Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-09-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/TUN/2013
Tanggal 2 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA vs MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
35 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 235 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — BURHAN KOTO vs. ZULHENRI, DK
127 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 536 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 536 K/TUN/20155.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2015Kari adalah desa yang baru dimekarkan sedangkan Desa Jakeadalah desa yang sudah lama definitif; Asas Larangan Bertindak Sewenangsewenang;Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa telahbertindak sewenangwenang dengan menghilangkan hak Penggugatatas tanah milik Penggugat.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:JUDEX FACT!
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2015 Bukti T Il Intv2: Fotokopi sesuai dengan aslinya SuratKeterangan Juat Beli Nomor 54/2012/PGT.590tanggal 05 Desember 2009 antara SaudaraRudi sebagai penjual dengan Burhan Kotosebagai pembeli, lampiran Surat KeteranganTidak Bersengketa tanggal 05 Desember 2009dan gambar letak tanah seluas + 15.600 m?
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-04-2009 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 PK/TUN/2008
Tanggal 14 April 2009 — Kepala Dinas Perijinan Kota Malang,dkk vs ELSA ERITA, dkk
49 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 81 PK/TUN/2008
    No. 81 PK/TUN/2008Bahwa, Para Penggugat bertempat tinggal di atas tanah dan bangunanyang terletak di H.
    No. 81 PK/TUN/20082.
    No. 81 PK/TUN/2008khususnya yang tercantum pada UndangUndang No.4 Tahun 1992 tentangPerumahan dan Permukiman Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 6 dan termuat dalampenjelasan pasalpasal tersebut..
    Putusan Mahkamah Agung RI No.272 K/TUN/2002, Tanggal 24 Januari2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.129/ B.TUN/ 2001/PT.TUN.SBY Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNo.26/G.TUN/2001/PTUN.SBY (bukti P.PK2)..
    No. 81 PK/TUN/2008Biaya biaya : PaniteraPengganti : 1.Meterai.................Rp. 6.000,2.RedaksSi................Rp. 5.000, ttd/. A. K Setiyono, S.H3. Administrasi peninjauankembali..........::111+RO. 2.489.000,Jumlah ......... Rp. 2.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip.220000754.Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 81 PK/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 619 K/TUN/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — JOYCE CARMEN JACHINTA NASIBOE, DKK vs. JOYCE CARMEN JACHINTA NASIBOE, DK
129 — 1089 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 619 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 619 K/TUN/20151. MUHAMMADIANTORO P., S.H., LLM.;2. ARIF PERMONO, S.H.;3. M.HARRIS P. NASUTION, S.H.
    Putusan Nomor 619 K/TUN/2015terhadap tidakan yang keliru adalah tindakan yang sangat terpuji.
    Putusan Nomor 619 K/TUN/2015Jalan T.B Simatupang Nomor 44 RT001/RW005, Kelurahan Ragunan,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;2.
    Putusan Nomor 619 K/TUN/2015dan Tergugat II Intervensi, hal mana membuktikan tidak terbukti adanyaperbedaan letak tanah;Bukti14.a, membuktikan bahwa sejak tahun 1995 H.
    Putusan Nomor 619 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468 K/TUN/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — H. FAISOL vs. KEPALA DESA SUMBERMANJING WETAN, KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN MALANG, DK
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 468 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 473 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, berkedudukan di GedungPerintis Kemerdekaan Lantai 2, Jalan Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, diwakilioleh AZWAR ABUBAKAR, Jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, yangmemberi kuasa khusus kepada EKO SUTRISNO
    Bahwa obyek gugatan ditinjau dari Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 51 Tahun2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara nyatanyata memenuhi kriteria Keputusan TUN danmenjadi wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta untukmemeriksa dan mengadili sesuai dengan kompetensi absolutnya, yang meliputisebagai berikut :a Penetapan tertulis;Bahwa obyek sengketa merupakan Keputusan TUN yang dikeluarkan olehBadan Pertimbangan Kepegawaian
    adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena kriteriauntuk menentukan Badan/Pejabat dapat dikategorikan sebagai Badan/PejabatTUN adalah suatu kriteria/ukuran yang bersifat fungsional yakni apa saja dansiapa saja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan (public service) dapatdisebut sebagai Badan/Pejabat TUN.
