Ditemukan 8126 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 18-12-2012 — Upload : 10-06-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 685 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 18 Desember 2012 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BINTANG REFORMASI (DPP,PBR). dkk ; SRI MARHAENI WULANSIH, SH. dkk
98 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PartaiBintang Reformasi Provinsi Sumatera Selatan; Perihal:Rekomendasi Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Lahat Atas Nama Jalaludin kepada Sdr.
    Surat Nomor: 105/B/DPCPBRLHT/V/2012 tertanggal 12Jumadil akhir 1433/03 Mei 2012; Perihal: Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Sdr. AlgunAsdianto Kepada Sdri. Defie Risthy R ;c. Surat Nomor: 106/B/DPCPBRLHT/V/2012 tertanggal 12Jumadil akhir 1433/03 Mei 2012; Perihal: Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat Sdr.
    Algun Asdiantodan Rekomendasi Pergantian Antar waktu (PAW) AtasNama Sadr. Sdr. Algun Asdianto Kepada Sdri. Defie RisthyFLe yang telah membuat dan mengirimkan :a. Surat Nomor: 191/A/DPWPBRSUMSEL/V/2012 tertanggal 10Jumadil Akhir 1433 H/01 Mei 2012 M, Perihal: PengantarRekomendasi Penggantian Antar waktu (PAW) Sdr. Sri MarhaeniW, SH kepada Ahmad Birwansyah ;b.
    PartaiBintang Reformasi Provinsi Sumatera Selatan; Perihal:Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Lahat Atas Nama Jalaludin kepada Sdr.
    Algun Asdianto dan RekomendasiPergantian Antar waktu (PAW) Atas Nama Sdr. Sdr. AlgunAsdianto Kepada Sdri. Defie Risthy R. yang telah membuat dan mengirimkan :a. Surat Nomor: 191/A/DPWPBRSUMSEL/V/2012tertanggal 10 Jumadil Akhir 1433 H/O1 Mei 2012M, Perihal: Pengantar RekomendasiPenggantian Antar waktu (PAW) Sadr. SriMarhaeni W, SH kepada Ahmad Birwansyah ;b.
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-03-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN BANJARBARU Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bjb
Tanggal 13 Juni 2016 — MAHFUD, SH melawan Drs. MISGIONO, MM
93 — 439
  • PAW harus mengumpulkan kelengkapanpersyaratan dan saksi yang bertugas mengumpulkan persyaratan PAWdi DPRD;Bahwa prosedur untuk menjadi PAW adalah DPRD mengirimkan suratkepada KPU mengenai penggantian PAW kemudian KPU akanmenentukan/mengeluarkan nama calon PAW berdasarkan suara urutterbanyak berikutnya dan hasilnya diberitahukan kembali kepada DRPDuntuk diteruskan ke partai, selanjutnyva PAW dari partai tersebutmengumpulkan persyaratan administrasi dan diserahkan kepada saksikemudian oleh saksi diteruskan
    adalah DPRD mengirimkan suratkepada KPU mengenai penggantian PAW kemudian KPU akanmenentukan/mengeluarkan nama calon PAW berdasarkan suara urutterbanyak berikutnya dan hasilnya diberitahukan kembali kepada DRPDuntuk diteruskan ke partai, selanjutnya PAW dari partai tersebutmengumpulkan persyaratan administrasi dan diserahkan kepada saksikemudian oleh saksi diteruskan ke KPU kembali dan setelah dinyatakanlengkap persyaratannya maka akan keluar SK Gubernur; Bahwa untuk menjadi PAW maka partai akan
    membuatkan suratrekomendasi atas nama calon PAW tersebut dan apabila diketahui adakendala dengan calon PAW anggota DPRD dari fraksi maka partaimempunyai kewenangan untuk menunda sementara atau untukmerekomendasikan nomor urut suara terbanyak berikutnya; Bahwa betul Tergugat saat ini menjadi PAW DPRD kota Banjarbaru dikomisi ll dari partai PPP; Bahwa sepengetahuan saksi jika proses PAW Tergugat sudah sesuaidengan prosedur; Bahwa sepenglihatan saksi jika betul Tergugat menderita penyakit strokenamun
    sudah menjadi keputusan KPU berdasarkanurutan suara terbanyak pemenang pemilu;Bahwa prosedur untuk menjadi PAW adalah DPRD mengirimkan suratkepada KPU mengenai penggantian PAW kemudian KPU akanmenentukan/mengeluarkan nama calon PAW berdasarkan suara urutterbanyak berikutnya dan hasilnya diberitahukan kembali kepada DRPDuntuk diteruskan ke partai, selanjutnya PAW dari partai tersebutmengumpulkan persyaratan administrasi dan diserahkan kepada saksikemudian oleh saksi diteruskan ke KPU kembali dan
    ., SH.menerangkan lebih lanjut jika untuk menjadi PAW maka partai akanmembuatkan surat rekomendasi atas nama calon PAW tersebut dan apabiladiketahui ada kendala dengan calon PAW anggota DPRD dari fraksi makapartai mempunyai kewenangan untuk menunda sementara atau untukmerekomendasikan nomor urut suara terbanyak berikutnya;Menimbang, bahwa mengenai surat kesehatan Tergugat yaitu bukti T3sebagai persyaratan untuk PAW yang dipermasalahkan Penggugat dilihat dariisinya tidak menerangkan keadaan sehat
Pengadilan PN SIGLI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-08-2013 — Upload : 19-09-2013
Putusan PN SIGLI Nomor 1/Pdt.G/2013/PN-SGI
Tanggal 28 Agustus 2013 — ZAKARIA H.M. YUSUF, SH.I LAWAN DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI SIRA Cq. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI SIRA KABUPATEN PIDIE, DKK.
