Ditemukan 205 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-01-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 567 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MFG;
402249 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam OECD Transfer Pricing Guidelines yang menyatakanbahwa untuk menguji eksistensi transaksi pembayaran royalty atasintangible antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa perludilakukan pengujian: willing to pay test (par 6.14), economic benefit test(par 6.15), product lifecycle consideration (par 1.50), identify contractualand arrangement for transfer of IP (par 6.166.19).
    Dengan kata /ainOECD Transfer Pricing Guidelines dimana dalam pengujian eksistensitransaksi pembayaran royalty atas intangible antara pihak yangmempunyai hubungan istimewa harus dilakukan :a) Willing to pay test (Par 6.14),b) Economic benefit test (Par 6.15),c) Product life cycle consideration (Par 1.50),d) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19);Bahwa untuk mendapatkan pembanding yang andal, harus dilakukananalisis tingkat kKesebandingan antara transaksi yang dilakukan
Putus : 25-04-2016 — Upload : 05-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 06/PKPU/2015/PN.Niaga Sby.
Tanggal 25 April 2016 — PT.PULAU MAS UTAMA terhadap 1. Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Bali cq. Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar; 2. Dantosan Precon Perkasa; 3. PT. Prima Engineering; 4. PT. Trust Indonesia; 5. Anastasia Sulistyawati; 6. PT. Indocoal Invesment.
7535
  • Memerintahkan kepada WILLING LEARNED , SH., Pengurus PKPU. PT. Pulau Mas Utama ( dalam PKPU ) untuk mengumumkan berakhirnya PKPU ini dalam Berita Negara Republik Indonesia ( BNRI ) dan 2 (dua) Surat Kabar Harian ;5.
    WILLING LEARNED,SH. selaku PENGURUS PKPU Tetap Debitor PulauMas Utama ;3. Debitor dan Kuasa Pulau Mas Utama ;4. Kuasa dari 9 (Sembilan) Kreditor.Menimbang, bahwa Hakim Pengawas dalam laporannya tanggal 21April 2016, Hal: Laporan Pelaksanaan Putusan PKPU Tetap Nomor: 06/PKPU/2015/PN. Niaga Sby., pada pokoknya melaporkan :Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas dapt disampaikan bahwa :Halaman 3 dari 10 Putusan No. 06/PKPU/2015/PN.Niaga Sby1.
    Memerintahkan kepada WILLING LEARNED , SH., Pengurus PKPU. PT.Pulau MasUtama ( dalam PKPU ) untuk mengumumkan berakhirnya PKPU ini dalamBeritaNegara Republik Indonesia ( BNRI ) dan 2 (dua) Surat Kabar Harian ;5.
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — PT. PK MANUFACTURING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
9367 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 92/B/PK/Pjk/2021royalty atas intangible antara pihak yang mempunyai hubunganistimewa perlu dilakukan pengujian: willing to pay test (par 6.14),economic benefit test (par 6.15), product lifecycle consideration (par1.50), identify contractual and arrangement for transfer of IP (par 6.166.19).
    Dengan kata lain OECD Transfer Pricing Guidelines dimanadalam pengujian eksistensi transaksi pembayaran royalty atas intangibleantara pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus dilakukan:a) Willing to pay test (Par 6.14);b) Economic benefit test (Par 6.15);Ccd))) Product life cycle consideration (Par 1.50);) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19):Bahwa berdasarkan OECD Guidelines a quo, terdapat lima faktorkesebandingan dalam upaya mendapatkan pembanding yang andal
Register : 11-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 402 B/PK/PJK/2021
Tanggal 17 Februari 2021 — PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
365181 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 402/B/PK/Pjk/2021insttumen keuangan atas pembayaran aquo yang pada dasarnyamerupakan suatu berbentuk jasa, sedangkan dalam instrumen hukummerupakan kedudukan atas Hak atas Kekayaan Intelektual (Hakl).Dalam OECD Transfer Pricing Guidelines yang menyatakan bahwauntuk menguji eksistensi transaksi pembayaran royalti atas intangibleantara pihak yang mempunyai hubungan istimewa perlu dilakukanpengujian willing to pay test (par 6.14), economic benefit test (par 6.15),product lifecycle consideration
    Dengan kata lain, OECDTransfer Pricing Guidelines di mana dalam pengujian eksistensi transaksipembayaran royalti atas intangible antara pihak yang mempunyaihubungan istimewa harus dilakukan:a) Willing to pay test (Par 6.14),b) Economic benefit test (Par 6.15),c) Product life cycle consideration (Par 1.50),d) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19);Bahwa untuk mendapatkan pembanding yang andal, harus dilakukananalisis tingkat kesebandingan antara transaksi yang dilakukan
Putus : 16-12-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4636 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. FRIGOGLASS INDONESIA;
10569 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam OECD Transfer Pricing Guidelines yangmenyatakan bahwa untuk menguji eksistensi transaksi pembayaranroyalty atas intangible antara pihak yang mempunyai hubungan istimewaperlu dilakukan pengujian: willing to pay test (par 6.14), economic benefittest (par 6.15), product lifecycle consideration (par 1.50), identifycontractual and arrangement for transfer of IP (par 6.166.19).
