Ditemukan 17963 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 29-02-2012 — Putus : 19-06-2012 — Upload : 24-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 57 / B / 2012 / PT.TUN.JKT.
Tanggal 19 Juni 2012 — YAYASAN PENDIDIKAN BAITUL HIKMAH PARIMONO JOMBANG; KETUA BADAN WAKAF INDONESIA;
59 — 27
  • YAYASAN PENDIDIKAN BAITUL HIKMAH PARIMONO JOMBANG;KETUA BADAN WAKAF INDONESIA;
    No. 57 /B/ 2012 / PT.TUN.JKTMELAWANKETUA BADAN WAKAF INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya PondokGede Pinang Ranti Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili olehKUASE@NY SE, 2 ~=nnmn nnn nnn nm ninemsn nnnnnma nana nannenn1. H.M. SHOLEH AMIN, S.H., M.Hum ; 2. ANI NURHAMIDAH,, S.H ; 3. FAHRUROJI, Lc., M.A ; 2 22222 n none nMasingmasing sebagai Pengurus dan Pegawai BadanWakaf Indonesia Pusat, beralamat di Gedung Bayt AlQuranLt. 2, Jl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2008 — Upload : 30-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 386K/TUN/2007
Tanggal 4 Maret 2008 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASIR ; YAYASAN WAKAF PUBLIK CHARITY
57 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASIR ; YAYASAN WAKAF PUBLIK CHARITY
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Pertanahan
Register : 10-01-2011 — Putus : 19-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 2/G/2011/PTUN-BKL
Tanggal 19 April 2011 — Djahiram Sinaga melawan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selaku PPA Ikrar Wakaf dan Pejabat Pembuat Akta Pengganti Ikrar Wakaf
81 — 5
  • Djahiram Sinaga melawan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selaku PPA Ikrar Wakaf dan Pejabat Pembuat Akta Pengganti Ikrar Wakaf
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 08-05-2023 — Putus : 14-06-2023 — Upload : 15-06-2023
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 59/B/2023/PTTUN.SBY.
Tanggal 14 Juni 2023 — NURUL HADI vs KETUA BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN SIDOARJO
92 — 34
  • NURUL HADI vs KETUA BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN SIDOARJO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 19-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 19-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 PK/TUN/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — YAYASAN PENDIDIKAN BAITUL HIKMAH PARIMONO JOMBANG VS KETUA BADAN WAKAF INDONESIA;
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN PENDIDIKAN BAITUL HIKMAH PARIMONO JOMBANG VS KETUA BADAN WAKAF INDONESIA;
    :Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo tidakmemenuhi ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42Tahun 2006 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf yang tercantum Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi .... Maugufalain adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dariperuntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yangdituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf ....
    Wakif menyatakan Ikrar kepada Nadzir dihadapan PPAIWdalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30ayat (1) ....; Ayat (2) .... Ikrar Wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)diterima oleh Mauquf alaih dan harta benda Wakaf diterima oleh Nadziruntuk kepentingan Mauquf alaih ....
    ;Bahwa Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan a quo yangberakibat Penggugat dirugikan secara moril maupun materiil Karena tidakbisa menggunakan tanah Wakaf tersebut sesuai dengan tujuan peruntukanyang tercantum pada Ikrar Wakaf atau Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/Km15.01/02.03/IV/15/1987 tanggal 11 April 1987 dan yang pada saat Akta Ikrarwakaf dibuat tanggal 11 April 1987 secara fakta hukum disebutkan Nadziradalah Ketua Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah oleh karenanya makayang berwenang untuk mengurus
    Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/Km15.01/02.03/IV/15/1987diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta IkrarWakaf Kecamatan Jombang tanggal 11 April 1987, Sertifikat Wakaf Nomor1159 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jombangtanggal 03 Februari 1988, surat keputusan tanggal 08 Maret 2011;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor001/BWI/PPW/2011 tentang: Perobahan Peruntukan Tanah Wakaf seluas1.500 m?.
