Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbanganhukum yang mendasari amar putusannya, telah salah dan kelirumenerapkan hukum dengan berpendapat dan berkesimpulan bahwaeksepsi pihak Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima lebihdahulu, sebagaimana pertimbangan hukum putusan Judex Facti PengadilanTinggi Makassar dalam putusannya halaman 5 alinea ketiga, sebagaiberikut:Bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa exceptie yangdikabulkan oleh Hakim Tingkat Pertama adalah bersifat

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbanganhukum yang mendasari amar putusannya telah salah dan kelirumenerapkan hukum dalam menilai alat bukti surat Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Terbanding bertanda 1.15 (tanpa asli) yang sama denganbukti Pemohon Kasasi P.10 (tanpa asli) berupa Perjanjian Sewa MenyewaGedung, tertanggal 8 Agustus 2003 dan menjadikan sebagai dasar sebuahkebenaran kepemilikan H.

Nomor 2441 K/Pdt/2013sebagai kebenaran hukum yang mendasari putusannya, jelas sangattidak tepat, tidak logis, tidak benar dan tidak sah menurut hukum;Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RINomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menegaskanbahwa:Putusan yang didasarkan pada surat bukti foto copy, tidaklah sahYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985tanggal 9 Desember 1981 yang menegaskan bahwa:Surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbanganhukum putusan yang mendasari amar putusannya telah salah dan kelirumenerapkan hukum dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat,karena kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), sebagaimanaamar putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusanhalaman 9, sebagai berikut:Menimbang dari rangkaian analisa fakta dipersidangan yang didasarkansaling bersesuaian alat bukti saksi maupun suratsurat sebagaimanadiuraikan di atas maka

tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanKaryawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan GunungPutri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat ;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanKaryawan Swasta , dahulu beralamat di KecamatanGunung Putri, Kabupaten Bogor , sekarang tidak di ketahulalamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RepublikIndonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Peraturan MahkamahAgung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi dengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak ;9 222 9 22222 nanan nnn Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimanadikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSIT I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

,telah dinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara inidan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalahsebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugattersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban bahwaTergugat membenarkan sebagian dalildalil gugatan Penggugat,dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakansengketa di bidang perkawinan

No. 21/suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atauperistiwa tersebut;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara inidan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalahsebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 (Kartu TandaPenduduk) dan pengakuan Penggugat maka telah dinyatakanterbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT beralamat di KTPyang merupakan daerah yuridiksi Pengadilan Agama Tarakansehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan

yangdikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugatterikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai lima orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi yangdikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat sebagaimana tercantumdalam surat gugatannya nyata telah terbukti menurut hukum dan perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa alasan/ dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimanadikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI P.1dan SAKSI P.2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi yang dikuatkan denganbukti P.1l harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah danbelum dikaruniai keturunan Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi yang dikuatkan denganbukti P.2 harus dinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalamgugatan Penggugat adalah benar dan perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Menimbang, bahwa~ dalil dalil yang mendasari

orangorang = yangdekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum IslamMenimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah10menguatkan dalil dalil yang mendasari

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikanputusan atas perkara tersebut di atas, dan mendasari fakta hukum yangkeliru sehingga memberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru pulayang menyebabkan Judex Facti menjatuhkan keputusan yang keliru juga;2.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, juga telah nyata terjadi adanyakelalaian Judex Facti yaitu mendasari fakta hukum yang keliru sehinggamemberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru. pula yangmenyebabkan Judex Facti menjatunkan keputusan yang keliru juga;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti(Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untukmenempuh jalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1)HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 1335/Pdt.G/2015/PA.Bdw.UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohonmasingmasing bernama Jumati binti Sudarwi dan Rahmawati binti Sugi, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon bahwa antaraPemohon dengan Termohon sering terjadi perselisinan

pasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

Posita (fundamentum petendi), gugatan Penggugat tidak memenuhiazas jelas dan tegas sangat kabur, tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond) yang jelas mendasari gugatan.