    Dengankata lain, OECD Transfer Pricing Guidelines dimana dalam pengujianeksistensi transaksi pembayaran royalty atas intangible antara pihakyang mempunyai hubungan istimewa harus dilakukan:a) Willing to pay test (Par 6.14),Halaman 7 dari 11 halaman.
Register : 28-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 807 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — PT. PK MANUFACTURING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
7645 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam OECD Transfer Pricing Guidelines yang menyatakanbahwa untuk menguji eksistensi transaksi pembayaran royalty atasintangible antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa perludilakukan pengujian : willing to pay test (par 6.14), economic benefit test(par 6.15), product lifecycle consideration (par 1.50), identify contractualand arrangement for transfer of IP (par 6.166.19).
    Willing to pay test (Par 6.14),b. Economic benefit test (Par 6.15),c. Product life cycle consideration (Par 1.50),d.
Putus : 25-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/Pdt.Sus-PKPU/2013
Tanggal 25 Juli 2013 — PT. ENERGY TATA PERSADA ; ACG (SOUTH BENGARA-II) Pte. Ltd.
569424 Berkekuatan Hukum Tetap
  • AHU.AH.04.0372, tanggal 2 Maret 2011 beralamatkantor di Gedung Arva, Lantai 2, Jalan RP Soeroso No. 40, Menteng, JakartaPusat;b Willing Learned, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di DepartemenHukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan PengurusNo.
    Willing Learned, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di DepartemenHukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU.AH.04.03101, tanggal 31 Maret 2011, beralamat kantor di Gedung Arva,Lantai 2, Jalan RP Soeroso No. 40, Menteng, Jakarta Pusat;Sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atasTermohon PKPU selanjutnya berkenan diangkat sebagai Kurator apabila masukdalam proses kepailitan;5.
    Willing Learned, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar diDepartemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti PendaftaranKurator dan Pengurus No.
Register : 11-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 440 B/PK/PJK/2021
Tanggal 17 Februari 2021 — PT. SMELTING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
320226 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (d) Bahwa pembayaran royalti pada dasarnya merupakan bagian darisuatu instrumen keuangan atas pembayaran a quo yang pada dasarnyamerupakan suatu berbentuk jasa, sedangkan dalam instrumen hukummerupakan kedudukan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).Dalam OECD Transfer Pricing Guidelines yang menyatakan bahwauntuk menguji eksistensi transaksi pembayaran royalty atas intangibleantara pihak yang mempunyai hubungan istimewa perlu dilakukanpengujian: willing to pay test (par 6.14), economic benefit
    Dengan kata lain OECDTransfer Pricing Guidelines dimana dalam pengujian eksistensi transaksipembayaran royalty atas intangible antara pihak yang mempunyaihubungan istimewa harus dilakukan :a) Willing to pay test (Par 6.14),b) Economic benefit test (Par 6.15),c) Product life cycle consideration (Par 1.50),d) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19);Bahwa untuk mendapatkan pembanding yang andal, harus dilakukananalisis tingkat kesebandingan antara transaksi yang dilakukan
Putus : 21-02-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61/B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MONAGRO KIMIA
9760 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bandingkepada Monsanto Company USA, manfaat maupun kewajaran nilai imbalanroyalti karena faktafakta sebagai berikut:m Pemohon Banding tidak menyampaikan dokumen kepemilika hak paten olehMonsanto Company atas produk bermerek RoundUp dalam proses keberatanbaik itu License Patent, License Trademark maupun License Agreement;m Berdasarkan penelitian, eksistensi License Patent untuk produk herbisidaberbasis glyohosphate sudah tidak ada (daluarsa) dan tidak relevan untukdibayarkan royalti berdasarkan prinsip willing
