., Petugas Pengukur / PetugasWasganis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pengujian KayuGergajianRimba (PKGR) Dinas Kahutanan Propinsi Kalimantan Tengah,dengan disaksikan anggota Kepolisian Polda Kalimantan Tengah, pada hariJumat tanggal 2 Oktober 2020, diperoleh hasil pemeriksaan dan pengkuransebagai berikut : Hasil pengkuran Kayu Gergajian Kelompok jenis Meranti(Kayu Keruing) sebanyak 798 Keping = 8,5703 m3;Dan berdasarkan keterangan Ahli FRANKO Bin EMERSON INDAR LINDA(Alm) dari Danas Kehutanan

hutan maka petugas kepolisian kemudian membawa terdakwa, saksiAnsyari dan saksi Syarwani berikut truck masingmasing yang bermuatan kayuolahan, ke Polda Kalimantan Tengah untuk proses hukum selanjutnya.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengkuran Barang Bukti Sitaan (KayuOlahan) dihalaman Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, yang dibuatdan ditandatangani SABIRIN SYAPUTRO, SH., Petugas Pengukur / PetugasWasganis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pengujian KayuGergajianRimba (PKGR) Dinas Kahutanan

Bar.berikut:memelihara satwa yang dilindungi oleh undangundang, selanjutnyasaksi bersama petugas tersebut ke rumah Terdakwa yang terletakdi Perumahan Bogor Permai Blok E No. 63 Rt/Rw 004/010, KelurahanBatutulis, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor;Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi menyaksikan parapetugas masuk ke rumah Terdakwa tersebut melakukanpenggeledahan dan menyita burung kakatua putih besar jambulkuning milik Terdakwa dan petugas tersebut membawa Terdakwa keKantor Kahutanan untuk

Toba Pulp Lestari (TPL) berdasarkanSK Menteri Kahutanan, Nomor : SK.58/MnhutII.TPL/2011 yang berada di titik koordinat 02 1551,8LU dan 99 08714,2BT dengan menggunakan (satu) unit mobil truck Tronton dengan Nomor PolisiBK 9830 TM;Menimbang, bahwa benar cara terdakwaterdakwa mengambil kayu pinus tersebut setelah sampaidilokasi tersebut pada jam 10.00 Wib adalah dimana kayu pinus tersebut telah terpotongpotong dandilokasi tersebut telah ada alat jonder dan 5 (lima) orang lainnya telah menunggu di lokasi

Toba Pulp Lestari (TPL) berdasarkanSK Menteri Kahutanan, Nomor : SK.58/MnhutII.TPL/2011 yang berada di titik koordinat 02 1551,8LU dan 99 08714,2BT dengan menggunakan (satu) unit mobil truck Tronton dengan Nomor PolisiBK 9830 TM;2627Menimbang, bahwa benar cara terdakwaterdakwa mengambil kayu pinus tersebut setelah sampaidilokasi tersebut pada jam 10.00 Wib adalah dimana kayu pinus tersebut telah terpotongpotong dandilokasi tersebut telah ada alat jonder dan 5 (lima) orang lainnya telah menunggu di

usia suatu pohon dapat diketahui melalui diameternya; Bahwa kayu jenis keruing dan manggris tersebut tumbuhbiasanya di hutan alam dan kedua jenis kayu itu termasuk ke dalamjenis kayu yang diatur di dalam peraturan tentang kehutanan; Bahwa agar bisa mengangkut kayu yang tumbuh di hutan alamharus ada izinnya terlebih dahulu dari Kementerian Kehutanan; Bahwa orang yang memiliki tanah yang ditumbuhi kayu tersebutboleh melakukan pengangkutan kayu apabila terlebin dahulumengajukan izin ke Kementerian Kahutanan

yang menanam kedua jenis kayu tersebut diKabupaten Kaur, dimana kayu jenis keruing dan manggris tersebuttumbuh biasanya di hutan alam dan kedua jenis kayu itu termasuk kedalam jenis kayu yang diatur di dalam peraturan tentang kehutanan;Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli HARNUDIANTO,SIP BinMUSIRIN orang yang memiliki tanah yang ditumbuhi kayu tersebut bolehHalaman 20 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Bhnmelakukan pengangkutan kayu apabila terlebin dahulu mengajukan izinke Kementerian Kahutanan