139 — 66
  • Tergugat III;Bahwa kami menambahkan dalil posita baru yakni:"Bahwa surat PAW yang diterbitkan oleh Tergugat I bukan ditandatanganioleh pimpinan partai definitif yang dipilih secara musyawarah partai ditingkatkabupaten, melainkan PAW tersebut ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (PLT)yang ditunjuk sepihak oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai yang secara organisasitidak dapat mengambil kebijakan termasuk melakukan PAW kepada Penggugat.Bahwa menurut ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
    dan Pengusulan Penetapan PAW terhadap Penggugat sebagaianggota DPRK Pidie sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukumtetap ;DALAM POKOKPERKARA:.e Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan perbuatan Tergugat I bukan perbuatan hukum;e Menyatakan Tergugat I berwenang menurut hukum mengusul PAW terhadapPeng gugat:e Menyatakan sah menurut hukum surat Nomor 02/Eks/DPWSGL/XII/2012tertanggal 06 Desember 2012 perihal Pengajuan Pemberhentian dan PengusulanPenetapan PAW terhadap Penggugat sebagai
    Penggugat dan pada tanggal 21 Januari 2013Tergugat II menerima surat dari Penggugat dengan Nomor : Istimewa perihalSanggahan terhadap surat usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) atas namaZakaria H.M.
    /28/2013 tanggal 7 Februari 2013meminta kepada Tergugat I untuk melakukan perbaikan nama calon PAW danpada tanggal 11 Februari 2013 tergugat I dengan suratnya Nomor: 07/Eks/PAWSGL/XII/2013. menyampaikan kembali kepada Tergugat II perbaikan namacalon PAW dan pada tanggal 12 Februari 2013 Tergugat Il menyampaikankembali perbaikan nama calon PAW kepada Tergugat HI untuk diverifikasidengan suratnya Nomor: 171.1/34/2013 dan pada tanggal 19 Februari 201317Tergugat II menerima surat hasil verifikasi dari
    Tergugat II denganNomor:270/63/2013, perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRK Pidie dari Partai SIRA dan pada tanggal26 Februari 2013 Tergugat IImenyampaikan Usulan Pengganti Antar Waktu Penggugat kepada GubernurAceh melalui Bupati Pidie dengan suratnya Nomor:171.1/50/2013 perihalUsulan PAW Anggota DPRK Pidie, karena Tergugat II tidak ada alasan untuktidak meneruskan Pengganti Antar Waktu Penggugat karena sudah ada hasilverifikasi dari Tergugat III yang menyatakan bahwa PAW Penggugat
Pengadilan PN BOJONEGORO Perdata
Putus : 03-11-2008 — Upload : 05-06-2014
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 13/PDT.G/2008/PN.BJN
Tanggal 3 Nopember 2008 — MURYANTO VS DPC PARTAI DEMOKRAT
66 — 31
  • PAW terhadap Penggugat tanpa disertaidengan alasan dan pertimbangan hukum mengenai PAWA serta upayamempertemukan Penggugat dan Tergugat I.Bahwa setelah Tergugat I mendapat surat nomor : 141/EXT/DPD.PD/ITX/2007tanggal 05 September 2007 dari tergugat II yang isinya memberikan persetujuandan memerintahkan Tergugat I segera membuat surat pengajuan PAW, makaTergugat I selanjutnya membuat surat nomor : 006/DPC.PD/BJN/X/2007tertanggal 20 Oktober 2007 perihal Pengajuan PAW Anggota DPRD dari PartaiDemokrat
    permohonan PAW yang diajukan oleh Tergugat Ikepada Turut Tergugat yang telah dikirimkan oleh Turut Tergugat kepada KPUKabupaten Bojonegoro tidak bisa diproses karena pengajuan PAW tersebut tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan undang undang.
    2007 yang ditujukan kepada2829Tergugat II agar mendapatkan menyetujui PAW yang dilakukan terhadapPenggugat adalah perbuatan melanggar hukum;Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat IJ mengeluarkan surat nomor : 141/EXT/DPD.PD/IX/2007 tanggal 5 September 2007 perihal PAW anggota DPRDKabupaten Bojonegoro tanpa dasar hukum dan tanpa melakukan klarifikasikepada Penggugat mengenai usulan PAW Tergugat I dan secara sepihakmenyetujui PAW Penggugat yang jelas jelas masih sebagai anggota partai dantidak pernah
    Isi Surat Tergugat III tersebut menyebutkan bahwa Tergugat IIprinsipnya menyetujui PAW yang diusulkan oleh Tergugat I.