    to pay;m Eksistensi Technical Information untuk produk herbisida berbasisglyphosphate sudah tidak relevan untuk dibayarkan royalti berdasarkanHalaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 61/B/PK/PJK/2017prinsip willing to pay karena faktanya pihak lain dapat membuat produk yangsama dengan tanpa harus membayar royalti kepada Monsanto;mw Eksistensi License Trademark tidak diyakinkan dengan bukti dokumen yangbahwa Monsanto Company terdaftar sebagai pemilik trademark "Roundup" diAmerika Serikat;Bahwa berdasarkan
    Documentation);6) Eksistensi License Patent produk herbisida berbasis Butachlor tidakHalaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 61/B/PK/PJK/2017dapat diyakinkan karena tidak terdapat bukti kepemilikan atas LicensePaten produk tersebut, sehingga tidak terdapat bukti yang jelas atasteknologi informasi apa yang dimanfaatkan untuk produk herbisidaberbasis Butachlor.7) Eksistensi Technical Information untuk produk herbisida berbasisglyphosphate sudah tidak relevan untuk dibayarkan royalti berdasarkanprinsip willing
    Dari fakta tersebut terlihatbahwa eksistensi License Patent untuk produk herbisida berbasisglyphosate sudah tidak ada (daluarsa) dan tidak relevan untukdibayarkan royalti berdasarkan prinsip willing to pay. Fakta lainmenunjukkan eksistensi produk herbisida berbasis Butachlor tidak dapatdiyakinkan karena tidak terdapat bukti kepemilikan atas License Patenproduk tersebut.7.3.
    Untuk Eksistensi Technical Information produk herbisida berbasisglyphosate sudah tidak relevan untuk dibayarkan royalti berdasarkanprinsip willing to pay karena faktanya pihak lain dapat membuat produkyang sama dengan tanpa harus membayar royalti kepada Monsanto(produk generik China dan 30 Kompetitor). Demikian juga tidak terdapatbukti yang jelas atas teknologi informasi apa yang dimanfaatkan untukproduk herbisida berbasis Butachior.7.4.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1803/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS P.T. MONAGRO KIMIA
12593 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksistensi Technical Information untuk produk herbisida berbasisglyphosphate sudah tidak relevan untuk dibayarkan royalti berdasarkanprinsip willing to pay karena faktanya pihak lain dapat membuat produk yangsama dengan tanpa harus membayar royalti kepada Monsanto.
    distribusi dari produk Monsanto berupa herbisidaberbasis glyphosate dan herbisida berbasis Butachlor;4) Wajib Pajak tidak menyampaikan dokumen kepemilikan hakpaten oleh Monsanto Company atas produk bermerek RoundUpdalam proses keberatan, baik itu License Patent, LicenseTrademark maupun License Agreement.5) Berdasarkan penelitian, eksistensi License Patent untuk produkherbisida berbasis glyphosphate sudah tidak ada (daluarsa)sejak Tahun 2000 dan tidak relevan untuk dibayarkan royaltiberdasarkan prinsip willing
    Documentation);6) Eksistensi License Patent produk herbisida berbasis Butachlortidak dapat diyakinkan karena tidak terdapat bukti kepemilikanatas License Paten produk tersebut, sehingga tidak terdapatbukti yang jelas atas teknologi informasi apa yang dimanfaatkanuntuk produk herbisida berbasis Butachlor.7) Eksistensi Technical Information untuk produk herbisidaberbasis glyphosphate sudah tidak relevan untuk dibayarkanHalaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 1803 B/PK/PJK/2016royalti berdasarkan prinsip willing
    Dari fakta tersebut terlihatbahwa eksistensi License Patent untuk produk herbisidaberbasis glyphosate sudah tidak ada (daluarsa) dan tidakrelevan untuk dibayarkan royalti berdasarkan prinsip willing topay. Fakta lain menunjukkan eksistensi produk herbisidaberbasis Butachlor tidak dapat diyakinkan karena tidak terdapatbukti kepemilikan atas License Paten produk tersebut.8. 3.
