Ditemukan 5776 data
219 — 110
Menyatakan Akte Jual Beli yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Feri Bakti No.87/BR-21/1996 tanggal 27 Maret 1996 adalah sah dan mempunyai kekuata n h u kum. ---------------------------------------------------------------------------4. Menyatakan peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat IX dari atas namaHj. Suarni menjadi atas nama Penggugat dalam Sertifikat Hak Milik No.738Kelurahan Tangkerang Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru adalah sah; ------5.
22 — 15
Barang buktiyang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hu kum karena itudapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian , Hakim telah memperlihatkanbarang bukti tersebut kepada saksi saksi dan terdakwa oleh yang bersangkutantelah membenarkanBerdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan sampailah kami padapembuktian mengenai unsur unsur pidana yang didakwaan yaitu melanggarPrimair Pasal 44 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusankekerasan dalam rumah tangga Subsidair
161 — 48
Syairani No. 36 Pelaihari,Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180.1/564/KUM/2014, tertanggal 3 April 2014, memberikan kuasakepada :1. Kaisar Muslim, SH., Jabatan Kepala Bagian WHukum danPerundangUndangan Setda Kabupaten Tanah Laut ;2. Yusdi Mursalin, SH., Kasubbag Bantuan Hukum Setda KabupatenTanah Laut ;3.
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
1.DARU SUNARNO
2.PURNOMO
3.WAKIT
4.ABIDIN
59 — 21
.: Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi PenasihatHukum dari Kum Divif 2 Kostrad a.n Mayor Chk ErySubiyanto, S.H., M.H. NRP 11010024320577 dan KaptenChk Riki Ariansyah, S.H. NRP 11070085160186berdasarkan:1. Surat Perintah dari Aspers Divif 2 Kostrad NomorSprin/1446/X1I/2017 tanggal 27 Nopember 2017 sertaSurat Kuasa dari Terdakwa Kapten Czi Daru Sunarnotanggal 30 Oktober 2018.2.
298 — 181
Foto copy Varia Peradilan No. 2015 (Oktober 2002) halaman 96 s/d 117tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1284K/Pdt/1998 tertanggal 18September 2000 antara PT Dua berlian melawan Lee Kum Kee Co. Ltd danPT Promixx (Bukti P3);8. Foto copy Buku Modul Hukum Perdata (Termasuk AsasAsas HukumPerdata), pentusun Prof.Drs.C.S.T. Kansil, S.H., dan Christine S.T.Kansil,S.H.
Terbanding/Terdakwa : Ruhniyanti Binti Alm Rusli
96 — 51
Kredit Usaha Mikro (KUM)yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untukmembiayai kebutuhan usaha produktif baik untuk kebutuhaninvestasi maupun kebutuhan modal kerja.Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagidalam bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Juli 2014 saksiMuhammad Diki Bin H.
Verifikasi Kewajaran dan kebenaran penghasilan/pendapatan : Calon debitur KUM : verifikasi Kebenaran dan kewajaranpendapatan usaha serta biayabiaya yang dikeluarkandalam operasional usaha melalui bukti pembukuan yanghalaman 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.TIPIKOR/2018/PT BNAada (antara lain melalui bon pembelian, konfirmasi kepadapihak supplier, dll), dibandingkan dengan usaha sejenisdalam area lokasi yang sama atau melalui wawancara.
Kredit Usaha Mikro (KUM)yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untukmembiayai kebutuhan usaha produktif baik untuk kebutuhan investasimaupun kebutuhan modal kerja.Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagidalam bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Juli 2014 saksiMuhammad Diki Bin H.
126 — 41
Syairani Nomor 36Pelaihari, Kalimantan Selatan 70184, dalam hal ini memberikan kuasaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180.1/568/KUM/2014 tanggal3 April 2014 kepada :1.
24 — 14
diancam pidana Pasal 332 Ayat (1)KUHPidana .par pard Itrparqj fil O801i0ri0s1360sImult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlinOitapOpararsid3300020 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO fllang1057langfe1033langnp1057insrsid3 149024charrsid3300020Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasehat rtlchfes1 af1 ItrchfcsO flang1057langfe1033langnp1057insrsid8066938charrsid3300020 Hu rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1lang1057langfe1033langnp1057insrsid3 149024charrsid3300020 kum
49 — 10
Batola dengan Alokasi Anggaransebesar Rp 2.700.000.000,(dua milyar tujuh ratus juta rupiah);e SK Bupati Batola No. 188.45/12/KUM/2011 tanggal 13 Januari 2011tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada DinasPendidikan Kab. Batola TA 2100;e SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batola No. 420/050/DISDIK/2011tanggal 7 Maret 2011 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat PelaksanaTehnis Kegiatan Dinas Pendidikan Kab.
MUHAMMAD JURIKO WIBISONO,SH.MH
Terdakwa:
ERICK KURNIAWAN.
269 — 178
Bengkalis;
- 1 (satu) berkasSalinan sesuai dengan aslinya dokumen Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Nomor S.909/BPPHLHKS/TU/KUM/3/2021 tanggal 18 Maret 2021 Perihal Penaganan Pengaduan;
- 1 (satu) berkasSalinan sesuai dengan aslinya dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Penerapan Sanksi administratiff Paksaan Pemerintah Dalam Bentuk Penghentian Sementara
Terbanding/Tergugat : PT. Sebakis Inti Lestari .SIL.
Terbanding/Turut Tergugat I : Bupati Nunukan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
88 — 151
KS.33/ Menlhk/ Setjen/ KUM.5/ 9/ 2017,tanggal 12 September 2017, semula sebagai TurutTergugat Il, sekarang sebagai Turut Terbanding II;Halaman 2 dari 151 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT.SMR.Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurtanggal 30 Agustus 2018 Nomor : 108/PDT/2018/PT.SMR tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut di tingkat banding;Setelah membaca berkas perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Nnkdan Suratsurat
1.ERWIN BARUS
2.SULAEMAN
3.KENJI JOSH PRINCEN LEE
4.HORMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
Intervensi:
PT. PERTAMINA (PERSERO)
416 — 1295
No. 32/G/2019/PTUN.PLKhttps://www.harianterbit.com/nasional/read/111306/DidukungPemdaPertaminaMenertibkanPengeloaanAsetdiBaritoTimur Didukung Pemda, Pertamina Menertibkan Pengelolaan Aset di BaritoTimur, oleh Hendrik Sugara Monitor, Sabtu, 5 Oktober 2019 11:45 WIB;https://monitor.co.id/2019/10/05/didukungpemdapertaminatertibkanpengelolaanasetdibaritotimur/ Didukung Pemda, Pertamina Menertibkan Pengelolaan Aset di BaritoTimur Kumparan.com, Sabtu, 5 Oktober 2019 12:51https://kum paran.com/pertamina
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
PT. DUTA SWAKARYA INDAH
244 — 170
Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahansecara berkala;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentangPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyebutkan dalam Pasal 64:Setian pelaku usaha perkebunan wajib menyiapkan Sarpras untukpelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengendalian kebakarankebun dan lahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.Untuk sarana dan prasarana usaha kegiatan perkebunan
167 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 13 PK/Pid.Sus/2012Untuk lebih memperjelas landasan juridik Pemohon PeninjauanKembali akan memberikan adanya karakter referensi di bawah inibarang kali dapat melengkapi /ega/ reasoning yang mendasaripeninjauan kembali;Tindak pidana dan tindak pidana korupsi (Sie Infokum Ditama Bin Bang Kum TIPIKOR).N Perihal Tindak Pidana Tindak Pidana KorupsiO (berdasarkan Kitab (berdasarkan UndangUndangUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.Hukum Pidana) UndangUndang Nomor 20 Tahun20011 Pengertian Tindak Pidana
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
172 — 88
Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secaraberkala;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentangPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyebutkan dalam Pasal 64:Setiaop pelaku usaha perkebunan wajidb menyiapkan Sarpras untukpelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengendalian kebakarankebun dan lahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.Untuk sarana dan prasarana usaha kegiatan perkebunan
27 — 6
ltrchfcsOlang1057langfe1033langnp1057insrsid12539380 (legima persona standi in judicio) rtlchfcesl af0 ItrchfcsO lang1057langfe1033langnp1057insrsid12539380charrsid4872264 rtlchfcs1 afO ltrchfcsOlang1057langfe1033langnp1057insrsid12539380 dan mempunyai kepentingan rtlchfcsl af0 ItrchfcsO lang1057langfe1033langnp1057insrsid 16276059charrsid 16276059h rtlchfes1 af0O ItrchfcsOlang1057langfe1033langnp1057insrsid59 19769charrsid5919769 u rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO lang1057langfe1033langnp1057insrsid16276059charrsid16276059 kum
I Ketut Kartika Widnyana, SH
Terdakwa:
I WAYAN WIANTARA, SP
167 — 123
PanjarBP Aset Humas Kesra . inta Umumbang kum ngan sasi olehhan BPPSelisihpencairanPanjar JAN 4.212.627.6 oy 60 50.00 85.00 115.00 co.00 125.00 600.00 850.00 4.212.62 4.586.801.5 374.173.9000 , 0 0.000 0.000 0.000 , 0 0.000 0.000 0.000 7.600 00 0FEB 2.971.900.0 80.00 105.0 275.00 860.00 200.00 135.90 1.316. 2.971.90 3.726.000.0 754.100.0000 0.000 00.00 0.000 0.000 0.000 0.000 000.00 0.000 00 0 Halaman 48 dari 270 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPk/2021/PN Dps 0 0MAR 3.375.000.0 0.00 00 600.00 ccooe 100.00
PanjarBP Aset Humas Kesra . inta Umumbang kum ngan sasi olehhan BPPSelisihpencairanPanjar JAN 4.212.627.6 60 50.00 85.00 115.00 co 00 125.00 600.00 850.00 4.212.62 4.586.801.5 374.173.9000 , 0 0.000 0.000 0.000 , 0 0.000 0.000 0.000 7.600 00 0FEB 2.971.900.0 80.00 105.0 275.00 860.00 200.00 135.90 1.316. 2.971.90 3.726.000.0 754.100.0000 0.000 00.00 0.000 0.000 0.000 0.000 000.00 0.000 00 0 Halaman 56 dari 270 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPk/2021/PN Dps 0 0MAR 3.375.000.0 o0.00 p00 600.00 co 06 100.00
345 — 183
standar harga bangunan selain denganmenggunakan dasar Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentangRetribusi Izin Mendirikan Bangunan, pengelola IMB juga menggunakan dasarKeputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/087/2009, tanggal 16 Maret 2009tentang Penetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara(HSBGN), Lampiran Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenTabalong tentang Perhitungan Harga Satuan Tertinggi Bangunan GedungNegara dan Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor:188.44/0562/KUM
standar harga bangunan selain dengan menggunakan dasarPeraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin MendirikanBangunan, pengelola IMB juga menggunakan dasar Keputusan BupatiTabalong Nomor: 188.45/087/2009, tanggal 16 Maret 2009 tentang PenetapanHarga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN), Lampiran SuratKepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong tentang PerhitunganHarga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara dan Lampiran SuratKeputusan Gubernur Kalsel Nomor: 188.44/0562/KUM
standar harga bangunan selain dengan menggunakandasar Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan, pengelola IMB juga menggunakan dasar KeputusanBupati Tabalong Nomor: 188.45/087/2009, tanggal 16 Maret 2009 tentangPenetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN),Lampiran Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong tentangPerhitungan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara dan LampiranSurat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor: 188.44/0562/KUM
817 — 387
Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: KS. 3/Menlhk/Set.jen/KUM.6/1/2019 tertanggal 26Januari 2018 Selanjutnya disebut sebagdi................ceeeeeeeee TERGUGAT ;2. PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero), beralamat di Jalan PerakTimur Nomor : 610 Surabaya berdasarkan Akta Notaris ImasFatimah, SH. Nomor 5 tanggal 1 Desember 1992 sebagimanatelah diubah terakhir dengan akta Notaris Yatiningsih, SH.
166 — 40
Mulyadi Bangun Simbolon (kuasa Hu kum)dan Pelaksana Pengadaan Tanah Kepala Kantor Pertanahan KabupatenTangerang Himsar (ketua), Sugiyadi (Ssekretaris) Danu Susilo (anggota), Ingkil(anggota) Tim Pendaping antara lain Bambang Sunarso/Ketua dari PT.Angkasa Pura Il (persero) Tim Pembebasan Tanah BSH dimana kedua Beritaacara tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh bukan pejabat yang diberiwewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan ketentuan yang telahditetapkan; sehingga Berita Acara Klaim tersebut