    perihal Persetujuan PergantianAntar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 13-05-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Tanggal 13 Mei 2014 — 1. Ir. PILOSOPIS RUSLI, dk VS 1. DEWAN PENGURUS KABUPATEN PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN KABUPATEN LUWU UTARA, DKK
74 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /DP/015/X1/2013, tanggal 12November 2013, perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Luwu Utara, yang pada101112pokoknya merekomendasikan kepada Tergugat I untuk melakukan pengusulan PAWPara Penggugat sebagai anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa selanjutnya Tergugat I tanpa meneliti secara cermat dan saksamarekomendasi dari Tergugat III tersebut, Tergugat I mengajukan PAW ParaPenggugat sebagai Anggota DPRD Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara,sebagaimana dengan surat DPK PDK Kabupaten Luwu Utara Nomor 19/DPK
    /PDK/LU/XI/2013, tanggal 25 November 2013, perihal Pergantian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya, mengusulkan PAW kepadaPenggugat I in casu Pilosopis Rusli sebagai Anggota DPRD Luwu Utara dan SuratDPK PDK Kabupaten Luwu Utara Nomor 20/DPK/PDK/LU/XI/2013, tanggal 25November 2013, perihal Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah, yang pada pokoknya, mengusulkan PAW kepada Penggugat II incasu Muhammad Ibrahim sebagai Anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa
    /DP/015/X1/2013, tanggal 12 November 2013, sebagaimana dengan dalil ke6 di atas,ditandatangani oleh saudara Rafiuddin Hamarung selaku Wakil Ketua DewanPertimbangan PDK, padahal usulan pemberhentian sebagai anggota PDK danpengusulan PAW terhadap anggota DPRD harus ditandatangani oleh Ketua danSekretaris DPN, sehingga dengan demikian surat tersebut cacat hukum dan tidakdapat dijadikan dasar untuk mengajukan Pengusulan PAW terhadap Para Penggugatsebagai anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa pemberhentian Para
    Anggota DPRD Provinsi,Kabupaten dan Kota dari PDK;e Kebijakan Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/DPDPN/O1/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013 tentang Edaran tentang PAW anggota DPRD;f Kebijakan Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/KDP/ 03/VII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang Penegasan Proses PAW AnggotaDPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PDK;Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seharusnya sadar akanperbuatan hukum yang dilakukan beserta segala
    PAW) terhadap Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagaianggota DPRD Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara sebagaimana denganbukti P.3, tidak disertai dengan alasanalasan yang sah dan tidak sesuai denganHal. 11 dari 15 hal.
Pengadilan PN MAMUJU Perdata
Register : 28-06-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 29-06-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mam
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat:
MUNANDAR WIJAYA, S.Ip, M. Ap
Tergugat:
1.Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai GERINDRA Sulawesi Barat.
2.Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra
66 — 31

  • DALAM EKSEPSI :

    • Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
    2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pemberhentian keanggotaan Penggugat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA) dan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige
    Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Nomor 01-0026/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tanggal 18 Januari 2018, tentang pemberhentian keanggotaan Penggugat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA);
  • Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Nomor 01-0004/A/DPP-GERINDRA/2018 tanggal 19 Januari 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW
    ) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat atas nama Penggugat sehingga Penggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat (sdr.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-06-2014 — Putus : 05-08-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 120/B/2014/PTTUN.SBY
Tanggal 5 Agustus 2014 — GUBERNUR BALI vs I NENGAH PRADANA PUTRA , S.Sos
70 — 26
  • Ditegaskan secara lisan oleh Sekjen DPP sebagai mandat Ketua DPP PNIMarhaenisme pada tanggal 17 Agustus 2013 dalam Rapat Konsolidasi Partai danPeringatan Hari kemerdekaan R.I , bahwa PNI.Marhaenisme atas Keputusan DPP PNI. .PNI.Marhaenisme mencabut SK PAW dan Pembatalan PAW terhadap seluruhAnggota DPRD se Bali yang pernah diajukan PAW dengan dasar alasan HasilKeputusan Jajaran DPP PNI.Marhaenisme dengan menimbang1.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUUXI/2013 ; Bagi DPD atau DPC PNI.Marhaenisme
    pengurus DPP adalah Pembatalan PAW yang dilegalisir dengan SK DPP PNI.PNI.Marhaenisme dimaksud .
    Penggugat ; Di internal PNI.Marhaenisme yang berwenang melakukan PAW adalah DPP PNI Marhaenisme bukan DPC PNI.Marhaenisme.
    Dan Pengurus DPC Kabupaten Karangasem tidak melakukan keberatan ataspembatalan PAW dimaksud atas nama seluruh DPRD perwakilan PNI.Marhaenisme seluruhBali juga digugurkan dengan : 1. Surat Bupati Karangasem Nomor : 171.2/2666/T.Pem tanggal 13 Agustus 2013perihal Pembatalan PAW Penggugat ;2.
    pembatalan PAW Ketua DPC PNI.M KabupatenKarangasem merupakan pelanggaran AD/ART PNI.M.
Pengadilan PN SUMENEP Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-11-2013 — Putus : 13-01-2014 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.SMP
Tanggal 13 Januari 2014 — Ir. H. AKHMADI SAID, dkk (penggugat)
Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Sumenep
75 — 11
  • ) Anggota DPRD Kabupaten Sumenep atas diri Para Penggugat,dengan suratnya Tertanggal 17 Oktober 2013, No. : A229/DPC02/X/2013,Perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sumenepdari PKNU, untuk selanjutnya akan disebut : Obyek Sengketa;Bahwa, sesuai dengan prosedur Pergantian Antar Waktu anggota DPRD,nantinya yang akan memeroses PAW tersebut adalah Turut Tergugat;Bahwa, Dewan Perwakilah Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep ditarik sebagaipihak Turut Tergugat dalam perkara ini, hanya
    ), maka Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Para Penggugat juga tidak syah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Sumenep (Turut Tergugat) tidak berhak memeroses PergantianAntar Waktu (PAW) atas diri Para Penggugat.
