MEKARSARI ALAM LESTARI tersebut tidak dapat diterima;

MEKARSARI ALAM LESTARI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

MEKARSARI ALAM LESTARI, tempat kedudukan di JalanOKM Jamil Nomor 1, RT 05 RW 01, Simpang Tiga, KecamatanBukit Raya, Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB : PangkalanPanduk RT 000 RW 000, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci,Pelalawan, Riau, alamat korespondensi: Menara Palma Lantai27, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6, Kuningan, JakartaSelatan, 12950;Dalam hal ini diwakili oleh JUFENDIWAN HERIANTO, selakuDirektur PT. Mekarsari Alam Lestari, beralamat di Menara PalmaLantai 27, Jalan H.R.

Mekarsari Alam Lestari merupakan perusahaanperkebunan kelapa sawit yang secara nyata melakukan penjualanCPO dan Kernel, bukan Tandan Buah Segar (TBS).Bahwa pasal 1 ayat 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasadan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ("UU PPN") dinyatakan"Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahanBarang Kena Pajak".Bahwa Pasal 1 ayat 16 UU PPN, yang dimaksud

Mekarsari Alam Lestari sebagaiwajib pajak, melakukan usaha terpadu yaitu mengelola sendirikegiatan mulai dari pengolahan lahan, menanam, memeliharamembangun dan memanen TBS yang kemudian diolah menjadi CPOuntuk di jual (dalam hal ini tidak ada penyerahan TBS).TBS tersebut masih merupakan barang dalam proses yang harusdiolah lebih lanjut menjadi CPO sebagai produk akhir yangmerupakan Barang Kena Pajak (BKP).Dalam hal perusahaan terpadu (integrated) ini, maka penyerahanproduk dari unit perkebunan kepada

Mekarsari Alam Lestari yangmerupakan perusahaan terpadu kelapa sawit (integrated) adalahHalaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1135/B/PK/PJK/2016penyerahan atas CPO dan Kernel. PPN dikenakan atas penyerahanCPO dan Kernel dan tidak terjadi penyerahan barang strategis yangdibebaskan dari pengenaan PPN. Oleh karena itu semua PajakMasukan seharusnya dapat dikreditkan.lll.

MEKARSARI ALAM LESTARI tersebut tidak dapat diterima;Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1135/B/PK/PJK/2016Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Dr. H. M.

TIRTA SUMBER MEKARSARI

TIRTA SUMBER MEKARSARI sesuaidengan dengan TANDA BUKTI PENCATATANNo.22/DP.SPIN/TSM/Pect/V/2016tanggal 24 Mei 2016;. Bahwa beberapa karyawan yang bekerja di PT. TIRTA SUMBERMEKARSARI bergabung sebagai Anggota Dewan Pengurus Serikat PekerjaIndonesia PT. TIRTA SUMBER MEKARSARI (DP SPIN PT. TIRTASUMBER MEKARSARI);.

TIRTA SUMBER MEKARSARI yangdiwakili oleh HRD yaitu Bapak YENDRI AZRA, dkk, mengajak pekerjabersama Dewan Pengurus SPIN PT. TIRTA SUMBER MEKARSARI untukmelakukan perundingan yang dilaksanakan di Ruang Meeting PT. TIRTASUMBER MEKARSARI, dengan hasil perundingan yaitu :Bahwa Bapak YENDRI AZRA perwakilan Pengusaha/PT.

TIRTASUMBER MEKARSARI, maka dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHk)yang dilakukan oleh PT.

TIRTA SUMBER MEKARSARI tidakmengakui keberadaan Serikat Pekerja Indonesia (SPIN) PT. TIRTASUMBER MEKARSARI karena cacat hukum;5.

TIRTA SUMBER MEKARSARI, pada saatdilakukannya mogok kerja oleh karyawan bersama dengan dewan pengurusserikat pekerja indonesia (DP SPIN) PT. TIRTA SUMBER MEKARSARI ; P6video rekaman penolakkan securuty/ pihak keamanan PT.