    Putusan Nomor 473 K/TUN/2013Tergugat menerbitkan jawaban berupa suratkeputusan obyek sengketa pada tanggal 7Agustrus 2012. Apabila dihitung tenggangwaktu.
    Putusan Nomor 473 K/TUN/2013Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 oleh Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,M.H., KetuaKamar Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., dan H.Yulius, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT vs. TITIN, DKK
81 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 162K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 162K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTA BARAT, berkedudukan di Komplek PerumahanPermata Buana, Jalan Kembangan Utama, Jakarta Barat;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Kanti Wilujeng, S.H., M.si, pekerjaan Kepala Seksi SengketaKonflik & Perkara;2.
    KapukPeternakan No. 34 A B, RT. 003, RW. 007, Cengkareng,Kota Jakarta Barat, pekerjaan Wiraswasta;Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 162K/TUN/2016lll. ISKANDAR, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln.Kapuk Peternakan No. 34 A B, RT. 003, RW. 007,Cengkareng, Kota Jakarta Barat, pekerjaan Wiraswasta;IV. DEDI JUNIANTO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJIn. Kapuk Peternakan No. 34 A B, RT. 003, RW. 007,Cengkareng, Kota Jakarta Barat, pekerjaan Swasta;V.
    Cengkareng, Kota Jakarta Barat atas nama HARRY KARAUWAN,Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 162K/TUN/2016WIESYE MARLEIN PRASETYO, ROBERT RICHARD KARAUWAN,ANDRIAN KARAUWAN seluas kurang lebih 1.172 M?
    di Kelurahan Kapuk, KecaamatanCengkareng, Kota Adminstrasi Jakarta Barat diterbitkan pada tanggal 1September 2014 atas nama pemegang Hak Harry Karauwan, WiesyeMarlein Prasetyo, Robert Richard Karauwan Adrian Abram Karauwan,sepanjang bidang tanah milik Para Penggugat yang terletak di JalanHalaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 162K/TUN/2016Kapuk Peternakan No.34 AB Rt.003 Rw.007 Cengkareng, Kota JakartaBarat seuas + 600 M?
    Hary Djatmiko, S.H., M.S.Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 162K/TUN/2016Panitera Pengganti,ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000.00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 162K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-09-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 K/TUN/2010
Tanggal 28 September 2010 — GUNTUR,dkk vs BUPATI BANYUASIN,
67 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 241 K/TUN/2010
    No.241 K/TUN/2010jelas merupakan Kompetensi Peradilan Umum (PN), dan bukan kompetensiPengadilan Tata Usaha Negara ;Bahwa sesuai kaedah hukum dalam perkara No.80/TUN/1993, tanggal 7September 1999, dari rangkuman putusan MA.RI, tentang KewenanganMengadili 1995:125 rangkuman 2000, yaitu mengenai kewenanganmengadili antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negarayang menyatakan : "Meskipun sengketa terjadi akibat dari Surat KeputusanPejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak
    No.241 K/TUN/20104. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa) ;Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Reg.
    No.241 K/TUN/2010seluruh anggota BPD Muara Padang, karena merupakan kebijakanyang menyangkut hajat hidup orang banyak ;Bahwa atas dugaan pemalsuan dan kepalsuan bukti 1.6 tersebut,adalah merupakan tanggung jawab semua yang menandatanganisurat tersebut, yaitu Bonek Agus : Plt.
    No.241 K/TUN/20103.
    No.241 K/TUN/2010Hal. 17 dari 16 hal. Put. No.241 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-04-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 408 K/TUN/2011
Tanggal 17 April 2012 — VICTOR TANAMAL, DK. VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, DK.
38 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 408 K/TUN/2011
    Nomor 408 K/TUN/2011permanen yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Akik Nomor 52DMedan yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 788 yang telah dibalik nama menjadiatas nama Rosita Tamin dalam hal ini bertindak selaku orang tua dari anaknyayang masih dibawah umur bernama Edwin Tanamal;Akta Jual Beli Nomor 145/2002 tanggal 26 Juli 2002 yang diperbuat dihadapanDrs. Sugisno, S.H.
