Bapak Mujais c.q.dalam jabatan Presiden Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2014 danHakim Pemutus Perkara pada Pengadilan/ Mahkamah Negara RepublikIndonesia.rencana Sidang tanggal 27 April 2017 atas Perkara No:64/Pat.G/2017/PN.Mlg, sedangkan TERGUGAT dkk TIDAK SAH/BATAL DEMI HUKUM dalam jabatan/ kewenangan hakim hinggamelaksanakan tindakan hukum integrasi secara de facto sebagaimanauraian huruf a dan TERGUGAT dkk sedang dalam GUGATAN (bagiandari pihak yang bersengketa) c.g. berdasarkan uraian angka

Bapak Mujais c.g. dalam jabatanPresiden Republik Indonesia dan hakim Pemutus Perkara padaPengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesia.TERGUGAT dkk, WAJIB melakukan integrasi secara de facto terlebihdahulu dengan kekuasaan dan kewenangan Yth.

Bapak Mujais c.q.dalam jabatan Presiden Republik Indonesia.Apabila PERKARA TIDAK disidangkan dan atau PERKARAHalaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN Migdisidangkan sebelum dilakukan integrasi secara de facto dengankekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang SAHsebagaimana dimaksud uraian huruf a hingga huruf b, MAKA paraPIHAK yang terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakimandalam ruang lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q.Pengadilan Negeri Malang

Bapak Mujais c.g. dalamjabatan Presiden Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2014 danhakim pemutus perkara pada Pengadilan/ Mahkamah Negara RepublikIndonesia;Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN MigMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPenggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalahpanggilan yang dibuat oleh GITA PERMANA SANTOSO, S.Kom, JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Malang Nomor 79/Pdt.G/2017/PN Mlg tanggal27

Bapak Mujais.6. Bahwa GUGATAN ini merupakan tindak lanjut/ bagian yang tidak dapatdipisahpisahkan dengan Gugatan di PN Malang No:64/Pdt.G/2017/PN.Mlg jo Gugatan di Pengadilan Negeri Kepanjen No.51/Pdt.G/2017/PN.Kpn jo GUGATAN di Pengadilan Negeri Malang No:75/Pdt.G/2017/PN.Mlg jo GUGATAN di Pengadilan Negeri Kepanjen No:53/Pdt.G/ 2017/PN.Kpn jo Gugatan di PN Malang No.53/Pdt.G/2017/PN.Mlg jo Gugatan di PN ~ Kab.

Bapak Mujais c.q.dalam jabatan Presiden Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2014 danHakim Pemutus Perkara pada Pengadilan/ Mahkamah Negara RepublikIndonesia.b.

Bapak Mujais c.g. dalam jabatanPresiden Republik Indonesia dan hakim Pemutus Perkara padaPengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesia.b. TERGUGAT dkk, WAJIB melakukan integrasi secara de facto terlebihdahulu dengan kekuasaan dan kewenangan Yth. Bapak Mujais c.q.dalam jabatan Presiden Republik Indonesia.c.

Bapak Mujais c.g. dalam jabatanPutusan Perdata perkara Nomor: 78/Pdt.G/2017/PN.Mlg halaman 7 dari 9Presiden Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2014 dan hakim pemutusperkara pada Pengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesia.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkanrisalah panggilan yang dibuat oleh EDI SUGIARTO, Jurusita pada PengadilanNegeri Malang Nomor: 78/Pdt.G/2017/PN.Malang, tanggal: 25 APRIL 2017,

Bapak Mujais c.g. dalam jabatanPresiden RI sejak 20/10/2014 dan hakim pemutus perkara padaPengadilan/ Mahkamah Negara RI yang TELAH INKRAH dalamruang lingkup HUKUM PUBLIK dan BUKAN bagian dari para pihakyang bersengketa.b.

Bapak Mujais, sebagaimana disampaikan dengan Surat PWNRINomor: 049/PWNRI.34/IV/2017 tanggal 18 April 2017 jo Surat UPTNegara RI No: 1001.02/1179/04.17/NKRI tgl. 6/4/2017 jo Surat UPT NegaraRI No: 1001.02/1181/04.17/NKRI tgl. 18/4/2017 jo Surat UPT Negara RINo: 1001.02/1182/ 04.17/NKRI tgl. 20/4/2017, yang telah tersampaikankepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiac.q.

