Ditemukan 51530 data
190 — 100
AHU116.AH.01.07.tahun 2011 Tertanggal 28 Juli 2011 tentangPerubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Siang Boe Berkedudukan Di KotaSemarang;ALASAN PERMOHONAN :Adapun yang mendasari permohonan tersebut diatas adalah sebagai berikut :1.
Siang Boe,terletak di jalan Gang Tengah Nomor 73 Semarang, telah menjalankankegiatan sosialnya yaitu berupa balai pengobatan sejak tahun 1995 hinggasekarang dengan dilengkapi ijin operasional yang syah nomorYM.00.01.3.21.215BP, tertanggal 11 September 1995, yang dikeluarkanHalaman 6 dari29 halaman Putusan Nomor :15/P/FP/2017/PTUNJKToleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah,sehingga berkepentingan terhadap eksitensi tentang status hukum dariperkumpulan Siang Boe;Bahwa mendasari
, maka sejak tahun 1937perkumpulan Siang Boe kehilangan status badan hukumnya, yangmengakibatkan penunjukan barang tetap atas tanah eigendoum Verpoundingnomor 2577 dan 2578 atas tanah yang terletak di jalan Gang Tengah nomor73 Semarang menjadi hapus dan selanjutnya berubah menjadi eigendoumverpounding nomor 2723 dan 2724 tercatat atas nama Perkumpulan TiongHwa Hwee Kwan ( sekarang Yayasan Tunas Harum Harapan Kita /Pemohon);Halaman 7 dari29 halaman Putusan Nomor :15/P/FP/2017/PTUNJKTBahwa selain mendasari
NotarisSuniyanto Putro, SH; Surat jin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, KantorWilayah Propinsi Jawa Tengah nomor : YM.00.01.3.2.1.215BP,tertanggal 11 September 1995; Surat ijin Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Semarang No.11/445/BP/11.4/VV2002 tertanggal 25 Juni 2002;Bahwa batas waktu kewajiban Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan danatau tindakan atas permohonan dari Pemohon tersebut belum diatur dalamperaturan perundangundangan, maka mendasari
299 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaipertimbangan sendiri didalam memutus perkara ini serta menjadi bagiandari dan telah termasuk dalam putusan ini";Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa tindakan yangdilakukan oleh Termohon Kasasi sebagai wujud pelaksanaan hakmenyampaikan pendapat adalah tepat, namun Judex Facti telahmelakukan kekeliruan dengan menyatakan bahwa dalam melaksanakanhak tersebut Termohon Kasasi bebas dari pertanggungjawaban terlepasdari benar atau tidaknya pendapat tersebut dan/atau benar atau tidaknyafakta yang mendasari
Sangattidak patut apabila Termohon Kasasi mengucapkan katakatatersebut didasarkan pada pengamatannya sendiri danmengenyampingkan kebenarannya, sedangkan Termohon Kasasimengucapkan pernyataan tersebut di depan dan di tempat orangorang yang berpendidikan atau akademisi serta khalayak umum;Bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan yang sangat nyatadengan mengabaikan benar atau tidaknya pendapat dan/ataukatakata yang disampaikan oleh Termohon Kasasi danmengabaikan fakta yang mendasari dikeluarkannya
Hal in dapat dibuktikan dengan komentarkomentarmasyarakat yang Termohon Kasasi lampirkan saat pemeriksaan tingkatbanding;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang mengesampingkankebenaran dari pendapat atau fakta yang mendasari pendapat yangdisampaikan Termohon Kasasi serta mengesampingkan benar atautidaknya pendapat Termohon Kasasi telah nyata membuktikan Judex Factitelah melakukan kekeliruan yang nyata.
Hal ini mengakibatkan jatuhnya kerhormatan, harkat danmartabat Pemohon Kasasi sebagai salah satu lulusan UI;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang mengesampingkankebenaran dari pendapat atau fakta yang mendasari pendapat yangdisampaikan Termohon Kasasi serta mengesampingkan benar atautidaknya pendapat Termohon Kasasi telah nyata membuktikan Judex Factitelah melakukan kekeliruan yang nyata.
