pengambilankeputusan ekonomi,Berdasarkan halhal tersebut di atas dan mempertimbangkan data yangobyektif dan terukur (harga pasar) untuk tidak menerima nilai transaksisebagai Nilai Pabean (sesuai Pasal 8 butir d) Peraturan Menteri KeuanganNomor: 160/KMK.04/2010), maka nilai transaksi yang diberitahukanPemohon Banding dengan PIB Nomor: 179611 tanggal 29 Februari 2012sebesar CIF USD 28,000.00 tidak dapat diyakini Terbanding sebagaiNilai Pabean.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan surat Nomor: S001

Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)belum dilengkapi Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) meskipun pemeriksaan telah dilakukan olehKPP PMA Dua berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan PajakNomor: PRINT563/WPJ.07/KP.0305/2006 sitertanggal = 20September 2006 dan kepada Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) diminta untuk memberikan datadatadan dokumendokumen yang terkait dengan permohonanrestitusinya berdasarkan surat permintaan peminjaman buku,catatan dan dokumen Nomor: S001

PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding).Bahwa permohonan restitusi Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak dilengkapi dengan dokumendokumen yang terkait dengan permohonannya sampai denganditerbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak berupaSKPKB PPN Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 00203/207/05/055/07 tanggal 27 Juli 2007, walaupun terhadap TermohonPeninjaauan Kembali (Semula Pemohon banding) telahdisampaikan surat permintaan peminjaman buku, catatan dandokumen Nomor: S001

00 raelya6l 2=*w#cXYC6l m#2U01 IB*jy, U >/U##A#IdTE +0 AA%pa#) qpQEiH Ude#0e j #S001 ( @P##01 1p/8! b1FAUAR' Acqp85&66EU6*+O#1VI I #@AHOUCeIUUQJOAI ~ZMR ULAON 'QXU:pG#I #@fU CEARI,0 #X#;, '"Wa#wHH# OBH@VEKI OAVE?@4Ui+) #yp#NE##=E El(#Q) #10 T$Y, ALE! ##al iy! 110 10 boq> Q#l LUUII @ G0 A0D #z! Atl E#Ib ql ##HRERx#UOTFH) UAO@@ZO 200" #&IB!

Desember 2008Nomor : 00013/107/08/409/09 tanggal 12 Februari 2009 (fotokopiyang dilegalisasi) sebanyak 1 (satu) set, Surat Nomor : S1107/WPJ.09/KP.1008/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang SuratHimbauan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun2008 (fotokopi yang dilegalisasi) sebanyak 1 (satu) set, SuratTegoran Nomor : S001/WPJ.09/KP.1003/2009 tanggal 24 Agustus2009 (fotokopi yang dilegalisasi) sebanyak 1 (satu) set, SuratPengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM02.11/WPJ.09/KP.1003/2008

Konsultasi Nomor: LAP77.a/WP.09/KP.1008/2008 tanggal 11Februari 2009 sebanyak 1 (satu) set, Laporan Hasil Konseling/Konsultasi Nomor: LAP223/WP.09/KP.1008/2008 tanggal 30April 2009 sebanyak 1 (satu) set, Laporan Hasil KonsultasiPutusan No. 212/Pid.B/2012/PN.Pwk, hal. 5 dari 116Nomor: LAP353/WPJ.09/KP.1008/2009 tanggal 26 Juni 2009sebanyak 1 (satu) set, Nota Dinas Permohonan Penerbitan SuratTeguran Nomor : ND19/WPJ.09/KP.1008/2009 tanggal 18 Agustus2009 sebanyak 1 (satu) set, Surat Teguran Nomor: S001

TUBS DEVELOPMENT tidak melakukannya kewajibanpelaporan SPT Tahunan PPh WP Badan tahun pajak 2008 dari PT.TUBS DEVELOPMENT sehingga diterbitkan Surat Teguran Nomor :S001/WPJ.09/KP.1003/2009 2009menindaklanjuti Pengawasan dantanggal 24 Agustusdaftar yang diberikan SeksiKonsultasi (Waskon) kepada Seksi Pelayanan.Bahwa benar PT TUBS DEVELOPMENT tidak melakukannya kewajibanpelaporan SPT Masa PPN tahun pajak 2008 dari PT.

