PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) ULP KOTA MEDAN

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP)melawanKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PUTUS ANNOMOR : 1/Pdt.SusKPPU/2021/PNNIAGA SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan memutus permohonan Keberatan atas Putusan PerkaraNomor : 05/KPPU1/2020, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ataspermohonan KPPU yang diajukan oleh :Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP),Kabupaten Hulu Sungai Selatan padaPelaksanaan Pekerjaan PembangunanGedung Kolam Renang Tahap II KecamatanKandangan, beralamat di Jalan

Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010mengatur evaluasi penawaran sebagai berikut:(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/PejabatPengadaan harus berpedoman pada tata cara / kriteria Halaman 13 Putusan Nomor : 1/Pdt.SusKPPU/2021/PNNIAGA SBY.yang ditetapbkan dalam Dokumen Pengadaan.3.1.6.

Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 mengatur mengenai Pelelangan Gagal sebagai berikut:(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilinan Langsung gagalapabila:e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadipersaingan tidak sehat.3.1.7.

Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Unit Layanan PengadaanKabupaten Hulu Sungai Selatan selaku atasan Terlapor IV untukmemberikan sanksi administratif terhadap personilpersonil padaTerlapor IV yaitu Pokja ULP Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupalarangan untuk terlibat dalam Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa(UKPBJ) selama 1 (satu) tahun karena telah lalai dalam melaksanakantugas dan pembiaran terhadap indikasiindikasi yang mengakibatkanpersaingan usaha tidak sehat:No.

Pejabat Pembina Kepegawaian / Kepala Unit LayananPengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku atasanTerlapor IV untuk memberikan sanksi administratif ternadappersonilpersonil pada Terlapor IV yaitu Pokja ULP KabupatenHulu Sungai Selatan berupa larangan untuk terlibat dalam UnitKerja Pengadaan Barang atau Jasa (UKPBuJ) selama 1 (satu)tahun karena telah lalai dalam melaksanakan tugas danpembiaran terhadap indikasiindikasi yang mengakibatkanpersaingan usaha tidak sehat: No.

PLN (Persero) ULP Samarinda Seberang

PT PLN(Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) SamarindaSeberang, yang beralamat di Jalan Bung Tomo, Nomor 222,Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dalamhal ini memberikan Kuasa kepada 1. Syamsul Alam, S.H., 2.Surya Milpan Tambunan, S.H., M.H., 3. RahadianGegeriansyah, S.H., 4. Nurul Fauziah, S.H., Ssemuanyaadalah Pegawai PT.

PLN (Persero) ULP SamarindaSeberang (tergugat) tidak juga memasang listrik di tempat Penggugat,bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat menurut Penggugat sudahmelanggar Instruksi Presiden yang menyatakan bahwa : agar Desa desateraliri listrik dan tidak cukup desa berlistrik tapi juga peningkatan akseswarga yang utama warga miskin akan mendapatkan listrik; bahwa selainmelanggar arah kebijakan Negara dalam memberikan pelayanan listrikuntuk kesejahteraan rakyat, PT.

Bahwa TERGUGAT secara patut dan layak telah menginformasikanterkait alasan penangguhan penyambungan listrik ke rumahPENGGUGAT, yaitu penyampaian melalui Petugas penyambungan yangmendatangi lokasi rumah PENGGUGAT di Jalan Soekarno Hatta Km. 26Desa Batuah dan Petugas callback TERGUGAT telah menghubungiPENGGUGAT melalui telepon serta Surat TERGUGAT Nomor0093/AGA.01.01/ULP SBR/2019 Tanggal 29 Juli 2019 PerihalPermohonan Penyambungan Baru;6.