    Nomor 408 K/TUN/2011b Hak Milik Nomor 789 atas nama Victor Tanamal, yang didaftarkan pada6Kantor Pertanahan Kota Medan dengan Hak Tanggungan Nomor 3174/2004Peringkat Pertama dan Nomor 3130/2005 Peringkat II namun sebelumnya telahdilaksanakan Cek Bersih, sedangkan pemegang Hak Tanggugan ini adalah PT.Danamon Indonesia Tbk.
    Nomor 408 K/TUN/201120 Bahwa setelah di Cek Bersih pada Kantor Pertanahan KotaMedan barulah dilaksanakan pembuatan Akta Jual Belisekaligus balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik tersebutmasingmasing :Akta Jual Beli Nomor 84/Sukaramai I/2003 tanggal 08 Juli 2003 yang diperbuatdihadapan Hj. Jasmi Rivai, SH.
    Nomor 408 K/TUN/201124e Bahwa setelah masingmasing Sertipikat Hak Milik Nomor 788,789, 790, 791/Sukaramai II dan telah dibaliknamakan kepadamasingmasing pembeli, maka dialihkan kembali dengan jual beliberdasarkan:Akta Jual Beli Nomor 38/2007 tanggal 26 April 2007 yang diperbuatdihadapan Henry Tjong, S.H.
    Nomor 408 K/TUN/201130atasannya, Perihal : Permohonan Pembatalan Sertipikat HakMilik Nomor 788, 789, 790, 791/ Sukaramai IT;Akibat bukti T.2 tersebut tidak pernah dipertimbangkan dan tidak pernahmembandingkan antara bukti T.2 dengan bukti P.1 dan bukti P.2, sehinggaMajelis Hakim yang memutus perkara a quo baik di tingkat pertama maupun ditingkat banding tidak menemukan faktafakta.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 333 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — WALIKOTA BEKASI vs. H. ACHMAD ZULNAINI, M.SI, DK
55 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 333 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 333 K/TUN/2015merugikan Penggugat, sehingga Surat Keputusan yang telahdikeluarkan Tergugat yang demikian itu sangat bertentangandengan Asas Akuntabilitas;9.
    Putusan Nomor 333 K/TUN/20155.
    Putusan Nomor 333 K/TUN/2015Pembatasan masa jabatan Pjs.
    Putusan Nomor 333 K/TUN/2015Dewan Pengawas (ex.
    Putusan Nomor 333 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. WIRE & WIRE PRIMA INTERNASIONAL vs. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
63 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 100 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/201652.
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/20165.
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/201616.bahwa Pejabat TUN yang telah menerbitkan keputusan TUN itu memilikiwilayah kewenangannya sendiri sehingga Pengadilan TUN dalam hal iniPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara seakan begitu saja melepaskankewenangan mengadili perkara TUN dalam perkara a quo, padahalberdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU Peradilan TUNtersebut jelas terlinat bahwa muara dari semua kebijakan atau keputusanTUN adalah masuk dalam wilayah kewenangan (kompetensi absolut) dariPeradilan
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/201617.18.
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 11-06-2013 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/TUN/2013
Tanggal 31 Juli 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BERAU vs I. H. Y. HARYADI., II. NY. CHRISTINE;
203 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 275 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 275 K/TUN/2013g Sebidang tanah milik Ny. Christine (Penggugat ID) luas 150 M2 dengan AktaPelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah No. 209/CTR/TV/1996tanggal 15 April 1996, seluas 150 M2 beserta bangunan rumah konsturksi batutype 45 M2 atas nama Ny.
    Putusan Nomor 275 K/TUN/2013c Sebidang tanah milik Herdian Tri Yulianto, luas 150 M2 dengan AktaPelepasan dan Pembebasan Penguasaan atas Tanah No. 208/CTR/IV/1996 tanggal 15 April 1996 beserta bangunan rumah konstruksi batutype 54 M2;d Sebidang tanah milik Ny.