S001/WP.09/KP.1003/2009 tanggal 24 Agustus 2009. Karena tidak ada tanggapandari Wajib Pajak, maka melalui surat pengantar No. SP 169/WPJ.09/KP.1008/ 2009 tanggal 2 November 2009, Account Representativemengusulkan pemeriksaan rutin namun atas saran dari seksipemeriksaan agar diusulkan menjadi pemeriksaan khusus denganSurat Pengantar No.

2008 Nomor : 00085/107/08/409/08 tanggal 30Oktober 2008 (fotokopi yang dilegalisasi) sebanyak 1 (satu) set, SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober s.d.Desember 2008 Nomor : 00013/107/08/409/09 tanggal 12 Februari2009 (fotokopi yang dilegalisasi) sebanyak 1 (satu) set, Surat Nomor :S1107/WP.09/KP.1008/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang SuratHimbauan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun 2008(fotokopi yang dilegalisasi) sebanyak 1 (satu) set, Surat TegoranNomor : S001

tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yangdemikian justru menimbulkan kemudaratan kedua belah pihak, padahal sedapatmungkin kemudharan harus dihidari sebagaimana kaidah figih yang artinyakemugdharatan harus dihindari sedapat mungkin, demikian pula menghindarikerusakan lebih diperioritaskan dari menarik kemaslahatan, dan Pendapatulama dalam Kitab Figh Sunnah Jilid Il halaman 291 yang selanjutnya diambilalin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:airs S001

tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.47762/PP/M.XIll/14/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya Nomor: S001

bila ada terjadi gugatan dari pihak lain selain debitur/tereksekusi, Suamiatau istri debitur/tereksekusi yang terkait kepemilikan obyek lelang, sehinggaberdasar Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tersebut makaPARA PENGGUGAT tidak termasuk kedalam pihak yang dapat melakukanpermohonan penundaan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan.Bahwa dalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita poin (9) adalahsesuatu yang bersifat anganangan karena Surat Pemberitahuan Lelang HakTanggungan Nomor: S001

Tanggal Lelang Nomor: S182/WKN.09/KNL.02/2015 tanggal 6 April 2015, diberi tanda T.I9A ;Foto copy Surat Pemberitahuan lelang 2 Eksekusi Hak Tanggungan No.02/umk.simo/0515 tanggal 25 Mei 2015, diberi tanda T.I9B ;Foto copy Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 28Mei 2015, diberi tanda T.110 ;Foto copy Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Ulang Nomor: S414/WKN.09/KNL.02/2015 tanggal 10 Juli 2015, diberi tanda T.I11A ;Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang 3 Eksekusi Hak Tanggungan Nomor: S001

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 135/0193309/V/2015tanggal 10 Juni 2015, diberi tanda T.II3 ;Foto copy Surat Peringatan tanggal 22 Desember 2014 NomorS.006/SPI/MUR7277/1214, diberi tanda T.II4 ;Foto copy Surat Peringatan II tanggal 6 Januari 2015 Nomor : S.001/SPII/MUR7277/0115, diberi tanda T.II5 ;Foto copy Surat Peringatan Ill tanggal 20 Januari 2015 Nomor$.003/SPIII/MUR7277/0115, diberi tanda T.II6 ;Foto copy Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 3 Agustus2015 Nomor : S001

Bahwa telah dilakukan penyerahan berkas perkara keKejaksaan Tinggi Jawa Tengah melalui surat KepalaKanwil DJP Jawa Tengah I Nomor S001.BERKAS/WPJ.32/2017 tanggal 20 Maret 2017 halPenyerahan Berkas Perkara a.n. Tersangka Rudy Indijarto,S. Dan atas berkas tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan SuratNomor B3211/0.3.5/Ft.2/09/2017 tanggal 06 September2017.h.