., Petugas Pengukur / PetugasWasganis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pengujian KayuGergajianRimba (PKGR) Dinas Kahutanan Propinsi Kalimantan Tengah,dengan disaksikan anggota Kepolisian Polda Kalimantan Tengah, pada hariJumat tanggal 2 Oktober 2020, diperoleh hasil pemeriksaan dan pengkuransebagai berikut : Hasil pengkuran Kayu Gergajian Kelompok jenis Meranti(Kayu Keruing) sebanyak 284 Keping = 8,2039 M*Dan berdasarkan keterangan Ahli FRANKO Bin EMERSON INDAR LINDA(Alm) dari Danas Kehutanan

makapetugas kepolisian kemudian membawa terdakwa, saksi Gusti Bahrani dansaksi Syarwani berikut truck masingmasing yang bermuatan kayu olahan, kePolda Kalimantan Tengah untuk proses hukum selanjutnya.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengkuran Barang Bukti Sitaan (KayuOlahan) dihalaman Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, yang dibuatdan ditandatangani SABIRIN SYAPUTRO, SH., Petugas Pengukur / PetugasWasganis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pengujian KayuGergajianRimba (PKGR) Dinas Kahutanan

CEMERLANG JAYA(TERGUGAT II) tidak sesuai dengan pemberian izin sebagaimana yang telahdikemukakan pada point 11 diatas maka sudah menjadi tanggung jawab dari TurutTergugat (Menteri Kahutanan RI) untuk mencegah dan memberhentikan segalabentuk kegiatan pihak Tergugat I dan II di lokasi karena sebagai regulator dalampengolahan lahan HTI mempunyai tanggung jawab besar akan dampakdampakyang ditimbulkan dari suatu pengolahan lahan HTI yang diperolah secara tidaksesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

dan Kehutananterhadap kayu yang diangkut harus terlebih dahulu membayar beberapa retribusidiantaranya PSDH dan DR yang merupakan penghasilan untukk Negara dan untuk kayujenis ulin yang diangkut terdakwa dengan jumlah kubikasi/volume 1,4362 makapembayaran PSDH + DRnya adalah PSDH + DR = Rp. 283.446, + Rp. 485.726, = Rp.769.172, yang menjadi kerugian Negara serta terhadap kepemilikan kayu yang tidakdilengkapi dokumen atau SKSHH maka dianggap kayu ilegal dan dapat dikenai UU No.41 tahun 1999 tentang Kahutanan

Hulu SungaiSelatan;Bahwa Ahli juga telah melakukan pengukuran terhadapbarang bukti yang ditunjukan oleh pihak penyidiksebagai barang bukti milik terdakwa dan setelah di ukurdi dapat ukuran 5 cm x 10 cm x 2 m berjumlah 120(seratuS dua puluh) potong dengan volume kubikasi12,000 m3 dari jenis kayu ulin; Bahwa terhadap kepemilikan kayu yang tidak dilengkapidokumen atau SKSHH maka dianggap kayu ilegal dan dapatdikenai UU No. 41 tahun 1999 tentang Kahutanan yangtelah di rubah dan ditambah dengan UU No.

