PLN (PERSERO) PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN (P3B) JAWA BALI, yang diwakili oleh Ir. E.Haryadi, M.Eng., selaku General Manager PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali

PLN (PERSERO) PENYALURAN DAN PUSAT PENGATURBEBAN (P3B) JAWA BALI, yang diwakili oleh Ir. E.Haryadi,M.Eng., selaku General Manager PT PLN (Persero) Penyaluran danPusat Pengatur Beban Jawa Bali, berkedudukan di Cinere, JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yan Apul, S.H., dankawankawan, Para Advokat, berkantor di Menara Thamrin Lt.21, Suite2102, Jalan M.H.

PLN (Persero) P3B Jawa Bali (Penggugat) yangdikarenakan terkait/tergaruk oleh Jangkar Kapal Tongkang Taurus 06 yang ditarik/digandeng oleh TB. Atlantic Star 15 milikPT.

PLN (Persero) P3B Jawa Baliakibat terkait/tergaruk oleh Jangkar Kapal Tongkang Taurus 06 yang ditarik/digandeng oleh TB. Atlantic Star 15 (selanjutnya disebut "Perjanjian Notaris HabibAdjie"), yang mana perjanjian tersebut dilatar belakangi oleh adanya kerusakankabel laut 150 KV Jawa Madura Sirkit IT milik PT. PLN (Persero) P3B Jawa Baliakibat terkait/tergaruk oleh Jangkar Kapal Tongkang Taurus 06 yang ditarik/digandeng oleh TB. Atlantic Star 15 milik PT.

Pelayaran Taurus Naksaktra Abadi (PTNA) tentangPenyelesaian kasus kerusakan kabel laut 150 KV Jawa Madura Sirkit II milik PT.PLN (Persero) P3B Jawa Bali akibat terkait/ttergaruk oleh Jangkar Kapal TongkangTaurus 06 yang ditarik/digandeng oleh TB.

PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B)Jawa Bali dan PT. Pelayaran Taurus Naksaktra Abadi (PTNA) tentang penyelesaiankasus kerusakan kabel laut 150 KV Jawa Madura Sirkit II milik PT. PLN (Persero)P3B Jawa Bali akibat terkait/tergaruk oleh jangkar kapal tongkang Taurus 06 yangditarik/digandeng oleh TB. Atlantic Star 15 oleh Notaris Habib Ajie Nomor 9tanggal 3 Desember 2005;4.

Magna KemasindoSejahtera, bermaterai cukup, Sesuai aslinya, bukti P3B;7. Foto copy surat jalan No. 1571 tanggal 18 Maret 2019 dari PT. MagnaKemasindo Sejahtera, bermaterai cukup, sesuai aslinya, bukti P4A;Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Sda8. Foto copy invoice nota tanggal 18 Maret 2019 dari PT. Magna KemasindoSejahtera, bermaterai cukup, Sesuai aslinya, bukti P4B;9. Foto copy Somasi tanggal 28 Juni 2019 dari Kuasa Hukum Penggugatkepada Direktur PT.

plastic yang terjadi padatanggal 11 Februari 2019, 5 Maret 2019 dan 18 Maret 2019 dimana Penggugatselaku penjual sedangkan Tergugat selaku pembeli;Menimbang, bahwa dalam jual beli karung plastic tersebut Penggugattelah mengirimkan barangnya sesuai dengan bukti P1A, P2A, P3A dan P4Bdan jumlah keselurunhan yang harus dibayar oleh Tergugat adalahHalaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.SdaRp50.230.000,00 (lima puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimanabukti P1B, P2B, P3B

ribu lima ratus rupiah rupiah)sebagai pembayaran invoce Nomor SJ 1571; Sehingga total uang yang telah ditransfer oleh Tergugat kepada ImanMardiansyah adalah sebesar Rp50.335.000,00 (lima puluh juta tiga ratustiga puluh lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa jumlah tersebut adalah sesuai dengan tagihan yangdiminta oleh Penggugat yaitu Rp50.230.000,00 (lima puluh juta dua ratus tigapuluh ribu rupiah ditambah ongkos kirim sebesar Rp105.000,00 (seratus lima riburupiah);Menimbang, bahwa bukti P1B, P2B, P3B