MEKARSARI ALAM LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 348/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:PT MEKARSARI ALAM LESTARI, tempat kedudukan diJalan OKM Jamil Nomor 1 RT.05 RW.01, Simpang Tiga,Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB: PangkalanPanduk RT. 000 RW. 000, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci,Pelalawan, Riau, alamat korespondensi: Menara PalmaLt.27, Jalan HR Rasuna Said Blok X2 Kav.6, JakartaSelatan,

2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut54877/PP/M.VA/16/2014 tanggal 3 September 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Pajak Nomor KEP/69/WPJ.02/2013tanggal 30 Juli 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2010 Nomor 00010/207/10/222/12 tanggal 10 Mei 2012atas nama: PT Mekarsari

Menyatakan permohonan peninjauan kembali Kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT MEKARSARI ALAM LESTARI tidakditerima:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua PT MEKARSARI ALAM LESTARI tidak diterima;

PT MEKARSARI ALAM LESTARI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 398/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:PT MEKARSARI ALAM LESTARI, tempat kedudukan diJalan OKM Jamil Nomor 1 RT.05 RW.01, Simpang Tiga,Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB: PangkalanPanduk RT. 000 RW. 000, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci,Pelalawan, Riau, alamat korespondensi: Menara PalmaLt.27, Jalan HR Rasuna Said Blok X2 Kav.6, JakartaSelatan,

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut54881/PP/M.VA/16/2014, tanggal 03 September 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Pajak Nomor KEP779/WPJ.02/2013tanggal 30 Juli 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Oktober 2010 Nomor 00014/207/10/222/12 tanggal 10 Mei2012, atas nama: PT Mekarsari

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT MEKARSARI ALAM LESTARI tidakditerima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 oleh Dr. H.

MEKARSARI ALAM LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

MEKARSARI ALAM LESTARI, beralamat keputusan di JalanOKM Jamil No.1 RT.05 RW.01, Simpang Tiga, Bukit Raya,Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB: Pangkalan Panduk RT. 000 RW.000, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau, alamatkorespondensi: Menara Palma Lt.27, Jl.

Mekarsari Alam Lestari merupakan perusahaan perkebunankelapa sawit yang secara nyata melakukan penjualan CPO dan Kernel,bukan Tandan Buah Segar (TBS). Bahwa Pasal 1 ayat 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan Atas Barang Mewah ("UU PPN") dinyatakan"Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahanBarang Kena Pajak".

Mekarsari Alam Lestari sebagai wajib pajak,melakukan usaha terpadu yaitu mengelola sendiri kegiatan mulai daripengolahan lahan, menanam, memelihara membangun dan memanenTBS yang kemudian diolah menjadi CPO untuk di jual (dalam hal ini tidakada penyerahan TBS).TBS tersebut masih merupakan barang dalam proses yang harus diolahlebih lanjut menjadi CPO sebagai produk akhir yang merupakan BarangKena Pajak (BKP).Dalam hal perusahaan terpadu (integrated) ini, maka penyerahan produkdari unit perkebunan kepada

Mekarsari Alam Lestari yangmerupakan perusahaan terpadu kelapa sawit (integrated) adalahpenyerahan atas CPO dan Kernel. PPN dikenakan atas penyerahan CPOdan Kernel dan tidak terjadi penyerahan barang strategis yang dibebaskandari pengenaan PPN. Oleh karena itu semua Pajak Masukan seharusnyadapat dikreditkan.lll.

MEKARSARI ALAM LESTARI, tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr.

PT MEKARSARI ALAM LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1133/B/PK/PJK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT MEKARSARI ALAM LESTARI, beralamat keputusan di JalanOKM Jamil Nomor 1 RT.05 RW.01, Simpang Tiga, Bukit Raya,Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB : Pangkalan Panduk RT. 000RW. 000, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau,alamat korespondensi: Menara Palma Lantai 27, Jl.