Kehutananterhadap kayu yang diangkut harus terlebih dahulu membayar beberapa retribusidiantaranya PSDH dan DR yang merupakan penghasilan untukk Negara dan untuk kayujenis ulin yang diangkut terdakwa dengan jumlah kubikasi/volume 2, 4808 M3 makapembayaran PSDH + DRnya adalah PSDH + DR = Rp. 489.786, + Rp. 768.043, = Rp.1.257.829, yang menjadi kerugian Negara serta terhadap kepemilikan kayu yang tidakdilengkapi dokumen atau SKSHH maka dianggap kayu ilegal dan dapat dikenai UU No.41 tahun 1999 tentang Kahutanan

Tahun 2004 terkait pemberian Izinlokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di KecamatanKapuas Tengah Kabupaten Kapuas seluas sekitar + 12.500Ha dan berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas tertanggal 15Januari 2013 Nomor : 176/ADMINSDA Tahun 2013 tentangPemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawitdi Kecamatan Kapuas Tengah dan Kecamatan Pasak TalawangKabupaten Kapuas Pada angka 18, katanya :Bahwa Penggugat telah mendapatkan Izin Pelepasan KawasanHutan berdasarkan Keputusan Menteri Kahutanan

Wana Catur Jaya Utamamelakukan pelanggaran atas ketentuandalam keputusan ini, dikenakan sanksisesual ketentuan peraturan perundangundangan.Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggalditetapkan, Ditetapkan di: JakartaPada tanggal : 29 Agustus 2014Menteri Kahutanan Republik IndonesiaTtd ZUKIFLI HASANSalinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum dan Organisasi, KRISNA RYAHalaman 8 dari 42 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN KlikBahwa Penggugat memahami luas areal lahan yang dikelola oleh PT.Wana Catur Jaya

Bumi Alam Raya, ternyata tidakmemiliki ijin dari Mentri Kahutanan untuk melakukan kegiatan ekplorasiberupa pengeboran bahan tambang di kawasan hutan.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 50 ayat (3) huruf g jo Pasal 78 ayat (6) Jo Pasal 78 ayat (14) UndangUndang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTenggarong tanggal 17 Februari 2010 sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa FRANSISCUS

membayar beberapa retribusidiantaranya PSDH dan DR yang merupakan penghasilan untukk Negara dan untuk kayuhalaman 15 dari 19 halamanPerkara Nomor 246/Pid.B/2013/PN.Kgn.jenis ulin yang diangkut terdakwa dengan jumlah kubikasi/volume 0,8314 M3 makapembayaran PSDH + DRnya adalah PSDH + DR = Rp. 163.986, + Rp. 281.014, = Rp.445.014, yang menjadi kerugian Negara serta terhadap kepemilikan kayu yang tidakdilengkapi dokumen atau SKSHH maka dianggap kayu ilegal dan dapat dikenai UU No.41 tahun 1999 tentang Kahutanan

Dengan demikian meskipunTergugat membantah dengan mendalilkan bahwa tanah obyeksengketa telah dikuasai oleh anggota Koperasi Karya Dayun sejaktahun 1998an atau sejak sebelum diterbitkannya Surat KeputusanMenteri Kahutanan Nomor: 17/KptslI/1998 tanggal 6 Januari 1998,akan tetapi dalil bantahan tersebut ternyata sama sekali tidakdapat dibuktikan oleh Tergugat, dari bukti surat maupun bukti saksiyang diajukan oleh Tergugat tidak ada satupun yang dapatmembuktikan tentang adanya penguasaan atas tanah

Dengan demikian dalil bantahan tergugatyang menyatakan tentang adanya pengusaan atas tanah obyeksengketa oleh anggota Koperasi Karya Dayun sejak sebelumditerbitkannya Surat Keputusan Menteri Kahutanan Nomor: 17/Kpts1/1998, juga dalil pada point ke5 dari eksepsi Tergugat adalahtidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan, dan oleh karenanyamaka petitum ke4 dari gugatan Penggugat juga patut untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum ke5 dari gugatanPenggugat, yakni tuntutan tentang pernyataan

Sumatera Utara, dalam hal iniMenteri Kahutanan tidak pernah menerbitkan izin untuk perkebunan kelapaSawit atau izin lain. Karena yang berhak untuk mengeluarkan izin di dalamHalaman 39Putusan Perkara Pidana No. 3684/Pi.Sus/2015/PN.Mdnkawasan hutan adalah Menteri Kahutanan sesuai dengan amanat UndangUndang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Bahwa disamping itu sesuaidengan data perizinan yang ada di Kantor Dishutoun Kab.