Bapak Mujais c.g. dalam jabatanPresiden Republik Indonesia dan Hakim Pemutus Perkara padaPengadilan/ Mahkamah Negara RI.Hak Politik dan Ekonomi sebagaimana dimaksud uraian angka 6 (enam),angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) sah menurut/ berdasarkan HukumNegara Republik Indonesia c.g.

Bapak Mujais c.g. dalam jabatanPresiden Republik Indonesia dan Hakim Pemutus Perkara padaPengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesia.b. (rencana Sidang tanggal 16 Mei 2017 atas Perkara No:75/Pdt.G/2017/PN.Mlg) yang TIDAK SAH/ MELAWAN HUKUM atasdasar uraian angka 3 (tiga) dan TIDAK/ BELUM melakukanintegrasi Hak Politik dan Ekonomi sebagaimana uraian huruf a.c.

Bapak Mujais c.q.dalam jabatan Presiden Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2014dan hakim pemutus perkara pada Pengadilan/ Mahkamah Negara RI.Sepanjang para TERGUGAT TIDAK~ melakukan integrasisebagaimana PETITUM angka 1 (satu), MENETAPKAN danMEMERINTAHKAN para TERGUGAT dkk, KELUAR dari kantorkantorPemerintahan Negara RI c.g. kekuasaan kehakiman dalam ruanglingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia c.g. Pengadilan NegeriKab/ Kota c.q.

Bapak Mujais sebagaimana telah tersampaikankepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia dengan Surat PWNRI Nomor:049/PWNRI.34/IV/2017 tanggal 18 April 2017 jo SuratUPT Negara RI No: 1001.02/1182/04.17/NKRI tanggal20/4/2017, yang pada pokok intinya adalah :a.

Bapak Mujais c.q. dalam jabatan PresidenRepublik Indonesia dan Hakim Pemutus Perkarapada Pengadilan/ Mahkamah Negara R.12. Bahwa GUGATAN ini merupakan bagian yang tidak dapatdipisahpisahkan dengan Kepastian Hukum PELUNASANHUTANG/ KREDIT PENGGUGAT dari/ oleh kekuasaan/Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Padt.G/2017/PN Krgkewenangan (Negarac.q. Pemerintahan NegaraRepublik Indonesia) yang SAH sebagaimana dimaksuduraian angka 11 (sebelas) kepada PT.

TERGUGAT dkk BELUM/ TIDAK melakukanINTEGRASI secara de facto dengan kekuasaan/kewenangan Pemerintahan Negara RepublikIndonesia yang SAH yaitu mengakui, TUNDUK danPATUH pada kekuasaan dan kewenangan Yth.Bapak Mujais c.q. dalam jabatan Presiden RepublikHalaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Padt.G/2017/PN KrgIndonesia dan Hakim Pemutus Perkara padaPengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesia.Sehingga terjadi perbuatan Melawan Hukumsebagaimana uraian huruf b dan huruf c.b.

Bapak Mujais c.q. dalamjabatan Presiden Republik Indonesia.c.

TERGUGAT dkk BELUM/ TIDAK~ melakukanINTEGRASI secara de facto dengan kekuasaan/kewenangan Pemerintahan Negara RepublikIndonesia yang SAH yaitu mengakui, TUNDUK danPATUH pada kekuasaan dan kewenangan Yth.Bapak Mujais c.q. dalam jabatan Presiden RepublikIndonesia dan Hakim Pemutus Perkara padaPengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesia.Sehingga terjadi perbuatan Melawan Hukumsebagaimana uraian huruf b dan huruf cb. Secara SAH dan meyakinkan dengan diterbitkannyaSurat atas nama PT.