Fotocopy Surat Somasi kepada PT PLN (Persero) ULP SamarindaSeberang, diberi tanda P1;2. Fotocopy kwitansi pembayaran penyambungan listrik baru, pengurusan SLOdan bukti registrasi pendaftaran dari PLN, diberi tanda P2;3. Fotocopy Sertipikat Laik Operasi, diberi tanda P3;4. Fotocopy Nota pembelian pembelian solar/ bensin untuk genset penggantilistrik yang belum dipasang, diberi tanda P4;5.

Samarinda Seberang tanggal 29 Juli2019 perihal permohonan penyambungan baru, diberi tanda T5;Fotocopy Hasil Survey Rencana Pembangunan Jaringan Listrik 05 Maret2019, diberi tanda T6;Fotocopy Surat Pesanan Barang (tiang listrik) tertanggal 26 April 2019,diberi tanda T7;Fotocopy Surat PT PLN (Persero) ULP Samarinda Seberang tanggal 22Februari 2021 perihal Permohonan izin Pembangunan Jaringan Listrik,diberi tanda T8;Fotocopy Surat PT Karya Borneo Putra tanggal 23 Februari 2021 perihalBalasan Surat

CENDANA BAJABAHARI MELAWAN KELOMPOK KERJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II ULP PROVINSI KALIMANTAN BARAT DITJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

Anwar Nomor 280C Pontianak, KalimantanBarat, Selanjutnya disebutSCDAQAL.. oe. eeeceeescceestecesneeceeneeceeaeeceeaeeceeeeecseeeeeeeeeees PENGGUGAT ;M ELAWANKELOMPOK KERJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAHIl ULP PROVINSI KALIMANTAN BARAT DITJEN BINA MARGAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KALIMANTANBARAT TAHUN ANGGARAN 2015, Berkedudukan di Jalan GustiJohan Idrus (samping JIn.

Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen BinaMarga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat unit layananpengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 tentang1 Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan Dokumen PenawaranUntuk Pekerjaan Konstruksi No.

Cendana Bajabahari (Penggugat) gugur dalam lelangPaket Peningkatan Struktur Jalan Sanggau Sekadau ;Berdasarkan Dokumen Pengadaan, Bab II huruf E angka 26 butir 26.9menyatakan : "Pokja ULP (ic. Tergugat) tidak boleh menggugurkanpenawaran pada waktu pembukaan penawaran."Faktanya Penetapan Pemenang Lelang oleh Tergugat tercantum padaSurat Ketua Pokja Satker PJN Wilayah II Prov.

Kalimanatan Barat DitjenBina Marga Kementerian PUPR ULP Kalimantan Barat TA 2015 No.KU.03.01/POKJAULPWIL.II.KB2015/APBN/436 tanggal 8 Juni 2015perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Paket :Peningkatan Struktur Jalan Sanggau Sekadau,bukan pada BeritaAcara No.

Pasal17 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 yang pada intinyamenyatakan Pengguna Jasa/Kelompok Kerja ULP (ic.

Pembanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA DUA UNIT LAYANAN PENGADAAN ULP Diwakili Oleh : KELOMPOK KERJA DUA UNIT LAYANAN PENGADAAN ULP
Terbanding/Penggugat : CV. FEBRIAN JAYA diwakili ANDI MULIA

TIARA JAYA MELAWAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KELOMPOK KERJA (POKJA) II KABUPATEN BENGKALIS

., MH dan SUCIPTO SIHITE, SH,Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaanhalaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUNPBRAdvokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law FirmWSA di Jalan Jenderal Sudirman No. 180 E, KotaPekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 042/SK/WSA/2017 tanggal 9 Oktober2017, untuk selanjutnya disebutSOD AQ Al ccsscsccsccwns case vas cans conan snr tenemos PENGGUGATwanna nnn nnnn nnn nn nn nn na enn nnn nnn MELAWAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP

10 Oktober 2017yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru pada tanggal 10 Oktober 2017, di bawah Register Perkara Nomor47/G/2017/P TUNPBR, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal1 November 2017, Penggugat telah mengemukakan halhal sebagai berikut :OBJEK SENGKETA ; ===Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor :167/BAHP/ULPPOKJA II/IX/2017 tertanggal 19 September 2017 yangdikeluarkan oleh UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP

Bahwa Penggugat Mengikuti Lelang Pekerjaan Rehap Atap dan PlafonRumah Jabatan Kepala tahun 2017di UNIT LAYANAN PENGADAAN(ULP) Kelompok Kerja (POKJA) Il Kabupaten Bengkalis dengan hargapenawaran Rp. 1.680.445.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus DelapanPuluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);.