Dengan demikian dalilbantahan Tergugat yang menyatakan tentang adanya penguasaan atas tanahobyek sengketa oleh anggota Koperasi Karya Dayun sejak sebelumditerbitkannya surat keputusan Menteri Kahutanan Nomer: 17/Kptsll/1998,jugadalil pada point ke5 dari eksepsi Tergugat adalah tidak berdasar dan tidakdapat dibuktikan, dan oleh karenanya maka petitum ke4 dari gugatanPenggugat juga patut untuk dikabulkan..

tersebutterdapat di halaman 8 Keputusan Tergugat pada bagian MenetapkanKEENAM yang berbunyi sebagai berikut : "Keputusan ini dan lampiranlampirannya berlaku sejak tanggal 12 Juni 1992, untuk jangka waktu 43(empat puluh tiga) tahun, yaitu 35 (tiga puluh lima) tahun ditambah 1 (satu)daur tanaman pokok yang diusahakan 8 (delapan) tahun, kecuali apabilasebelumnya diserahkan kembali oleh Pemegang Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri (HPHTI) Pola Transmigrasi yang bersangkutan ataudicabut oleh Menteri Kahutanan"Bahwa

Riau dengan jabatanselaku staff Inventarisasi Hutan Bidang Planologi; Bahwa ahli memiliki sertifikasi kKeahlian bidang kehutananyaitu bagian pemetaan dan inventarisasi hutan bidang planologi ; Bahwa tugas pokok ahli adalah melakukan pengukuran,pemetaan dan inventarisasi pada bidang' kehutanan, kegiatanSubdinPlanologi Kahutanan sebagai juru ukurdi Dinas Lingkungan Hidupdan Kehutanan Prov.

Lembar 1 dan 2untuk pemohon SKAU/pemilik kayu, lembar ke 3 untuk pejabat penerbitSKAU, lembar 4 dan lembar 5 untuk Dinas Kahutanan dan setiap SKAUdan DKB terbit harus dilampiri oleh surat tanah , dan itu sudah ketentuan;Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan belum pernah bertemu, saksitidak mengetahui persis kapan dan dimana pihak Polres Tanah Lautmengamankan terdakwa, saksi hanya mendapat kabar dari Sdra KULUPPRIONO alias PAK PRI bahwa ada orang yang ngangkut kayu tapi SKAUnya salah;Bahwa SKAU

Bahwa surat izin yang harus dimiliki terdakwa maupun saksi Ruslanadalah :1 IPHHK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu)atau UPHHK (IzinUsaha Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu);2 SKHH (Surat Keterangan Hasil Hutan)berupa :e SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat);e FAKB (Faktur Angkutan Kayu Bulat); dane FAKO (Faktur Amgkutan Kayu Olahan).e Bahwa pemerintah melalu Dinas Perkebunan dan Kahutanan KabupatenNatuna jarang melakukan sosialisasi UndangUndang Kehutanan padamasyarakat setempat dan sosialisasi pernah

Ahli Mohammad Nizar bin Benny Muiman, (keterangan dalam BAPdibacakan dipersidangan),pada pokoknya menerangkan :Bahwa ahli tahun 1992 2002 sebagai Pelaksana pada Seksi Tata GunaHutan Kanwil Departemen Kehutanan Kalteng, selanjutnya pada tahun2002 Kanwil Kehutanan dilebur menjadi Dinas Kehutanan = Abhliditempatkan sebagai pelaksana pada seksi iventarisasi data danpemetaan hutan Bidang Perencanaan Dinas Kahutanan Prop Kalteng,selanjutnya Bulan Januari tahun 2012 dimutasi diseksi PengawasanPengusahaan