Domino Makmur Sejahtera telah memenuhi kewajibannya membayarsejumlan uang sebagaimana yang disebutkan dalam invoice nomor FJ190200027 tanggal 11 Februari 2019 (bunti P1B), invoice Nomor FJ190300010tanggal 5 Maret 2019 (bukti P2B), invoice tanggal 5 Maret 2019 (bukti P3B) daninvoice tanggal 18 Maret 2019 (bukti P4B)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas makapetitum gugatan Penggugat angka 2 haruslah ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukanwanprestasi

Putusan Nomor 1677/B/PK/Pjk/2018(d) dan (e) P3B Republik Indonesia dengan Republik Korea bukanmerupakan suatu BUT;2. Bahwa berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia dengan RepublikKorea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPh Badan)terhadap Representative Office OCI Corporation di Indonesia karena:a. Tidak ada subjek pajaknya (Representative Office OCI Corporationbukan merupakan suatu BUT);b.

Bahwa ketentuan Pasal 15 UndangUndang PPh juncto KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 634/04/1994 junctoKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP667/PJ/2001 juncto SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE2/PJ.03/8 hanya berlaku untukKantor Perwakilan Dagang Asing yang merupakan BUT dan berasal darinegara yang tidak mempunyai P3B dengan Republik Indonesia;4. bahwa penghitungan PPh Final Pasal 15 Masa Pajak Agustus 2010menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:Menurut MenurutTerbanding

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1602LT281120170025,tertanggal 28 November 2017 atas nama Ahza Muhammad Fadhil yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Ogan Komering lIlir, bermeterai cukup dan berstempel pos yangsetelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok,kemudian diberi kode bukti P3B;5. Fotokopi Kartu.

bahwa Miftahul Huda telah meninggaldunia pada tanggal 8 Januari 2022, yang mana pada saat meninggal duniatersebut telan meninggalkan anggota keluarga inti yang hingga saat ini masihhidup yaitu Pemohon (isteri) dan Pemohon II (anak kandung) Pemohon III (anakkandung), ayah kandung Miftahul Huda yang bernama Zaini bin Nurhadi dan ibukandung Miftahul Huda Sudarti binti Kateni;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan buktibukti Surat yaitu P1, P2, P3A, P3B

, P4, P5, P6A,P6B, P7, dan P8;Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3A, P3B, P4, P5, P6A, P6B, P7, dan P8tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sertabermeterai cukup dan berstempel pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkandengan aslinya ternyata cocok, maka buktibukti tersebut telah memenuhi syaratformil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalammemutus perkara aquo;Menimbang

Penetapan No.0032/Pdt.P/2022/PA.KagMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Miftahul Hudal), bukti P4 dan bukti P5 (Kartu Keluarga Miftahul Huda danPemohon 1) yang didukung oleh bukti P3A dan P3B (Kutipan Akta Kelahiran atasnama Azmi Dzakwan Jalil dan Ahza Muhammad Fadhil), telah terbukti bahwabenar Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah dandikaruniai keturunan yang yang bernama Azmi Dzakwan Jalil dan AhzaMuhammad Fadhil;Menimbang, bahwa berdasarkan

Hasil pemeriksaan tahun 2001 tersebut, pihak pemeriksatidak melakukan koreksi negatif biaya bunga tersebut;Bahwa Pasal 11 ayat (1) dari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Pemerintah Indonesia dan Jepang mengatur: "bunga yang berasal darisuatu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya dapatdikenakan pajak di Negara lainnya."

Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yangmembayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuaidengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara IndonesiaHalaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 780/B/PK/PJK/2012dengan negara tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak luarnegeri tersebut.Angka 3a. Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh Competent Authority atauvakilnya yang sah di negara treaty partner.