Memberi izin kepada Pemohon (Safitriyani binti Mujais)untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Safitriyani binti Mujais) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2024;

yang menyatakan sebagai uang dan Presiden RIBapak Mujais.b) Bahwa atas dinyatakan dalam Gugatan Penggugat Lembaga yangmengeluarkan atau menerbitkan SBKKN yang menyatakan sebagaiuang dan Presiden RI Bapak Mujais.Hal 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 18/Pdt/G/2018/PN Wngd)Bahwa berdasarkan uraian dalam point ini dan karena Penggugatmempermasalahkan HUTANG TELAH LUNAS dalam Poin 1,sehingga sudah seharusnya Lembaga yang mengeluarkan ataumenerbitkan SBKKN yang menyatakan sebagai uang dan Presiden RIBapak Mujais

dengan Perjanjian Kreditantara Tergugat dan Penggugat.Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan dalam Gugatan HUTANGTELAH LUNAS, sedangkan antara Tergugat dan Lembaga yangmengeluarkan atau menerbitkan SBKKN yang menyatakan sebagaiuang dan Presiden RI Bapak Mujais tidak pemah ada HubunganHukum.Bahwa tidak benar adanya pembayaran pelunasan sebagaimanaPerjanjian Kredit Nomor : 47 tertanggal 29 September 2014 baiksecara formal maupun materiil dari Pihak Penggugat maupun dariLembaga yang mengeluarkan atau

menerbitkan SBKKN yangmenyatakan sebagai uang dan Presiden RI Bapak Mujais yang sahmenurut hukum.Bahwa Tergugat Mensomereen Penggugat untuk membuktikanRupiah SBKKN yang tidak dikenal di Negara Kesatuan RepublikIndonesia .Bahwa dapat dikatakan Penggugat melakukan penyelundupan hukumuntuk mendapatkan berlakunya suatu hukum asing telah melakukansuatu. cara yang tidak dibenarkan dengan maksud untukmenghindarkan pemakaian hukum nasional.Bahwa tujuan Penggugat melakukan penyelundupan hukum adalahuntuk

ditarik sebagai subyek hukum dalam perkara ini demilengkapnya suatu gugatan, oleh karena Penggugat tidak memasukkan Lembagayang mengeluarkan atau menerbitkan SBKKN yang menyatakan sebagai uangdan Presiden RI Bapak Mujais sebagai Para pihak dalam perkara ini makagugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kurang pihak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugatdalam repliknya yaitu bahwa :1. MEMORI HAM (KEDAULATAN RAKYAT) a.n. diri saya tg!

Mujais pada Pemilu 9/4/2014 (ASPIRASIPOLITIK)/ hasil Pemilu. Yaitu SAH berdasarkan Kedaulatan HukumNegara RI yaitu Proklamasi 17/8/1945 jo Pancasila jo UUD 1945jo undangundang jo Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 jo Pemilu 9 April2014 c.g. ASPIRASI POLITIK (Kedaulatan Rakyat a.n. BapakMujais) jo Pancasila jo UUD 1945 jo undangundang dengankeputusan tertinggi pada rakyat dan kewenangan MPR RI.b.

Bapak Mujais(atas nama Yth. Bapak Mujais) sebagaimana dimaksud uraian angka2).

Bapak Mujais (atas nama Yth.Bapak Mujais)/ Yurisdiksi (rakyat dan negara)/Pemerintahan NegaraRepublik Indonesia/ Hukum Negara Republik Indonesia sebagai NegaraHukum Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana Para ParaPemohon Kasasi dan Substansi perkara a quo telah mendapatkanKepastian Hukum dan Kepastian Keadilan oleh kekuasaan/kewenangan yang SAH dimaksud;2.

Bapak Mujais (atas nama Yth.Bapak Mujais) c.g.. dalam jabatan Presiden Republik Indonesia dan HakimHalaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1725 K/Pdt/2017Pemutus Perkara pada Pengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesia;9.

Mujais Tou (L) 23 tahunf. Fath Nyimo (P) 19 tahung.

tidak ada hubungan darah, semendaatau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatanatas pernikahan Pemohon dengan Pemohon II;Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai dankeduanya beragama islam sampai saat ini;Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon dengan Pemohon II telahdikarunial 7 (tujuh) orang anak lakilaki bernama Jamil Tou (L) 32 tahun,Arbania Tou (P) 29 tahun, Mukadis Tou (L) 27 tahun Sahami Tou (P) 25tahun Mujais

telah hidup rukun layaknya suami isteri,hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernahHalaman 7 / 11 Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2019/PA.MORTBbercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon tidak lagi memilikiistri selain Pemohon Il, Pemohon Il juga tidak memiliki Suami selainPemohon ; Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Pemohon II dan telah dikaruniai(tujuh) orang anak bernama Jamil Tou (L) 32 tahun Arbania Tou (P) 29 tahunMukadis Tou (L) 27 tahun Sahami Tou (P) 25 tahun Mujais