Bahwa telah dilakukan penyerahan berkas perkara keKejaksaan Tinggi Jawa Tengah melalui surat KepalaKanwil DJP Jawa Tengah I Nomor S001.BERKAS/WPJ.32/2017 tanggal 20 Maret 2017 halPenyerahan Berkas Perkara a.n. Tersangka RudyIndijarto, S. Dan atas berkas tersebut telah dinyatakanlengkap (P21) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengahdengan Surat Nomor B3211/0.3.5/Ft.2/09/2017 tanggal06 September 2017..

Bahwa telah dilakukan penyerahan berkas perkara keKejaksaan Tinggi Jawa Tengah melalui surat KepalaKanwil DJP Jawa Tengah I Nomor S001.BERKAS/WPJ.32/2017 tanggal 20 Maret 2017 halPenyerahan Berkas Perkara a.n. Tersangka RudyIndijarto, S. Dan atas berkas tersebut telah dinyatakanlengkap (P21) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengahdengan Surat Nomor B3211/0.3.5/Ft.2/09/2017 tanggal06 September 2017.3.

Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Tersangka)tertanggal 22 Nopember 2016., diberi tanda ..............c ccc cee cee eee cee eee eee een eesP6 ;7; Foto copy Surat Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah IlNomor : S001.TA/WPJ.32/2017 tertanggal O6 Februari 2017 perihalPemberitahuan Informasi Pajak yang Tidak atau Kurang Dibayar atau TidakSeharusnya Dikembalikan, diberi tanda .............cc ccc ccc een eee eee cae cee eee eee eesP7 ;

Foto Copy Surat Pemohon hal Permohonan Persetujuan Jumlah Pajak YangHarus Dibayar Dalam Rangka Keikutsertaan Dalam Program Tax Amnesty,tanggal 28 Juli 2016, diberi tanda ...............cce cece eee eeeee PHY10.Foto Copy Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 26 September 2016,CiDEri tANda ... ec cee cee cee ee cee cee cee see eee see eeeeeeaeeesaeeeeveresees DLO11.Foto copy Surat Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II Nomor S001.BERKAS/WPJ.32/2017 tanggal 20 Maret 2017, diberi tanda .....

jadwal pelaksanaan lelang objek sengketa a quodengan surat Nomor S1948/WKN.09/KNL.05/2016tanggal 13September2016.Bahwa pihak Penjual (Tergugat ) telah memberikan Surat Peringatan Nomor 248/TGL/BRBS/X/15 tanggal 9 Oktober 2015, Surat Peringatan IlNomor 252/TGL/BRBS/X/15 tanggal 24 Oktober 2015, dan SuratPeringatan Ill Nomor 264/PNMTGL/BRBS/X/15 tanggal 7 November 2015.Bahwa selanjutnya Penjual (in casu Tergugat ) telah memberitahukanperihal pelaksanaan lelang objek sengketa a quo melalui surat Nomor S001

Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Pemberitahuan Lelang Nomor s003/ULMPNMTGL/VIIV16, tertanggal 22 Agustus 2016, diberi tanda buktiP5;Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016, halaman 79 dari 9510.11.12.13.14.Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Pemberitahuan Lelang Nomor s004/ULMPNMTGL/VIIV16, tertanggal 22 Agustus 2016, diberi tanda buktiP6;Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Pemberitahuan Lelang Nomor s001/ULMPNMTGL/IX/16, tertanggal 14 September 2016, diberi tanda buktiP7;Foto copy sesuai dengan aslinya