Putusan Nomor 780/B/PK/PJK/2012Pasal 11 ayat (1) dari Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesia dan Pemerintah Jepang Tentang Penghindaran PajakBerganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang BerhubunganDengan PajakPajak Atas Pendapatan (untuk selanjutnya disebutsebagai P3B IndonesiaJepang) menyatakan "/nterest arising in aContracting State and paid to a resident of the other Contracting Statemay be taxed in that other Contracting State" atau dalam BahasaIndonesia berarti "Bunga yang berasal

Bahwa terkait dengan pendapat Majelis Hakim sebagaimana dimuat padahalaman 30 alinea ke10 dan halaman 31 alinea ke6 tersebut di atas,maka Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) menyatakansangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim dengan alasan sebagaiberikut:a.Kami berpendapat bahwa article 11 (2) P3B antara Pemerintah RI danPemerintah Jepang berbunyi, However, such interest may also betaxed in the Contracting State in which it arises, and according to thelaws of that Contracting State

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapatatas putusan Majelis yang mengabulkan banding Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan PPh Pasal 26 terutangpada saat pembayaran, dan berdasarkan penelitian Majelis tidak adapembayaran bunga selama tahun 2005, tidak sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku di Indonesia dan P38B yang berlaku karenaberdasarkan bunyi article 11 P3B antara Pemerintah RI dengan PemerintahJepang dan antara Pemerintah RI dengan

PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Banding menggunakan tarif 10% berdasarkanPersetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia denganInggris, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali/Terbandingmenggunakan tarif 20% sesuai ketentuan perundangundangan yang berlakudi Indonesia sehingga menyebabkan koreksi PPh terutang yang tidakdisetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonBanding adalah adanya kesalahan Termohon PeninjauanKembali

Menimbang, bahwa yang dipertentangkan oleh Pemohon PeninjauanKembali dan Termohon Peninjauan Kembali adalah adalah perbedaaanpenafsiran hukum atas dasar hukum pengenaan tarif PPh Pasal 26 ayat (4)Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak bagi BUT pelaksana Kontrak BagiHasil/Production Sharing Contract (PSC), apakah berdasarkan ketentuanUndangUndang Nomor Pajak Penghasilan atau berdasarkan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B);Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonBanding, Pemohon

Peninjauan Kembali/Pemohon Banding memenuhikondisi yang disyaratkan untuk dapat menerapkan tarif reduksi PPh Pasal 26ayat (4) sebesar 10% sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) IndonesiaInggris, dan berdasarkan Pasal 33A ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan, perlakuan pajak penghasilan bagiPemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding yang bergerak di bidangpertambangan Minyak dan Gas Bumi merujuk pada ketentuan dalam kontrakbagi hasil yang disepakatinya, sehingga di tahun

KEP01/PJ.7/1993, Pasal 9 P3B antara Indonesia danSingapura, Pasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak, dan HukumPembuktian, serta pertimbanganpertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Pajak sendiri;b.

KEP01/PJ.7/1993, Pasal 9 P3B antara Indonesia danSingapura, Pasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak, danHukum Pembuktian serta Pertimbanganpertimbangan HukumMajelis Hakim Pengadilan Pajak Sendiri;11.

Kedua ketentuan tersebut di atas, yakni Pasal 18 ayat (3) UndangUndang PPh serta Penjelasannya dan P3B antara Indonesia danSingapura, untuk menentukan harga wajar (arms length price) atastransaksitransaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyaihubungan istimewa mensyaratkan data pembanding antara kondisiHalaman 24 dari 99 halaman.

KEP01/PJ.7/1993, Pasal 9 P3B antara Indonesia dan Singapura, Pasal78 Undangundang Pengadilan Pajak, dan Hukum Pembuktianserta Pertimbanganpertimbangan Hukum Majelis HakimPengadilan Pajak Sendiri;51.

