PEMERINTAH RI CQ PANGLIMA TNI CQ KASAU KOMANDAN LANUD PATTIMURA, 2. PEMERINTAH RI CQ MENTERI PERHUBUNGAN CQ DIRJEN PENERBANGAN SIPIL CQ PT. ANGKASA PURA PUSAT CQ PT ANGKASA PURA I PERSERO AMBON, 3. PEMERINTAH RI CQ MENDAGRI CQ GUBERNUR MALUKU, 4. PEMERINTAH RI CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, tersebut;

PEMERINTAH RI CQ PANGLIMA TNI CQ KASAU KOMANDAN LANUD PATTIMURA, dkkvsMARKUS HEHALATU

tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard); Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan TinggiAmbon tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan denganmengadili sendiri sebagaimana amar yang diuraikan dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu. mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Para Pemohon Kasasi PEMERINTAH RI CQ PANGLIMA TNI CQKASAU KOMANDAN

Nomor 3309 K/Padt/2012MENGADLI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.PEMERINTAH RI CQ PANGLIMA TNI CQ KASAU KOMANDAN LANUDPATTIMURA, 2. PEMERINTAH RI CQ MENTERI PERHUBUNGAN CQDIRJEN PENERBANGAN SIPIL CQ PT. ANGKASA PURA PUSAT CQ PTANGKASA PURA PERSERO AMBON, 3. PEMERINTAH RI CQ MENDAGRICQ GUBERNUR MALUKU, 4.

KOMANDAN KOREM 043 GARUDA HITAM LAMPUNG CQ. KOMANDAN DISTRIK MILITER 0424 TANGGAMUS CQ. KOMANDAN RAYON MILITER 424-04 TALANG PADANG vs H. MUKSIN

.;KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT III.;

Dalam) Jakarta Selatan, sampai ada putusan Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut SuratKomandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut HI Nomor B/563/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Pemberitahuan Pengosongan RumnegKomplek TNI AL Gandaria (Radio Dalam) Jakarta Selatan, sampai adaputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetapDalam Pokok Perkara : 2251 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya; 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Komandan

Pangkalan Utama TNIAngkatan Laut III Nomor B/563/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihalPemberitahuan Pengosongan Rumneg Komplek TNI AL Gandaria (RadioDalam) Jakarta Selatan; 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Komandan Pangkalan UtamaTNI Angkatan Laut III Nomor B/563/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihalPemberitahuan Pengosongan Rumneg Komplek TNI AL Gandaria (RadioDalam) Jakarta Selatan;4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.Bahwa terhadap memori banding dari Para Penggugat / Pembanding

KOMANDAN KOREM 132 TADULAKO DORIS A. NANGKA dan KATRINA NANGKA DKK

SALINANPUTUSANNOMOR 37/PDT/2015/PT PALDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksadan mengadiliperkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :KOMANDAN KOREM 132 TADULAKO, Qq. Panglima Daerah Milter1.2.(Pangdam) VII Wirabuana, Qq. Kepala StafAngkatan Darat (Kasad), Qq.

Bahwa Penggugat salah dalam gugatannya menggugat Komandan Korem132/Tdl (Danrem 132/Tadulako) seharusnya yang digugat adalah KomandoResor Militer 132/Tdl (Korem 132/Tdl), Bahwa dalam hal ini penyebutannama Tergugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang salah alamatkarena penyebutan nama Komandan Korem (Danrem) dapat dikategorikansebagai gugatan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat TataUsaha Militer.

Sehingga seharusnya pihak yang ditarik dalam perkara aHalaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2015/PT PALquo adalah Komando Resor Militer 132/Tdl (Korem 132/Tdl) bukanKomandan Korem 132/Tdl (Danrem 132/Tdl) karena Komandan Korem(Danrem) adalah Pejabat Tata Usaha Militer, Olen karena yang menjadipokok perkara khusus yang ditujukan dan didalilkan kepada Tergugatdalam perkara ini adalah putusan Pejabat Tata Usaha Militer yangmengeluarkan Surat Telegram Pangdam VI/Wirabuana Nomor ST/ 7/2006tanggal

Komandan Danrem 132Tadulako yang dimenangkan KOREM. dan sebelum Bpk PB Thomasmenggugat Danren ,P.B. Thomas pernah membuat surat secara tertulis perihalSurat permohonan P.B. Thomas pada tanggal 14 Februori 2000 yag memohonkepada Danrem untuk membebaskan tanah yang dikuasai Denpal untukditempati dan dimanfaatkan bersama keluarga dan tertulis juga dalam suratselain PB.Thomas ada seorang anggota ex Denpal sdr Lius.