Nomor 513/2016tanggal 09 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Tegal, diberi tanda bukti Tl26;Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor S339/PNMTGL/IX/16 tanggal 09September 2016 perihal Permohonan lelang ulang EAuction, diberi tandabukti T+27;Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor S1948/WKN.09/KNL.05/2016 tanggal13 September 2016 hal penetapan jadwal lelang melalui internet (Debitur atasnama Agus Riyanto), diberi tanda bukti Tl28;Fotocopy dari Fotocopy urat Nomor S001

Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor S001/ULMPNM/TGL/IX/16 tanggal 14September 2016 hal Pemberitahuan Lelang, diberi tanda bukti TIl7;11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Pengumuman Lelang melalui surat kabarharian Radar Tegal tanggal 15 September 2016 sebagai Pengumuman LelangUlang, diberi tanda bukti Tll8a12. Fotocopy dari Fotocopy Laporan Hasil Penilaian Tanah dan Bangunan NomorTaksasi 001/ULMBRBS/LPJ/V/2016 tanggal pemeriksaan 11 Mei 2016, diberitanda bukti Tl8b;13.

telah memberitahukanperihal pelaksanaan lelang objek sengketa a quo melalui surat Nomor S001/ULMPNMBRBK/Pemberitahuan Lelang/VIIV2016 tanggal 15Agustus2016.Bahwa lelang objek sengketa a quo juga telah diumumkan terlebih dahuluoleh Tergugat Iselaku Penjual melalui Selebaran tanggal 31 Agustus 2016Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Bbs halaman 64 dari 98dan melalui Surat Kabar Harian Radar tegal yang terbit tanggal 15September 2016 sebagai Pengumuman Lelang Kedua.k) Bahwa pelaksanaan lelang objek sengketa

beserta tanda terimanya, Tertanda TI 12;Foto copy Surat Tergugat No. 095 tanggal 4 September 2015 beserta tandaterimanya, Tertanda TI 13;Foto copy Surat Nomor S234/PNMTGL/VV16 tanggal 29 Juni 2016 PerihalPermohonan Lelang Hak Tanggungan, Tertanda Tl 14;Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Bbs halaman 84 dari 9815.16.17:18.19.20.21.22.23.24.25.Foto copy Surat Nomor S1610/WKN.09/KNL.05/2016 tanggal 10 Agustus2016 Hal Penetapan Jadwal Lelang (Debitur a.n Sainah, dkk), Tertanda TI 15;Foto copy Surat Nomor S001

tanggal 15 September 2016, Tertanda TI 19;Foto copy Salinan Risalah Lelang Nomor 560/2016 tanggal 29 September2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangTegal, Tertanda TI 20;Foto copy Surat Nomor S382/PNMTGL/X/16 tanggal 19 Oktober 2016Perihal Permohonan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan, Tertanda TI 21;Foto copy Surat Nomor S2274/Wkn.09/KNL.05/2016tanggal 03 November2016 Hal Penetapan Jadal Lelang Ulang ( Debitur a.n Sainah dkk), TertandaTI 22;Foto copy Surat Nomor S001

Il 5;Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Bbs halaman 86 dari 9810.11.12.13.14.15.Foto copy dari foto copy Surat Nomor 080/ULMBRBK/SP1/VIIV2015tanggal 10 Agustus 2015 hal Surat Peringgatan ,Tertanda T.Il 6a;Foto copy dari foto copy Surat Nomor 088 tanggal 25 Agustus 2015 halPeringatan , Tertanda T.Il 6b;Foto copy dari foto copy Surat Nomor 95 tanggal 4 September 2015 hal SuratPeringatan Ill, Tertanda T.ll 6c;Foto copy dari foto copy Surat Nomor S001/ULMPNMBRBK/PEMBERITAHUAN LELANG/VIIV2016 tanggal 15 Agustus

Astica Mas, NPWP02.760.577.3307.000 Nomor: S001.SPDP/WPJ.03/2019 tanggal 1 April2019 yang telah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Bangka Belitungmelalui Dir. Reskrimsus Polda Sumatera Selatan u.p.