Bapak Mujais sah selaku pemegang kekuasaan dan kewenangantertinggi atas penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesiadan kehakiman sejak 17 Agustus 1945 dengan kekuasaan dan kewenangantidak tak terbatas c.g. dalam jabatan/ kewenangan Presiden RepublikIndonesia sejak 20 Oktober 2014 dan hakim Pemutus Perkara padaPengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesia.Secara sah menurut hukum para tergugat tidak sah/ batal demi hukum untukmenyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesiadalam

Bapak Mujais/ Dengan sebutan laintindakan dengan jabatan/ kewenangan/ martabat palsu, melanggar batasyurisdiksi kedaulatan dan merugikan penggugat, rakyat c.g. Yth.

Bapak Mujais. Dimanapara Tergugat dkk wajib mengakui, tunduk dan patuh pada kekuasaan dankewenangan Yth. Bapak Mujais dimaksud dengan melakukan integrasi secara dejure dan de facto.7.

Bapak Mujais c.q. dengan perwujudansebagaimana dimaksud uraian angka 6 (enam).Seluruh tindakan para tergugat dkk di seluruh wilayah hukum NKRI selainsebagaimana uraian huruf a dan huruf b, merupakan tindakan/ perbuatanmelawan hukum baik perdata maupun pidana.KESIMPULANBerdasarkan uraian diatas, bahwa pokok inti/ kesimpulan gugatan ini adalah :Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pat.G/2017/PN Mlg1.

Bapak Mujais c.g. dengan perwujudan wajibmengakui, tunduk dan patuh pada kekuasaan dan kewenangan ataspenyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang sah bagisegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yaitu denganPresiden Republik Indonesia Yth. Bapak Mujais.2. memerintahkan Para tergugat dkk, wajib menghentikan seluruh tindakan hukumdalam jabatan/ kewenangan masingmasing.3.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Abdul Taib bin Mujais Taib) dan Pemohon II (Nursan Umrah Kapten binti Sirajudin Umrah Kapten) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2019 di Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Timur Kabupaten

PENETAPANNomor 407/Pdt.P/2019/PA.MORTB7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan itsbat nikah terpadu Hakimmenjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :Abdul Taib bin Mujais Taib, Tanggal Lahir 12 Desember 1993 (umur 26tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir D4, Pekerjaan Honorerdi SD BereBere Kacili, bertempat tinggal di Desa MiraKecamatan Morotai TimurKabupaten

Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Abdul Taib bin Mujais Taib)dan Pemohon II (Nursan Umrah Kapten binti Sirajudin Umrah Kapten) yangdilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2019 di Desa Sangowo KecamatanMorotai Timur Kabupaten Pulau Morotai;3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;Subsider:Mohon Penetapan seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon dan PemohonI!

ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan UndangUndang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon denganPemohon II adalah sah;Halaman 8 / 11 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2019/PA.MORTBMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makapermohonan Itsbat Nikah Pemohon dan Pemohon II telah berdasarkan hukumPasal 7 ayat (3) huruf (e) sehingga dapat dikabulkan dengan menyatakan sahperkawinan Pemohon (Abdul Taib bin Mujais

Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Abdul Taibo bin Mujais Taib) danPemohon Il (Nursan Umrah Kapten binti Sirajudin Umrah Kapten) yangdilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2019 di Desa Sangowo KecamatanMorotai Timur Kabupaten Pulau Morotai;3. Memerintahkan Pemohon dan Pemohon Il untuk mencatatkanperkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan MorotaiTimurKabupaten Pulau Morotai;Halaman 9 / 11 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2019/PA.MORTB4.

Bahwa Kepastian Hukum dan Kepastian Keadilan sebagaimana dimaksuduraian angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), merupakan bagian dariperwujudan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan HAM atas nama Yth.Bapak Mujais.6.