PLN (Persero)Penyalur Dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Area PelaksanaPemelihnaraan Bandung di muka persidangan perkara gugatan perdataRegister Nomor 375/Pdt/G/2016/PN.Bdg, tanggal 27 September 2016 diPengadilan Negeri Kelas A Bandung dalam perkara antara NyonyaEucharia Sastramidjaja alias Eucharia Cutarman (sebagai PENGGUGAT)melawan PT. PLN (Persero) Penyalur Dan Pusat Pengatur Beban (P3B)Jawa BaliArea Pelaksana Pemeliharaan Bandung dkk.

PLN (Persero) Penyalur Dan PusatPengatur Beban (P3B) Jawa Bali Area Pelaksana Pemeliharaan Bandung(sebagai TERGUGAT). Dalam acara sidang pembuktian tersebut, KuasaHukum PT.

Anton Suranto, MM,Nomor : 257.PJ/062/P3B/2000 tanggal 17 Mei 2000, (Fotokopi) ;Kwitansi Nomor : 06009.RD202/RII/Bidkeu P3B/VI/2005tanggal 21062000, pelunasan sewa beli rumah dinasPT.PLN sebesar Rp.2.000.000,.

) P3B Jawa Bali Region Jawa Barat, (Fotokopi);Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah dan BangunanRumah antara PT.PLN (Persero) dengan SumarnoHal. 108 dari 155 hal.

Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG16.17.18.19.2c22.T.IL.Int1316T.IL.Int1317T.ILInt1318T.IL.Int1319T.IL.Int1320T.LInt1321T.ILInt1322T.ILInt1322Nomor : 231.Pj/062/P3B/2000 tanggal 28 April 2000,(Sesuai dengan asli) ;Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah antara PT.PLN (Persero) dengan EndangSaputra, BE, Nomor : 170.Pj/062/P3B/2000 tanggal 28April 2000, (Sesuai dengan asli) ;Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah antara PT.PLN (Persero) dengan Memed AE,Nomor : 233.Pj/062/P3B

., yang mana atas komisi tersebutterlanjur dipotong yang pada hakekatnya Republik Indonesia tidak berhak memajakikarena termasuk laba usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 P3B antara RepublikIndonesia dengan Pemerintah New Zealand;Bahwa pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran royalty telahPenggugat lakukan pada saat pembayaran sesuai ketentuan yang diatur Pasal 12 ayat (1)P3B antara Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepang;Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Masuk Bursa menerbitkan

006N/2009 tanggal 19 Mei 2009;Bahwa dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP1131/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 30Oktober 2009, Tergugat memutuskan menolak permohonan Tergugat sebagaimanadimaksud di atas;Materi Gugatan;Bahwa sesuai Surat Nomor S3611/WPJ/07/BD.05/2009 tanggal 15 Oktober 2009Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus memberitahukanantara lain bahwa:Bahwa penelitian terhadap Surat Keterangan Domisili atas nama Toto Ltd. dan AsialinkTrading (NZ) Ltd. dalam rangka penerapan P3B

antara Republik Indonesia denganPemerintah Jepang serta Pemerintah New Zealand diketahui bahwa Surat KeteranganDomisili tersebut diterbitkan oleh Competent Authority masingmasing negara treatypartner dan masih berlaku pada saat terjadinya transaksi yang menjadi pokok sengketa,sehingga terhadap transaksi pembayaran royalty Penggugat kepada Toto Ltd. dan komisikepada Asialink Trading (NZ) Ltd. dapat diterapkan P3B antara Republik Indonesiadengan negara partner;Bahwa dalam Commentary on Article 12

Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00003/104/07/054/09 tanggal8 April 2009 dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah perusahaanpublik yang bergerak dalam usaha pabrik saniter dan mempunyai kewajibanuntuk membayar royalty kepada Toto, Ltd dan komisi kepada Asialink Trading(NZ) Ltd yang mana atas komisi tersebut sudah dipotong yang pada hakekatnyaRepublik Indonesia tidak berhak memajaki karena termasuk laba usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 P3B

antara Republik Indonesia denganPemerintah New Zealand;Bahwa pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 26 atas royalti telahTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) lakukan pada saatpembayaran; sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 12 ayat (1) PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia denganPemerintah Jepang;Bahwa penafsiran article 12 OECD Model Tax Convension on Income and onCapital Condensed Version, menurut hemat Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon

Putusan Nomor 4453/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Desember 2013 yang dilakukan oleh Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) sudah tepat dan benar mengingat bahwa: pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakanperjanjian G to G yang berlaku international tax law.