    Pd.I., perihal :Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dariPKNU, atas nama:a Ir. H. Akhmadi Said. (Penggugat I) dengan calon pengganti antar waktu (PAW)dari Dapil Sumenep I yaitu : Abd. RoI, S.Pd.I.b H. Suroyo, SE.
    ) AnggotaDPRD Kabupaten Sumenep dari PKNU, Adalah Sah dan Mengikat.3 Menetapkan secara hukum dan memerintahkan kepada Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep untuk melaksanakanProses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana Surat DPC PKNUKabupaten Sumenep, Nomor : A229/DPC02/X/2013 tertanggal 17 Oktober2013 perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenSumenep dari PKNUatas nama :a Ir.
    (Penggugat I) dengan calon pengganti antar waktu(PAW) dari Dapil Sumenep I yaitu : Abd. RoI, S.Pd.I.19b H. Suroyo, SE.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 29-09-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1140/Pid.Sus/2015/PN.Lbp
Tanggal 29 September 2015 — Nama lengkap : PAW SEN Tempat lahir : Brastagi Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 04 November 1978 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Jalan Dagang Nomor 38 Kel.Tambak Lau Mulgap II Kec.Brastagi Kabupaten Tanah Karo; A g a m a : Budha Pekerjaan : Petani
25 — 3
  • Menyatakan terdakwa PAW SEN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;3. Menyatakan terdakwa PAW SEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;4.
    Nama lengkap : PAW SEN Tempat lahir : BrastagiUmur/tanggal lahir : 37 Tahun / 04 November 1978Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Dagang Nomor 38 Kel.Tambak Lau Mulgap II Kec.Brastagi Kabupaten Tanah Karo;A g a m a : BudhaPekerjaan : Petani
    PUTUSANNomor 1140/Pid.Sus/2015/PN.Lbp/PBDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara terdakwa;Nama lengkap : PAW SENTempat lahir : BrastagiUmur/tanggal lahir : 37 Tahun / 04 November 1978Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Dagang Nomor 38 Kel.Tambak LauMulgap ll Kec.Brastagi Kabupaten TanahKaro;Agama :
    Menyatakan terdakwa PAW SEN terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan NarkotikaGolongan bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat(1) UU RI No. 35 tahun 2009.2. Memidana terdakwa PAW SEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga)tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.3.
    Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).Setelah mendengar Nota Pembelaan terdakwa yang pada pokoknyamenyatakanmohon keringanan hukuman;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanterdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAANPRIMAIRBahwa ia terdakwa Paw Sen bersama dengan Jen Ling (berkas terpisah)dan Han Sen (DPO) pada hari Jumat
    saksiada melihat seseorang sedang berdiri didepan pintu sebuah kamarselanjutnya para saksi mendatangi orang tersebut dan melihat orangtersebut lari kedalam kamar, kemudian para saksi masuk kedalam kamartersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang didalam kamar tersebutselanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebutakan tetapi satu orang berhasil melarikan diri dari belakang kamar,selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebutyang mengaku bernama Jen Ling dan Paw
    Menyatakan terdakwa PAW SEN tersebut diatas tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalamdakwaan Primair ;2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;3. Menyatakan terdakwa PAW SEN terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana, Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi din sendin sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun ;5.
Pengadilan PN GORONTALO Perdata
Register : 22-10-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 33/Pdt.G.S/2019/PN Gto
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penggugat:
NIKO ILAHUDE, SE
Tergugat:
Umar Ibrahim
101 — 17
  • Pada bulan April 2012 Penggugat memberitahuKetua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bone Bolango atas nama RobbyHunawa untuk mengurus proses PAW dari Penggugat kepada Tergugat; Bahwa berdasarkan rapat pleno DPC Partai Demokrat Kabupaten Bone Bolangotanggal 28 April 2012 dan Rapat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrattanggal 2 Mei 2012, DPC bersurat kepada Ketua DPRD Kabupaten BoneBolango mengusulkan pemberhentian dan PAW dari Penggugat dan Tergugat; Bahwa PAW yang dilakukan terhadap Penggugat adalah sah
    menindaklanjutinya ;Bahwa tidak mengetahui tentang PAW berdasarkan surat pengunduran diri daripenggugat.
    ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, selagiputusan pengadilan terhadap anggota DPR tersebut belum berkekuatan hukumtetap makan PAW tersebut tidak bisa diusulkan dan bisa dipastikan PAW tersebutperolehan suaranya harus dibawa dari anggota DPR yang akan digantinya;> Bahwa pengusulan PAW awalnya adalah mengisi kekosongan kursi kosong daripartai tersebut, dan apabila surat pemberhentian resmi dari anggota DPR yangsudah tidak aktif sudah terbit maka barulah partai tersebut bisa bermohon ke
    Saat PAW tersebut oleh karena saksiadalah ketua DPC partai Demokrat yang berasal dari partainya PAW saksimenjelaskan oleh karena Penggugat yang sebelumnya diangkat menjadi anggotaDPR dan pada saat Penggugat menajalaninya tibatiba Penggugat terjerat dalamsatu kasus dan sempat menjalankan hukuman di Lapas Gorontalo jadi sekiranyapartai kami mengusulkan adanya PAW terhadap penggugat saat itu;Bahwa pengusulan PAW tersebut awalnya diusulkan oleh Partai, kKemudian Partaimengusulakn ke DPR kemudian DPR
    Safri PUli, menerangkan : Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan proses PAW ; Bahwa pada saat PAW dari Penggugat kepada Tergugat jabatan saksi adalahbertugas di Sekretariat Dewan yang memfasilitasi DPR dan saat itu saksi pernahmelihat surat masuk ke DPR untuk PAW yang diusulakan oleh partai Demokratadalah nama Tergugat, kemudian saksi membuat surat ke KPU; Bahwa secara admisnistrasi suatu pengusulan PAW harus lengkap, apabila surattersebut tidak lengkap maka pengusulan PAW
Pengadilan PA SINJAI Perdata Agama
Register : 04-06-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PA SINJAI Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Sj
Tanggal 11 Juni 2020 — Pemohon melawan Termohon
33 — 25
  • PAW, S.Pd (Pemohon II);2.PIll. PAW (Pemohon III);3.PIV.
    PAW, PIlIl. PAW dan PIV.PAW;Bahwa PI.PAW, PIl. PAW, PIII.
    PAW,3. PIll. PAW,4. PIV.
    PAW (suami);3.3PIl. PAW, S.Pd (anak kandung perempuan);3.4PIll. PAW (anak kandung perempuan);3.5PIV. PAW (anak kandung lakilaki)sebagai ahli waris dari Pewaris.4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelishakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020Miladiah, bertepatan dengan 19 Syawal 1441 = Hijriyah oleh kamiDr. H.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Partai Politik
Register : 30-08-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 13-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 14/G/2013/PTUN.Dps
Tanggal 8 Januari 2014 — PENGGUGAT :
- KOMANG KARNAWAN, S.E.
TERGUGAT :
- GUBERNUR BALI
149 — 58
  • itu barumengajukan usulan PAW terhadap Penggugat, namunfaktanya proses PAW terhadap Penggugat dilakukan tidakprocedural yaitu tanpa ada pemberhentian dari partai dantanpa adanya permohonan atau usulan partai untukmelakukan PAW terhadap Penggugat.
    tapi kami jawab masih dalam proses ; Bahwa ...Bahwa saksi menerangkan Proses PAW mulai dari DPD IIditembuskan ke DPD kemudian diteruskan ke DPP layakatau tidak untuk di PAW ; alBahwa saksi menyatakan tidak ada tembusan surat ke DPD terkait PAW sehingga sempat dipanggil untukberkoordinasi ke DPP dan juga disarankan ke Sekwan,karena tidak ada respon dari Sekwan maka ditempuh jalurBahwa saksi sebagai pengurus partai sejak tahun 2004 danpernah melakukan proses PAW ; Bahwa saksi menyatakan DPC tidak
    :210/173/Pemtanggal ...tanggal 19 Juni 2013 perihal mohonPengesahan usulan PAW = anggota DPRDKabupaten Klungkung ; Foto copy surat Keputusan Gubernur Balinomor : 386/04A/HK/2013 tanggal 31 Januari2013 tentang Panitia Pelaksana PenelitianAdministrasi PAW anggota DPRD Propinsi danKabupaten/Kota ; Foto copy Berita Acara Hasil PenelitianKelengkapan Administrasi PAW anggota DPRD7.
    Sebagai pihak yang diberikan kewenanganpenerbitan keputusan pengesahan PAW, Gubernur memilikikewajiban memastikan bahwa usulan PAW tersebut tidakterdapat cacat yuridis, yakni terkait kelengkapan berkas,kebenaran dan keabsahan berkas serta prosedur usulansebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.Terkait dengan kekurangan usulan PAW tersebut, makaGubernur dapat mengembalikan berkas usulan PAW dengancatatan kekurangan yang ada (vide Keterangan Saksi DewaPutu Mantera) ;w Bahwa memang benar
    Saksi WayanRumantiasa) ;e bahwa pada saat pemeriksaan kelengkapan berkasadministrasi PAW Penggugat oleh Panitia PelaksanaPenelitian Administrasi PAW Provinsi Bali, panitia tidakmendapati adanya surat usulan PAW dari pimpinan PartaiPKPB Kabupaten Klungkung (vide keterangan Saksi DewaPutu Mantera) ;e bahwa berdasarkan berita acara kelengkapanadministrasi PAW tersebut kemudian Gubernur Balimenerbitkan keputusan pengesahan pemberhentianantar waktu Penggugat tertanggal 18 Julie bahwa pada tanggal 31
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-04-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.PSP
Tanggal 2 April 2013 — Penggugat - FRANS MICO COFIAN LUBIS Tergugat - 1. PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS), dkk
115 — 44
  • MENGADILIDALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; Menyatakan Tergugat I s/d III melakukan perbuatan melawanhukum (onrechtmatigedaad) ; Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut SuratKeputusan Nomor : 016/SK DPP PDS/VIII/2012 tertanggal 07Agustus 2012 tentang PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)Anggota DPR PDS Kota Padangsidimpuan dari Penggugat kepadasdr.
