Oleh karena itu, atas dasar kepastiandan kemanfaatan hukum, Majelis Hakim karena jabatannya akan mengadiliperkara ini menggunakan teoriteori pembuktian lainnya yang tidakbertentangan dengan toeri pembuktian dalam hukum Islam;Menimbang, bahwa pembuktian tentang keabsahan perkawinanmenurut hukum Islam dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, bayyinahdan igrariyah. Bayyinah adalah metode pembuktian melalui ekternal,sedangkan igrarivah adalah metode pembuktian melalui internal.

terpenuhi maka pasal 480 ayat (1) KUHP telah terbukti, terpenuhi olehperbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya dan harus pula dijatuhipidana ;Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor :63/PID.B/2016/PN.ADLMenimbang, bahwa didepan persidangan tidak diketemukan bukti bukti yang dapatdijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka sesuai Pasal193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya ;Menimbang, bahwa sesuai dengan toeri

Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hak Menimbang, bahwa unsur mengandung pengertian bahwaperbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana haruslah dilakukandengan suatu kesengajaan dan merupakan suatu yang sifat melawanhukumMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalamdoktrin hukum pidana pengertian dengan sengaja terdapat dalam duateori yaitu teori kehendak (wils theorie) dan toeri pengetahuan(voorsteling theorie);Menimbang, bahwa unsur kesengajaan merupakan hal yang sulituntuk dilihat

nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnMenimbang, bahwa didepan persidangan tidak diketemukan bukti bukti yang dapatdijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka sesuai Pasal193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya ; Menimbang bahwa dengan demikian, maka terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan haruspula dijatuhi pidana ; Menimbang, bahwa sesuai dengan toeri

Oleh karena itu, atas dasar kepastiandan kemanfaatan hukum, Majelis Hakim karena jabatannya akan mengadiliperkara ini menggunakan teoriteori pembuktian lainnya yang tidakbertentangan dengan toeri pembuktian dalam hukum Islam;Menimbang, bahwa pembuktian tentang keabsahan perkawinanmenurut hukum Islam dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, bayyinahdan igrariyah. Bayyinah adalah metode pembuktian melalui ekternal,sedangkan igrarivah adalah metode pembuktian melalui internal.

Oleh karena itu, atas dasar kepastian dan kemanfaatanhukum, Majelis Hakim karena jabatannya akan mengadili perkara inimenggunakan teoriteori pembuktian lainnya yang tidak bertentangandengan toeri pembuktian dalam hukum Islam;Menimbang, bahwa pembuktian tentang keabsahan perkawinanmenurut hukum Islam dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, bayyinahdan igrariyah. Bayyinah adalah metode pembuktian melalui ekternal,sedangkan igrariyvah adalah metode pembuktian melalui internal.

Idiatas, maka untuk kepastian dan kemanfaatan hukum, Majelis Hakim karenajabatannya akan mengadili perkara ini menggunakan teoriteori pembuktianlainnya yang tidak bertentangan dengan toeri pembuktian dalam hukumIslam;Menimbang, bahwa pembuktian tentang keabsahan perkawinanmenurut hukum Islam dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, bayyinahdan igrariyah. Bayyinah adalah metode pembuktian melalui ekternal,sedangkan igrarivah adalah metode pembuktian melalui internal.

berpendapat sebagaiberikut dibawah ini;Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya, Penggugat padapokoknya menyatakan pertimbangan hukum dan amar putusan Nomor36/Pdt.G/2020/PN Bgl tanggal 16 Desember 2020 tidak tepat dan tidak benar,dengan alasan sebagai berikut : Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru didalammempertimbangkan dalildalil gugatan, saksi dan buktibukti yang diajukanHalaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 5/PDT/2021/PT BGLPembanding/Penggugat dan telah tidak menggunakan toeri

nnn nn nnn nn nnn nnn nnn n=Menimbang, bahwa didepan persidangan tidak diketemukan bukti bukti yang dapatdijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka sesuai Pasal193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya ; Menimbang bahwa dengan demikian, maka terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan haruspula dijatuhi pidana ; Menimbang, bahwa sesuai dengan toeri

hanya diketahui hanya pihakkeluarga saja, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Putusan MARI No. 1282K/Sip/1979tanggal 20 Desember 1979 "dalam gugat cerai atas alasan perselisihan danpertengkaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengarsebagai saksi.Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim menilaibahwa Pasal 172 ayat 1 angka 1 R.Bg yang merupakan aturan umum,sehingga tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini, berdasarkan toeri

didakwakandalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka pasal 303 ayat (1)ke2, KUHP telah terbukti, terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwaharus dipersalahkan atas perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa didepan persidangan tidak diketemukan bukti buktiyang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatanTerdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwaharuslahbertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya ;Menimbang, bahwa sesuai dengan toeri