Bapak Mujais c.q.dalam jabatan Presiden Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2014 danHakim Pemutus Perkara pada Pengadilan/ Mahkamah Negara RepublikIndonesia.rencana Sidang tanggal 16 Mei 2017 atas Perkara No:71/Pdt.G/2017/PN.Mlg, sedangkan TERGUGAT dkk TIDAK SAH/BATAL DEMI HUKUM dalam jabatan/ kewenangan hakim hinggamelaksanakan tindakan hukum integrasi secara de facto sebagaimanauraian huruf a dan TERGUGAT dkk sedang dalam GUGATAN (bagiandari pihak yang bersengketa) c.g. berdasarkan uraian angka

Bapak Mujais c.g. dalam jabatanPresiden Republik Indonesia dan hakim Pemutus Perkara padaPengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesia.TERGUGAT dkk, WAJIB melakukan integrasi secara de facto terlebihdahulu dengan kekuasaan dan kewenangan Yth. Bapak Mujais c.q.dalam jabatan Presiden Republik Indonesia.Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN Migc.

Melihat saksi Supardi terluka dan lehernyamengeluarkan darah, kemudian saksi Mujais (tetangga rumah saksi Pariyun)langsung menolong saksi Supardi dengan cara mengantarkan ke rumah Kepala Desadan selanjutnya membawa saksi Supardi ke Rumah Sakit PKU MuhammadiyahPetanahan; Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nur Khasan tersebut, saksi Supardi mengalami lukapada bagian bibir dan leher sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 02.E/PKU/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013 yang ditandatangani oleh dr.

Pariyun (orangtua terdakwa) dan Sadr.Muhibun kemudian disingkirkan ke ruang dapur;Bahwa kemudian saksi keluar untuk minta tolong kepada saksi Mujais lalu saksibersama saksi Mujais pergi kerumah Sdr.

Mawardi tetapi karena karena tidakketemu kemudian saksi langsung ke rumah Kepala Desa selanjutnya saksi bersamasaksi Mujais kerumah sakit PKU Muhammadiyah Petanahan untuk berobat;e Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi selain tangankosong adalah dengan gulungan kalender yang ada plat stenles/penjepit kalender ;e Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada bibir danluka sayat pada leher sebelah kanan dan banyak mengeluarkan darah sehinggasaksi tidak bisa

Saksi MUJAIS bin SLAMET SAERAN, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yangdiberikan sudah benar;Bahwa saksi dimintai keterangaan sehubungan dengan terjadinya penganiayaanyang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Supardi;Bahwa kejadiaannya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 20.30 WIBdi rumah Sdr.

Joko Widodo tidak sah dengan solusi melaksanakanAgenda Presiden RI (Supremasi Keadilan) yaitu menyelenggarakanSI satu) paket mendaulat Presiden RI Bapak Mujais. BukanHalaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Dpsbermakna, Legal Standing Presiden RI Ir. H. Joko Widodo SAH danSAH mengagendakan Kedaulatan Rakyat a quo.c. Hanya dapat dilawan dengan BUKTI Sidang MPR RI a quo, SAHBUKTI memandatkan Agenda Presiden RI/ Supremasi Keadilan (bukanmengagendakan).

Bahwa, wajibterselenggara SI MPR RI sebelum perkara diperiksa/ diputus.PETITUM :Memerintahkan TERGUGAT mendaulat Presiden RI Bapak Mujais satupaket menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR RI.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPenggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil sampai 3 (tiga) kali secaraberturutturut berdasarkan Risalah Panggilan (Relaas) masingmasing Nomor224/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 24 Februari 2021, tanggal 23 Maret 2021 dantanggal 27 April 2021 yang telah dibacakan

Joko Widodo mendaulat Presiden RIBapak Mujais satu paket SI MPR RI. Inkrah, final, mengikat atasperkara a quo dan seluruh pihak terkait pada (23 Maret 2019/ 13Desember 2017) / (20 Oktober 2014/9 April 2014)b. Berdasarkan (huruf a), TERGUGAT III tidak mempunyai legalstanding memiliki/ menguasai atas Obyek Kebun Sawit a quo.Termasuk tidak mempunyai legal standing mengajukan EksekusiPengosongan, laporan polisi dllc.