Terbanding/Tergugat I : HERMANSYAH
Terbanding/Tergugat II : MUHAMMAD ALIWES
Terbanding/Tergugat III : HAJI ANCU
Terbanding/Tergugat IV : AMIRUDDIN
Terbanding/Tergugat V : FRACIS
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Wilayah Kecamatan Mandai
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Maros
74 — 29
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut,Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 22 November 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Alasan Pertama:Bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak lengkap/cacatyuridis tidak Ssesuai dengan pasal 184HIR/Pasal 195 RBG, bahwa putusanhakim harus berisi keterangan ringkas yang jelas dari gugatan dan jawabanserta alasanalasan yang mendasari
gugatan Penggugat seluruhnya; Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa dari alasanalasan kontra memori banding yangdiajukan oleh Terbanding semula Tergugat 1, yang pada pokoknya adalahsebagai berikut :Alasan Pertama:Bahwa putusan Majelis Hakim dalam Perkara aqou tidaklengkap/cacat yuridis , tidak sesuai dengan pasal 18 HIR/ pasal 195RBG, Putusan hakim harus berisi keterangan ringkas yang jelas darigugatan dan jawaban serta alasanalasan yang mendasari
Mrs pada Hari Kamis 15 Oktober 2020, adalahPutusan Judex Facti yang sudah tepat karena berisi keterangan ringkasdan jelas serta alasanalasan yang mendasari putusan, demikian pulaterhadap pokok perkara dalam menerapkan hukum semuanya sudahjelas terpenuhi.Bahwa benar Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundangundangan,dalam menjalankan peradilan, sehingga cukup berdasar putusan judexFacti tersebut dikuatkan pada tingkat pemeriksaan Banding di PengadilanTinggi
10 — 0
; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI PEMOHON I dan SAKSI PEMOHON II dan dua orang saksi dariTermohon masingmasing bernama SAKSI TERMOHON I dan SAKSI TERMOHON II,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islammemberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;aa Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;9 MII Ul JI J Medd palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari
I Dewa Kade Sukerta
Tergugat:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
61 — 40
oleh karenanya, tidak adanya posita tentang apa yang menjadidasar hukum timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat,akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (obscuur libel).Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.2398/K/Pdt/2017 yang menyatakan : Menimbang, bahwapositaposita dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak dijelaskansecara jelas dan tegas apa yang sebenarnya menjadi dasar hukum(rechtelijke grond) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari
apabila surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk),dimana hal ini dapat menyebabkan suatu gugatan dikatakan tidak memenuhisyarat formil, dan agar gugatan memenuhi syarat formil, maka Penggugatdituntut untuk dapat menyusun atau memformulasikan dalildalil dalam suratgugatannya secara terang, dan jelas atau tegas (duidelijk), dan dalam positaatau fundamentum petendinya Penggugat harus dapat menjelaskan dasarhukum (rechts ground), dan harus pula menjelaskan kejadian atau peristiwayang mendasari
Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.2398/K/Pdt/2017 yang menyatakan : Menimbang, bahwa positapositadalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak dijelaskan secara jelas dantegas apa yang sebenarnya menjadi dasar hukum (rechtelijke grond) ataskejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, maka gugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard)Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dalam surat gugatanPenggugat, antara
41 — 6
Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun seclemikin rupa sehingga jelas dan terang,sehingga gugatan PENGGUGAT kabur (obscuur libel), oleh karena dalam gugatannyaPENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas terhadap peristiwaperistiwa dan fakta fakta hukum yang mendasari ;3.