Dalam toeri unsur melawan hukum yangdemikian ini dinamakan subyektief onrechtselementyaitu. unusr melawan hukum yang subyektif.Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas,maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidanaadalah: a. kelakukan dan akibat (=perbuatan); b. halikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; cc.keadaan tambahan yang memberatkan pidana; d. unsurmelawan hukum yang obyektif; e. unsur melawan hukumyang subyektif.Bahwa dengan demikian, maka terhadap dakwaan kesatutersebut

Pasal yang didakwakan kepadaTerdakwa telah terpenuhi maka pasal 363 ayat (1) ke3, KUHP telah terbukti, terpenuhi olehperbuatan terdakwa maka terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya dan harus pula dijatuhipidana ;Menimbang, bahwa didepan persidangan tidak diketemukan bukti bukti yang dapatdijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka sesuai Pasal193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya ;Menimbang, bahwa sesuai dengan toeri

tahunpelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakimberpendapat bahwa pembuktian perkara ini melalui Saksisaksi yang ada diKota Langsa tidak akan dapat dilakukan karena peristiwa perkawinantersebut berada di daerah Semarang yang relatif sangat jauh dari tempattinggal Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena itu, atas dasar kepastiandan kemanfaatan hukum, Majelis Hakim karena jabatannya akan mengadiliperkara ini menggunakan teoriteori pembuktian lainnya yang tidakbertentangan dengan toeri

sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan,dan oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkanketeranganketerangan lainnya sejauh masih berkaitan dengan pokokperkara inl;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan maksud dan tujuanpermohonan isbat nikah yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka untuk kepastian dan kemanfaatan hukum, Majelis Hakim karenajabatannya akan mengadili perkara ini menggunakan teoriteori pembuktianlainnya yang tidak bertentangan dengan toeri

No. 29/Pdt.G/2022/PA.PdnMenimbang, bahwa setelah memperhatikan maksud dan tujuanpermohonan isbat nikah yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka untuk kepastian dan kemanfaatan hukum, Majelis Hakim karenajabatannya akan mengadili perkara ini menggunakan teoriteori pembuktianlainnya yang tidak bertentangan dengan toeri pembuktian dalam hukumIslam;Menimbang, bahwa pembuktian tentang keabsahan perkawinanmenurut hukum Islam dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, bayyinahdan igrariyah

sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan,dan oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkanketeranganketerangan lainnya sejauh masih berkaitan dengan pokokperkara ini;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan maksud dan tujuanpermohonan isbat nikah yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka untuk kepastian dan kemanfaatan hukum, Majelis Hakim karenajabatannya akan mengadili perkara ini menggunakan teoriteori pembuktianlainnya yang tidak bertentangan dengan toeri

luar, danhanya diketahui hanya pihak keluarga saja, sebagaimana dimaksud oleh Pasal22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Putusan MARI No.1282K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 "dalam gugat ceral atas alasanperselisihan dan pertengkaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapatdidengar sebagai saksi.Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim menilaibahwa Pasal 172 R.Bg yang merupakan aturan umum, sehingga tidak dapatdiberlakukan dalam perkara ini, berdasarkan toeri

Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;11Ad.1 Unsur barang siapaMenimbang, bahwa menurut hukum pidana kita, yang dimaksuddengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagaimanusia pribadi yang hidup (naturlijke personen) atau subyek hukumatau. sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapatdipertanggungjawabkan dalam segala tindakan dan atau perbuatan.Menimbang, bahwa menurut POMPE, toeri kenbaarheid(pertanggung jawab pidana) seseorang mempunyai unsurunsursebagai berikut :1.

Pasal yang didakwakan kepadaTerdakwa telah terpenuhi maka pasal 363 ayat (1) ke3, KUHP telah terbukti, terpenuhi olehperbuatan terdakwa maka terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya dan harus pula dijatuhipidana ;Menimbang, bahwa didepan persidangan tidak diketemukan bukti bukti yang dapatdijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka sesuai Pasal193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya ;Menimbang, bahwa sesuai dengan toeri