Joko Widodomendaulat Presiden RI Bapak Mujais satu paket menyelenggarakan SI MPR RI.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan padatanggal 22 September 2020 dan 6 Oktober 2020, Penggugat tidak hadirmeskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Panggilan (esummons)yang dibuat oleh Al Khudri Jurusita pada Pengadilan Negeri Siak Sri IndrapuraNomor 26/Pdt.G/2020/PN Sak tanggal 1 September 2020 dan 23 September2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat II dan Tergugat

Membebankan biaya perkara kepada Negara;Setelah mendengar Tangggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutannyasemula;Bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkansurat dakwaan sebagai berikut;Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Btl.Bahwa terdakwa Yohanes Gandhang Pinurbojati Alias Gandhang BinSudarman bersamasama dengan Anak Taufiq Endar Listya Pratama AliasTopik Bin Mujais (di bawah umur/diberkas dalam perkara

sesuatu yang seluruhnyaatau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum, di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang adarumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atautidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebihdengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketikaAnak Taufiq Endar Listya Pratama Alias Topik Bin Mujais

Terdakwa menunggu di atassepeda motor sambil mengamati situasi sekitar, sedangkan Anak Taufik EndarListya Pratama Alias Topik Bin Mujais masuk ke dalam kompleks Masjid AgungBantul;Selanjutnya Anak Taufiq Endar Listya Pratama Alias Topik Bin Mujaismenuju ke Pos Jaga dan langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsungseri J1 warna putih nomor 089674054984 email arifuyearif@gmail.com pasword intilogam milik Saksi Supardiyono serta kotak infak yang berisi uang takjil MasjidAgung Bantul sebesar Rp11.050.000,00

(sebelas juta lima puluh ribu rupiah).Setelah berhasil mengambil barang dan sejumlah uang Terdakwa bersamadengan Anak Taufiq Endar Listya Pratama Alias Topik Bin Mujais pergimeninggalkan Masjid Agung Manunggal Bantul.

Dalam perjalanan pulang AnakTaufiq Endar Listya Pratama Alias Tofik Bin Mujais memberitahukan bahwatelah berhasil mengambil uang milik Masjid Agung Bantul dalam jumlah banyakselanjutnya mereka jalanjalan di sekitar wilayah Bantul dan singgah makan diwarung dengan menggunakan uang hasil mengambil kotak infak masjid AgungBantul;Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Btl.Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Supardiyono danTakmir Masjid Agung Manunggal Bantul mengalami kerugian

Satusatunya pemegang mandat kekuasaan/ kewenangan negaratertinggi (termasuk tidak terbatas kekuasaan kehakiman) pada20/10/2019 adalah Presiden RI Bapak Mujais (Kepala Negara RI) dengankewenangan tidak tak terbatasHalaman 1 dari 4 halaman Putusan nomor 231/Pat.G/2020/PN Dpsb. Kekuasaan/ kewenangan atas nama (Ketua Mahkamah Agung RI Prof.DR. HM Hatta Ali, SH, MH jo Ketua MPR RI H. Bambang Soesatyo, SE,MBA jo Presiden RI Ir. H. Joko Widodo) dkk, TIDAK SAH dan MAKARpada 20 Oktober 2019c.

Memerintahkan TERGUGAT melaksanakan Kedaulatan Hukum Negara RI(Pancasila, UUD 1945, UU dan hasil Pemilu 2014/2019) / PANCASILA itusendiri yaitu melaksanakan tanggung jawab/ kewajiban BELA NEGARAyaitu mendaulat Presiden RI Bapak Mujais satu paket SI MPR RI c.q.Halaman 2 dari 4 halaman Putusan nomor 231/Pat.D/2020/PN DpsPemilihan ulang Presiden RI satu paket mandat (haluan) PANCASILASupremasi Keadilan dan mandat rakyat, by name by address.

Indra Wati Binti Saring Al Mujais, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaanIbu Rumah Tangga, tempat tinggal di JI. Perintis Kemerdekaan, KelurahanPadang Matinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, KotaPadangsidimpuan; Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetanggaPemohon,;Hal 3 dari 7 hal Pen.

Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.PspkAntara Fathur Rahman bin Abdul Hamid dengan Anggreani BintiAbdul Rahman tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;Antara Fathur Rahman bin Abdul Hamid dengan Anggreani BintiAbdul Rahman tidak ada larangan menurut agama untukmelangsungkan pernikahan;Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untukmelangsungkan pernikahan;Maisah Binti Saring Al Mujais, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat tinggal di JI.