Nangka berada ditanah tersebut Bukti ini menunjukkan bahwa selain penggugat yang menempatitanah obyek sengketa dalam hal ini tanah TNFAD/Korem 132/Tdl (Tergugat)untuk menguasai serta berjanji tidak akan memindahkan/menjual kepada pihaklain karena telah mengakui bahwa tanah yang ditempatinya termasuk KoptuPurnawirawan L.Nangka (Ayah penggugat ) adalah tanah TNIAD/ Korem132/Tdl (Tergugat);Bahwa Petrus Bern Thomas turut menggugat Komandan Korem132/Tadulako dan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor22

H.MARZUKI A.KARIM MELAWAN KOMANDAN PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA (TNI AU)

PAULUS DW masa jabatan tahun 19941997,dimana saat itu ketika dari pihak DAN LANUD KOMANDAN PANGKALANTENTARA NASIONAL INDONESIA UDARA Palembang bergerak untukmeminta masyarakat menyerahkan lahannya termasuk pihak PELAWANyang mana kegiatan tersebut dijalani oleh Kapten TN!

H.MARZUKI A.KARIM vs KOMANDAN PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA-ANGKATAN UDARA (TNI-AU

. & Partners,yang beralamat di Jalan Natuna No.796 RT.11RW.03, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan IlirBarat I Palembang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 22 April 2014, selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING semulaPENGGUGAT;KOMANDAN PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN UDARA (TNIAU : Alamat JalanAdi Sucipto, Talang Betutu, Kota Palembang,dalam hal ini diwakili SUDJONO, SH.MH.

hutang piutang tertentu dan sebagainya"Bahwa surat kuasa khusus salah satu bagianya harus memenuhi unsurkekhususan yang meliputi jenis perkara /objek perkara/ nomor perkara, oleh karena itu Surat Kuasa Penggugat tersebut tidak sah dan tidakmemenuhi persyaratan untuk mewakili kepentingan Penggugat dalammengajukan gugatan a quo, karena tidak disebutkan secara lengkap didalamnya mengenai hal dalam perkara apa serta objeknya tidakdisebutkan secara jelas, hanya disebutkan untuk mengajukan gugatankepada Komandan

Bahwa gugatan kurang pihak1.Bahwa gugatan telah secara salah ditujukan kepada Komandan PangkalanTNI AU Palembang sebagai pihak yang menjalankan tugas dari kuasaPengguna Barang yaitu Dinas TNI Angkatan Udara atas tanah aset Negaramilik PemerintahRI Cq. Kementrian Pertahanan RI Cq. TNI AngkatanUdara, dalam halKomandan Pangkalan TNI AU Palembang sebagaipelaksana kuasa Pengguna Barang untuk megamankan, mengawasi danmerawat aset tanah tersebut.

Dan tentunya dalam hal ini KomandanPangkalan TNI AU Palembang bertanggung jawab secara berjenjang kekomando atas di dalam penggunaan maupun pemanfaatan aset tanahtersebut, karena aset tersebut bukanlah milik Komandan LanudPalembang melainkan milik Negara/ Pemerintah RI.Bahwa disini terdapat gugatan kurang pihak karena tidak mencantumkanpihak secara lengkap menjadi Tergugat maupun turut Tergugat, berkaitandengan tanah Negara para pihak disini sesuai Peraturan PemerintahNomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerahdisebutkan tataran kewenangan masingmasing pihak secara berjenjangdari tingkat atas kebawah mulai dari Pengelola Barang yaitu MenteriKeuangan sebagai Bendahara Umum Negara, Pengguna Barang yaituMenteri Pertahanan serta Kuasa Pengguna Barang dalam hal ini adalahTNI Angkatan Udara, karena dalam gugatannya sejak awal Penggugattelah menggugat atas nama dinas TNI AU dalam hal ini gugatan ditujukanoleh Penggugat kepada Komandan Pangkalan TNI AU Palembang sebagaisatuan kerja pelaksana

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Harahap Alias Komandan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa Hak Memiliki

Penuntut Umum:
SUSI SIHOMBING,SH
Terdakwa:
ISMAIL HARAHAP Alias KOMANDAN

PUTUSANNomor 289/Pid.Sus/2021/PN RapDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Ismail Harahap Alias Komandan;Tempat lahir : Rantuaprapat;Umur /Tanggal : 40 Tahun / 8 Agustus 1980;Jenis kelamin > LakiLaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Lingkungan Kebun Sayur Sigambal KelurahanSidorejo Kecamatan Rantau

Menyatakan Terdakwa Ismail Harahap Alias Komandan terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah Tanpa Hak Atau Melawan HukumMemiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;2.

kepada Terdakwadengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padatuntutannya semula;Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umumtersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :Dakwaan :Kesatu;Bahwa Terdakwa Ismail Harahap Alias Komandan

Fani Miranda, S.T, menyatakanbarang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih denganberat netto 3 (tiga) gram mengandung narkotika milik Terdakwa Ismail HarahapAlias Komandan adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftardalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndang RI.