AYUK JATI sebagaiPemenang Paket Pekerjaan Pekerjaan Rehap Atap dan Plafon RumahJabatan Kepala tahun 2017di UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)Kelompok Kerja (POKJA) Il Kabupaten Bengkalis dengan hargaPenawaran RP . 1.743.100.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus EmpatPuluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah ) ;. Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2017 Penggugat telahmengirimkan Sanggahan dengan Nomor Surat : 03/TJSG/IX/2017keKelompok Kerja (POKJA) II UNIT LAYANAN PENGADAAN PemerintahKab.

Bahwa Tergugat pada tanggal 29 September 2017 telah menjawabsanggahan Penggugat dengan Nomor Surat : 26/ULP/PK02/IX/017;. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat kepada AP IP/InspektoratKabupaten Bengkalis dengan nomor surat : 06/TJPT.UN/IX/2017tanggal 02 Oktober 2017 perihal Meninjau ulang keputusan POKJA IIhalaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUNPBRnamun sampai kami mengajukan gugatan ini belum ada jawaban dariAP P/lnspektorat Kab. Bengkallis js=ses2=1

PLN(Persero) ULP Medan Kota

,masingmasing Advokat pada Law Firm Bintang Keadilan &Partners, berkantor di Jalan Denai Nomor 256B, KelurahanTegal Sari Mandala Ill, Kecamatan Medan Denai, KotaMedan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 9 Februari 2021;LAWANPT.PLN (Persero) ULP Medan Kota, beralamat di Jalan Listrik Nomor 8,Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, ProvinsiSumatera Utara, selanjutnya ndisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri Tersebut;Setelan membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan

PLN(Persero) ULP Medan Kota yang beralamat di Jalan Listrik Nomor 8,Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dan sedang melaksanakanHalaman 2 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Mdntugas untuk melakukan pemeriksaan meteran di rumah yang disewaPenggugat;. Bahwa karena ketakutan serta ketidaktahuan para pekerja di tempatusaha Penggugat, kemudian mereka hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh ketiga orang tersebut yang mengaku Pegawai dari PT.PLN (Persero) ULP Medan Kota;.

PLN(Persero) ULP Medan Kota melanggar ketentuanhukum Pasal 4 huruf g UU No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, yang menegaskan bahwa Konsumen berhak untukdiperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidakdiskriminatif;10.Bahwa oleh karena tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat telahmelanggar mekanisme dan prosedural dalam melakukan tindakanPenertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yaituHalaman 4 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Mdnpembongkaran/pengambilan meteran listrik

Penggugatdi rumah yang disewa oleh Penggugat menyatakan bahwa sampai saat inilistrik di rumah yang disewa Penggugat masih tetap berfungsi danPenggugat masih tetap membayar biaya tagihan listrik;Menimbang, bahwa oleh karena listrik di rumah yang disewa olehPenggugat masih tetap berfungsi/menyala dan Penggugat tidak dapatmembuktikan penyelesaian masalah ditemukannya pelanggaran dalampemakaian listrik di rumah yang disewa Penggugat sebagaimana dalam buktiP3 agar Penggugat datang ke PT.PLN (Persero) ULP

.;KELOMPOK KERJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II ULP PROVINSI KALIMANTAN BARAT DITJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015.;

Anwar Nomor 280C Pontianak, KalimantanBarat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2015,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING ;MELAWANKELOMPOK KERJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONALWILAYAH II ULP PROVINSI KALIMANTAN BARAT DITJENBINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT UNIT LAYANAN PENGADAAN(ULP) KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015,Berkedudukan di Jalan Gusti Johan Idrus (Samping Jin.