    berdasarkan Bukti Surat (Novum) yang diberi tanda PK5terlampir, Bahwa merujuk kepada Peraturan Badan wakaf IndonesiaNomor 1 Tahun 2007 tanggal 04 Desembar 2007 tentang Organisasidan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia Pasal 21 huruf e yangberwenang menandatangani objek sengketa tersebut adalah KetuaHalaman 11 dari 15 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 877 B/PK/PJK/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — RUMAH SAKIT IBNU SINA YAYASAN WAKAF UMI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
121 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RUMAH SAKIT IBNU SINA YAYASAN WAKAF UMI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 06-08-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2707/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 6 Agustus 2020 — RUMAH SAKIT IBNU SINA YAYASAN WAKAF UMI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
150 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali RUMAH SAKIT IBNU SINA YAYASAN WAKAF UMI;
    RUMAH SAKIT IBNU SINA YAYASAN WAKAF UMI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    PUTUSANNomor 2707/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:RUMAH SAKIT IBNU SINA YAYASAN WAKAF UMI,beralamat di Jalan Urip Sumoharjo KM.4 No. 264, Karuwisi,Makassar, yang diwakili oleh Dr. dr. H.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali RUMAH SAKIT IBNU SINA YAYASAN WAKAF UMI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020,oleh Prof. Dr. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 876 B/PK/PJK/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — RUMAH SAKIT IBNU SINA YAYASAN WAKAF UMI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
121 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RUMAH SAKIT IBNU SINA YAYASAN WAKAF UMI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 878 B/PK/PJK/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — RUMAH SAKIT IBNU SINA YAYASAN WAKAF UMI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
124 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RUMAH SAKIT IBNU SINA YAYASAN WAKAF UMI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 25-07-2011 — Putus : 21-12-2011 — Upload : 15-02-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 142/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 21 Desember 2011 — Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah Parimono Jombang;Ketua Badan Wakaf Indonesia
126 — 66
  • Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah Parimono Jombang;Ketua Badan Wakaf Indonesia
    Ikrar Wakaf atau Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/Km15.01/02.03/1V/15/1987 tanggal 11 April 1987 dan yangpada saat Akta Ikrar wakaf dibuat tanggal 11 April 1987secara fakta hukum disebutkan Nadzir adalah KetuaYayasan Pendidikan Baitul Hikmah oleh karenanya makayang berwenang untuk mengurus/mengelola Wakaf SHM WakafNomor 1159 adalah Ketua Yayasan Pendidikan Baitul Hikmahyang sudah disyahkan oleh Menteri WHukum dan HAM RepublikIndonesia ; 52 errr eeeBahwa atas dasar hal hal tersebut diatas, maka tindakanTergugat
    Asrofuddin tanggal 5 Januari 2011 adalahtepat kareena baik dalam Akta Ikrar Wakaf maupunSertifikat Wakaf, Sdr Asrofuddin merupakan satu satunyanazhir yang masih hidup dan sekaligus sebagai pengurusyang sah dari Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah.
    2011, (foto kopi sesual denganaslinya) ; Bukti P 18 : Foto gedung MAN 5 Jombangdan pagar yang dibangun sejak tahun 2006 diatas tanah SHM Wakaf No.1159 dan SHM WakafNo.789, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;Bukti P 19 : Surat Keputusan KetuaBadan Wakaf Indonesia Nomor001/BWI/PPW/201 1 tentang PerubahanPeruntukan Tanah Wakaf Seluas 1500 M.
    April 1987, Sertifikat Wakaf Nomor: 1159diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombangtanggal 3.
    2011(bukti T 1, T 3) kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia (Tergugat)3Menimbang, bahwa atas permohonan perubahan tanahwakaf tersebut oleh Tergugat telah diterbitkan suratkeputusan Nomor: 001/BWI/PPW/2011 tanggal 8 Maret 2011tentang Perubahan Peruntukkan Tanah Wakaf seluas 1.500 m2.Akta Ikrar Waka f Nomor: W.2/Km15.01/02.03/1V/15/1987diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat PembuatAkta Ikrar Wakaf Kecamatan Jombang tanggal 11 April 1987,Sertifikat Wakaf Nomor: 1159 diterbitkan oleh KantorPertanahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pendidikan
Putus : 07-03-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/TUN/2013
Tanggal 7 Maret 2013 — YAYASAN PENDIDIKAN BAITUL HIKMAH PARIMONO JOMBANG vs KETUA BADAN WAKAF INDONESIA
88 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN PENDIDIKAN BAITUL HIKMAH PARIMONO JOMBANG vs KETUA BADAN WAKAF INDONESIA
    Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/Km15.01/02.03/1V/15/1987Halaman 1 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 16 K/TUN/2013memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataankehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf....