    Untuk Eksistensi Technical Information produk herbisidaberbasis glyphosate sudah tidak relevan untuk dibayarkanroyalti berdasarkan prinsip willing to pay karena faktanya pihaklain dapat membuat produk yang sama dengan tanpa harusmembayar royalti kepada Monsanto (produk generik China dan30 Kompetitor). Demikian juga tidak terdapat bukti yang jelasatas teknologi informasi apa yang dimanfaatkan untuk produkherbisida berbasis Butachlor.8. 4.
Putus : 29-08-2013 — Upload : 24-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1967 K/PID/2012
Tanggal 29 Agustus 2013 — W. SYAHDEINI H.
104155 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PROMIX PRIMAKARYA yang saksi MUSTAMN selaku Direktur; Bahwa, isi dan MoU dengan nomor 1002/MOU/AWWK/SBLC/HWS/VITI/2010dan nomor 1003/MOU/AWWK/SBLC/HWS/VII/2010 adalah sama, yaitu:e Biaya penerbitan RWA (Ready, Willing And Able) Rp35.000.000,00 (tiga puluhlima juta rupiah); Setelah Verifikasi RWA valid dinyatakan benar, valid, clean dan clear;e Pelaksanaan Issued/SWIFT MT 799 PRE ADVISE SBLC biaya US $ 100.000(seratus ribu dollar amerika); Setelah verifikasi SWIFT MT 799 dinyatakan benar, valid, clean
    MUSTAMIN;e 1 (satu) lembar RWA (Ready Wiling Able) BNI bernilai sebesarRp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);e 1 (satu) lembar SBLC (Standby letter of credit) BNI senilai $ US 10.000.000(sepuluh juta dollar amerika);e 1 (satu) lembar RWA (ready willing able) HSBC bernilai $ US 10.000.000,(sepuluh juta dollar amerika);e 1 (satu) lembar SBLC (stanby letter of credit) dari Bank HSBC senilai $ US10.000.000 (sepuluh juta dollar amerika);Terlampir dalam berkas perkara;4.
    No. 1967 K/PID/2012e 1 (satu) lembar RWA (Ready Willing Able) HSBC bernilai $ US 10.000.000(sepuluh juta dollar amerika);e 1 (satu) lembar SBLC (stanby letter of credit) dari Bank HSBC senilai $ US10.000.000 (sepuluh juta dollar amerika);Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;5.
Upload : 02-02-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 191/Pdt/2020/PT.DPS
I MADE SUMANTRA : melawan 1. Prof. Dr. Ir. Anastasia Sulistyawati, M.S.,M.M.,D.Th.; dkk
10249
  • ,bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk 155, SumertaKelod Denpasar Timur, Denpasar, diwakili KuasaHukum : Willing Learned, S.H., Harry Afrizal, S.H.,Gala Adi Prasetio, S.H., Michael A. Wirasasmita,Halaman 1 dari 68 Putusan Perdata Nomor 191/Pdt/2020/PT.DPSS.H., Zahrotunnisa, S.H., Para Advokat dan AsistenAdvokat, pada Law Firm Willing Learned & Partners Advocates & Legal Consultant, beralamat di GedungTalavera Office Park, Lantai 28, Jalan TB.
Register : 22-07-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 66/PDT/2019/PT TJK
Tanggal 13 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat I : RITA BUANA
Terbanding/Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA LAMPUNG
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
Terbanding/Turut Tergugat : SUWITO
Turut Terbanding/Penggugat II : LINDA BUANA
Turut Terbanding/Penggugat III : FARIDA BUANA
Turut Terbanding/Penggugat IV : FINDA BUANA
Turut Terbanding/Penggugat V : SRININGSIH NGATIO
Turut Terbanding/Penggugat VI : WILLISON BUANA
Turut Terbanding/Penggugat VII : WILLING BUANA<
4521
  • Pembanding/Penggugat I : RITA BUANA
    Terbanding/Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA LAMPUNG
    Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
    Terbanding/Turut Tergugat : SUWITO
    Turut Terbanding/Penggugat II : LINDA BUANA
    Turut Terbanding/Penggugat III : FARIDA BUANA
    Turut Terbanding/Penggugat IV : FINDA BUANA
    Turut Terbanding/Penggugat V : SRININGSIH NGATIO
    Turut Terbanding/Penggugat VI : WILLISON BUANA
    Turut Terbanding/Penggugat VII : WILLING BUANA<
    Willing Buana, berkedudukan di Jl. Ikan Gurame No.22 LK RT/RW.001/ , Kel. Pesawahan, Kec. Teluk Betung Selatan; 8. Willy Buana, berkedudukan di Jl. RW Monginsidi No.56 RT/RW.000/000, Kel. Kupang Kota, Kec. Teluk Betung Utara; 9. Kerisna Hadi, berkedudukan di Perum Citra 2 Blok A7/3 RT/RW.001/019, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres; 10. Hilda Buana, berkedudukan di JI. W.R Supratman RT/RW. 004/ , Kel.Gunung Mas, Kec.