    Putusan Nomor 275 K/TUN/2013PUTUSANNomor 275 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ~ BERAU,berkedudukan di Jalan Dr. Murdjani, Nomor 1, Tanjung Redeb Berau;Selanjutnya memberi kuasa kepada: H.
    Putusan Nomor 275 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 K/TUN/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, DK vs. M. DAHLAN HS
142 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 229 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016Kecamatan Langkapura), Kota Bandar Lampung;Dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada Achmad Harris,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan S.T.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016g.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016Putusan tersebut dikuatkan dengan putusan banding Nomor78/BDG/2002/PT.TUN.MDN dan Putusan Kasasi Nomor 241K/TUN/2003yang amarnya tidak menerima permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung karena KepalaKantor Pertanahan Kota Bandar Lampung terlambat menyampaikanmemori kasasi;.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016Mahkamah Agung RI Nomor 241K/TUN/2003, Jo.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — Drs. WAHYUDI ALAMSYAH, M.Si vs. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
104 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 115 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 115 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:Drs.
    Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 406 K/TUN/2013 secara nyatatelah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yaitu dengan tidak memahamibahkan terkesan menghilangkan Aspek Yuridis Formal sebagaimanaHalaman 12 dari 20 halaman.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014Pemerintah tidak boleh lagi melakukan tindakan yang sewenangwenang dan dapat menegakan Azas Ne Bis Vexari Rule.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014memulinkan Penggugat dalam kedudukannya semula sebagaiPegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten BandungBarat;d.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014Biayabiaya :1. Meteral ...........2 Rp 6.000,0022 REGAKSI sccm AD 5.000,003. Administrasi PeninjauanKembali ......... Rp 2.489.000,00Jumlah ........ eee Rp 2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220 000 754 Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-01-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/TUN/2009
Tanggal 26 Januari 2011 — FAISAL vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 302 K/TUN/2009
    Nomor 302 K/TUN/20094. Sunawan, S.H., Jabatan Staf Seksi Sengketa Koniflikdan Perkara, pada Kantor Pertanahan KotaTangerang5. Saleh Yahya, S.H., Jabatan Staf Seksi SengketaKonflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan KotaTangerang ;6.
    Nomor 302 K/TUN/2009meter persegi), atas nama PTI. Angkasa Pura Il (Persero),berkedudukan di Tangerang ;3.
    Nomor 302 K/TUN/2009(empat puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi). Surat Ukur Nomor 06,tanggal 02 Desember 1998, atas nama PT. Angkasa Pura Il (Persero),berkedudukan di Tangerang ;5.2. Bersifat individual, bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat yang disengketakan, sudah cukup jelas,yang ditujukan pada satu institusi atau lembaga dan bukan untukumum ;5.3.
    Nomor 302 K/TUN/200916.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Karang Anyar, tanggal02 Desember 1998, Surat Ukur Nomor 04, tanggal 02 Desember1998, luas 671.510 M? (enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratussepuluh meter persegi), atas nama PT. Angkasa Pura (Persero),berkedudukan di Tangerang ;16.2.
    Nomor 302 K/TUN/2009Biayabiaya : Panitera Pengganti : 1. Meterai..................... Rp. 6.000, Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.2. RedakSl...............:00055 Rp. 5.000,3. Administrasi Kasasi.......... Rp. 489.000, Untuk salinanJumlah 2.0.0.2... eee eee Rp. 500.000, MAHKAMAH AGUNG RI.=========>= a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor 302 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK vs. DULHADI, DK
52 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 371 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 371 K/TUN/2015H. M.
    Putusan Nomor 371 K/TUN/2015d.
    Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang berbunyi Jika dalamsengketa Tata Usaha Negara terdapat Sengketa Perdata PembuktianHak Kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harusdiselesaikan lebih dahulu di Peradilan Umum;2.
    Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menyatakan Bahwa gugatanmengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dariPengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya;3.
    Putusan Nomor 371 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — Hj. NILMAWATI, dkk vs MILING DG.MADO Alias MULING DG. MADO dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
63 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 119 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 119 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:1. Hj. NILMAWATI;JAYA LANGKARA MAPPE;Ir.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2014Kahar Karun Kalla Mappe, 5. Makhlil Mappe, 6. Anmad Mannarai Mappe, 7.Maryam Mappe dan 8. Abran Mannarai Mappe;5.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2014gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidakdapat diterima;3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut);3.1.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2014diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 K/TUN/2014
Tanggal 12 Agustus 2014 — DRS. SUTIKNO CITRO, MM, M.Si VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIKARANG UTARA
66 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 231 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 231 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DRS.
    Putusan Nomor 231 K/TUN/201410111213141516ONIE SETYAWAN, S.E., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II;MOHAMAD NURHEDI, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II;ADE SELVIA PERMANA PUTRI, S.H, Pelaksana Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;FERNANDES ADHITYA HALOMOAN, S.H., Pelaksana SubditBantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;ENNY YULIANASARI, S.H., Pelaksana Subbagian BantuanHukum dan Pelaporan Kantor Wilayah
    Putusan Nomor 231 K/TUN/2014Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:12Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;Menyatakan Batal atau Tidak Sah SPPT PBB Tahun 2012, Nomor Objek Pajak32181300120120037.0, atas nama Ibu Ida Cholida yang terletak di Desa KarangSegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi:Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa SPPT
    Putusan Nomor 231 K/TUN/2014Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang Kabur danTidak Jelas dengan alasan sebagai berikut:1 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan:Bahwa keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugatbertentangan dengan Surat Dirjen Pajak Nomor 153/WPJ.07/KB.08/1995tentang pembatalan SPPT PBB tahun 2012 dengan Nomor Obyek Pajak32.18.130.012.012.0030 atas nama Ibu Ida Cholida;Adalah dalil gugatan yang Kabur dan tidak jelas.
    Putusan Nomor 231 K/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd.Maftuh Effendi, S.H.,M.H.Biayabiaya1. Meterai .............. Rp 6.000,002. Redaksi ............. Rp 5.000,003. Administrasi..... Rp 489.000.00Jumlah .............0.00.. Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADL S.H.NIP. 220000754
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-10-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 254/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 20 Juni 2017 — PT. PARAMINDO;1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. PT. CIKONDANG KANCANA PRIMA., 3. PT. GUNUNG ROSA GRUP
393 — 609
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PEMUKIMAN (BPLIP) PULO GADUNG., ; WALIKOTAMADYA JAKARTA TIMUR., ; DJULIAMAN, K 0 R I, dkk.
119 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 194 K/TUN/2009
    No. 194 K /TUN/200912.1314.15.16.17.18.19.20.21.22.KASPAR SIANTURI, Warga Negara Indonesia, pekerjaanSwasta, alamat Kampung Rawabadung, KelurahanJatinegara, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;.
    No. 194 K /TUN/20097. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang sampaihari ini ditaksir Rp.203.000, ;Bahwa setelah Keputusan PENGADILAN TATA USAHA NEGARAtersebut diucapkan di persidangan PENGADILAN TATA USAHA NEGARAJAKARTA tanggal 21102001 No.124/G TUN/2001/PTUN JKT isinyaMENGABULKAN gugatan PARA PENGGUGAT nama SARBINI BIN H.
    SAYUTIdkk SELURUHNYA maka TERGUGAT , Il, Ill mengajukan BANDING kePENGADILAN TINGGI TUN Jakarta, sehingga Keputusan PENGADILANTINGGI TUN JAKARTA membatalkan Putusan PENGADILAN TUN JAKARTANo.124/G TUN/2001/PTUN JKT tersebut, kKemudian SARBINI BIN H.
    No. 194 K /TUN/2009PHP.
    No. 194 K /TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — Ir. ARNOLD PHILIPUS DJIWATAMPU vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DK
80 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 350 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2015ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:A.
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2015dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung SebagaiTurut Terlawan I..
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2015Termohon Kasasi II (semula Tergugat II Intervensi/ dahulu TerbandingIl) dan selanjutnya memeriksa pokok perkara a quo;5.
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2015Surat Ukur Nomor 00904/ Sukagalih/2008, tanggal 25/06/2008, luas3.032 m?, NIB. 10.15.07.04.03955, atas nama Dr.
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2015