    Bahwa SK PAW a quo juga sangatlah prematur dan cacat hukum, karenahingga saat ini Penggugat maupun pihak DPRD Kota PadangsidimpuanBELUM ada menerima Surat Keputusan Pemberhentian sebagai anggotaDPRD Parti Damai Sejahtera Kota Padangsidimpuan kecuali hanya SKPergantian Antar Waktu (PAW), sehingga tentunya Penggugat secara Yuridistidak akan dapat dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) bilamana belumdiberhentikan sebagai anggota DPRD Partai Damai Sejahtera KotaPadangsidimpuan ;.
    Bahwa selain itu pengambilan keputusan PAW Penggugat sebagai anggotaDPRD PDS Kota Padangsidimpuan oleh Para Tergugat I s/d III tersebutbertentangan dengan pasal 32 ayat (1) s.d ayat (5) Undangundang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang merwajibkan pengambilan keputusan tersebutterlebih dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik, namun meskipun belumadanya keputusan oleh Mahkamah Partai Politik Tergugat I sudahmenerbitkan SK PAW Penggugat
    )TELAH MEMUTUSKAN dalam rapat permusyawaratan internal tanggal 20Maret 2012 bahwa terhadap Penggugat i.c Frans Miko Lubis TIDAK PERLUdilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW ), namun Para Tergugat sudahmenerbitkan Surat Keputusan PAW Penggugat.TI.
    M.L.DENNY TEWU, SE MMdan SEKRETARIS JENDERAL DPP PDS SAHAT H.M.T SINAGA,SHM.Kn tentang PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)ANGGOTA DPRD PDS KOTA PADANSIDIMPUAN sekaligusPEMBERHENTIAN dari KEANGGOTAAN Partai PDS.
    SURAT UNDANGAN RAPAT DARI DEWAN PIMPINANWILAYAH SUMATERA UTARA PARTAI DAMAISEJAHTERA KEPADA PENGGUGAT MATERI RAPATLANJUTAN MASALAH PAW DENGAN No. 616/K.05/DPWSUPDS/II/2011, TANGGAL 28 MARET 2011(BuktiSurat T.16) ;.
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Umum Pencurian
Register : 13-03-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN BANJARBARU Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Bjb
Tanggal 17 April 2017 — MUHAMMAD EKA AFRIDHANI alias BLACK bin RIBUT SUKIJO.
34 — 26
  • .- 1 (satu) buah Kendaran Roda Dua jenis Honda Scoopy DA 6282 PAW An. SUMARTI nomor rangka : MH1JFW119FK264516 nomor mesin JFW1E1257671;- 1 (satu) lembar STNK Kendaran Roda Dua jenis Honda Scoopy DA 6282 PAW An. SUMARTI nomor rangka : MH1JFW119FK264516 nomor mesin JFW1E1257671;Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD EKA AFRIDHANI alias BLACK bin RIBUT SUKIJO.6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);
    SUMARTI nomor rangka: MH1JFW119FK264516 nomormesin: JFW1E1257671;> 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Roda dua jenis Honda ScoopyDA 6282 PAW An. SUMARTI nomor rangka:MH1JFW119FK264516 nomor mesin: JFW1E1257671.Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD EKA AFRIDHANI Als BLACKBin RIBUT SUKNO;4.
    SUMARTI nomor rangka : MH1JFW119FK264516 nomor mesinJFW1E1257671; 1 (satu) lembar STNK Kendaran Roda Dua jenis Honda ScoopyDA 6282 PAW An.
    SUMARTI nomor rangka : MH1JFW119FK264516 nomor mesinJFW1E1257671; 1 (satu) lembar STNK Kendaran Roda Dua jenis Honda ScoopyDA 6282 PAW An. SUMARTI nomor rangka : MH1JFW119FK264516nomor mesin JFW1E1257671;Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD EKA AFRIDHANI aliasBLACK bin RIBUT SUKIJO.6.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-02-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 148/PDT/2015/PT.SMR
Tanggal 17 Februari 2016 — 1. Pdt. Yefta Berto, S.Th. ; 2. Arthya Fathra Marthin, S.E. ; 3. M.M. Rini Puspa Nereng, S.Sos. ; beralamat di Jalan Teuku Umar, Samarinda Provinsi Kalimantan Timur ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama JAIDUN, S.H, MH, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor JAIDUN, S.H, M.H & REKAN beralamat di Perum Pondok Karya Lestari Blok D/ 606 RT. 10 Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2013 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ; M E L A W A N :  1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, masing-masing bernama : 1. H. Suroto, S.H, 2. Radiansyah, M. Hum, 3. Muhammad Amin, S.H, 4. R. Eddy Haryadi, S.H, M.Hum, 5. M. Fajar Kurniawan, S.H, 6. Evian Agus Saputra, S.H, MH,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2014 untuk selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I ;  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Teuku Umar Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, masing-masing bernama : 1. Amri Sata, S.H, 2. Syahril Yahya, S.H, 3. Suharto, S.H, 4. Rahardjo Budi Kisnanto, S.H, MH, 5. Mustofa, S. H, 6. Drs. H. Fachruddin Djaprie, M.Si, 7. DR. M. Muhdar, S.H, M.Hum, 8. Laela Ernawati, S.H, MH,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2014,untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ;  3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Basuki Rahmat II Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, masing-masing bernama : 1. Suharto, S.H, 2. Rahardjo Budi Kisnanto, S.H, MH, 3. Mustofa, S.H, 4. Agusman Ridwan Kusmawan, S.H Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2014 untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;
43 — 14
  • PDS yang sah sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) tersebut di atasmengirim surat kepada Tergugat III melalui surat Nomor 25/DPP PDS/IX/2013,Perihal : Penegasan, tertanggal 14 September 2013, pada pokoknyamenyatakan, ....bahwa tidak ada pergantian antar waktu (PAW) atas nama anggotaDPRD Provinsi Kalimantan Timur (klien kami) dan karenanya semua suratsurat yangberkaitan dengan PAW harus dikesampingkan dan kami akan proses secara hukumyang melakukan PAW tanpa sepengetahuan DPP.