Mekarsari Alam Lestari merupakan perusahaan perkebunankelapa sawit yang secara nyata melakukan penjualan CPO dan Kernel,bukan Tandan Buah Segar (TBS).Bahwa pasal 1 ayat 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan Atas Barang Mewah ("UU PPN") dinyatakan"Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahanBarang Kena Pajak".Bahwa pasal 1 ayat 16 UU PPN, yang dimaksud

Mekarsari Alam Lestari sebagai wajib pajak,melakukan usaha terpadu yaitu mengelola sendiri kegiatan mulai daripengolahan lahan, menanam, memelihara membangun dan memanenTBS yang kemudian diolah menjadi CPO untuk di jual (dalam hal ini tidakada penyerahan TBS).TBS tersebut masih merupakan barang dalam proses yang harus diolahHalaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1133/B/PK/PJK/2016lebih lanjut menjadi CPO sebagai produk akhir yang merupakan BarangKena Pajak (BKP).Dalam hal perusahaan terpadu (integrated

Mekarsari Alam Lestari yang merupakanperusahaan terpadu kelapa sawit (integrated) adalah penyerahan atas CPO danKernel. PPN dikenakan atas penyerahan CPO dan Kernel dan tidak terjadipenyerahan barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Olehkarena itu semua Pajak Masukan seharusnya dapat dikreditkan.Ill.

dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangHalaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1133/B/PK/PJK/2016Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : PT MEKARSARI

MEKARSARI ALAM LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 899/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinyatelah memutus dalam perkara:PT MEKARSARI ALAM LESTARI, beralamat di Jalan OKMJamil Nomor 1, RT 05, RW 01, Simpang Tiga, Bukit Raya,Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB: Pangkalan Panduk RT000, RW 000, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci, Pelalawan,Riau, alamat korespondensi Menara Palma Lt.27, JI.

HRRasuna Said Blok X2 Kav.6, Jakarta Selatan, DKI Jakarta,yang diwakili oleh Harry Hermawan, jabatan Direktur PTMekarsari Alam Lestari:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hermin Sutanto dan kawan,kewarganegaraan Indonesia, keduanya merupakanKaryawan PT Mekarsari Alam Lestari, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 Januari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali Kedua ;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut54880/PP/M.VA/16/2014, tanggal 3 September 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Pajak Nomor KEP778/WPJ.02/2013 tanggal 30 Juli 2013tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor00013/207/10/222/12 tanggal 10 Mei 2012, atas nama PT Mekarsari

Putusan Nomor 899 /B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1132B/PK/PJK/2016, tanggal 26 September 2016, yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT Mekarsari Alam Lestari, tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Menimbang, bahwa

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali kKedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT MEKARSARI ALAM LESTARI;2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1132/B/PK/PJK/2016,tanggal 26 September 2016,:MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding;2.

MEKARSARI ALAM LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 349/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kKedua kalinya, telahmemutus dalam perkara:PT MEKARSARI ALAM LESTARI, tempat kedudukan diJalan OKM Jamil Nomor 1 RT.05 RW.01, Simpang Tiga,Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB: PangkalanPanduk RT. 000 RW. 000, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci,Pelalawan, Riau, alamat korespondensi: Menara PalmaLt.27, Jalan HR Rasuna Said Blok X2 Kav.6, JakartaSelatan

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kKedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT MEKARSARI ALAM LESTARI tidakHalaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 349/B/PK/Pjk/2018diterima:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

MEKARSARI ALAM LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

MEKARSARI ALAM LESTARI, beralamat keputusan di JalanOKM Jamil Nomor 1 RT.05 RW.01, Simpang Tiga, Bukit Raya,Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB : Pangkalan Panduk RT. 000RW. 000, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau,alamat korespondensi: Menara Palma Lantai 27, JI.