Tidak menjelskanhubungn dan hak menyangkut kejadian yang mendasari gugatanhubungan antara Penggugat dan Tergugat , tidak jelas atau gugatanPenggugat campur aduk, dimana dalam posita; disatu sisimempermasalahkan adanya suatu proses dalam kesepakatan jualbeli antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan kelalaian(wanprestasi), disisi lain adanya perbuatan melawan hukum yangsaling campur aduk sehingga sangat bertentangan dengan tertibPage 6 of 17 Nomor: 16/Pdi/2016/PT TJK.beracara sebagaimana adanya

Bahwa Pembanding/Penggugat mendalilkan yang mendasari dalammemori banding adalah penolakan pertimbangan hukum dalamputusan Pengadilan Nomor 104/Pdt.G/2015/PN.Tjk, tanggal 15Desember 2015 pada halaman 3 sampai dengan halaman 6 yangpada pokoknya menolak pertimbangan saksi dan alat bukti T.3;5.

tidakberhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi dan dikuatkan dengan buktiP.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang. sah dan telahdikaruniai 2 (dua) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danketerangan para saksi dan dikuatkan dengan bukti P.2 harusdinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalam gugatan Penggugatadalah benar ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

atau orang orang yang dekat dengankedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama XXX dan XXX, telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkandalil dalil yang mendasari

Agama CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu RumahTangga, Tempat kediaman di Kecamatan BojonggedeKabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh,Tempat kediaman di Kecamatan Bojonggede KabupatenBogor,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP 806/PM II08/AU/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009.Mendasari, Putusan In Absensia Pengadilan Militer H08 Jakarta Nomor: 19/K/PM I08/AU/I/2009 tanggal 25Nopember 2009.Mendengar1 Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap terdakwa para Saksi melaluiKomandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpaalasan yang sah.2 Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan

tujuan suatu gugatan.Bahwa, runtut, jelas dan sistematisnya suatu gugatan keperdataan harus dapat terbacadan diketahui dari rangkaian utuh yang sistematik suatu gugatan yang dapatmenerangkan dengan sejelasjelasnya mulai dari kedudukan para pihak, alasan yangmendasari gugatan baik uraian tentang fakta peristiwa, fakta hukum dan korelasi yangjelas yang menggambarkan adanya hubungan hukum yang jelas antara alasan yangmendasari dengan tuntutan yang dimohonkan.Bahwa, dengan demikian antara posita yang mendasari

gugatan dengan petitum yangdimohonkan haruslah sesuai (sinkron) atau terdapat hubungan hukum yang terang danjelas.Bahwa, sedangkan dalam perkara aquo kiranya sangat jelas tergambarkan bahwa tidakada kesesuaian dan hubungan hukum yang jelas antara alasan yang mendasari gugatansebagaimana terurai dalam posita gugatan aquo dengan petitum yang dimohonkan,sebagaimana ternyatakan dalam petitum pokoknya yaitu Petitum angka (4).Bahwa, Petitum gugatan angka (4) adalah membingungkan karena tidak sesuai dengankeseluruhan

ditentukan dalam tata hukum acara perdata,bahwa suatu gugatan keperdataan haruslah disusun secara cermat, jelasdan sistematis sehingga dapat menjadi terang dan jelas apa yangmenjadi maksud dan tujuan suatu gugatan.Bahwa, runtut, jelas dan sistematisnya suatu gugatan keperdataan harusdapat terbaca dan diketahui dari rangkaian utuh yang sistematik suatuHal 19 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps20gugatan yang dapat menerangkan dengan sejelasjelasnya mulai darikedudukan para pihak, alasan yang mendasari

gugatan baik uraiantentang fakta peristiwa, fakta hukum dan korelasi yang jelas yangmenggambarkan adanya hubungan hukum yang jelas antara alasan yangmendasari dengan tuntutan yang dimohonkan.3 Bahwa, dengan demikian antara posita yang mendasari gugatan denganpetitum yang dimohonkan haruslah sesuai (sinkron) atau terdapathubungan hukum yang terang dan jelas.4.

Bahwa, sedangkan dalam perkara aquo kiranya sangat jelas tergambarkan bahwa tidakada kesesuaian dan hubungan hukum yang jelas antara alasan yang mendasari gugatansebagaimana terurai dalam posita gugatan aquo dengan petitum yang dimohonkan,sebagaimana ternyatakan dalam petitum pokoknya yaitu Petitum angka (4)5 Bahwa, Petitum gugatan angka (4) adalah membingungkan karena tidak sesuaidengan keseluruhan uraian positanya.6 Bahwa, jikapun didalilkan bahwa petitum termaksud adalah akumulasi darikerugian

Oleh karena itu secarahukum Pelawan eksekusi telah kehilangan kesempatan atau telahmelampaui waktu mengajukan perlawanan sebagaimana ditentukandalam peraturan perundangundangan ;e Bahwa dalam bagian Posita atau dalil permohonan Pelawan Eksekusitidak menjelaskan kejadian atau peristiwa atau fakta (fetelijke grownd)yang mendasari permohonannya.