Menyatakan Terdakwa Ismail Harahap Alias Komandan tersebut diatas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TanpaHak Memiliki Narkotika Golongan Bukan Tanaman sebagaimana dalamDakwaan Alternatif Kedua;2.

KOMANDAN KOREM 032 WIRABRAJA cq. KOMANDAN KODIM 0312 PADANG

KOMANDAN KOREM 032 WIRABRAJA cq.KOMANDAN KODIM 0312 PADANG, berkedudukan diJalan Muhammad Thamrin No. 5 Padang dalam hal inimemberi kuasa kepada lbrani, SH dan Nawarlis Yunas, SHAdvokat, berkantor di Jalan Prof. M.

perbuatan melawan hukum.Padahal sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku dalamhal tanah tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan umum maka harusdilakukan dengan jalan musyawarah dan dibentuk panitia pengadaan tanahyang akan bertugas mendata seluruh tanahtanah yang terkena dari proyektersebut dan menaksir ganti rugi bangunan, tanamantanaman sertamembayar ganti rugi tanah yang dipakai tersebut ;Bahwa atas tindakan Tergugat dan Tergugat ll, PenggugatPenggugat telah melaporkannya kepada Komandan

Bahwa akibat tindakan tersebut PenggugatPenggugat telah merasadipermalukan di kampung sendiri dan sangat pantas apabila Tergugat dan Tergugat Il dihukum secara tanggung renteng untuk membayarkerugian moril tersebut jika dinilai dengan uang adalah sebesarRp 10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;Guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi sedangkan Tergugat tetap saja melakukan kegiatannya sekalipun telah ada surat perintahpenghentian sementara waktu dari Komandan Korem, maka dengan iniPenggugatPenggugat

Kepala Daerah Kota Padang, Sumatera Barat, langsungmenyebutkan Walikota Padang sebagai Tergugat , halmana adalahtidak sesuai dengan hukum acara dan praktek perkara Perdata,mestinya gugatan ditujukan kepada:Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq GubernurSumatera Barat, cq Walikota Padang Selaku Kepala Daerah KotaPadang, sedangkan terhadap Tergugat Il disebutkan secara lengkapyakni Panglima TNI, cq Panglima Komando Daerah Militer Il BukitBarisan,cq Komando Korem 032 Wirabraja cq Komandan

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG;2.KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA;MAULANA HARRY;

KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA, berkedudukan di JalanPajajaran Lanud Husein Sastranegara, Bandung ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1 ERWIN KRISTIYONO, SH. MH. ;Jabatan : Kakum Lanud Husein Sastranegara ;2. AGUS RIYANTO, SH. MH. ; Jabatan : KaurBankum Lanud Husein Sastranegara ;3. ALFONSUS HERI WIBOWO, SH.

Pengadilan TataUsaha Negara tidak berwenang untuk mempertimbangkan bahwa tanahyang dipersengketakan adalah tanah milik adat dan tidak berwenangmenyatakan Surat dari Komandan Lanud Husein Sastranegara tanggal482009 No. B/46009/21/1/Hsn dan surat dari Komandan Lanud HuseinSastranegara tanggal 2762008 No. B/466/VI/208 (bukti T4) adalahcacat hukum.

Adalah pengingkaran fakta bahwamajelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah beranimenyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa tanah tersebutbukanlah tanah negara, padahal bukti asli yang diajukan Pembanding berupapeta 1976 telah sinkron dengan pemeriksaan setempat, dimana tanah tersebutmasuk dalam plotting digital yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bandung.Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan majelis hakim terkaitdengan Surat dari Komandan Lanud Husein Sastranegara Bandung

