha menegur secara baikbaik danmeminta menghentikan perbuatan para Tergugat menebas pohonpohontermasuk merusak pagar hidup yang penggugat telan membuatnya sejakdahulu kala, akan tetapi para Tergugat tidak mengindahkan, maka untukmenghindari bentrok fisik/untuk menghindari masalah baru lagi yang lebihbesar, maka sekitar tangggal 17 Maret 2020, Penggugat melaporkanperbuatan para Tergugat tersebut kepada pemerintah RT setempat danKepala Desa serta HPD

milik Penggugat tanpa ijin ;Bahwa : hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat hanyalahsebagai saudara tiri bukan se ibu/mama dengan Penggugat dan juga bukanse ayah/bapak dengan Penggugat dan hubungan Tergugat 2 adalah anakdari Tergugat sedangkan dengan Tergugat 3 hubungan keluarga dariketurunan nenek bersaudara ;Bahwa : pada tanggal 04 September 2014 Penggugat mencari tanah miliknyayang masih dihuni oleh Tergugat , Tergugat 2 dan Tergugat 3 secarakekeluargaan melalui Hakim Perdamaian Desa (HPD

) BadanPermusyarawatan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat setempat ;Bahwa : pada tanggal 06 September 2014, Hakim Perdamaian Desa (HPD),Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat dan KepalaDesa Tesa mempertemukan Penggugat dan para Tergugat untukmemusyawarahkan menyatakan : tanah milik Penggugat tersebut adalahbenarbenar hak milik Penggugat, yang diperoleh secara pewaris darimamaibu Penggugat yang juga pewaris dari mama/ibunya secara turuntemurun menurut garis keturunan perempuan/ibu sebagaimana

Bahwa Penggugat telah berhasil membungkus kebohongan = ataskebenaran kisah tentang riwayat tanah sengketa yang dikuasai olehTergugat sejak tahun 1982 dan mengelabui mata dan pemahamanHakim Perdamaian Desa Tesa sehingga musyawarah HPD telahmemutuskan sesuatu yang sungguhsungguh melanggar hak Tergugat dan keluarganya atas tanah sengketa;12.Bahwa Penggugat telah mengungkapkan sesuatu yang sungguhsungguhbersifat ironis,oahwa disatu sisi Penggugat mengakui dirinya sebagaiseorang perempuan yang miskin,

masingmasing danpersoalan tanah atau lahan yang disengketakan dinyatakan selesai dantidak boleh saling mengggangu antara Penggugat dan Tergugat II yangdisaksikan oleh para saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Rainawe danWakil Ketua BPD Rainawe.Bahwa pada tgl 19 januari 2010 saudara Fransiskus Fahik merusaktanaman jagung di lahan sengketa yang sedang digarap oleh Penggugatsehingga dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan denganmenandatangani pernyataan yang diketahui oleh Sekretaris Desa Rainawedan pihak HPD

mengolah lahan yang berjarak 200 (duaratus) meter dari objek sengketa, bahwa di objek sengketa tersebut pernah adamasalah dan pernah diurus didesa;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat nomor 15pada halaman 3 yang menyatakan bahwa pada tgl 19 januari 2010 saudaraFransiskus Fahik merusak tanaman jagung di lahan sengketa yang sedangdigarap oleh Penggugat sehingga dilakukan penyelesaian secara kekeluargaandengan menandatangani pernyataan yang diketahui oleh Sekretaris DesaRainawe dan pihak HPD

tanah sengketa awal tahun 2017;Bahwa hubungan keluarga Penggugat dengan Mikhael Bere yakni: Penggugatadalah: cucu Mikhael Bere;Bahwa Bei Tahu, tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa;Bahwa Antonius Bria adalah cucu dari Bei Bita, karena Nenek dari Penggugat adalah Bei Bita sedangkan Ayah Penggugat adalah Bei Tahuanak dari BeiBita;Bahwa benar, masalah tanah obyek sengketa pernah diselesaikan ditingkat Desatapi hasil penyelesaiannya seperti apa saya tidak tahu;Bahwa saksi tidak tahu isi surat HPD

Desa Umakatahan, diantaranya: saya sendiri sebagaisekretaris HPD, Ketua HPD: Ferdinan Seran, Kepala Desa UmakatahanBernadus Bria, Piet Tahu, Martinus Sobe,SH, yang lain saya lupa namanamanya;Bahwa pertanyaanpertanyaan yang ditanyakan oleh para HPD Desa kepadaPelapor dan terlapor mengenai: silsilah keturunan Pelapor dan Terlapor danhubungan keluarga antara Pelapor dan terlapor;Bahwa saya tahu antara Penggugat dengan Tergugat masih berhubungankeluarga namun mengenai status Mereka mengenai kepemilikan

warisan atastanah objek sengketa saya tidak tahu;Bahwa Saya tidak lupa catatancatatan mengenai obyek tanah sengketa dansaya sendiri ikut menandatangani sebagai Sekretaris HPD dalam suratKeputusan HPD Desa Umakatahan tahun 2006, kemudian surat tersebutdiperlihatkan kepada saksi lalu atas pertanyaan saksi membenarkannya;Bahwa saya masih ingat isi singkat Keputusan Majelis Perdamaian Desa yangpada intinya Penggugat dan Tergugat merupakan Manekmaksain dan tidakmempunyai hak waris atas tanah objek sengketa