    Suria Buana (alias Tan Seng Beng) berdasarkan SuratWasiat dengan Nomor:26 tertanggal 17 Maret 2004 memberikanwasiat kepada 9 (Sembilan) orang anaknya dan 1 (satu) orangcucunya yang bernama:1) Rita Buana;2) Linda Buana;3) Farida Buana;4) Finda Buana;5) Willton Buana;6) Willson Buana;7) Willing Buana;8) Willy Buana;9) Hilda Buana; dan10)Kerisna Hadi. Halaman 4 dari 16 hal.
Putus : 26-01-2011 — Upload : 13-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2189 K/Pid/2010.
Tanggal 26 Januari 2011 — : RUKIYAH als WAK KIYAH binti SAID AGIL BARGABAH
276223 Berkekuatan Hukum Tetap
  • gunting kecil terouatdari bahan Stainless.1 (satu) buah alat suntik (Injeksi) dan 2 (dua) jarum suntik;1 (satu) buah besi kecil berbentuk bulat dengan panjang sekitar 20cm terbuat dari bahan Stainless;1 (satu) buah sarung tangan warna kuning terbuat dari karet;1 (satu) buah kasur busa ukuran panjang 200 cm warna kuningmerah bertuliskan Little Big Cat bergambar boneka;1 (satu) buah terpal/karet warna hijau dengan ukuran panjang 100cm dan lebar 60 cm bermotif bunga;1 (satu) buah cangkul bertuliskan Willing
    No.2189 K/Pid./2010 1 (satu) buah besi kecil berbentuk bulat dengan panjang sekitar 20cm terbuat dari bahan Stainless; 1 (satu) buah sarung tangan warna kuning terbuat dari karet; 1 (satu) buah kasur ukuran panjang 200 cm warna kuning merahbertuliskan Little Big Cat bergambar boneka; 1 (satu) buah terpal/karet warna hijau dengan ukuran panjang 100cm dan lebar 60 cm bermotif bunga; 1 (satu) buah cangkul bertuliskan Willing Tolls dengan gagangterobuat dari kayu warna coklat panjang 100 cm; 1 (satu)
Register : 03-11-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010 B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MONAGRO KIMIA
7541 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan penelitian, eksistensi License Patent untuk produk herbisidaberbasis glyphosphate sudah tidak ada (daluarsa) dan tidak relevan untukdibayarkan royalti berdasarkan prinsip willing to pay." Eksistensi Technical Information untuk produk herbisida berbasisglyphosphate sudah tidak relevan untuk dibayarkan royalti berdasarkanprinsip willing to pay karena faktanya pihak lain dapat membuat produkyang sama dengan tanopa harus membayar royalti kepada MonsantoCompany USA.