    ;Juga tidak sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :e = Ayat (1) ....Wakif menyatakan Ikrar kepada Nadzir dihadapan PPATWdalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30ayat (1)....5e Ayat (2) ....Ikrar Wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)diterima oleh Mauquf alaih dan harta benda Wakaf diterima oleh Nadziruntuk kepentingan Mauquf alaih....;9 Bahwa Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan a quo yang berakibatPenggugat dirugikan secara moril
    maupun materiil karena tidak bisamenggunakan tanah Wakaf tersebut sesuai dengan tujuan peruntukan yangtercantum pada Ikrar Wakaf atau Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/Km15.01/02.03/IV/15/1987 tanggal 11 April 1987 dan yang pada saat AktaIkrar wakaf dibuat tanggal 11 April 1987 secara fakta hukum disebutkan Nadziradalah Ketua Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah oleh karenanya maka yangberwenang untuk mengurus/mengelola Wakaf SHM Wakaf Nomor 1159 adalahKetua Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah yang sudah disyahkan
    AktaIkrar Wakaf Nomor : W.2/Km15.01/02.03/IV/15/1987 diterbitkan oleh KepalaKantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Jombangtanggal 11 April 1987, Sertifikat Wakaf Nomor : 1159 diterbitkan oleh KantorPertanahan Nasional Kabupaten Jombang tanggal 03 Februari 1988, suratkeputusan tanggal 08 Maret 2011 ;3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 001/BWI/PPW/2011 tentang : Perobahan peruntukan Tanah Wakaf seluas 1500 M7.Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/Km15.01
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 16-01-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Juni 2020 — ., M.Pd,
Tergugat:
YAYASAN WAKAF SAID NA'UM
65 — 37
  • ., M.Pd,
    Tergugat:
    YAYASAN WAKAF SAID NA'UM
Pengadilan PA SINGARAJA Perdata Agama Wakaf
Register : 11-08-2010 — Putus : 31-01-2011 — Upload : 25-04-2012
Putusan PA SINGARAJA Nomor 64/Pdt.G/2010/PA.Sgr
Tanggal 31 Januari 2011 — KOMANG SUMANTRI dkk vs NADZIR WAKAF YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL JADID dkk
153 — 60
  • KOMANG SUMANTRI dkk vs NADZIR WAKAF YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL JADID dkk
    sengketa tersebut seluas 30.180 m* sesuai sertifikat hakmilik No.01309, No.00526, No.01310 dan No.1430, telah dibeli oleh ParaPelawal .......csscsscscsccsccscssesssssscceccsecsessssssececssecsesessseeaesseccecseseseuaeesesceceesessuaeaeescececeeses11 Bahwa pemberitahuan Terlawan I (Bunadin) kepada Para Pelawan bahwasengketa tanah wakaf antara Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren NURULJADID berkedudukan di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, KemacatanGerokgak, Kabupaten Buleleng/Terlawan I dengan
    karenatanah wakaf tersebut telah sah diwakafkan menjadi milik NadzirWagaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid yang telah dikuatkanoleh putusan pengadilan agama dan telah mempunyai hukum tetapsebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama SingarajaNomor 33/Pdt.G/1993/PA Sgr, tanggal 26 Maret 1993 jo.
    MahfudAmirudin selaku Nadzir Waqaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid DesaPemuteran kepada Bunadin meminta agar sengketa tanah wakaf sesuai PutusanPengadilan No. 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, tersebut supaya diselesaikan secaradamai, yang oleh KH. Mahfud Amirudin memberikan kuasa kepada Terlawan I/H.
    Dengan demikian perbuatan Terlawan IImensertifikatkan tanah wakaf padahal Terlawan II mengetahui bahwasengketa tersebut atas tanah wakaf tersebut telah diputus pengadilanberkekuatan hukum tetap adalah perbuatan melawan hukum ..................eBahwa Para Pelawan dan Terlawan I telah mengakui dengan tegas bahwatanah sengketa tersebut adalah milik Nadzir Waqaf Yayasan PondokPesantren Nurul Jadid berdasarkan putusan Pengadilan Agama SingarajaNomor 33/Pdt.G/1993/PA.