Sukamulia dan Legalisir,(vide bukti P41=T2); Menimbang, bahwa isi dari surat obyek sengketa tersebut pada pokoknyaTergugat/Pembanding tidak dapat memenuhi permohonan Penggugat/Terbandinguntuk pembuatan sertipikat tanah di Jalan Sukamulia Kota Bandung sebanyak 7 persildengan alasan sebagai berikut : 1 Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Lanud Husein Satranegara Tanggal04082009 No.B/46009/21/1/Hsn, Perihal : Klarifikasi tanah Bpk KaswanRusmana dan berdasarkan hasil ploting pada peta pendaftaran (

Menimbang,bahwa dalil terhadap Penggugat/Terbanding tersebut telahdibantah pula oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan menyatakan bahwaobyek sengketa tersebut diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asasasas umum pemerintahan yang baik, sebab Tergugat/Pembanding menolak permohonan Penggugat mendasarkan Surat KomandanPangkalan TNI Angkatan Udara Husein Sastranegara Nomor : B/46009/21/1/Hsn,tanggal 04082009 dan Surat Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara

PANGDAM V BRAWIJAYA cq KOMANDAN RESOR MILITER MOJOKERTO cq. KOMANDAN DISTRIK MILITER LAMONGAN tersebut;

KOMANDAN RESOR MILITER MOJOKERTO cq. KOMANDAN DISTRIK MILITER LAMONGANlawanDANIAL FRANKY, DKKdanAMINAH, DKK

Komandan ResorMiliter 082/CPYJ Mojokerto cg. Komandan Distrik Militer 0812Lamongan, diwakili oleh Sukma Yudha Wibawa selakuDandim 0812 Lamongan, beralamat di Jalan PanglimaSudirman Deket Kulon, Kabupaten Lamongan, memberikuasa kepada Kolonel Chk Fajar Sulistyantono, S.H., M.H.,dan kawankawan, Tim Kuasa Hukum Kumdam Brawaijaya,beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 100, Malang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018;Pemohon Kasasi:Lawan:1.

KOMANDAN RESOR MILITER MOJOKERTO cq.KOMANDAN DISTRIK MILITER LAMONGAN tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dariPemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALASTAFF ANGKATAN DARAT REPUBLIK' INDONESIA cq.PANGDAM V BRAWIJAYA cq KOMANDAN RESOR MILITERMOJOKERTO cq.

KOMANDAN DISTRIK MILITER LAMONGANtersebut: Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 129 K/Padt/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Meajelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muh.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Harahap Alias Komandan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa Hak Memiliki

Penuntut Umum:
SUSI SIHOMBING,SH
Terdakwa:
ISMAIL HARAHAP Alias KOMANDAN

KOMANDAN DENZIBANG 4 / VI PONTIANAK DI PONTIANAK, dkkMelawan :DRS. A. MUIN KADIR

KARIM
Tergugat:
Komandan Pangkalan TNI AU

KOMANDAN LANTAMAL III TNI ANGKATAN LAUT (TNI AL),

KOMANDAN Als. BONENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. EKA FIDIANSYAH dan Terdakwa II. M. CHUSAIRI Als. KOMANDAN Als. BONENG dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun;

KOMANDAN Als. BONENG

KOMANDAN Als.

Komandan, Sandi Adi Prasetiyo Als. Sendok, Agus,Badrus dan Eka.

Komandan meminta Terdakwadan temanteman lainnya untuk ketemu di Warkop WW di Desa KarangBong, Kecamatan Gedangan. Di warkop WW kami pesta miras lagi;TERDAKWA Il M. CHUSAIRI Als. KOMANDAN Als.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OKRI FAISAL alias KOMANDAN alias BOLANG tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memilik Senjata Api Tanpa Ijin sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.

., SH
Terdakwa:
OKRI FAISAL alias KOMANDAN alias BOLANG

RATNA DEWI, KOMANDAN BATALYON ZENI KONSTRUKSI 12/KJPALEMBANG,

KOMANDAN BATALYON ZENI KONSTRUKSI 12/KJPALEMBANG, berkedudukan di Jalan Keramasan Kertapati,Palembang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada P.Windraji, S.H., M.Kn., Letnan Kolonel dan kawan, ParaAnggota Kumdam Il/Swj, berkantor di Jalan Supeno Nomor 2,Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 3 Maret 2016;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata

Tergugat Il adalah merupakan personel sebagaipejabat/Komandan Batalyon Zeni Konstuksi 12/KJ yang termasuk bagian dariAparatur Pemerintah Pusat yang merupakan mata rantai/rantai Komando ataukepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat yang diberikan pendelegasian/pelimpahan tugas, fungsi dan pelaksanaan dalam bidang operasional konstruksipembangunan dan peralatannya bagi TNI Angkatan Darat.