Astica Mas, NPWP 02.760.577.3307.000 Nomor: S001.SPDP/WPJ.03/2019 tanggal 1 April 2019.Keterangan SaksiSaksisaksi yang telah menyampaikan keterangannya kepadaTermohon antara lain:1. Sudarni sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraPemeriksaan Saksi tanggal 05 April 2019.2. Yulia Maya Sari sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraPemeriksaan Saksi tanggal 05 April 2019.3. Emy (Direktur/Karyawan PT Astica Mas) sebagaimana tertuangdalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 09 April 2019.4.

Melalui surat nomor: S001/VVPJ.07/KP.0305/2010 tanggal 04 Januari2010, Pemeriksa Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) mengirimkan surat tentang Permintaan Keterangan danBukti atas Transaksi Afiliasi/Related Party. Dalam surat tersebut,Pemeriksa mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pembayarandan/atau pembebanan atas /ntragroup Services serta pembayarandan/atau pembebanan /ntangible Property.

S001/UlaMMTLNG/SPI/1/2015tanggal 5 Januari 2015 perihal Surat Peringatan I, bermeterai cukup, diberitanda T I10;Fotokopi dari fotokopi Surat No. S012/UlaMMTLNG/SPH/1/2015tanggal 12 Januari 2015 perihal Surat Peringatan II, bermeterai cukup,diberi tanda T I11;Fotokopi dari fotokopi Surat No. S036/UlaMMTLNG/SPII/1/2015tanggal 17 Januari 2015 perihal Surat Peringatan III, bermeterai cukup,diberi tanda T I12;Fotokopi dari fotokopi Surat No.

waktu yang ditentukan;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Debitur mempunyai kewajiban untukmembayar angsuran atas pinjamannya, tiap bulan dengan jumlah dan waktu yangditentukan namun Penggugat telah tidak melaksanakan kewajibannya tersebut;Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penagihan baik secara persuasif maupundengan peringatan tertulis Penggugat tetap tidak melakukan kewajibannya untukmembayar angsuran;Bahwa selanjutnya Tergugat I menyampaikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga)kali, yaitu No.: S001

., Bidangtanah ini dalam penyitaan jaminan hutang dari KP2LN Jakarta Kanwil IIItanggal 7 Januari 2003 No : S001 / WPL.03 / KP.01 / P / 2003berdasarkan laporan pelaksanaan penyitaan Nomor : lap.01/ST/WPL.03/KP/01/2003., Pemberitahuan akan pelaksanaan lelang berdasarkan suratdari Kanwil Ill KP2LN Jakarta Nomor S1175/WPL.03/KP.01/2003tanggal 11042003., Pengaduan dari sdr. EDDI HERIHIANTO selakuKuasa dari sdr. ANDI LAKSMANA bahwa telah terjadi pemalsuan Aktadengan memakai KTP diduga palsu an.

dapat diberikan akses jalan gunamemperbaiki Naming Right milik Tergugat II Intervensi yang terdapat diataspuncak Gedung Perkantoran, hal ini dapat dilihat dari adanya :Surat Nomor : S015/CAGA/TII/2009 tanggal 03 Maret 2009 yang dibuat olehTergugat II Intervensi perihal permohonan ijin kerja ;Surat Nomor : S026/CAGA/IV/2009 tanggal 13 April 2009 yang dibuat olehTergugat II Intervensi ; Surat Nomor : S087/CAGA/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang dibuatoleh Tergugat IT Intervensi ; Surat Nomor : S001

Nomor : S001/CAGA/1/2010, tanggal 7 Januari 2010, PerihalPermohonan Ijin Kerja Perbaikan Neon Sign ABDA,kepada Plaza ABDA & Sudirman Mansion BuildingManagement Plaza ABDA Semi Basement Plaza ABDA(fotocopy sesuai dengan asli) ;Surat PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk.