    SYAUQI ABROR, sebagai Nadzir WakafYayasan Pondok Pesantren Nurul Jadidh 20.0.0... ee ceeeeeseeesceeeseceeeeeseeeeneeesaeseaeeeees Bahwa pada tahun 2010, Terlawan I datang kepada saksi bermaksud menguruswakaf tanah seluas 50 are, ketika saksi tanya, apakah Terlawan I akan memilihwakaf desa atau wakaf yaysan, Terlawan I memilih wakaf yayasan .................. Bahwa ketika itu saksi diajak oleh Terlawan I/H.
Pengadilan PA SINGARAJA Perdata Agama Wakaf
Register : 11-04-2011 — Putus : 18-07-2011 — Upload : 25-04-2012
Putusan PA SINGARAJA Nomor 35/Pdt.G/2011/PA.Sgr
Tanggal 18 Juli 2011 — GANI dkk vs NADZIR WAKAF YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL JADID dkk
117 — 84
  • GANI dkk vs NADZIR WAKAF YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL JADID dkk
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-05-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 36/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 24 September 2020 — Penggugat:
Yayasan Rumah Sakit Islam Fatihah Cilacap
Tergugat:
1.Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Jawa Tengah
2.Ketua Badan Wakaf Indonesia
278 — 499
  • Penggugat:
    Yayasan Rumah Sakit Islam Fatihah Cilacap
    Tergugat:
    1.Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Jawa Tengah
    2.Ketua Badan Wakaf Indonesia
Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tahun 2018
972 — 411
  • Tentang : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
  • Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
    tentang Wakaf (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4668) diubah sebagaiberikut:1.
    dipergunakansesuai dengan ikrar Wakaf; atauc. pertukaran dilakukan untuk keperluankeagamaan secara langsung dan mendesak.(3) Dalam hal penukaran harta benda Wakafsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf adilakukan terhadap harta benda Wakaf yangmemiuliki luas sampai dengan 5.000 m2 (lima ribumeter persegi), Menteri memberi mandat kepadaKepala Kantor Wilayah untuk menerbitkan izintertulis.(4) Menteri menerbitkan izin tertulis penukaran hartabenda Wakaf dengan pengecualian sebagaimanadimaksud pada
    Nazhir mengajukan permohonan secara tertuliskepada Kepala Kantor Wilayah melalui KepalaKantor dengan melampirkan:1. dokumen harta benda Wakaf meliputi AktaIkrar Wakaf atau akta pengganti Akta IkrarWakaf dan sertifikat Wakaf atau sertifikatharta benda serta bukti lain kepemilikanharta benda yang sah sesuai denganketentuan peraturan perundanganundangan;2. dokumen harta benda penukar berupasertifikat atau bukti lain kepemilikan hartabenda yang sah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;3
    Penukaran harta benda Wakaf terhadap harta benda Wakaf yangmemiliki luas sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi),Menteri memberi mandat kepada Kepala Kantor Wilayah untukmenerbitkan izin tertulis.2.
    Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf wajibmengajukan permohonan sertifikat Wakaf atas nama Nazhir terhadaptanah pengganti.Il.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-01-2024 — Putus : 01-03-2024 — Upload : 04-03-2024
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 5/B/2024/PT.TUN.SBY.
Tanggal 1 Maret 2024 — LUQMAN HAKIM Lawan KETUA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA KEDIRI
85 — 13
  • LUQMAN HAKIM Lawan KETUA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA KEDIRI
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 14-04-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Yyk
Tanggal 10 Juli 2014 — ,Apt Melawan YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
162 — 22
  • ,AptMelawanYAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
    ., Keduanya Advokat pada Kantor Advokat ARQOM, DONNY& Co, berkantor di Tegal Krapyak, Rt.01Rw.03, Sedan, Sariharjo,Ngaglik, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04Februari 2014 (Surat Kuasa Khusus Terlampir), untuk selanjutnyadisebut sebagai: PENGGUGAT ; LAWAN :BADAN WAKAF UNIVERSITAS' ISLAM INDONESIAYOGYAKARTA,selaku Badan Hukum Penyelenggara UniversitasIslam Indonesia Yogyakarta,beralamat di Jalan Cik Di Tiro No.1,Yogyakarta, diwakili oleh Pengurus Badan Wakaf UII Yogyakarta,yaitu
    : 1.Dr.Ir.L.UTHFl HASAN, MS, selaku Ketua Umum PengurusYayasan Badan Wakaf UII Yogyakarta, 2.ENDRO KUMORO, S.H.
    ,Halaman 1 dari 53 Halaman Putuan No.01/G/2014/PHI.Yk.M.Hum, selaku Sekretaris Pengurus Yayasan Badan Wakaf UIIYogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya yangmasingmasing bernama:1.Dr.M.ARIF SETIAWAN,S.H,M.H., 2.NURJIHAD, S.H.,M.H.,3.
    Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 14 April2014 di bawah RegisterGugatan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial No.01/G/2014/PHI.YK padapokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :Halaman 2 dari 53 Halaman Putuan No.01/G/2014/PHI.Yk.Bahwa secara legal, PENGGUGAT adalah Pekerja Yayasan Badan WakafUniversitas Islam Indonesia yang menjabat sebagai Dosen Tetap pada JurusanFarmasi FMIPA Universitas Islam Indonesia berdasarkan Surat KeputusanPengurus Harian Badan Wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-10-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3026 K/Pdt/2015
Tanggal 18 Oktober 2016 — VS YAYASAN WAKAF PUBLIC CHARITY (YWPC) DAN 1. MUSLIMIN, DKK.
72 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VS YAYASAN WAKAF PUBLIC CHARITY (YWPC) DAN 1. MUSLIMIN, DKK.
    ., dan kawan Para Advokat, berkantor di Jalan Poliklinik, RT.23, Nomor 1, Mekarsari, Balikpapan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 18 Februari 2013 dan 22 Februari 2013;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pembanding;Lawan:YAYASAN WAKAF PUBLIC CHARITY (YWPC) yang diwakili olehPengurus YWPC yaitu:Halaman 1 dari 15 hal.Put.Nomor 3026 K/Pdt/2015H.
    Bahwa Pelawan sampai dengan Pelawan IX tidak cermat dan tidak tepatdalam menyusun formulasi para pihak dalam perkara perlawanan ini dantidak cermat dalam menyusun formulasi petitum perlawanan, denganargumentasi hukum sebagai berikut:a.Bahwa Yayasan Wakaf Public Charity (YWPC) didudukkan sebagaiTerlawan , secara logika berpikir bila ada Terlawan tentu ada TerlawanIl, akan tetapi defacti di dalam gugatan perlawanan tidak terdapatTerlawan II yang ada Turut Terlawan sampai dengan Turut Terlawan V;Bahwa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-01-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 16 Agustus 2017 — DJAKARIA H.G, dkk ; KETUA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PERWAKILAN DKI JAKARTA, dkk
136 — 80
  • DJAKARIA H.G, dkk ; KETUA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PERWAKILAN DKI JAKARTA, dkk
    Djakaria) tidak lagi tercantum namanya dalamSertipikat Hak Milik No.451/Wakaf, 452/Wakaf, 453/Wakaf dan 454/Wakaf,berdasarkan Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pondok PesanternAzziyadah Nomor : 236/AVSkepYAPIA/VIIV2016, tanggal 1 Agustus2016, Perihal : Penggantian Nazhir Perorangan Menjadi Nazhir Yayasan;Selain itu persyaratan yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata belummemenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir c, karena setelah diteliti bahwaPara Nazhir H. Abdul Wadud Muchtar, H.
    , yangbenar adalah Ketua Badan Wakaf.
    NazhirHarta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah;Halaman 32 dari 69 halaman.
    (Fotokopi darifotokopi);Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian NazhirHarta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah. (AddInformandum);Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.(Add Informandum);Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2007Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.
    Djakaria) tidak tercantum lagi namanya dalam sertifikat Hak Milik Nomor451/Wakaf, 452/wakaf, 453/Wakaf dan 454/Wakaf disamping hal tersebut biladihubungkan dengan subjek Para Penggugat dalam gugatan inimengatasnamakan sebagai Nazhir sebagai berikut : H. Djakaria HG, H. AnmadHAikal, MA, H. Amirulloh lbrohim dan H.