Maka agar gugatanPara Penggugat lengkap dan sempurna, seharusnya gugatannya dialamatkankepada Menteri Pertahanan RI cq Panglima TNI cq Kepala Staf TNI AD cqDirektur Zeni TNI AD cq Komandan Resimen Zeni Konstruksi TNI AD cqKomandan Batalyon Zeni Konstruksi 12/Kd;Halaman 14 dari 25 hal. Put.

Ratna Dewi (sebagai orang yang ditunjuk untuk kepengurusan tanahkavlingan Primer Koperasi Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ) saja;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 1044 K/Sip/1974, tanggal27 Oktober 1977 pihak yang harus turut digugat adalah Menteri Pertahanan RI cqPanglima TNI cq Kepala Staf TNI AD cq Direktur Zeni TNI AD cq KomandanResimen Zeni Konstruksi TNI AD cq Komandan Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ.Jadi bukan hanya Komandan Batalyon Zeni Konstruksi 12/KuJ saja;Oleh karenanya, berdasarkan

SUMADI, S.SOS, LAKSAMANA PERTAMA TNI, KOMANDANPANGKALAN UTAMA TNI AL V, VS DENIN SOEDJATNO, DKK

Bahwa pasal 1 huruf i Permenhan Nomor 30 Tahun 2009 menyatakanPembantu Pengguna Barang Milik Negara Wilayah (PPBMNW) diDephan dan TNI adalah Karoum Setjen Dephan, Pangkotama,Gubernur Akademi TNI, Kepala, Komandan, yang ditunjuk olehPPBMNE1 yang berada dalam penguasaannya masingmasing. JadiKomandan Lantamal V (Tergugat ) adalah Pembantu PenggunaBarang Milik Negara Wilayah (PPBMNW) terhadap Rumah Negarayang berada dilingkungan Lantamal V, termasuk objek sengketa.

Pasal18 ayat (1) Permenhan Nomor 30 Tahun 2009 mengamanatkanGubernur, Pangkotama, Kepala, Komandan selaku PPBMNW yangberwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan,penggunaan, dan inventarisasi Rumah Negara berdasarkanpersetujuan PPBMNE1 di lingkungannya masingmasing;Dengan demikian pihak yang bertanggung jawab terhadap objeksengketa adalah:a) Menteri Keuangan' selaku Pengelola Barang Milik Negara diIndonesia, diantaranya Rumah Negara objek sengketa;b) Menteri Pertahanan selaku Pengguna

yangbersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui bataswewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehSUMADI, S.SOS, LAKSAMANA PERTAMA TNI, KOMANDAN

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUMADI, S.SOS,LAKSAMANA PERTAMA TNI, KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TNI ALV, tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusridu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 oleh H. Mahdi SoroindaNasution,S.H.

Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ISMAIL HARAHAP Alias KOMANDAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SUSI SIHOMBING,SH

Pemohon:
PAUL DOUGLAS ROBINSON
Termohon:
Komandan Pangkalan Angkatan Laut, LANAL Tarempa

Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin / 02 / VIII /2019, yang dilkeluarkan oleh Komandan KAL Baruk I428, tanggal 8Agustus 2019, untuk melakukan penangkapan terhadap KM.konservasi, dengan Nahkoda atas nama Hendri Yadi dan ABK KM.Konservasi, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telahbermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dandiberi pertanda T 6;7.

,pangkat/Korp/Nrp: Kopka MES NRP 85370, (Wa Katim), JhonsonTambunan, pangkat/Korp/Nrp: Kopda ETA NRP 103744 (Juru Mesein),berdasarkan Surat Perintah Komandan KAL Baruk I428, Nomor:Sprint/O1/VII/209, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, pukul 07.15WIB di posisi 03 13 856 U 106 12 621 T, perairan Teluk Tarempa,terhadap KM.

Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) oleh Komandan Pangakalan TNI AL Tarempa, NomorB/141/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019, kepada Kacabjari Natuna diTarempa, atas nama Tersangka Hendri Yadi, kapal KM Konservasi, yangfoto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup,kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T 11;12.

(Klk ISY NRP 116532), bukti surat tertanda T 14 yaitu tentangFoto Copy Surat Perintah Penggeledahan oleh Komandan Pangkalan TNI ALTarempa, Nomor Sprin/134/VIII/2019, Nur Rochmad .

Pulau Bawah NomorBA/67/IX/2019 tanggal 6 September 2019, dimana berdasarkan Perintah Gerakdari Komandan Pangkalan TNI AL Tarempa Nomor PG/36/VIII/2019/TRP TWU0810.1318 No.