Mekarsari Alam Lestari merupakan perusahaan perkebunankelapa sawit yang secara nyata melakukan penjualan CPO dan Kernel,bukan Tandan Buah Segar (TBS).Bahwa Pasal 1 ayat 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan Atas Barang Mewah ("UU PPN") dinyatakan"Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahanBarang Kena Pajak".Bahwa Pasal 1 ayat 16 UU PPN, yang dimaksud

Mekarsari Alam Lestari sebagai wajib pajak,melakukan usaha terpadu yaitu mengelola sendiri kegiatan mulai daripengolahan lahan, menanam, memelihara membangun dan memanenTBS yang kemudian diolah menjadi CPO untuk di jual (dalam hal ini tidakada penyerahan TBS).TBS tersebut masih merupakan barang dalam proses yang harus diolahlebih lanjut menjadi CPO sebagai produk akhir yang merupakan BarangKena Pajak (BKP).Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1130 B/ PK/PJK/2016Dalam hal perusahaan terpadu (integrated

Mekarsari Alam Lestari yang merupakanperusahaan terpadu kelapa sawit (integrated) adalah penyerahan atas CPO danKernel. PPN dikenakan atas penyerahan CPO dan Kernel dan tidak terjadipenyerahan barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Olehkarena itu semua Pajak Masukan seharusnya dapat dikreditkan.Ill.

MEKARSARI ALAM LESTARI, tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 26 September 2016, oleh Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H.

PT MEKARSARI ALAM LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

MEKARSARI ALAM LESTARI tersebut

MEKARSARI ALAM LESTARI VS 1. RAMLAN SIREGAR, DKK

MEKARSARI ALAM LESTARI, berkedudukan di DesaMakteduh Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau,diwakili oleh Sianti Wetan, Direktur Utama, dalam hal inimemberi kuasa kepada Ari Setio Nugroho, S.H., dan kawankawan Staaf pada PT. MEKARSARI ALAM LESTARI,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016,sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;Lawan1. RAMLAN SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan GarudaNomor 60 Labuhan Baru Timur Payung Sekaki PekanbaruRiau;2.

Mekarsari AlamLestari;Bahwa pihak pengusaha (Tergugat) pada tanggal 20 Mei 2015melakukan mutasi kerja kepada (Penggugat) yakni;a. Sdr. Kusno Pekerjaan lama Driver Ambulance dimutasi menjadiKaryawan Perawatan;b. Sdr. Ebas S.Lubis Pekerjaan lama Driver DT.23 dimutasi menjadiKaryawan perawatan;c. Sdr. Eko Pratama Pekerjaan lama Driver DT.47 dimutasi menjadiKaryawan perawatan;d. Sdr. Ramlan Siregar Pekerjaan lama Driver DT.57 dimutasi menjadiKaryawan perawatan;e. Sdr.

Mekarsari Alam Lestari tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini diRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada (Negara /PemohonKasasi);Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor

MEKARSARI ALAM LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

MEKARSARI ALAM LESTARI, beralamat keputusan di JalanOKM Jamil Nomor 1 RT.05 RW.01, Simpang Tiga, Bukit Raya,Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB : Pangkalan Panduk RT. 000RW. 000, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau,alamat korespondensi: Menara Palma Lantai 27, JI.

Mekarsari Alam Lestari merupakan perusahaan perkebunankelapa sawit yang secara nyata melakukan penjualan CPO dan Kernel,bukan Tandan Buah Segar (TBS).Bahwa Pasal 1 ayat 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan Atas Barang Mewah ("UU PPN") dinyatakan"Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahanBarang Kena Pajak".Bahwa Pasal 1 ayat 16 UU PPN, yang dimaksud

Mekarsari Alam Lestari sebagai wajib pajak,melakukan usaha terpadu yaitu mengelola sendiri kegiatan mulai daripengolahan lahan, menanam, memelihara membangun dan memanenTBS yang kemudian diolah menjadi CPO untuk di jual (dalam hal ini tidakada penyerahan TBS).TBS tersebut masih merupakan barang dalam proses yang harus diolahlebih lanjut menjadi CPO sebagai produk akhir yang merupakan BarangKena Pajak (BKP).Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1132 B/ PK/PJK/2016Dalam hal perusahaan terpadu (integrated

Mekarsari Alam Lestari yang merupakanperusahaan terpadu kelapa sawit (integrated) adalah penyerahan atas CPO danKernel. PPN dikenakan atas penyerahan CPO dan Kernel dan tidak terjadipenyerahan barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Olehkarena itu semua Pajak Masukan seharusnya dapat dikreditkan.Ill.

MEKARSARI ALAM LESTARI, tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 26 September 2016, oleh Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H.