    Rini Puspa Nereng, S.Sos (Penggugat) sebagai alat untuk melakukan prosesPergantian Antar waktu (PAW) terhadap Penggugat, sedangkan diketahuinya, bahwaproses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat bertentangan denganhukum dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku ;Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggarhukum (onrechtmatige daad) dan menunjukan itikat buruk, karena telah memprosesPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dengan cara melawan
    yang diusulkanoleh Partai Damai Sejahtera, karena surat yang dikirim oleh Para Penggugat kepadaTergugat I tidak ada relevansinya dengan proses PAW tersebut, semestinya ParaPenggugat legowo menerima usulan PAW tersebut karena yang mengusulkan PAWPara Penggugat ini adalah Partai Damai Sejahtera sendiri.
    Bahwa apabila ParaPenggugat tidak mau menerima usulan PAW yang diusulkan PDS tersebutseharusnya Para Pengugat mengajukan keberatan kepada Partai Damai Sejahterabukan kepada Para Tergugat.
    Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur masa jabatan 20092014 dari PartaiDamai Sejahtera, tanggal 28 November 2013.
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata Khusus Parpol
Register : 14-07-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Sgl
Tanggal 11 September 2017 — HERI EKO INDRIYANTO lawan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai GERINDRA Kabupaten Bangka Barat,
175 — 19
  • Bahwa gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata karenaPenggugat tidak secara jelas menyebutkan pasal berapa yang dilanggaroleh Tergugat dan surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD BangkaBarat perinal PAW hanyalah meneruskan surat DPP dan DPD Gerindaperihal PAW Sadr. Heri Eko Indriyanto sebagaimana yang diatur dalamanggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Gerindra;4.
    Bangka Barat tentang usulan PAW Anggota DPRD Kab.
    gugatan tidakmemenuhi Pasal 1865 KUHPerdata karena Penggugat tidak secara jelasmenyebutkan pasal berapa yang dilanggar oleh Tergugat dan surat yangdituiukan kepada Ketua DPRD Bangka Barat perihal PAW hanyalahmeneruskan surat DPP dan DPD Gerinda perihal PAW Sdr.
    ) Anggota DPRD atasnama Penggugat yang menurut Penggugat adalah tidak sesuai;Bahwa Penggugat sudah diusulkan untuk Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD;Bahwa yang mengusulkan adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Gerindra Bangka Barat;Bahwa Penggugat diusulkan untuk Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD karena yang pertama adalah minimnya tingkat kehadiranPenggugat pada acaraacara Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra(DPC) Kab.
    Bangka Barat;Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat mengajukan gugatantentang usulan pengajuan PAW Anggota DPRD Kab.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 26-12-2007 — Putus : 12-05-2008 — Upload : 18-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 70/G.TUN/2007/PTUN.Mks
Tanggal 12 Mei 2008 — MUHRIS ARIF, SH, sebagai PENGGUGAT M E L A W A N : 1.GUBERNUR SULAWESI SELATAN sebagai TERGUGAT 2.Dra. HERAWATI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI
106 — 48
  • Penerbitan obyek gugatan pada dasarnya hanya bersifat formalitasadministratif belaka, sebab wewenang untuk melakukan penyelidikan,verifikasi PAW Anggota DPRD (in casu PAW terhadap Penggugat)bukanlah wewenang Tergugat (vide Pasal 94 ayat (3, 4, 5, 6 dan Pasal95 UU SUSDUK Nomor 22 Tahun 2003 jo Pasal 8 huruf f UU PartaiPolitik Nomor 31 Tahun 2002);b.
    Secuil pun, Tergugat tidak memiliki wewenang untuk memeriksa danmenilai apakah tindakan DPP / DPK PDK Kabupaten Bulukumba untukmelakukan PAW terhadap Penggugat sudah sesuai dengan prosedurhukum yang berlaku;c. Demikian ..........c. Demikian pula halnya dengan usul PAW terhadap Penggugat yangdiajukan oleh DPRD Kabupaten Bulukumba kepada Bupati, yangmengabulkan usul DPK untuk melakukan PAW terhadap Penggugat,diluar wewenang Tergugat untuk memeriksa dan memberikan penilaiankeabsahannya.
    ) AnggotaDPRD Kabupaten/Kota;Dengan alasan sebagai berikut :Mekanisme PAW yang dilakukan terhadap Penggugat, telah melaluiprosedur dan mekanisme secara berurutan sebagai berikut :a.
    Dan hasil rapat TimPenanganan Masalah Internal Partai PDK SulSel tanggal 5 April 2005,yang pada pokoknya menyetujui untuk melanjutkan usul PAW AnggotaDPRD Partai PDK Kab. Bulukumba;b. Surat DPP Partai PDK Prop. SulSel Nomor : PDK/A/KUSU/30/125/IV/2005, tanggal 7 April 2005, perihal Usul PAW Anggota DPRDPartai PDK Kab. Bulukumba kepada Dewan Pengurus Nasional (DPN)Partai PDK di Jakarta, yang pada intinya DPP Partai PDK Prop. SulSelmelanjutkan usul PAW Anggota DPRD Partai PDK Kab.
    Bulukumba yang isinyamemerintahkan untuk segera melaksanakan PAW sesuai ketentuan yangberlaku;e. Selanjutnya ..........19 Perkara No. 70/2007/P.TUN.Mks20e. Selanjutnya Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Partat PDK Kab.Bulukumba melalui surat Nomor : PDK/B/KS/30.16/06/IV/2006,tanggal 12 April 2006 perihal PAW Anggota DPRD Kab. Bulukumbadari Partai PDK kepada Pimpinan DPRD Bulukumba, yang pada intinyapengusulan PAW Anggota DPRD Kab. Bulukumba dari Partai PDK;f. Ketua DPRD Kab.
Pengadilan MS MEUREUDU Perdata Agama
Register : 18-01-2017 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 03-11-2019
Putusan MS MEUREUDU Nomor 0014/Pdt.P/2017/MS.Mrd
Tanggal 8 Februari 2017 — Pemohon melawan Termohon
25 — 6
  • PAW Nomor : 0015/Pdt. P/2017/MsMrdAgamaPendidikanPekerjaanAlamatNamaTmpt/Tgl LahirAgamaPendidikanPekerjaanAlamatNamaTmpt/Tgl LahirAgamaPendidikanPekerjaanAlamatNamaTempat/Tgl Lahir.AgamaIslam.SMEA.Wiraswasta.Meunasah Balek Kecamatan Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya.. Selanjutnya disebutsebagai PEMOHON III ;XXXMedan 05 Agustus 1975.Islam.STM.Anggota TNI.Jalan Alamanda Gg.
    PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrdPendidikan : SMA.Pekerjaan : Anggota POLRI.Alamat : Gampong Meunasah Balek KecamatanMeureudu, Kabupaten Pidie Jaya.
    PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrdKecamatan Meureudu pada tanggal 29 Juli 1971 sesuai dengan SuratKeterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Meureudu nomor K.18/Pw.01/271/1994, tanggal 23 Juli 1994..
    PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrd8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuaidengan perundangundangan yang berlaku.Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan ini para Pemohonmemohon kepada Ketua Mahkamah Syariyah Meureudu c/q. Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikanPenetapan sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.2.
    PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrdBiaya redaksi : Rp. 5. 000,Meteral :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.241.000, (dua ratus empat puluh satu riburupiah) ;Hal 14 dari 14 hal. PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrd
Pengadilan MS MEUREUDU Perdata Agama
Register : 22-11-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan MS MEUREUDU Nomor 351/Pdt.P/2019/MS.Mrd
Tanggal 9 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
37 — 8
  • PAW Noma 351/Pdt.P/2019/MSMrdKabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya disebutsebagai PEMOHON V.6. Nama : PEMOHON VITempat/Tgl. Lahir : Xxx, 24082002Agama : IslamPendidikan : SMAPekerjaan : PelajarAlamat : Desa Xxx, Kecamatan Xxx,Kabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya disebutsebagai PEMOHON VI.
    PAW Noma 351/Pdt.P/2019/MSMrdBahwa, Pemohon Il, Ill, IV, V, dan VI, telah berkuasa secarakhusus kepada Pemohon sebagaimana Legalisasi Panitera MahkamahSyariyah Meureudu Nomor xxx/Pdt. P/2019/MS.
    PAW Nonto351 /Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangandi atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalildalil permohonanPemohon agar Alm. M. Lidan Daud ditetapkan telah meninggal duniapada 21 September 2019 karena sakit dan Pemohon ditetapbkan sebagaiahli waris dari Alm. M.
    PAW Nonto351 /Pdt.P/2019/MSMrdselaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga telahdibacakan dalam sidang yang dinyatakan terobuka untuk umum olehHakim tersebut dan didampingi pula oleh Rinaldi. SHI. selakuPanitera , dengan dihadiri oleh Pemohon ;Hakim TunggalMuzhirul Haq. SAgPanitera PenggantiRinaldi.
    PAW Nonto351 /Pdt.P/2019/MSMrd
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 28-02-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 6/P/FP/2019/PTUN.SBY
Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
H.M. Bambang Sunaryo, S.H., M.H.
Termohon:
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
174 — 125
  • Samino dan bukanlah berisi pengusulan prosespemberhentian Antar Waktu dan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas namaSamino Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. b.
    Nganjuk tidak berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian ataupun Penggantian AntarWaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Nganjuk.
    Setelah mendapat nama calon PAW dari KPU, makaPimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggotaDPRD yang diberhentikan dan calon nama PAW kepada Gubernuruntuk diterbitkan Surat Keputusan.
    Pemohon. 4) Meskipun dalam surat Gubernur Nomor 171/386/011.2/2019 tanggal 8Januari 2019, batas akhir pengajuan usulan PAW adalah tanggal 1Februari 2019, namun usulan PAW An. Pemohon tetap disampaikanoleh ketua DPRD kepada Gubernur melalui Bupati Nganjuk untukmendapat peresmian dan Keputusan dari Gubernur..
    PAW ke DPRDKabupaten Nganjuk dengan disertai surat dari Mahkamah Partai.