Oleh karena itu secarahukum Pelawan eksekusi telah kehilangan kesempatan atau telahmelampaui waktu mengajukan perlawanan sebagaimana ditentukandalam peraturan perundangundangan ;Bahwa dalam bagian Posita atau dalil permohonan Pelawan Eksekusitidak menjelaskan kejadian atau peristiwa atau fakta (fetelijke grownd)yang mendasari permohonannya.

Karenanya, makapemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon,dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; Bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya Termohon tidakkeberatan, adapun alasan/dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon,Termohon akan menjawab secara lisan sebagai berikut;e Bahwa, pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar

SYAIFUL IMAN, SH. akan tetapiternyata juga tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohondan Termohon adalah suami ikstri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon padapokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering SMS dengan lakilaki lain,Termohon tidak menepati janjinya untuk tetap taat kepada Pemohon, dan Termohonsering

Bahwa jawaban dari TERMOHON angka 4 adalah tidak benar,alasanalasan dan dasardasar hukum yang mendasari permohonanPEMOHON sebagaimana terdapat pada nomer 2 permohonan PEMOHONadalah benar, karena setelah menikah PEMOHON dan TERMOHONbertempat tinggal di rumah orang tua PEMOHON (orang tua suami) diDusun Selopuro, RT 02 RW 06, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos,Kabupaten Nganjuk, karena rumah itu baik tanah maupun bangunannyaadalah milik orang tua PEMOHON, bukan merupakan milik PEMOHON danTERMOHON atau bukan

Bahwa jawaban dari TERMOHON angka 5 adalah tidak benar,alasanalasan dan dasardasar hukum yang mendasari permohonanPEMOHON sebagaimana terdapat pada nomer 3 permohonan PEMOHONadalah benar, karena Jawaban dari TERMOHON angka 5. tidakmenjelaskan kesalahan permohonan PEMOHON sehingga tidak perluditanggapi ;6.

Bahwa jawaban dari TERMOHON angka 6 adalah tidak benar,alasanalasan dan dasardasar hukum yang mendasari permohonanPEMOHON sebagaimana terdapat pada nomer 4 permohonan PEMOHONadalah benar, karena sejak Januari tahun 2018, rumah tangga PEMOHONdan TERMOHON sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yangtajam dan terusmenerus, yang sangat mengganggu keharmonisan dankebahagiaan keluarga, yang penyebabnya adalah masalah ekonomiTERMOHON = selalu. merasa kurang terhadap pemberian nafkahPEMOHON, bahwa

Bahwa jawaban dari TERMOHON angka 7 adalah tidakbenar,alasanalasan dan dasardasar hukum yang mendasari permohonanPEMOHON sebagaimana terdapat pada nomer 5 permohonan PEMOHONadalah benar, apapun jawaban TERMOHON kenyataanya bahwa antaraHal. 8 dari 34 Hal.

Bahwa jika yang mulia majelis hakim membebankan nafkahkepada TERGUGAT Rekonvensi, nanti yang akan membayar jugaorang tua TERGUGAT Rekonvensi, karena TERGUGAT Rekonvensihanya bekerja sebagai kuli bangunan, hal ini akan memberatkan orangtua TERGUGAT Rekonvensi ;Berdasarkan alasanalasan dan dasardasar hukum yang mendasari JawabanGugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, TERGUGAT Rekonvensimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yangmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam

Muslina Djafar seorang ' saja,(Pembanding/Tergugat I), sehingga dengan mendasari surat kuasa khusustersebut, kuasa hukum hanya diberikan kuasa/wewenang untukmengajukan gugatan hanya terhadap orang yang bernama Hj. MuslinaDjafar seorang saja, namun kenyataannya dalam surat gugatan tertanggal12 Juli 2019 a quo, kuasa hukum mengajukan gugatan atau dengan katalain, kuasa hukum dalam gugatan a quo, selain mendudukkan Hj. MuslinaDjafar (Pembanding/Tergugat 1!)

dudukkan sebagaiPara Tergugat Il, namun orangorang tersebut tidak pernah disebutkandalam surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2017 yang menjadidasar atau landasan bagi kuasa hukum dalam menyusun, menandatanganidan mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan, atau dengan kata lain,kuasa hukum tidak pernah diberikan kuasa/wewenang/mandat untukmenggugat orangorang tersebut, melainkan hanya sebatas orang yangbenama Hj Muslina Djafar, yang dalam gugatan a quo didudukkan sebagaiTergugat ;Bahwa dengan mendasari