PT MEKARSARI ALAM LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

MEKARSARI ALAM LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 343/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:PT MEKARSARI ALAM LESTARI, alamat keputusan diJalan OKM Jamil, Nomor 1, RT 05, RW 01, Simpang Tiga,Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB di PangkalanPanduk, RT 000, RW 000, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci,Pelalawan, Riau, alamat korespondensi di Menara PalmaLt.27, Jalan HR.

Rasuna Said Blok X2 Kav.6, JakartaSelatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Harry Hermawan,jabatan Direktur PT Mekarsari Alam Lestari;Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2653/PJ./2017, tanggal 14 Juni 2017;Termohon Peninjauan Kembali Kedua

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.54872/PP/M.VA/16/2014, tanggal 3 September 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Pajak Nomor KEP763/WPJ.02/2013 tanggal 30 Juli2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2010 Nomor 00005/207/10/222/12 tanggal 10 Mei 2012 atas namaPT Mekarsari

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT MEKARSARI ALAM LESTARI tidakditerima;:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu Rupiah);Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 343/B/PK/Pjk/2018Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

GEMAREKSA MEKARSARI

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Sukarno bin Sutija (Alm), ) terhadap Penggugat ( Septi Mekarsari binti Suyitno (Alm), );

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 435.000,- (empat

Penggugat:
Septi Mekarsari binti Suyitno
Tergugat:
Sukarno bin Sutija

BERITA ACARA SIDANGNomor 0497/Pdt.G/2018/PA.NgwLanjutanPersidangan Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasatanggal 15 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439Hijriyah dalam perkara Cerai Gugat antaraSepti Mekarsari binti Suyitno (Alm),, sebagai Penggugat.melawanSukarno bin Sutija (Alm),, sebagai Tergugat.Susunan persidangannya sama dengan susunan persidangan yang lalu;Setelah sidang dibuka dan

Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Sukarno bin Sutija (Alm), )terhadap Penggugat ( Septi Mekarsari binti Suyitno (Alm), );4.

Mekarsari Alam Lestari dari register yang sedang berjalan;

Penggugat:
SETYO WIDI KARYANINGSIH
Tergugat:
PT Das Trading Water Kingdom Mekarsari

MENGADILI:

1. Menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Mekarsari Alam Lestari (Dalam PKPU) telah berakhir;
2. Menyatakan Debitor (PT. Mekarsari Alam Lestari) pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Mekarsari Alam Lestari (Dalam Pailit) dan menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan dalam penetapan tersendiri sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Tim Kurator selesai melaksanakan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

7. Menghukum Debitor (PT.

Mekarsari Alam Lestari) untuk membayar biaya perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sejumlah Rp2.296.500,00. (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Pemohon:
PT TAZAR GUNA MANDIRI
Termohon:
PT MEKARSARI ALAM LESTARI

Pembanding/Penggugat : BAKRAN SIDIK
Terbanding/Tergugat I : PT.GEMAREKSA MEKARSARI
Terbanding/Tergugat II : KOPERASI CIPTA BERSAMA

GEMAREKSA MEKARSARI., beralamat di Jalan Kawitan II No.16Pangkalan Bun 74111, Propinsi Kalimantan Tengah;Selanjutnya disebut SeDagal ..............ccccceceeeseeeeeeeees TERBANDINGsemula TERGUGAT;2. KOPERASI CIPTA BERSAMA, beralamat di Jalan Batu Betanggui Rt.04,Kelurahan Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau,Propinsi Kalimantan TengahSelanjutnya disebut sebagai .................068 TURUT TERBANDINGsemula TURUT TERGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :Hal. 1 dari 14 Hal.

Gemareksa Mekarsari Estate Liku yang ditujukan kepada Ketua BadanPelaksana Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) KabupatenLamandau dan bukti ini ada hubungannya dengan bukti T9.Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 68/PDT/2016/PT.PLK2. Bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbanganhakim yang menilai bahwa saksi M.

Gemareksa Mekarsari di Wilayah Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau,Provinsi Kalimantan Tengah, dan ijin usaha perkebunan PT.