SKIP ISLAMIA melawanBUPATI KABUPATEN LEBONG dan UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN LEBONG

.' ; Kasubbag Dokumentasi Setda Kabupaten Lebong; ,5ES Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Berkedudukan diJalan Raya Komplek Perkantoran TubeiLebong,berdasarkanSuratKuasaKhususNomorLebong Kabupaten236/ULP/11/2012 tanggal 10 Februari5. USIN ABDISYAH PUTRA SEMBIRING, SH.;=6. AHMAD SAHRUL, SH. ; =o oon nnn nnn7. HUMIZAR TAMBUNAN, SH.;noe nee8. NAZLIAN.

.;22222eeee eeeMasingmasing berkewarganegaraan' Indonesia pekerjaanAdvokat dari Kantor Advokat/Konsultan hukum pada perkumpulanKantor Bantuan Hukum Bengkulu (PKBHB) beralamat di jalanKapuas Raya No 21.B Kelurahan Padang Harapan KecamatanGading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan surat Kuasa KhususNomor: 180/01/B2/2012 tanggal 02 JanuariVA eeSelanjutnya disebut SEDAGAL............cccceeeee eee eeeeeeaees TERLAWAN I;UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATENLEBONG, Berkedudukan di Jalan Raya KomplekPerkantoran

ANDES ANESON, SH : Kasubbag Dokumentasi SetdaKabupaten Lebong; Putusan Perlawanan Perkara Nomor : 15/G.PLW/2011/PTUNBKL, Hal. 3 dari 43Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Berkedudukan diJalan Raya Komplek Perkantoran Tubei Lebong KabupatenLebong, berdasarkan Surat Kuasa KhusuS nomor = 237/ULP/11/2012 tanggal 10 Februari5. USIN ABDISYAH PUTRA SEMBIRING, SH.;

PLN (PERSERO) ULP (UNIT PELAYANAN PELANGGAN) LIMA PULUH

PLN (PERSERO) ULP (UNIT PELAYANAN PELANGGAN) LIMA PULUH

FELNI CONSTRUKSI MelawanPOKJA III KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN ROKAN HILIR

PT.BENTENG BANGUN SEJAHTERA vs KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI ULP PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017

(dalam hal ini tergugat a quo) wajibmelakukan hal sebagai berikut: Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakangagal, maka ULP segera melakukan:a. evaluasi Ulan; nn nnn nn nnn nnnHalaman 11 dari 54 Halaman1.9.b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;c.

Dalam petunjuk tekhnisnya, menyatakan bahwa:Kelompok Kerja ULP menindaklanjuti pelelangan gagal denganketentuan sebagai berikut:a) apabila jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari3 (tiga), maka dilakukan pengumuman ulang prakualifikasiuntuk mencari peserta baru selain peserta yang telah luluspenilaian kualifikasi.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tetang Pengadaan Barang/JasaPemerintah yang telah mengalai beberapa kali perubahandengan tegas mengatur: Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasilpemilihan Penyedia Barang/Jas 4;b.

Bahwa tergugat tanpa alasan yang jelas, selaku ketuakelompok kerja ULP menetapkan hasil pemilinan PenyediaBarang/Jasa secara sendiri, dan tindakan ini merupakansuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur yangtelah ditetapbkan, dan mengambil tindakan yang diluar kewenangannya;d.