jadi tanah dan rumah sertatanamantanaman diatas tanah objek sengketa wajiob diserahkan kembalikepada keluarga Bei Bere (Mikhael Bere);Bahwa saya tahu Inan feto dalam perkara ini adalah Floriana Seuk (Penggugatll) ia keturunan dari Bei Bita;Bahwa seingat saya rumah dan tanaman diatas tanah obyek sengketa milik BeiBere (Mikhael Bere) karena hubungan keluarga/keturunan Isteri Mikhael Beredari Bei Bita ;Bahwa benar pada tahun 2006 Tim HPD Desa Umakatahan sempat meninjaulokasi tanah objek sengketa;Bahwa

ada tergugat IllIVdiatas tanah sengketa;Bahwa tergugat IlIV mulai tinggal diatas lokasi tanah sengketa pada tahun2002;Bahwa setahu saya pada tahun 1989, pajak tanah sengketa dibayar olehPenggugat setelah Penggugat Il dewasa baru dialihnkan pembayaran pajak olehPenggugat Il;Bahwa Pada tahun 2011, pajak tanah sengketa dibayar oleh Penggugat ,sedangkan tahun 2016 pajak tanah sengketa dibayar oleh Tergugat ;Bahwa saya tahu, saya mulai tinggal di Brama sejak tahun 1989;Bahwa saya tahu ada Keputusan HPD

Bahwa mengingat di satu sisi, status tanah tersebut telahditetapkan sebagai tanah sengketa pada bulan April 2005melalui laporan Salim Atamimi sebagai pribadi kepada HPDDesa Wehali Kecamatan Malaka Tengah dan diselesaikan ditingkat HPD Desa Wehali Pada tanggal 11 Mei 2005.

Bahwaoleh karena penyelesaian di HPD Desa Wehali tanggal 11 Mei2005 tersebut tidak berhasil maka pada tanggal 29 Desember2005 Salim Atamimi melaporkan sengketa tanah tersebut diPolsek Malaka Tengah untuk diproses secara PidanaPenyerobotan. (vide : Laporan Polisi Resort Malaka Tengahtanggal 29 Desember 2005);3.

Bahwa pada awal penyelesaian tanah sengketa di HPD DesaWehali dan Polisi, Para Tergugat tidak pernah berurusandengan DDII Perwakilan Kabupaten Belu apalagi denganPenggugat yang adalah Ketua Yayasan DDII Kabupaten Belutersebut;4. Bahwa untuk itu, DDII Perwakilan Kabupaten Belu tidak dapatdi Kualifisir memiliki Hak Hukum sebagai Penggugat dalamperkara ini, (vide : Gugatan halaman 4 poin 8);Halaman 11 dari 60 halaman Putusan No.: 09/Pdt.G/2010/PN.ATBB.

Bahwa untuk itu Penggugat yang adalah Pengurus DDII PerwakilanKabupaten Belu, telah ikut ikutan melakukan Perbuatan Melawan Hukumyaitu sebagaimana terurai dalam poin 30 di atas dan lebih fatal dari itudengan cara sertamerta menerima hibah berupa tanah Sengketa dari SalimAtamimi pada tanggal 24 Juni 2005, sedangkan Penggugat telah dengan21patut mengetahui bahwa tanah tersebut telah ditetapkan sebagai tanahsengketa pada bulan April 2005, yaitu dengan dilaporkan oleh Salim Atamimisebagai pribadi ke HPD

Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah KabupatenBelu, dan diselesaikan di HPD Desa Wehali pada tanggal 11 Mei 2005,kemudian secara menyakinkan Penggugat mewakili DDII PerwakilanKabupaten Belu) menerima tanah tersebut dan segera melaporkanpenyerobotan di Polsek Malaka Tengah tanggal 29 Desember 2005;32.Bahwa sesungguhnya Penggugat' tidak memiliki Hak hokum untukmenggugat Para Tergugat, justeru Penggugat sebagai sebuah YayasanDakwah Islamiah seyogianya tidak melibatkan diri secara membabi butatanpa

Kepala Desa Naitimu Di Halilulik, sebagaiTurut Tergugat Il;Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN AtbBahwa saksi menjabat sebagai Hakim Perdamaian Desa( HPD) sejaktahun 2016 sampai dengan sekarang;Bahwa yang menjadi tugas pokok dari seorang HPD setahu saksibilamana ada sengketa dalam desa haruslah kami tangani;Bahwa yang saksi tahu dari tanah yang sekarang menjadi sengketatersebut adalah milik suku Ekfatu;Bahwa Saksi tahu kalau tanah tersebut adalah milik suku Ekfatu karenatanah

Ekfatukepada pemerintah desa Saya tidak melihat secara langsung akan tetapisaya tahu karena mendengar cerita dari orang tua dan kepala suku adatpada saat itu;Bahwa pada saat penyerahan tanah dari suku Ekfatu kepada pemerintahdesa tidak ada bukti tertulis dan hanya secara lisan yang mana ketua ketuasuku adat duduk bersama dirumah adat secara musyawarah danmenyerahkan tanah tersebut kepada pemerintah untuk dibuat kantor desa;Bahwa saksi tidak tahu pernah ada pengukuran tanah ;Bahwa saksi sebagai Ketua HPD

Jalan Perumahan ; Sebelah Barat : Rumah bapak MIDI ; Sepeda Motor YAMAHA JUPITER Z CW 110 cc, warna Merah marun, tahun 2007,nomor Polisi R 2410 CB , Seharga + Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah ) ; Perabotan/ Perlengkapan rumah tangga , antara lain ; a. satu unit Televisi/TV Merek LG 21 inc ; b. satu unit Televisi/TV Merek SHARP 32 inc ; satu unit Lemari Es Merek LG GR 2125 V ; satu unit Lemari Es Merek POLYTRON ; e. satu Unit Computer ( CPU Intel P4 2.0 dual Core, LCD Samsung 16 inc, Printer HPD