S001/ULSDMAK/SL/IV2016Perihal Surat Pemberitahuan Rencana Pengeplangan Jaminan, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (T.I12);Fotokopi dari Fotokopi Surat dari Terlawan No. S119/PNMSMG/IV/2015Perihal Permohonan Lelang Hak Tanggungan, selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda (T.I13);Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Terlawan No.

S001/ULMGDOG/SP/XII/2012 tertanggal 26 Desember 2012(Surat Peringatan Il) dan Surat no. S009/ULMGDOG/SP/VIII/2013tanggal 23 Agustus 2013 (Surat Peringatan Ill)..

Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tok UMK Area Panturaberkedudukan di Indramayu, sesuai Surat Permohonan JadwalPelaksananaan Lelang Ulang Nomor: S001/UMKBTPN/PANTURA/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015; Bahwa pelelangan atas barang jaminan milik Penggugat dilakukan sebagaiakibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan olehPenggugat dalam kedudukannya selaku Debitor terhadap Tergugat dalamhal pemenuhan kewajiban kredit; Bahwa walaupun Penggugat secara nyatanyata wanprestasi yang manaterbukti

HakTanggungan untuk menjual barang secara lelang, maka untuk selanjutnyaTergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan mengajukan permohonanpelelangan kepada Turut Tergugat ; Bahwa terhadap objek perkara aquo pernah dilaksanakan pelelangan padahari Kamis tanggal 21 Mei 2015 bertempat di Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Cirebon namun tidak laku terjual karena tidak adapeminat lelang dan selanjutnya dilaksanakan lelang ulang pada hari Selasatanggal 23 Juni 2015 sesuai dengan surat Nomor: Nomor: S001

Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/201932) 1 (satu) bendel fotokopi surat Nomor S3129/WPJ.11/KP.11/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentangPenyampaian surat/formulir tindak lanjut pemblokiran harta kekayaanwajib pajak/penanggung pajak yang tersimpan pada bank yang telahdilegalisir;33) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Nomor S001/WPJ.11/KP.11/SP2G/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Surat PelaksanaanPutusan Gugatan (SP2G) atas putusan Nomor Put113982.99/2017/PP/M.XIIIA tahun 2018 yang telah dilegalisir:34) 1 (satu)

Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi berupa SuratSanggahan Nomor: S001/PT.PML/SGHSangkulirang/III/2020, tanggal 28Maret 2020;Surat Sanggahan dapat diartikan sebagai Upaya Administratif Keberatansebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 77 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, danPeraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh UpayaAdministratif, serta Peraturan

Putusan Nomor 83/G/2020/PTUNJKT.e.Bahwa upaya Sanggah yang dilakukan oleh Penggugat melalui suratNomor S001/PT.PML/SGH/III/2020 tanggal 28 Maret 2020 kepadaTergugat (selanjutnya disebut dengan Sanggahan Penggugat),dimana selanjutnya pada prinsipnya Tergugat telah memberikanjawaban atas Sanggahan Penggugat melalui surat Nomor010/Jawaban Sanggah/UPP SANGKULIRANG.LPPBMN/III/2020tanggal 31 Maret 2020 (selanjutnya disebut dengan JawabanSanggahan Tergugat) yang telah diupload melalui Sistem PengadaanSecara

Dambha Prima Utamasebagai pemenang tender (fotokopi);Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor022/PPK/PL.SKL/IV/UPP.Skg2020 Tanggal 10 April 2020,Perihnal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa UntukPelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan = danRehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Laut Sangkulirang (Multiyearscontract) TA. 2020 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);Surat Nomor S001/PT.PML/SGH/III/2020 tanggal 28 Maret2020, Perihal : Sanggahan Proses Pelalangan UmumPekerjaan Lanjutan Pembangunan dan