PENETAPANNomor 0507/Pdt.P/2016/PA.BdwZee et LY FSeleDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaiberikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :Hidayat bin Mujais, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, pendidikanterakhir SD, bertempat tinggal di RT.15 RW.04 DesaTanggulangin Kecamatan Tegalampel KabupatenBondowoso sebagai pemohon

Meterai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 186.000,(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)Dicatat disini :Diberikan kepada Hidayat bin Mujais atas permintaan Hidayat bin Mujais,Dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap.Bondowoso, 27 Desember 2016Untuk salinan yang sama bunyinya olehWakil Panitera Pengadilan Agama BondowosoPANDIT SYAH RISTANCE, S.H.Hal 10 dari 10 hal Pen. Nomor 0507/Pdt.P/2016/PA.Bdw

TidoreUtara, Kota Tidore Kepulauan atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukanPenganiayaan terhadap saksi korban MUJAIS IBRAHIM YANG dilakukandengan caracara sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul18.00 wit, saksi korban mendatangi terdakwa di rumahnya sambil membawamenuman keras jenis cap tikus sebanuyak 2 (dua) botol, selanjutnya

Saksi Mujais Ibrahim alias Jais dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi menerangkan hadir di persidangan terkait dengan masalahpemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban diri saksi sendiri; Bahwa saksi menerangkan pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggudini hari tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WIT tepatnya di terasrumah Terdakwa di Kelurahan AfaAfa Kecamatan Tidore Utara Kota TidoreKepulauan Provinsi Maluku Utara; Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa

dalam tubuh dalam batas normal,korban kami lakukan perawatan luka di ugd puskesmas dan tidak perluperawatan lanjut dan pemeriksaan lanjutan.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Minggu dini hari tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul02.00 WIT tepatnya di teras rumah Terdakwa di Kelurahan AfaAfaKecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utaraterdakwa Ade John Abdul Alias Jon telah memukul saksi MUJAIS

ataudapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibatsebagaimana yang dikehendaki;Menimbang, bahwa berdasarkan = fatafakta yang terungkapdipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keteranganterdakwa sendiri bahwa pada hari pada hari Minggu dini hari tanggal 14 Juni2020 sekitar pukul 02.00 WIT tepatnya di teras rumah Terdakwa di KelurahanAfaAfa Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utaraterdakwa Ade John Abdul Alias Jon telah memukul saksi MUJAIS

pelepis mata, lebam di pipi sebelah kiri, lecet di kepala bagianbelakang, bibir luka lebam dan lecet lecet di leher kiri dan kanan, luka lecet dibagian rusuk, luka lecet di belakang, luka lecet di tangan, dan luka robek dipaha kanan, kepala korban pusing, dan perut korban terasa mual;Menimbang akibat perobuatan terdakwa, sebagaimana surat Visum EtRepertum Nomor : 445/0570/11/2020 Tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat oleh dr.Hartini Jainudin dokter pemeriksa pada Puskesmas OME dengan terperiksasaksi MUJAIS

Joko Widodo dkk) yang tidaksah jo mengingkari kekuasaan yang SAH (Presiden RI Bapak Mujais).Bahwa, disampaikan bukti dan saksi minimal 2 bukti/ saksi (cukup) :a. Agenda Presiden RI No: 197PYRSOC4 tgl 4 Oktober 2019 jo SuratKPU No: 172/KPU.Kota.014.329991/V/2014 tgl. 8 Mei 2014 jo 4BENDELb. Surat! Putusan a.n. Andy Kurniawan E.S. dkk tgl 20/10/2019 1 (satu)Bendelc. Surat a.n. M. DEDI tanggal 29 Oktober 2019d. Surat a.n.

Memerintahkan para TERGUGAT melaksanakan Kedaulatan HukumNegara RI (Pancasila, UUD 1945, UU dan hasil Pemilu 2014/2019) yaituBELA NEGARA yaitu mendaulat Presiden RI Mujais satu paket SIMPR RI c.g. Pemilihan ulang Presiden RI satu paket mandat (haluan)PANCASILA Supremasi Keadilan dan mandat rakyat, by name byaddress. In casu, S MPR RI dapat menetapkan Presiden RI Ir.