Kedua, ProductionSharing Contract (PSC) merupakan perjanjian atau kesepakatan atasusaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidangpertambangan, sedangkan P3B mengatur pembagian perpajakan secaraseimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yangmelekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan business profit yangmempunyai yuridiksi internasional, sehingga Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat melakukan pilihanhukum dan menggunakan asas in dubio contra

Ketiga, karena adadua lex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A dan(b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip /exconsumen derogat legi consumte karena ketentuan PSC lebihmendominasi pemajakan BUT Natuna UK (KAKAP 2) Limited ketimbangP3B, maka Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tarif BPT 20%UU PPh.

pihak penerima penghasilan merupakanbeneficial owner dari penghasilan tersebut atau bukanadalah otoritas pajak Negara tempat domisili pihakpenerima penghasilan ;pahwa oleh karena itu) menurut pendapat Majelis perludilakukan exchange of information antara otoritaspajak dari kedua Negara ;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telahnyata nyata keliru dan tidak berdasar sama sekali =;Bahwa Indonesia sebagai Negara sumber penghasilan yangmembayar kan dividen, sesuai dengan Pasal 10 ayat (2)P3B

antara Indonesia Mauritius merupakan pihak yangakan memberikan fasilitaS penurunan tarif pemotonganPPh dari tarif 20% sesuai ketentuan domestiknyamenjadi 5% atau 10% sesuai P3B apabila persyaratanyang ditetapkan terpenuhi yakni bahwa penerimapenghasilan diluar negeri merupakan residen dariNegara mitra P38B terkait dan merupakan beneficialowner dari penghasilan dimaksud ;Bahwa dengan demikian, Indonesia merupakan pihak yangmemilik i wewenang untuk menentukan apakah keduapersyaratan tersebut dipenuhi

karena Indonesia lahyang akan memberikan fasilitas penurunan tarifpemotongan PPh kepada penerima penghasilan diluarnegeri tersebut ;Bahwa sementara itu, exchange of information merupakansebuah fasilitas yang disediakan oleh P3B bagi parapihak dalam perjanjian sehingga akan dilaksanakanapabila salah satu pihak dalam perjanjian menganggapperlu dilakukan pertukaran informasi untukHal. 21 dari 14 hal.

No.116/B/PK/PJK/2006melaksanakan P3B,~ artinya bahwa Indonesia dapatmeminta bantuan pertukaran data atau informasi denganMauritius apabila Indonesia menganggap bahwa data dataatau. informasi tambahan tersebut diperlukan dalamrangka melaksanakan pasal pasal dalam P3B termasukdalam menentukan apakah penerima penghasilan merupakanbeneficial owner atau bukan ;Bahwa dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tidak melakukan exchange of informationkarena data data yang diberikan oleh TermohonPeninjauan

Pada hakikatnya, biaya tradingcommission yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada ELBV sama sekalitidak terkait dengan kepemilikan saham ELBV pada Pemohon Banding, dengandemikian, jelas bahwa biaya trading commission ini tidak memenuhi definisidividen sebagaimana disebut dalam Pasal 10 ayat (5) P3B antara Indonesia danPemerintah Kerajaan Belanda.

Lebih lanjut lagi, ditegaskan pula bahwa sesuai denganketentuan dalam P3B, atas jasa yang dilakukan di luar negeri oleh penduduknegara treaty partner, Indonesia tidak dapat mengenakan PPh atas imbalanjasa tersebut;Bahwa berdasarkan fakta yang telah Pemohon Banding uraikan di atas,pembayaran trading commission sebagai imbalan sehubungan dengan peranELBV dalam pembelian dan penjualan sangat jauh dari definisi dividen yangHalaman 9 dari 39 halaman.