TENTANG.................13TENTANG HUKUMNYA DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut diatas ; a Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya, terdiri dari Eksepsi, dalampokok perkara dan dalam Rekonpensi ; Menim bang, bahwa terhadap Eksepsi, Tergugat mendalilkan bahwa gugatanPenggugat kabur (Obscuur Libel), karena dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikansecara jelas terhadap peristiwaperistiwa dan faktafakta hukum yang mendasari
dimanaPenggugat tidak menyebutkan dasar hukum gugatannya secara jelas dan lengkap ; Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknyamendalilkan bahwa Penggugat dalam menyusun gugatann telah menguraikan secara jelasterhadap peristiwa dan faktafakta hukum yang mendasari gugatan ini, sehingga gugatanPenggugat telah memenuhi persyaratan formal, karenanya agar Eksepsi Tergugat ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, Majelis memberikan
72 — 30
Maka olehkarenanya sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidakdapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATANBahwa gugatan PENGGUGAT baik dalam posita maupun petitum tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannyaHalaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2018/PT BJMdan ketentuan hukum formil atau pasal dari undangundang mana sajayang telah dilanggar oleh TERGUGAT yang dapat diartikan bahwagugatan PENGGUGAT tidak memenuhi
syarat formil suatu gugatan.Bahwa suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yaitu tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannyaserta undangundang mana saja yang telah dilanggar, maka berdasarkanKetentuan Hukum Acara Perdata gugatan tersebut dianggap tidak jelasdan tidak tertentu (een dquideliike en bepaalde conclusie) dengandemikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard).
Kehakiman menyatakan Putusan pengadilanselain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasaltertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atausumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.Bahwa ketentuan tersebut juga diatur secara tegas dalam Pasal 184 HIRayat (2) yang menyatakan bahwa Di dalam putusan yang berdasarkanpada peraturan perundangundangan maka peraturan itu harusdisebutkan.Bahwa jelas gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond)yang mendasari
80 — 21
Oditur Militer sebanyak 3(tiga) kali dengan surat panggilan sebagai berikut :1 Nomor : B/192a/V/2013 tanggal 16 Mei 20132 Nomor : B/196/V/2013 tanggal 23 Mei 20133 Nomor : B/205/V/2013 tanggal 31 Mei 2013Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 744/Syb Nomor : B/267/VI/2013tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama SerdaOktavian Chimaria Lukman NRP 21090186691089 Ba Yonif 744/Syb belumkembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadirdipersidangan.Bahwa dengan mendasari
Serda OktavianChimaria Lukman NRP 21090186691089, Danru 3 Ton II Kipan B Yonif 744/SYB, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada OdituratMiliter I15 Kupang Nomor : Dak/12/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 telahdidakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan ditempattempat tersebut dibawah ini, yaitu
Terdakwa tersebut telah cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanamenurut Pasal 87 ayat (1) ke2 yo ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat(1) ke1 KUHPM.Bahwa para saksi yang tidak hadir telah memberikan keterangan dibawahsumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggilsecara sah dan patut sebanyak tiga kali namun tidak hadir di sidang karena adatugas khusus dari satuannya yang tidak dapat ditinggalkan dan tidakmemungkinkan untuk hadir, dengan mendasari
22 — 20
karenatindakan kasar dan seringnya Tergugat menghina Penggugat yang cacatdan selalu mengancam akan melempar Penggugat keluar rumah sertatelah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 12 Pebruari 2016 hingga saatini, maka Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhanrumah tangganya dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mendamaikan dankeluarga Penggugat malah menyarankan agar Penggugat dan Tergugatbercerai;te8,Bahwa alasan Penggugat yang mendasari