Instruksi kepada peserta (IKP) angka 36.1huruf a, yang mengatur bahwa ULP menyatakanPelelangan/Pemilihnan Langsung gagal apabila tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; Bahwa Tindak lanjut dari pelelangan gagal diatur dalam PeraturanPresiden Nomor 54 tahun 2010 pasal 84 ayat (1) yang menyatakanDalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilinan Langsung dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan:a. Evaluasi ulang;Halaman 29 dari 54 Halamanb. Penyampaian ulang Dokumen Penawaran;c.

BUMI RIAU INDAH JAYA MELAWAN KETUA ULP POKJA II KONSTRUKSI KABUPATEN ROKAN HILIR

PENGGUGAT;MELAWAN:KETUA POKJA KONSTRUKSI II (DUA) ULP KABUPATEN ROKAN HILIRTAHUN ANGGARAN 2016, berkedudukan di JalanPerwira No. 76 Bagansiapiapi;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:S. MUNIR, SH, MH, AKHIRZA, SH, MH, keduanyawarga negara Indonesia, pekerjaan Advokat padaKantor Hukum Akhirza, SH, MH S.

PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Solok

Penggugat:
Inti Karya Sukses Persada
Tergugat:
Dedy, ST ( Selaku Pokja ULP Brebes )

PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Medan Selatan

SPECTA INTI PRIMA
Tergugat:
1.POKJA ULP Pokja I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak
2.POKJA ULP Pokja IX Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak
3.POKJA ULP Pokja V Dinas Kesehatan
4.POKJA ULP Pokja IV Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak
5.Kepala Unit Layanan Pengadaan ULP Barang dan Jasa Kabupaten Fakfak
6.Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak.

KELOMPOK KERJA (POKJA) 1 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP),KABUPATEN KAPUAS HULU; PT. MUTIARA GHINA KHATULISTIWA;

ASTER PERKASAKETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) POKJA I KABUPATEN ROKAN HULU TH 2015

Atas dasartersebut Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan HuluTahun Anggaran 2015 telah melaksanakan teknis pelelangan yang tidaksesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;6.

Atas dasar tersebutPokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan Hulu TahunAnggaran 2015 telah melaksanakan teknis pelelangan tidak sesuai denganaturan dan ketentuan yang berlaku; 7.Bahwa penyimpangan prosedur lainnya adalah mengenai DokumenPemilinan Pekerjaan Belanja Sewa Tenda dan Kelengkapan Lainnya(Rokan Hulu Expo 2015)Nomor 12/ULP POKJA 1/IX/2015 Tanggal 15September yang terdapat pada (www.lpse.rokanhulukab.go.id) adalahmenggunakan standar dokumen pengadaan barang (objek sengketa aquo

)Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015 telah melaksanakan teknispelelangan tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;8.Bahwa penyimpangan prosedur lainnya adalah Dokumen PemilihanPekerjaan Pekerjaan Belanja Sewa Tenda dan Kelengkapan Lainnya(Rokan Hulu Expo 2015) Nomor 12/ULP POKJA 1/IX/2015 Tanggal 15September 2015 yang Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015 sampaikan adalahmerupakan standar dokumen pengadaan barang yang tidak terdapatpersyaratan

54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pemberianpenjelasan harus dituangkan dalam BeritaAcara Pemberian Penjelasanyang ditandatangani oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan minimal 1 (satu)wakil dari peserta yang hadir dan Pasal 77 point 5 yang menyatakan yaituapabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia menandatanganiBerita Acara Pemberian Penjelasan, maka Berita Acara PemberianPenjelasan cukup ditandatangani oleh anggota ULP yang hadir.

Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilinan Langsung melanggarperaturan Presiden ini; 27202222202 22Oleh karena itu TERGUGAT seharusnya tidak sependapat Pokja 1 UnitLayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015dengan cara tidak bersedia menangani SPPBJ disebabkan pelanggaranaturan dan ketentuan tersebut diatas; 17.18.19.Bahwa atas dasar tersebut diatas TERGUGAT tidak memenuhi unsurpersyaratan sebagai Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/PejabatPengadaan sebagaimana ketentuan Pasal