Dengan demikian,jelas bahwa biaya trading commission ini tidak memenuhi definisidividen sebagaimana disebut dalam Pasal 10 ayat (5) P3B antaraIndonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda. Sebaliknya, pembayarantrading commission tersebut terkait dengan Trading Agreement(terlampir Bukti PPK2) antara Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dengan ELBV untuk keperluan pembelian bahanbaku dan penjualan hasil produksi.

Putusan Nomor967/B/PK/PJK/201512.13.14.Terbanding) mengacu kepada ketentuan pasal 10 ayat (5) P3B antaraIndonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda, maka pasal ini secarategas menyatakan bahwa dividen merupakan penghasilan dari saham atauhak atas pembagian laba lainnya atau hak atas perusahaan yang dapatdipersamakan dengan penghasilan dari saham.

Secara nyatanyata penetapan komisisebagai dividen telah didasarkan pada ketentuan hukum yang salah, karenajika pasal 10 ayat (5) P3B yang dipakai, maka jelasjelas pasal tersebuttidak memberikan definisi seluasluasnya untuk dividen atau, setidaktidaknya, komisi jelasjelas tidak termasuk dalam definisi deviden.

Oleh karena itu, berdasarkan P3B IndonesiaAustralia biaya atas jasa tersebut termasuk ke dalam kategori BusinessProfits dimana hak dari pemajakannya hanya ada di Negara Australia.

ada lagi pajak yang kurang dibayar, baikdi Indonesia maupun di Australia;Bahwa penjelasan di atas telah menunjukkan bahwa perjanjian tersebutadalah untuk jasa design dan bukan perjanjian untuk pembayaran royalti.Oleh karena itu, tidak ada PPh Pasal 26 yang kurang dibayar dan SKPKBterkait dan sanksisanksinya harus dibatalkan;Bahwa oleh karena itu, sehubungan dengan jasa design yang diberikan olehOrica terhutang tarif PPh Pasal 26 sebesar 0% sebagaimana tercantum padaPasal 7 Business Profits dari P3B

perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan Juncto Pasal 4 ayat (1) huruf h, Pasal 18 ayat (4) danPasal 26 ayat (1) huruf c UndangUndang Pajak Penghasilan JunctoPasal 4 dan Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun2000 tentang Perjanjian Internasional Juncto Vienna Convention JunctoArticle 38 Statuta The International Court of Justice Juncto Pasal 9 danPasal 12 P3B

Pada hakikatnya, biaya tradingcommission yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada ELBV sama sekalitidak terkait dengan kepemilikan saham ELBV pada Pemohon Banding, dengandemikian, jelas bahwa biaya trading commission ini tidak memenuhi definisidividen sebagaimana disebut dalam Pasal 10 ayat (5) P3B antara Indonesia danPemerintah Kerajaan Belanda.

Karena itu, PemohonBanding berpendapat bahwa koreksi pihak Terbanding tidak memiliki dasaryang kuat sehingga harus dibatalkan;bahwa pembayaran komisi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai dividensebagaimana didefinisikan dalam P3B Indonesia dan Kerajaan Belanda.

Dari sudut pandang yuridis formal maupun subtansinya (substance),pembayaran komisi yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding)lakukan kepada ELBV bukan merupakan dividen melainkanpembayaran jasa komisi.Pasal 10 ayat (5) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda secara jelasmenyebutkan bahwa dividen diartikan sebagai penghasilan dari sahamjouissance atau hak jouissance, saham pendiri atau hakhak ataspembagian laba lainnya.

Dengan demikian, jelas bahwa biayatrading commission ini tidak memenuhi definisi dividen sebagaimanadisebut dalam Pasal 10 ayat (5) P3B antara Indonesia dan PemerintahKerajaan Belanda.

Putusan Nomor 937/B/PK/PJK/2015jika pasal 10 ayat (5) P3B yang dipakai, maka jelasjelas pasal tersebuttidak memberikan definisi seluasluasnya untuk dividen atau, setidaktidaknya, komisi jelasjelas tidak termasuk dalam definisi deviden. Dengandemikian telah terobukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadikekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum yang mengakibatkankeputusan yang bertentangan dengan ketentuan undangundang.13.

Pada hakikatnya, biaya tradingcommission yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada ELBV sama sekalitidak terkait dengan kepemilikan saham ELBV pada Pemohon Banding, dengandemikian, jelas bahwa biaya trading commission ini tidak memenuhi definisidividen sebagaimana disebut dalam Pasal 10 ayat (5) P3B antara Indonesia danPemerintah Kerajaan Belanda.

Karena itu, PemohonBanding berpendapat bahwa koreksi pihak Terbanding tidak memiliki dasaryang kuat sehingga harus dibatalkan;Bahwa pembayaran komisi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai dividensebagaimana didefinisikan dalam P3B Indonesia dan Kerajaan Belanda.

Dari sudut pandang yuridis formal maupun subtansinya (substance),pembayaran komisi yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding)lakukan kepada ELBV bukan merupakan dividen melainkan pembayaranjasa komisi.Pasal 10 ayat (5) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda secara jelasmenyebutkan bahwa dividen diartikan sebagai penghasilan dari sahamjouissance atau hak jouissance, saham pendiri atau hakhak ataspembagian laba lainnya.

Dengan demikian, jelas bahwa biaya tradingcommission ini tidak memenuhi definisi dividen sebagaimana disebutdalam Pasal 10 ayat (5) P3B antara Indonesia dan Pemerintah KerajaanBelanda. Sebaliknya, pembayaran trading commission tersebut terkaitdengan Trading Agreement (terlampir Bukti PPK2) antara Pemohon PK(semula Pemohon Banding) dengan ELBV untuk keperluan pembelianbahan baku dan penjualan hasil produksi.

Secara nyatanyata penetapan komisisebagai dividen telah didasarkan pada ketentuan hukum yang salah, karenajika pasal 10 ayat (5) P3B yang dipakai, maka jelasjelas pasal tersebuttidak memberikan definisi seluasluasnya untuk dividen atau, setidaktidaknya, komisi jelasjelas tidak termasuk dalam definisi deviden.

Oleh karena itu, berdasarkan P3B IndonesiaAustralia biayaatas jasa tersebut termasuk ke dalam kategori Business Profits dimana hakdari pemajakannya hanya ada di Negara Australia.

Oleh karena itu, tidak ada PPh Pasal 26 yang kurangdibayar dan SKPKB terkait dan sanksisanksinya harus dibatalkan;Bahwa oleh karena itu sehubungan dengan jasa konsultasi yangdiberikan oleh Orica terhutang tarif PPh Pasal 26 sebesar 0% sebagaimanatercantum pada Pasal 7 Business Profit dari P3B Indonesia Australia,dimana surat ketentuan pajak yang diterbitkan seharusnya adalah sebagaiberikut:Halaman 2 dari 9 halaman.

sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan PenjelasanPasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (1) huruf h, Pasal 18 ayat (4)dan Pasal 26 ayat (1) huruf c UndangUndang Pajak Penghasilan junctoPasal 4 dan Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun2000 tentang Perjanjian Internasional juncto Vienna Convention junctoArticle 38 Statuta The International Court of Justice juncto Pasal 9 danPasal 12 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B

Putusan Nomor 5303/B/PK/Pjk/2020Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah mencegah terjadipengenaan pajak berganda dan menurut OECD mengatur pembagianhak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili secaraseimbang dan tidak mengurangi kKewenangan absolut sesuai dengankompetensi absolut yang melekat pada persetujuan (b) kontainer yangdisewa oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembaliadalah persewaan barang berwujud berupa kontainer yang dirancangkhusus untuk keperluan industri minyak

Hal ini didukungdengan ketentuan yang menyebutkan bahwa menyebutkan The laws inforce in each Contracting State shall continue to govern the taxation ofincome in the respective Contracting States except where expressprovision to the contrary has been made in this Agreement (vide Article21 P3B a quo), bahwa atas pembayaran sewa yang dilakukan PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali kepada Altus LogisticsPte., Ltd. bukan hanya atas benda berupa kontainer saja melainkan jugaatas penggunaan

Putusan Nomor 5303/B/PK/Pjk/2020serta Pasal 21 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)IndonesiaSingapura juncto Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juncto Article 27 ViennaConvention juncto Pasal 38 International Court of Justice;b.

Adapunbunyi Pasal 9 masingmasing Negara mitra P3B lawan transaksiadalah sebagai berikut:Halaman 81 dari 202 halaman. Putusan Nomor 375/B/PK/PJK/2015Pasal9 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antaraPemerintah Indonesia dengan Pemerintah di Negara mitra P3B lawantransaksi :1.

Putusan Nomor 375/B/PK/PJK/2015.1.1.3.6I.1.1.3.7tersebut dapat dilihat dari Pasal 9 P3B Indonesia Negara Mitra P3Blawan transaksi sebagai berikut:Tabel 6Rangkuman Article 9 Para. 1 Tax Treaty Indonesia dengan NegaraMitra P3B Lawan Transaksi Article 9 Para. 1 P3B Indonesia Negara Mitra P3BLawan Transaksi (1)Where:(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly inthe management, control or capital of an enterprise of the otherContracting State, or(b) the same persons participate

adalah untuk menghindari pemajakanberganda dan mencegah penghindaran serta penyelundupan pajak.Tujuan P3B tersebut dapat tercapai dengan cara mengalokasikanhak pemajakan diantara kedua negara yang mengikat perjanjianberdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjiantersebut.Il.1.1.3.23 Bahwa untuk mencapai tujuan diadakannya P3B tersebut, berbagaiakademisi dan ahli di bidang perpajakan internasional menyarankanditerapbkannya principle of common interpretation dalammenginterpretasikan P3B

Dalam bentuk yang paling murni, berdasarkan prinsipini, administrasi pajak dan pengadilan dari salah satu Negara yangmengadakan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) harusmelihat keputusan yang dibuat oleh administrasi pajak danpengadilan dari satu negara yang mengadakan perjanjian ketikamenafsirkan dan menerapkan Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B), dan sebaliknya.

Il.1.1.3.25 Bahwa para akademisi tersebut menyatakan bahwa tujuan P3Bhanya bisa tercapai apabila otoritas pajak dan pengadilan pajak daritiap negara yang mengadakan P3B menerapkan interpretasi yangsama atas suatu ketentuan dalam P3B sehingga P3B tersebut tidakmemiliki dua arti yang berbeda pada dua negara yang mengadakanperjanjian serta sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya P3Byaitu. untuk menghindari pemajakan berganda dan mencegahpenghindaran pajak serta pengelakan pajak.Il.1.1.3.26 Bahwa

Ketentuan Contract dimaksudtidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum Lex specialis derogatlex generalis dan Lex Superior derogat Legi Inferiori, maka perbedaanpengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak PenghasilanMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 yang dilakukanoleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepatdan benar mengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract(PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku faxdomestic law, sedangkan P3B

Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a)P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4),sehingga berdasar prinsip lex consumen derogat legi consumte karenaketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT KUFPEC Indonesia(Natuna) BV ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitasperpajakan dan berlaku tarif BPT 20% UU PPh.

Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskandiri dalam doktrin hukum Lex specialis derogat lex generalis dan LexSuperior derogat Legi Inferiori, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal26 ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2010 yang dilakukan oleh Terbandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benarmengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku tax domesticlaw, sedangkan P3B

Ketiga, karena ada dua /exspesialis atas UU PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b)PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip /exconsumen derogat legi consumte karena ketentuan PSC lebihmendominasi pemajakan BUT Kufpec Indonesia (Natuna) BVketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UU PPh.