68 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam Tahun Anggaran 2005 Tergugat telah melakukanpemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 padaPemerintan Kabupaten Aceh Besar dengan mendasari objek pemeriksaannya(obrik) pada bahan, data dan dokumen pengeluaran uang kas daerahKabupaten Aceh Besar yang diberikan oleh Tergugat II dan III:Bahwa dengan mendasari pada bahan, data dan dokumen yangdisampaikan Tergugat II dan Ill tersebut, maka Tergugat telah melakukanpemeriksaan atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
Hasyim Daud, M.M.) yang merugikan daerah sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan melaporkan hasilnya kepadaTergugat I, yang dibuktikan dengan bukti kode P5;10.Bahwa dengan mendasari pada kesimpulan dan saran dalam RHP dan LHP11.Tergugat tersebut, lalu Tergugat II telan menerbitkan Keputusan Nomor3/77 Tahun 2011, tanggal 30 Desember 2011, tentang pembebanan gantirugi kepada Penggugat untuk mengganti kerugian kasbon Rp1.000.000.000,00(satu. miliar rupiah) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
Bahwa demikian juga halnya tindakan Tergugat II membebankan Penggugatwajib membayar kerugian sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus jutarupiah) dalam waktu 1 tahun atas Kasbon Pemerintah Kabupaten AcehBesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan mendasari padapernyataan, kesimpulan dan saran yang terdapat dalam RHP dan LHPTergugat adalah juga sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukanoleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) dan paradoksal, cacat hukumdan tidak mempunyai akibat hukum
dengan keputusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti; Dilinat dalam konsideran mengingat dari Keputusan Nomor 377 Tahun2011, tanggal 30 Desember 2011 tentang Pembebanan Ganti rugi tersebut,dapat disimpulkan tujuan Tergugat Il menerbitkan keputusan itu memanguntuk merusak karakter, nama baik, kedudukan, harkat, martabat, reputasi,kredibilitas serta hak keperdataan (privasi) Penggugat disebabkan salahsatu dasar konsideran diterbitkannya keputusan itu, yaitu pada angka 13Tergugat Il juga mendasari
336 — 258
Bahwa mendasari dari tanggal terbitnya Surat Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat pada tertanggal07 Agustus 2017, dengan tanggalpengajuan gugatan ini pada tanggal 11 10 2017 maka oleh karenanyagugatan yang diajukan oleh Penggugat ini masih dalam tenggang waktu sesuaiketentuan dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ; III. Kepentingan Penggugat : 725.
dan perempuan pendamping yang biasadi kenal dalam usaha hiburan dengan nama sebutan Purel ; Bahwadikarenakan Karaoke, Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kediriadalah tempat hiburan karaoke keluarga maka biasanya tamu yang datangadalah pelanggan yang banyak di kenal oleh karyawan Karaoke, MakananDan Minuman INUL VIZTA Kediri ; Bahwa tempat hiburan Karaoke, Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kedirimilik dan yang dikelola oleh Penggugat buka setiap hari kecuali hari rayakeagamaan semisal bulan Ramadhan atau mendasari
kejadian selanjutnya dari sekitar jam 01.00 WIB sampai sekitarjam 02.00 WIB dini hari tanggal 14 Juli 2017 seluruh karyawan "Karaoke,Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kediri yang ada langsung dilakukaninterogasi oleh sekitar 7 (tujuh) orang a quo yang ternyata benar daripetugas Kepolisian Daerah Jawa Timur di mana saat itu ditunjukkan olehsalah satu dari sekitar 7 (tujuh) orang a quo akan Surat Tugas ke resepsionisCan S@CUrity ; n nnn nnn nnn nn enn nnn nnn enn nre nnn mn nnn nenn nnnBahwa setelahnya mendasari
8 — 0
Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 1 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama SUWARTI binti HUSIN dan NUR HASIM bin ABDULLAH, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
Terbanding/Penggugat I : Masturoh
Terbanding/Penggugat II : Sahroni
54 — 37
dari Kuasa ParaPembanding semula Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri SlawiNomor 17/Pdt.G/2020/PN Slw tanggal 24 November 2020 diajukan dalamtenggang waktu dan menurut tata cara serta syaratsyarat yang ditentukanoleh undangundang, maka permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semulaTergugat mengemukakan keberatannya yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa putusan pengadilan negeri slawi tersebut kurang tepat karenatidak mendasari