Halim Pranata yang belumdibagi diantara ahli warisnya (boedel), dengan mendasari bukti suratbertanda P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12.Bahwa membaca dan mempelajari secara seksama pertimbanganpertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut,menurut Pembanding/Tergugat 1, Judex Factie Pengadilan NegeriGorontalo tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa dan menilai buktibukti Surat yang diajukan oleh Para Penggugat/ Terbanding I, Terbanding Il,Terbanding Ill dan Terbanding

adalah fakta Para Penggugat/Terbanding ,Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV, di dalam gugatannya tidakpernah menyebutkan bahwa tanah objek sengketa telah bersertipikat hakmilik dan bahkan Para Penggugat/Terbanding I, Terbanding II, TerbandingIll dan Terbanding IV sepanjang persidangan perkara a quo, dalam agendapembuktian tidak pernah mengajukan bukti untuk mendukung bahwa tanahobjek sengketa telah berserifikat hak milik.Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT GTOBahwa dengan mendasari

Muslina Djafar (Pembanding/Tergugat I), juga mendudukkansejumlah orang lain, yaitu: Lusiana Rampisela Gunawan, Michael Rampisela,Deby Rampisela, Paul Leonard Rampisela, Richrad Raja Rampisela danPriscilla Boya Rampisela) sebagai Para Tergugat Il;Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta tersebut diatas, makamajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat kuasa khususHalaman 24 dari 26 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT GTOtertanggal 29 November 2017 yang diberikan oleh Para Penggugat/ParaTerbanding

Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkaradan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi ,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jopasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 danUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil Se ee ee ee eee Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama DEWI EVI RITA bDintiFADLAN dan JUMINI binti MURIJAN dan seorang saksi yangdiajukan oleh Tergugat bernama ALIMUN bin ABDULLAH telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalil dalil yang mendasari

Karenanya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan sebagai berikut:e Bahwa Termohon sudah mengetahui dan mengerti akan maksud dari permohonanPemohon tersebut;e Bahwa, atas permohonan Pemohon pada dasarnya Termohon tidak keberatan namunalasan/dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon, Termohon akan menjawabsecara

Akan tetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalahantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkankarena Pemohon cemburu dan Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuanPemohon;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban padapokoknya Termohon

Bahwa Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusannya Nomor :22K/PMTI/BDG/AD/II/2014 tanggal = 24 April 2014, memberikanpertimbangan sebagai berikut :a Bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan beritaacara sidang serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 87K/PM 104/AD/V/2013 tanggal 9 Januari 2014, dalampertimbangannya dengan mendasari Surat Dandim 0426/TulangBawang Nomor B/716/XI/2013 tanggal 7 Nopember 2013 yangisinya tidak dapat menghadirkan Terdakwadi persidangan, namunsebagaimana

Nopember 2013, begitu juga persidangan tanggal 9 Januari2014 dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah memutus PerkaraTerdakwa secara Inabsensia sesuai dengan pasal 143 UU RI Nomor31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim tingkatpertama seharusnya mencermati dan berpedoman pada pemanggilanke3 (ketiga) kali terhadap Terdakwa secara sah, sehingga padasidang bulan Januari 2014 harus ada jawaban formal dariAnkumnya, tentang belum kembalinya Terdakwa di kesatuan,namun Majelis Hakim hanya mendasari

pada surat Ankum padabulan Nopember 2013 padahal memutus perkara memutus perkarapada bulan januari 2014 sehingga Majelis Hakim wajibmengantisipasi Terdakwa kembali pada interval waktu + 2 (dua)bulan, namun faktanya Terdakwa ada di Kesatuan.b Bahwa atas persidangan tersebut dimana belum ada suratpemberitahuan dari satuan tentang keberadaan Terdakwa sehinggatidak hadir di persidangan dan antara tanggal waktu selama 2 (dua)bulan antara tanggal 7 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 9Januari 2014, dan mendasari

dinyatakandalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedangdipersiapkan atau melaksanakan tugastugas Operasi Militer.Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantumdalam pasal 87 ayat (1) ke2 yo ayat (2) KUHPM.Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telahdipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidakdapat hadir kepersidangan, untuk itu dengan mendasari