    dan herbisida berbasis Butachlor;d) Wajib Pajak tidak menyampaikan dokumen kepemilikan hak patenoleh Monsanto Company atas produk bermerek RoundUp dalamproses keberatan, baik itu License Patent, License Trademarkmaupun License Agreement.e) Berdasarkan penelitian, eksistensi License Patent untuk produkHalaman 34 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1010 /B/PK/PJK/2014herbisida berbasis glyphosphate sudah tidak ada (daluarsa) sejaktahun 2000 dan tidak relevan untuk dibayarkan royalti berdasarkanprinsip willing
    (halaman 4 TPDocumentation);f) Eksistensi License Patent produk herbisida berbasis Butachlortidak dapat diyakinkan karena tidak terdapat bukti kepemilikanatas License Paten produk tersebut, sehingga tidak terdapat buktiyang jelas atas teknologi informasi apa yang dimanfaatkan untukproduk herbisida berbasis Butachlor.g) Eksistensi Technical Information untuk produk herbisida berbasisglyphosphate sudah tidak relevan untuk dibayarkan royaltiberdasarkan prinsip willing to pay karena faktanya pihak lain
    Dari faktatersebut terlihat bahwa eksistensi License Patent untuk produkherbisida berbasis glyphosate sudah tidak ada (daluarsa) dan tidakrelevan untuk dibayarkan royalti berdasarkan prinsip willing to pay.Fakta lain menunjukkan eksistensi produk herbisida berbasisButachlor tidak dapat diyakinkan karena tidak terdapat buktikepemilikan atas License Paten produk tersebut.Untuk Eksistensi Technical Information produk herbisida berbasisglyphosate sudah tidak relevan untuk dibayarkan royaltiberdasarkan
    prinsip willing to pay karena faktanya pihak lain dapatmembuat produk yang sama dengan tanpa harus membayar royaltikepada Monsanto (produk generik China dan 30 Kompetitor).Demikian juga tidak terdapat bukti yang jelas atas teknologiinformasi apa yang dimanfaatkan untuk produk herbisida berbasisButachlor.Eksistensi License Trademark tidak dapat diyakinkan dengan buktidokumen bahwa Monsato Company terdaftar sebagai pemiliktrademark "Roundup" di Amerika Serikat.Halaman 36 dari 44 Halaman Putusan Nomor
Putus : 10-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1073/B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GENERAL FOOD INDUSTRIES
11686 Berkekuatan Hukum Tetap
  • This can be determined byconsidering whether an independent enterprise in comparablecircumstances would have been willing to payfor the activity ifperformed for it by an independent enterprise or would haveperformed the activity inhouse or itself if the activity is not onefor which the independent enterprise would have been willingto pay or perform for itself, the activity ordinarily should not beconsidered as an intragroup service under the arms lengthprinciple.Bahwa menurut Termohon Peninjauan
    Oleh karena itu, tidak tepatapabila PFL membebankan Management Fee kepada GFIlatas pengembangan pasar ke Timur Tengah tersebut, dankarenanya pembebanan Management Fee tersebut tidakmemenuhi prinsip willing to pay dan karenanya tidak sesuaidengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;bahwa berkaitan dengan pengembangan produk, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)Halaman 23 dari 37 halaman.
    Karena sistem konversi IDRke USD ini adalah sematamata menjadi kepentingan PFLdan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tidak menerima manfaat langsung atas konversitersebut, maka pada dasarnya pembayaran yang dilakukanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)berupa Management Fee kepada PFL untuk proses konversiini tidak memenuhi prinsip willing to pay dan karenanya tidaksesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;bahwa seperti halnya MRC switch over IDR to USD,
    Putusan Nomor 1073/B/PK/PJK/2014(semula Pemohon Banding) berupa Management Feekepada PFL untuk pembuatan sistem ini tidak memenuhiprinsip willing to pay dan karenanya tidak sesuai denganprinsip kKewajaran dan kelaziman usaha;d.
Register : 28-10-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 1259/Pdt.G/2015/PA.Bgr
Tanggal 11 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
503314
  • KTP : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXUmur : 67 tahunAgama : IslamPekerjaan: lou Rumah Tanggadalam hal ini kesemuanya mewakilkan kepada kuasanya Willing Learned, SH.,Rino Ayahbi, SH., Alex Candra, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum yangberkantor di Law Firm Willing Learned & Partners Advocates & LegalConsultants, yang beralamat di Talavera Office Park 28th Fl, Jl. TB.
Putus : 28-04-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58/B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 April 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GENERAL FOOD INDUSTRIES
6748 Berkekuatan Hukum Tetap
  • topayfor the activity if performed for it by an independent enterprise orwould have performed the activity inhouse or itself if the activity is notone for which the independent enterprise would have been willing topay or perform for itself, the activity ordinarily should not beconsidered as an intragroup service under the arms length principle.Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), bahwa atas segala usaha yang telah dilakukan oleh PetraFood Ltd. akan ditagih procurement
    Oleh karena itu, tidakwajar apabila PFL membebankan Management Fee kepadaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atasbiaya sertifikat BRC tersebut dan karenanya, pembebanan BRCCost tersebut tidak memenuhi prinsip willing to pay dan karenanyatidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;bahwa sehubungan dengan pengembangan pasar ke TimurTengah, yang berkepentingan melakukan perluasan pasar keTimur Tengah tersebut secara langsung adalah PFL.
    Karena sistemkonversi IDR ke USD ini adalah sematamata menjadikepentingan PFL dan Termohon Peninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding) tidak menerima manfaat langsung ataskonversi tersebut, maka pada dasarnya pembayaran yangdilakukan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) berupa Management Fee kepada PFL untuk proseskonversi ini tidak memenuhi prinsip willing to pay dan karenanyatidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;bahwa seperti halnya MRC switch over IDR to USD,
    Dengan demikian, pada dasarnyapembayaran yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) berupa Management Fee kepadaPFL untuk pembuatan sistem ini tidak memenuhi prinsip willing topay dan karenanya tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dankelaziman usaha;Koreksi atas Biaya Redesign Gedung 84 dan Relayout MesinRp.3.416.250.000,00bahwa proyek relokasi mesin dan redesign mesin dan bangunan(Gedung 84) pada dasarnya adalah untuk memenuhi kepentinganPFL agar dapat memenuhi persyaratan
    2015dipersyaratkan oleh customer PFL, sehingga yang menikmatimanfaat atas sertifikasi tersebut secara langsung adalah PFL.Dengan demikian, pada dasarnya proyek relokasi mesin danredesign mesin dan bangunan tersebut adalah kegiatan yang tidakmemberikan manfaat secara langsung kepada TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehinggapembayaran yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) berupa Management Fee kepadaPFL atas kegiatan tersebut tidak memenuhi prinsip willing
Register : 03-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1730 B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MONAGRO KIMIA;
8664 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1730/B/PK/PJK/2016dibayarkan royalti berdasarkan prinsip willing to pay.Sebagai dampak dari daluarsanya paten atas produkglyphosate, maka pada tahun 2007, sekitar 30 kompetitortermasuk Monsanto menjual produk glyphosate. Sejumlahproduk generik dari glyphosate juga diproduksi di China.
    (halaman 4 TP Documentation);6) Eksistensi License Patent produk herbisida berbasisButachlor tidak dapat diyakinkan karena tidak terdapatbukti kepemilikan atas License Paten produk tersebut,sehingga tidak terdapat bukti yang jelas atas teknologiinformasi apa yang dimanfaatkan untuk produk herbisidaberbasis Butachlor.7) Eksistensi Technical Information untuk produk herbisidaberbasis glyphosphate sudah tidak relevan untukdibayarkan royalti berdasarkan prinsip willing to pay karenafaktanya pihak lain
    Darifakta tersebut terlinat bahwa eksistensi License Patent untukproduk herbisida berbasis glyphosate sudah tidak ada(daluarsa) dan tidak relevan untuk dibayarkan royaltiberdasarkan prinsip willing to pay.
    Fakta lain menunjukkaneksistensi produk herbisida berbasis Butachlor tidak dapatdiyakinkan karena tidak terdapat bukti kepemilikan atasLicense Paten produk tersebut.Untuk Eksistensi Technical Information produk herbisidaberbasis glyphosate sudah tidak relevan untuk dibayarkanroyalti berdasarkan prinsip willing to pay karena faktanyapihak lain dapat membuat produk yang sama dengan tanpaharuSs membayar royalti Kepada Monsanto (produk generikChina dan 30 Kompetitor).
Putus : 19-11-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4224/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Nopember 2020 — PT ASTRA DAIHATSU MOTOR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
431358 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4224/B/PK/Pjk/2020antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa perlu dilakukanpengujian: willing to pay test (par 6.14), economic benefit test (par 6.15),product lifecycle consideration (par 1.50), identify contractual andarrangement for transfer of IP (par 6.166.19).
    Dengan kata lain OECDTransfer Pricing Guidelines dimana dalam pengujian eksistensi transaksipembayaran royalty atas intangible antara pihak yang mempunyaihubungan istimewa harus dilakukan:a) Willing to pay test (Par 6.14);b) Economic benefit test (Par 6.15);c) Product life cycle consideration (Par 1.50);d) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19);bahwa untuk mendapatkan pembanding yang andal, harus dilakukananalisis tingkat kKesebandingan antara transaksi yang dilakukan