Bahwa dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan atasperkara tersebut di atas, telah salah menafsirkan peraturan perundangundangan dan tidak mendasari fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, sehingga memberikan pertimbanganpertimbangan yangkeliru yang menyebabkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkankeputusan yang keliru juga; Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya memang telahmengabulkan Eksepsi Tergugat/ Pembanding, akan tetapi Majelis Hakimhanya menyatakan Gugatan Para
17 — 1
Fawaid yang lahir di Sampang pada tanggal 25 OktoberBahwa Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orangtua anak yang diangkatmenyatakan tidak ada unsurunsur dari luar yang memaksa mereka, bahkan keduabelah pihak telah samasamaBahwa keadaan ekonomi Para Pemohon cukup untuk menjamin keperluan anakangkat yang diangkat tersebut baik untuk pendidikan dan lainlainnya;Bahwa hubungan ibu asal anak angkat tersebut adalah keponakan dari ibuangkatnya;Bahwa motif yang mendasari/mendorong yang menjadi latar belakang
kedua orangtua kandung dari anak tersebut rela melepaskan anaknya diangkat oleh Para Pemohonadalah karena para Pemohon masih ada hubungan famili juga disebabkan karenamerasa kasihan. dan untuk membantu memberikan kebahagiaan kepada paraPemohon karena selama 7 tahun menikah belum dikaruniaiBahwa adapun yang menjadi motif yang mendasari/mendorong yang menjadi latarbelakang Para Pemohon sangat berkeinginan untuk mengangkat anak tersebut adalahdisamping didasari oleh keinginan untuk menolong ( taawun
21 — 15
Terdakwanya tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwadapat dihadapkan ke persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Pelda Eko Supardan NRP 603668 telah dilakukanpemeriksaan Saksi1 dan Saksi2, pada pemeriksaan para Saksi yang lainnya Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer tidak dapat menjamin bisa menghadirkan Terdakwa Pelda Eko SupardanNRP 603668 ke persidangan Pengadilan Militer lI08 Jakarta oleh karena itu dengan mendasari
88 — 33
SudiknoMertokusumo, bahwa suatu gugatan/tuntutan perdata harus mengandungsengketa dengan pihak lain, sebagaimana yang terdapat dalam BukunyaHukum Acara Perdata Indonesia terbitan Liberty, 2011, halaman 34;Menimbang, bahwa dalam posita (fundamentum petendi) Penggugattidak menguraikan kejadian/peristiwa yang mengandung sengketa dan tidakmenjelaskan dasar hukum (rechtgrond) yang mendasari gugatan sehinggadalil gugatan tersebut tidak memenuhi asal jelas dan tegas sebagaimanadiatur pasal 8 Rv;Menimbang
27 — 11
Bahwa alasan yang mendasari permohonan ini adalahTermohon tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;5. Bahwa Pemohon dengan calon istri Pemohon telahsaling mengenal satu sama lain selama 4 tahun yang lalu dan telah salingjatuh cinta;6. Pemohon ingin melindungi calon istri kedua dariperbuatan maksiat;7. Bahwa calon istri Kedua Pemohon tersebut bersediadimadu oleh Pemohon.8. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istriistrinyatersebut apabila sudah diberi izin oleh Pengadilan;9.
53 — 20
Ul JI J Wo pelArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhikehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telahmemenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
10 — 6
Sekolah Dasar, tempatkediaman di ALAMAT, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 Januari 2018telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan Nomor NOMOR, tanggal 15 Januari 2018,dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari
7 — 1
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
KompilasiHukum Islam ; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan orang tua masingmasingbernama SAKSI I, paman Penggugat dan SAKSI TERGUGAT, kakak Tergugat untukmelakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, akan tetapi upayatersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI PENGGUGAT dan SAKSI PENGGUGAT, telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari