Anjuran Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja KotaPangkal Pinang No. 567/199/Disnaker/2004 tanggal 23 Maret2004 ;Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 519 K/Pdt.Sus/2010Surat jawaban anjuran Pegawai Perantara dari Pekerjatanggal 7 April 2004 ;7. Surat sekorsing Pekerja No. 97/CIB/X/2002 tanggal 13September 2002 ;Fotocopy salinan resmi putusan perkara perdata pekerja No.25/PGT.G/2003/PN.PKP tanggal 31 Maret 2004 ;.

B.234/Disnaker/2004tanggal 12 April 2004 ;11.Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) ;12.Surat Keputusan P4Daerah Prov. Sum Sel No. 567/552/Angket/UPTD.P4D Naker/10/24 tentang Panitia Tim Angketke Prov.

Bahwa Atas Putusan tersebut di atas, Pembanding/Pengusaha sangatberkeberatan atas sebagian anjuran yang diberikan baik ditingkat PegawaiPerantara Disnaker Kota Pangkalpinang, Usulan Panitia Angket P4DSumatera Selatan maupun Putusan P4D Sumatera Selatan ;.

Bahwa baik sebagian anjuran Pegawai Perantara Disnaker KotaPangkalpinang, Usulan Panitia Angket P4D Sumatera Selatan maupunPutusan P4D khusus pada pada halaman 5 Romawi II dan Romawi Ill, samaHal. 10 dari 14 hal. Put.

;.Bahwa logikanya kalau Anjuran Pegawai Perantara Disnaker Kota PangkalPinang, Usulan Panitia Angket P4D Sumatera Selatan (khusus Romawi IIdan Romawi Ill halaman 3) kemudian diputuskan oleh P4D khususnya padaHal. 11 dari 14 hal. Put.

Setelah pihak Tergugat menerima surat dari Disnaker Balikpapanno.567/221/Disnaker tanggal 13 Pebruari 2018 perihal ANJURAN, tidakmemberikan jawaban menerima atau menolak ANJURAN tersebut.8. Bahwa pihak Penggugat sesuai dengan surat tanggal 13 Pebruari 2018menerima ANJURAN Disnaker.9.

Vang sewa rumah bulanSeptember & Oktober 2017Rp.20000,000,/12 x 2 = Rp. 3,333,333,IV.Di karenakan PHK secara sepihakuang gaji dari Nopember 2017 s/d Maret 2018(selama perselisinan ) sebesarRp.8,500,000, x 5 bulan = Rp.42,500,000,TOTAL = Rp.65,383,333,11.Sesuai dengan risalah yang di buat oleh Disnaker Balikpapan dengansurat no.567/481/Disnaker tanggal 21 Maret 2018 perihalPEMBERITAHUAN,bahwa TERGUGAT di anggap menolak dan belum dicapai kesepakatan.Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT

Dadang Sudiyo Utomo;P2 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemutusan HubunganKerja, No: 002/HRDPAM/SPHK/X/2017, tanggal 27 Oktober2017;P3 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Dinas KetenagakerjaanKota Balikpapan, Nomor: 567/221/Disnaker, perihal Anjuran,tanggal 13 Februari 2018;P4 : Fotocopy dari fotocopy Surat Dinas Ketenagakerjaan, Nomor:567/481/Disnaker, perihal Pemberitahuan, tanggal 21 Maret2018;P5 : Fotocopy dari fotocopy Risalah Mediasi PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, tanggal

Dadang Sudiyo Utomo, Nomor: 002/HRDPAM/SPHK/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017;T9 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Dinas KetenagakerjaamKota Balikpapan, Nomor: 567/481/Disnaker, perihalPemberitahuan, tanggal 21 Maret 2018;T10 : Fotocopy dari fotocopy Surat Dinas Ketenagakerjaan KotaBalikpapan, Nomor: 567/221/Disnaker, perihal Anjuran, tanggal13 Februari 2018;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat jugamengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu Gassing Armis danHasrullah

Setelah pihak Tergugat menerima surat dari Disnaker Balikpapanno.567/221/Disnaker tanggal 13 Pebruari 2018 perihal ANJURAN, tidakmemberikan jawaban menerima atau menolak ANJURAN tersebut.8. Bahwa pihak Penggugat sesuai dengan surat tanggal 13 Pebruari 2018menerima ANJURAN Disnaker.9. Pihak Tergugat tidak ada etiket baik untuk menyelesaikan masalah ini ,bahkan pada mediasi pihak Tergugat hanya hadir sekali.10.

Bahwa pihak Pengusaha telah mengajukan surat Permohonan PHK dan mediasimelalui Disnaker Kabupaten Badung tanggal 25 Desember 2008, atasPermohonan ini, Disnaker Kabupaten Badung setelah melalui tahapan mediasitelah menerbitkan Anjuran No. 567/1925/Disnaker tanggal 30 Maret 2009 yangpada intinya menganjurkan, Pengusaha (Tergugat) dalam mengakhiri hubungankerja memberikan uang pisah kepada Pekerja mengacu pada pasal 156 ayat (2),ayat (3), dan ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 ketenagakerjaan.2.

Bahwa dengan diterimanya anjuran dari Disnaker dan telah pula diberitahukankepada pihak pekerja (Penggugat), maka PHK secara efektif berlaku sejaktanggal 10 April 2009, dengan tidak dipakainya hak pekerja untuk mengajukanperselisihan ini ke PHI dalam tenggang waktu 1 (Satu) tahun, maka hakmenggugat gugur karena daluarsa, maka gugatan ini harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

kabupaten Badung, dari alatbukti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi antaraPenggugat dan Tergugat adalah perselisihan PHK, bukan perselisihan hak sebagaimanadalil dari Penggugat ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan T; tentang Anjuran dari DisnakerKabupaten Badung No. 567/1925/Disnaker tanggal 30 Maret 2009.

Menimbang, bahwa terhadap anjuran tersebut Tergugat telah menaggapi secaratertulis tanggal 6 April 2009 (bukti P;) yang pada prinsipnya menerima anjuran PHKterhadap saudara I Gusti Putu Sudana, serta Pengusaha setuju memberikan uangperpisahan kepada pekerja (Penggugat) senilai Rp. 34.061.400, jumlah tersebut jauhlebih besar dari anjuran Disnaker Kabupaten Badung sebesar Rp. 24.674.400, (Duapuluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) ; Menimbang, bahwa tanggapan tergugat

atas anjuran tersebut di atas, disampingdisampaikan kepada Disnaker kabupaten Badung juga ditembuskan kepada Penggugat(bukti Ts) sebagai bentuk pemberitahuan, bahwa tergugat telah menyetujui PHKterhadap penggugat.

telah menanggapi permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DAKWAANPERTAMAHalaman 2 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN MdnBahwa ia terdakwa BAMBANG KHAIRUDIN pada hari Senin tanggal 24September 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lainatau masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan KH Wahid Hasyim Medantepatnya didepan Kantor Disnaker

pukul 17.55 WIBterdakwa membeli 1 (Satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabusabudengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram kepada seorang lakilakiyang tidak dikenal di Jalan Panegara Medan seharga Rp.50.000,(lima puluhribu rupiah) lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis sabusabu tersebut dikantong celana panjang bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwapada saat itu lalu terdakwa pun pergi dari tempat tersebut, namun ketika diJalan KH Wahid Hasyim Medan tepatnya didepan Kantor Disnaker

Wahid Hasyim Medan tepatnya didepan Kantor Disnaker KotaMedan.Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat melakukan penangkapanterhadap Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenisshabushabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram.Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN MdnBahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabutersebut yaitu untuk digunakannya sendiri.Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seorang lakilaki yang tidak dikenali

Wahid Hasyim Medan tepatnya didepan Kantor Disnaker KotaMedan.Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat melakukan penangkapanterhadap Terdakwa berupa 1 (Satu) plastik klip berisi Narkotika jenisshabushabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram.Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabutersebut yaitu untuk digunakannya sendiri.Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seorang lakilaki yang tidak dikenali identitasnya yang dibeli seharga Rp.50.000,00(lima

Wahid Hasyim Medan tepatnyadidepan Kantor Disnaker Kota Medan.Menimbang, bahwa barang bukti yang Petugas Kepolisian temukan saatmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisiNarkotika jenis shabushabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas)gram, maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebutyaitu untuk digunakannya sendiri;Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dariseorang lakilaki yang tidak dikenali identitasnya yang dibeli

Terhitung sejak bulan April 2014dinaikkan menjadi Rp. 1.900.000, (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sesuaiUMR setelah diingatkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Makassar didalam Suratnya Nomor 560.568/602/Disnaker/V/2014 tanggal 22 Mei 2014,Perihal ANJURAN;3. Bahwa pada saat penerimaan Penggugat sebagai Karyawan Tetap di TokoMakassar Buah, disepakati bahwa Penggugat menjabat pekerjaan sebagai StaffAdministrasi.

Memerintahkan Tergugat atau Pengusaha Toko Makassar Buah,melaksanakan ANJURAN yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kota Makassar Nomor 560.568/602/Disnaker/V/2014 tanggal 22Mei 2014 dan membayar semua hakhak Penggugat sesuai denganketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 27.132.000,00 (Dua puluh tujuhjuta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).6.

BuktiT3:aslinya).Foto copy Absensi karyawan toko Makassar Buah atas namaLenny Christiyani, H.SE bulan Mei s/d Juli 2014 (sesuai denganaslinya).Foto copy Jawaban atas Anjuran Disnaker No. 560.568/602/Disnaker/V/2014 tanggal 16 Juni 2014 (copy atas copy)4.

Bahwa Tergugat menolak anjuran Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KotaMakassar No. 560.568/602/Disnaker/V/2014 tanggal 22 Mei 201 ;6.

Bahwa dana tersebut bantuan dari Pemerintah Kota Surabayamelalui Disnaker untuk biaya operasional seluruh komponen di dalamSP/SB tahun 2006 sesuai dengan SK Wali Kota Nomor188.45/80/402.1.02/2003 tentang Dewan Ketenaga kerjaan DaerahKota Surabaya yang salah satunya dari unsur komisi PengupahanSP/SB Tahun 2006;Hal. 3 dari 24hal. Put. No. 1566 K/Pid/20084.

Bahwa dana tersebut bantuan dari Pemerintah Kota Surabayamelalui Disnaker untuk biaya operasional seluruh komponen di dalamSP/SB tahun 2006 sesuai dengan SK Wali Kota Nomor188.45/80/402.1.02/2003 tentang Dewan Ketenaga kerjaan DaerahKota Surabaya yang salah satunya dari unsur komisi PengupahanSP/SB Tahun 2006;4.

Mengetahui atasan langsungpemegang kas Disnaker KotaSurabaya Dr. Ismail Nawawi, Msi2. Mengetahui pelaksana kegiatanAch. Syafii, SH3. Pemegang kas Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya Retno Pudji Utami4.

ada pembayaran dana diberikan melalui atau denganperantaraan orang lain;Bahwa adalah tidak logis, apabila Disnaker Surabaya menyatakan danayang diterima oleh Terdakwa adalah untuk komisi pengupahan.

Sebagaimana selama inidipersidangan saksi dari Disnaker Surabaya menyatakan secara tegaspenggunaan dana yang diterima oleh Terdakwa Gunawan Basrimemang tidak ada petunjuk operasionalnya;Alasan Penerimaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban OlehTerdakwaBahwa Terdakwa bersedia menerima dana dari Disnaker KotaSurabaya diawali dengan fakta hukum : Terdakwa diundang olehKadisnaker Dr.

Yakjin Jaya Indonesia dengan Surat PemutusanHubungan Kerja No. 01/YJI/SPHK/VI/2009 ;Bahwa Penggugat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan tidakdiberikan haknya sebagaimana diatur dalam UndangUndang KetenagakerjaanNo.23 Tahun 2003 ;Bahwa Penggugat kemudian mengadukan perbuatan Tergugat tersebutke Disnaker ;Bahwa Penggugat mulai bergabung dan bekerja di PT.Yakjin JayaIndonesia pada bulan Juni 2007 dengan jabatan terakhir sebagai ManagerProduksi dan terakhir menerima upah bulan Mei 2009 sebesar Rp

No. 085 K/Pdt.Sus/2011Bahwa Disnaker sudah memberikan anjuran sebagai berikut (terlampiranjuran dari Disnaker) :1. Agar Pekerja Saudara Farid Fardiana dapat menerima PHK sejak tanggal30 Juli 2009 ;2. Agar pihak perusahaan memberikan konpensasi kepada Pekerja SaudaraFarid Fardiana sebagai berikut :a. Uang Pesangon 3x 2 x Rp.9.300.000, = Rp.55.800.000,b. Uang Penggantian : 15% x Rp.55.800.000, = Rp. 8.370.000,Perumahan, Pengobatan serta Kesehatanc.

Menyatakan Tergugat harus menjalankan Anjuran Disnaker tertanggal 7Agustus 2009 (terlampir Anjuran Disnaker tertanggal 7 Agustus 2009) yangmemuat anjuran sebagai berikut:Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 085 K/Pdt.Sus/20111. Agar Pekerja Saudara Farid Fardiana dapat menerima PHK sejak tanggal30 Juli 2009 ;2. Agar pihak perusahaan memberikan konpensasi kepada Pekerja SaudaraFarid Fardiana sebagai berikut :f. Uang Pesangon :3 x 2 x Rp.9.300.000, = Rp.55.800.000.g.

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugatterhitung sejak tidak dijalankannya anjuran dari Disnaker yaitu terhitung sejakbulan Agustus 2009 hingga pelunasan pembayaran seluruh hak Penggugatdengan ganti rugi perbulannya sebesar Rp.9.300.000, (sembilan juta tigaratus ribu rupiah), jika ditotalkan dengan ganti rugi sampai dengan bulanFebruari 2010 maka pihak perusahaan harus memberikan konpensasikepada Pekerja Saudara Farid Fardiana secara sekaligus dan seketikasebesar :7 bulan (Agustus

Pemutusan Hubungan Kerja tidakmemenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum ;Kesalahan fatal dari judex facti adalah kekeliruan dalam mengambil sumberdata dan fakta, yaitu (pada halaman 2) : Menimbang bahwa terhadap buktiP.5 tentang Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.567/2699/TKT 02/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008, Majelis Hakim berpendapatdan seterusnya ;Pemohon Kasasi / Penggugat menilai pantas putusannya otomatis salah,yang benar P.5 itu Anjuran Disnaker Pemkab Sumedang

masuk ke area Perusahaan untuk bekerja =;Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 2Tahun 2004 perselisihan yang diikuti denganperselisihan PHK ini telah menempuh perundinganbipartite hasil perundingan bipartrit tersebut padaintinya telah gagal dan untuk selanjutnya ditempuhupaya penyelesaian melalui mediator pada DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang ;Bahwa mediator pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Tangerang telah mengeluarkanAnjuran tertulis No. 567/7601/Disnaker

Rumambi telah mengakui pelanggran15pelanggaran/kesalahan kesalahan yang dilakukannyasebagaimana tertera pada surat Anjuran dari DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerangtertanggal 11 Oktober 2010 No. 567/7601/Disnaker(Bukti T20)Bahwa perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerakdibidang industri kimia dimana apabila melakukankesalahan sedikit saja akan berakibat fatal yang akandapat membahayakan pada hasil produksi peralatan/mesinproduksi dan lingkungan maka untuk itu kami tuangkandidalam

Rumambi F sudah nampak dengan jelas bahwa Sdr.Rumambi F telah melakukan sabotase dimana berulangkali melakukan mangkir tidur saat bertugas danmeninggalkan tempat kerja saat bertugas maka sudahselayaknya perusahaan melarang untuk masuk kerjaterhitung tanggal 28 Juni 2010 dan selanjutnyamengajukan permohonan PHK oleh karena itu kami menolakAnjuran no. 1 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi16Kabupaten Tangerang (tertanggal 11 Oktober 2010 No.567/7601/Disnaker ) bahwa PHK Sdr.

(P1sampai P3) dimana surat bukti tersebut telah diberimaterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinyaternyata sesuai dengan aslinya, dimana diberi tanda sebagaiberikutBukti, P1 : Kartu Tanda PendudukNo.3603182101790019; Bukti, P2 : Anjuran Disnaker Kab.

Tangerang,No.567/7601/Disnaker; Bukti, T21 : Surat Tugas Kerja proseslitibahgs wee eeee come come eee cee e oue Se eee eeeMenimbang, bahwa setelah bukti bukti tertulis diajukanoleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertanyakankepada para pihak apakah mengajukan saksi, namun para pihakPenggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksidan tetapi langsung menyerahkan19Kesimpulan; Menimbang, bahwa = Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan bukti bukti surat yang diajukan~ olehPenggugat

Kota Surabaya untuk 3 orang Sdr.Karsini, Ika Agustina Maharani dan Seprina Desata Napitupulu dengan suratNomor : 756/YIBMS/Xn/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan barudiserahkan kepada Disnaker pada tanggal kirakira 5 Januari 2006 karenadihitung 7 hari sejak memasukan permohonan ijin PHK yang baru dibuatoleh Disnaker surat panggilan sidang perantaraan pada 12 Januri 2006 ;Panggilan Sidang tanggal 12 Januari 2006 dan panggilan sidang II tanggal17 Januari 2006 dan putusan anjuran dari Disnaker baru terbit

tanggal 6Pebruari 2006 sesuai surat Disnaker Kota Surabaya Nomor : 567/756/Hal. 11 dari 17 hal.

Surabaya isiputusan menganjurkan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri PadaHubungan Industrial ;Bahwa lamanya waktu penyelesaian perkara karena Tergugat tidakresponsif terhadap putusan anjuran Disnaker dan hanya membuat janjijanjilisan akan diselesaikan dengan kekeluargaan bersama Direksi.

, karena suratpermohonan ijin PHK baru diketik tanggal 30 Desember 2005 ;(2) Sidang Mediator tanggal 16 Januari 2006 dan Sidang tanggal 23Januari 2006 dan putusan baru dibuat tanggal 6 Pebruari 2006sebagaimana Surat Disnaker Nomor: 567/756/436.4.14/2006 ;(3) Termination date permohonan ljin PHK adalah 31 Januari 2006, karenabaru dimasukan ke Disnaker pada bulan Januari 2006, maka sesuaiketentuan Pasdal 1603h termination dihitung pada akhir bulan takwin,yaitu 31 Januari 2006 ;Hal. 12 dari 17 hal.

KimiaFarma Trading & Distribution bukan kKewenangan pimpinan Bisnis ManagerSurabaya, karena itu tindakan Pimpinan Bisnis Manager Surabaya yangtelah mengajukan permohonan ijin PHK ke Disnaker Kota Surabaya adalahbatal demi hukum ;Bahwa dalam pengajuan Permohonan ijin PHK aquo tidak ada perintahtertulis dari Direksi PT.

Bahwa PARA PENGGUGAT pada tanggal 9 Agustus 2018 telahmengirimkan surat Permohonan Pencatatan Perselisihan HubunganIndustrial kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (DISNAKER) KotaSurabaya, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2018 PARAPENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diadakan sidang Mediasi;Hal. 2 dari 21 hal. Put. Nomor 16/Pdt.SusPHI/2019/PN Sby3.

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 DISNAKER Kota Surabayatelah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 122/PHI/XII/2018 dan PARAPENGGUGAT menerima Anjuran DISNAKER dan TERGUGAT menolakAnjuran DISNAKER tersebut;4. Bahwa berdasarkan Anjuran dari DISNAKER Kota Surabaya tanggal 27Desember 2018 menganjurkan TERGUGAT agar memberikan hakhakPARA PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:a.

Bahwa dalam Surat Anjaran DISNAKER Nomor: 122/PHI/XII/2018tertanggal 27 Desember 2018 BELUM termasuk uang transport periodebulan September 2017 s/d Agustus 2018, antara lain sebagai berikut:a. PENGGUGAT I: Uang Transport sebesar: Rp 5.623.900,b. PENGGUGAT II:Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 16/Pdt.SusPHI/2019/PN Sby Uang Transport sebesar: Rp 5.602.150,c.

tidak membayarhakhak PARA PENGGUGAT selayaknya Majelis Hakim yang mengadiliPerkara ini menghukum TERGUGAT untuk membayar biayabiaya yangtimbul dalam Perkara ini;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka PARA PENGGUGATmohon agar Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya padaPengadilan Negeri Surabaya, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan Surat Anjuran DISNAKER

Disnaker Kota Surabaya menerbitkan anjuran dan Tergugatmenolak anjuran. Disnaker memberikan anjuran agar para Penggugat diberikanhakhaknya.

;Oleh karena Perundingan Bipartit gagal, sesualketentuan UU No. 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, maka Penggugat telahmengajukan Permohonan dan Mendaftarkan PenyelesaianTripartit PHK atas PHK Tergugat Marizal Sikumbang, SE. keDinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang melalui SuratPermohonan No. 002/IV/2009/BMPLB/SK tanggal 30 April2009 ;Bahwa, pihak Disnaker Palembang selaku MediatorPerundingan Tripartit telah mengundang Penggugat danTergugat untuk melakukan perundingan

Penggugat selalumemenuhi undangan Perundingan Tripartit dari Disnaker KotaPalembang. Sebaliknya, Tergugat tidak memenuhi undanganPerundingan Tripartit dari Disnaker Kota Palembang denganberbagai dalih atau alasan.

Secara faktual, Tergugat adadatang menemui Mediator, namun di luar jadwal mediasi yangditetapkan ex Risalah Penyelesaian Perselisihan WHubunganIndustrial yang dibuat Mediator Disnaker Kota Palembangtanggal O06 Juli 2009 ;Bahwa, atas Mediasi Tripartit yang dilakukan; mediatorDisnaker Kota Palembang telah mengeluarkan Anjuran tanggal02 Juli 2009 No. 567/953/26.8/Disnaker yang intinya1.

No. 658K/PDT.SUS/2010Bahwa, pada 09 Juli 2009, Penggugat telah menyatakansikap menerima Anjuran Mediator Dsinaker serta siapmelaksanakannya ex Surat No. 27/PILO/VII/ 2009 ;Namun, sampai saat gugatan ini didaftarkan pihakTergugat tidak menyatakan sikap terhadap Anjuran Mediator,justru) menyampaikan Somasi kepada Mediator Disnaker denganberbagai dalih.

Ipso jure, Tergugat dianggap menolakAnjuran Mediator Disnaker dalam Perundingan Tripartit,sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Perundingan Tripartittelah gagal menyelesaikan sengketa PHK terhadap Tergugatoleh Penggugat.

Kemudian secara tertulis disampaikan Nota Pemeriksaan dariDinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor560/NP.1.220/DISNAKER tanggal 6 Desember 2019 dengan salah satu isinya agarPerusahaan melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan. Hingga batas waktu 14hari yang diberikan Perusahaan belum juga melaksanakan wajib laporketenagakerjaan.

Dan telah dikeluarkan Nota Pemeriksaan tidak dilaksanakanmaka disampaikan Nota Pemeriksaan I dari Dinas Tenaga Kerja ProvinsiKepulauan Bangka Belitung nomor 560/NP II.001/DISNAKER/2020 TANGGAL 14Januari 2020 yang meminta untuk melaksanakan isi Nota Pemeriksaan hinggadilakukan pemeriksaan oleh penyidik, perusahaan Tersangka belum jugamelaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan, maka dengan ini kami melaporkanpelanggaran tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umumtelah

SINARMAS kurang lebih 5 (lima) tahun8 (delapan) bulan dimulai pada bulan Maret 2015; Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena sebagai pengusaha tidakmelakukan wajib lapor perusahaan ke instansi yang berwenang; Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melapor ke Disnaker jika PD.Hakasima tidak melakukan wajib lapor; Bahwa PD Sinar Mas Pangkalpinang atau WHakasima CabangPangkalpinang beralamat di Jalan Stania No. 22 B Kec.

Saksi Lala KarmilaBahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat dan keteranganyang Saksi berikan adalah benar;Bahwa Saksi pada tahun 2017 di bulan Juni bergabung di HakasimaPangkalpinang sampai dengan sekarang;Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena sebagai pengusaha tidakmelakukan wajib lapor perusahaan ke instansi yang berwenang;Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melapor ke Disnaker jika PD.Hakasima tidak melakukan wajib lapor;Bahwa Saksi meenjabat sebagai administrasi penjualan

Saksi Defi Patrisia;Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat dan keteranganyang Saksi berikan adalah benar;Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena sebagai pengusaha tidakmelakukan wajib lapor perusahaan ke instansi yang berwenang;Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melapor ke Disnaker jika PD.Hakasima tidak melakukan wajib lapor;Bahwa Saksi bekerja di PD.

No. 593 K/PDT.SUS/200921Tergugat ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bantul. Padatanggal 22 Juli 2008, Para Penggugat dipanggil Disnaker Kab. Bantuluntuk membuat pengaduan;.Bahwa atas pengaduan Para Penggugat tersebut, Disnaker Kab. Bantulpada tanggal 29 Juli 2008 memanggil Para Penggugat dan buruh lainnyayang tergabung dalam SPI dan Tergugat untuk pertemuan di Disnaker Kab.Bantul.

Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun.Disarankan Disnaker Kab, Bantul dan atas permintaan Tergugat agarpermasalahan ketenagakerjaan dibahas lebih dahulu melalui Bipartite. ParaPenggugat dan buruh lainnya yang tergabung dalam SPI sepakat ataspermintaan Tergugat dan saran' Disnaker Kab.

Melalui Serikat BuruhIndependen para buruh menolak pengumuman tersebut denganmengirim surat terouka kepada pimpinan perusahaan pada tanggal23 Agustus 2008;28.Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2008, Para Penggugat dan buruhlainnya yang tergabung dalam Serikat Pekerja Independen datang kekantor Disnaker Kab. Bantul untuk mengikuti pertemuan Tripartit (Pertama). Akan tetapi pertemuan batal dilakukan, karena Tergugat tidakdatang tanpa memberikan alasan apapun. Disnaker Kab.

Bantul dan tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga Disnaker Kab.Bantul menyarankan agar Para Penggugat dan Tergugat membuat danmenyerahkan daftar nama dan hitungan uang Pemutusan Hu bungan Kerja(PHK). Para pihak menyetujui saran Disnaker Kab.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Disnaker Kab.Bantul dan Tergugat datang yang diwakili Salis Sirojuddin dan Personailia.Hasil pertemuan, Para Penggugat dan buruh lainnya tetap pada tuntutansemula yaitu pemenuhan hakhak normatif dan uang pesangon ParaPenggugat, akan tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya yaitu tidakmampu memenuhitututan buruh dan pesangon;38.Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2008, Para Penggugat telah menerimaanjuran dari Pegawai Mediator Disnaker Bantul tertanggal 16 Oktober 2008dengan

GOTONG ROYONG JAYA
2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA

Bahwa hasil mediasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di dinas tenagakerja kab.bekasi tentang PHK sepihak hasilnya adalah PIHAK TERGUGATMEMENUHI ANJURAN DISNAKER KAB.BEKASI7. Pihak TERGUGAT telah mempekerjakan PENGGUGAT dengan 6 kaliPKWT8.

TERGUGAT wajib menjalankan anjuran dari DISNAKER KAB. BEKASIPRIMAIR1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya2. Menyatakan PHK sepihak yang di lakukan oleh TERGUGAT adalah TIDAKSAH, Bertentangan dengan hukum3. TERGUGAT wajib memenuhi tuntutan yang dilakukan oleh PENGGUGAT.Rp. 446.000.000,Apabila Pengadilan Negri Kelas IA Khusus Bandung.

No. 137/Pdt.SusPHI/2020/PN.BdgBahwa Dalil Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT wajibmenjalankan anjuran dari DISNAKER KAB. BEKASI sesuai denganPOSITA halaman kedua POKOK PERKARA Point.5 GugatanPENGGUGAT, padahal surat yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kabupaten Bekasi Nomor : 567/2180/Disnaker tanggal 29 Mel2020 Perihal : Anjuran pada halaman ( 9 ) Amar Point.3 menyebutkan :Agar Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja Sdr. Subchan Safarrioleh pihak perusahaan PT.

Bahwa Dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatannya halamankedua POKOK PERKARA Point.5 yang pada dasarnya memintaTERGUGAT wajib menjalankan anjuran dari DISNAKER KAB.

Sebagai Produksi dan Maintenance (2019) ;P17 :Fotocopy dari asli Beberapa lembar pembayaran upah berupa slip gaji;P18 :Fotocopy dari asli Anjuran Disnaker Kabupaten Bekas'!

Bahwa di Perusahaan Tergugat tidak mempunyai Peraturan Perusahaan (PP)yang di sahkan oleh Disnaker Kabupaten Bintan. Bahwa yang ada KesepakatanKerja Bersama (KKB) yang sekarang di sebut Perjanjian Kerja Bersama (PKB)yang kadaluarsa sejak tahun 1996;3. Bahwa status hubungan kerja yang diberlakukan di Perusahaan Tergugatterhadap Penggugat adalah bahwa Penggugat sebagai Personil Satpam,Hal. 1 dari 6 hal. Put.

Harian a(satu) 1981 2009 BagianSatpamPenguranganPenggugat I 28 Jun 27 April Tenagaeave 12 10 44.883, Harian 2(dua) 1996 2009 BagianSatpam Bahwa Penggugat Il adalah Pekerja jemputan dari Timor Timur, sewaktu dibriefing di Disnaker Bintan, tidak boleh di kenai PHK kecuali melakukankesalahan berat;Bahwa Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat yang menjabat sebagaiKetua SP.PPFSPSI Reformasi PUK PT. PBD dan PHK terhadap Penggugat IIyang menjabat sebagai Wakil ketua SP.PPFSPSI Reformasi PUK PT.

Bahwa terhadapsurat kedua Tergugat juga tidak menanggapi, dilanjutkan dengan surat ketiga)No: 12/SP.PP/F.SPSI.R/PT.PBD/X/IX/2008 tertanggal 04 September 2008 yangintinya tetap meminta waktu dan tempat guna membahas draft PKB yangdiajukan namun tidak sedikitoun direspon oleh Tergugat;Bahwa Penggugat juga mohon kepada Disnaker agar di perantarai dengan suratNomor: 15/SP.PP/F.SPSI.R/PT.PBD/X/X/2008 tertanggal 23 Oktober 2008.Pada tanggal 7 Nopember 2008 Disnaker Bintan memanggil Penggugat danTergugat

Bahwa setelah lewat 1 bulan ternyataTergugat tidak menepati janji, melainkan Tergugat malahan melakukan tindakanPHK terhadap Penggugat dengan alasan pengurangan tenaga Satpam, padahal Tenaga satpam masih di butuhkan Tergugat, teroukti justru menerimapersonil baru dengan jumlah lebih banyak yaitu 9 (Sembilan) orang dari padajumlah yang di kenai PHK yang hanya 6 (enam) orang ;Bahwa Anjuran Mediator Disnaker Bintan di tolak oleh Penggugat karena di nilaitidak manusiawi.

dan bekerja seperti sedia kala tidak mengurangi hakhaknya;Memutuskan dan menghukum serta menjatuhnkan Putusan Sela kepadaTergugat untuk membayar upah selama Penggugat tidak diperbolehkan bekerja,sesuai Undangudang No. 13 Tahun 2003 pasal 155 ayat (2) yang terincikanpada point 11 gugatan ini yang belum di bayarkan selama proses persidanganberlanjut sampai adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrialataupun putusan Kasasi yang memiliki kekuatan hukum tetap ;Menolak Anjuran Mediator Disnaker

kesepakatan;Bahwa oleh karena tidak menemukan kata sepakat saat di fasilitasi olehDISNAKER KOTA PEKANBARU, maka penggugat akhirnya mencatatkanPerselisihan Hubungan Industrial tersebut ke DISNAKER KOTAPEKANBARU yang beralamat di JI.

Samarinda No. 29 Telp. (0761) 21264Tangkerang Pekanbaru 28282, pada tanggal 27 Januari 2016;Bahwa menindaklanjuti pencatatan Perselisihan Hubungan Industrialtersebut, DISNAKER Kota Pekanbaru telah melakukan klarifikasi denganmemanggil penggugat dan tergugat ke kantor DISNAKER Kota Pekanbaru,namun pihak tergugat tidak pernah mau hadir;Bahwa atas pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, padatanggal 08 Maret 2016 DISNAKER KOTA PEKANBARU telah mengeluarkanAnjuran atas Perselisihan Hubungan

oleh UD Milek Jayatertanggal 14 Maret 2016 dan telah diserahkankepada Disnaker Kota Pekanbaruj.................+2.

Bahwa dalil dalil Penggugat pada point 7 sampai dengan point 12 adalahtidak benar, oleh karena yang sebenarnya Tergugat telah menghadiripanggilan dari Disnaker Kota Pekanbaru ini menunjukkan bahwaTergugat menghormati pihak Disnaker Kota Pekanbaru, dalam hal inikarena Tergugat berada diluar kota sehingga diwakili oleh perwakilan UD.Milek Jaya, namun tidak diterima dan ditolak tanpa menghormatiperwakilan dari UD.

Milek Jaya yang telah menghadiri atau memenuhisurat panggilan dari Disnaker Kota Pekanbaru, namun serta merta tidakditerima, bahkan pada panggilan ketiga Pemilik UD Milek Jayamenghadiri panggilan namun karena tidak ada kesepakatan sehinggaMediator mengeluarkan Anjuran Tertulis, dan Anjuran Tertulis tersebutjuga telah dijawab oleh UD. Milek Jaya pada tanggal 14 Maret 2016 dandiserahkan ke Disnaker Kota Pekanbaru, namun disamping itu secarainternal pihak perwakilan UD.

Dan atas perbuatan Tergugat Idan atau Tergugat II tidak bersedia memberikan surat tugas secara tertulis kepadapara Penggugat maka para Penggugat pada tanggal 11 Juni 2007, mohon bantuankepada pihak Disnaker untuk membicarakan masalah penugasan atau mutasi yangdilakukan Tergugat I dan atau Tergugat II tanpa Surat Tugas dengan para Tergugat;12 Bahwa, atas, permohonan para Penggugat tersebut di atas, pihak Disnaker langsungmenindaklanjutinya, dengan mendatangi para Tergugat di lokasi kerja pada hari

itujuga, Senin, tanggal 11 Juni 2007, untuk membicarakan permasalahan PenugasanTergugat I dan atau Tergugat II terhadap para Penggugat dan membicarakan SuratTugas yang diminta para Penggugat kepada para Tergugat;13 Bahwa, upaya pihak Disnaker untuk membicarakan permasalahan secaramusyawarah tersebut di atas oleh para Tergugat tidak ditanggapi bahkan pada hariSelasa, tanggal 12 Juni 2007, para Tergugat selain melarang para Penggugat masukHal. 3 dari 17 hal.

Bahwa, atas permohonan mediasi yang para Penggugat ajukan kepada Disnaker,19.pihak Disneker telah menindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan terhadap paraTergugat dan para Tergugat memenuhi panggilan Disnaker dengan kehadiran paraTergugat pada pertemuan tanggal 4 Juli 2007 untuk melakukan musyawarah denganpara Penggugat yang dipimpin pihak Disnaker, akan tetapi musyawarah tersebutbelum mendapatkan kata sepakat antara para Penggugat dengan para Tergugat;Bahwa, sehubungan belum adanya kata sepakat

antara Penggugat dengan paraTergugat pada pertemuan pada tanggal 4 Juli 2007, telah disepakati oleh paraPenggugat maupun para Tergugat untuk melakukan musyawarah kembali akan tetapiupaya, Disnaker untuk menyelesaikan permasalahan para Penggugat dengan paraTergugat melalui mediasi ini tidak mencapai titik temu, maka Disnaker mengeluarkananjuran sebagaimana dalam Anjuran Mediator Hubungan Indistrial No.117/PHK.IX.2007 tanggal 10 September 2007 antara P.T.

No. 61 PK/Pdt.Sus/201 2anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Disnaker, masingmasingsebesar : Penggugat I dengan masa kerja 12 tahun;Upahbulan Juni, Juli dan Agustus, 3 x Rp.746.000, =Rp. 2.238.000,2x Pasal 156 ayat 2 = 2 x (Rp.746.000, x 9) = Rp.13.428.000,1x Pasal 156 ayat 3 =7 x Rp.746.000, = Rp. 5.222.000,1x Pasal 156 ayat4= 15 % x Rp.13.428.00, = Rp. 2.014.000.

1 Mei 2017.19.Sabtu Tgl 1 Oktober 2016 saya menerima WA dari Dokter lubna tentangBukti transfer sisa gaji yang diberikan sesuai perhitungan dariPT.OMRON.20.Pada Hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2016 saya dan pihak Management21klinik kasi ibu bersama lbu Ernawati SE pihak dari DISNAKER bertemudikantor disnaker untuk Klarifikasi masalah / perselisihan yang terjadi ,dan pihak DISNAKER menyarankan kepada kami untuk mengadakanBipartit..Pada Hri Kamis 20 Oktober 2016 saya mengirim surat keklinik kasih louBekasi

Pihak klinik kasih lbumengatakan sedang berada diluar Kota dan Berjanji akan segeramengabari kembali.23.Pada Selasa Tgl 1 November 2016 , saya kembali mengirim suratpermohonan untuk bipartite yang ketiga yaitu hari Senin Tgl 7 NopemberHal 7 Putusan No. 83/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bag.2016 jam 10 wib tempat klinik kasih ibu, pihak klinik kasi lbu tidakmemberi kabar apapun.24.Pada Hari senin tgl 14 November 2016, saya mengirim suratPermohonan Mediasi Kepada DISNAKER berikut Bukti suratsuratPermohonan Bipartit

kepada Klinik Kasih lbu.25.Pada Selasa Tanggal 29 November 2016 jam 09 OO wib , sayamenghadiri Panggilan 1 Oleh Pihak DISNAKER untuk mediasi dengapihak Management klinik kasih ibu tempat DISNAKER kab BekasiBertemu lou Ernawati SE pihak management klinik Kasih lou tidakHadir.26.Pada hari selasa tanggal 13 Desember 2016 jam 09.00 wib,sayamenghadiri panggilan kedua oleh pihak Disnaker untuk mediasi denganpihak management klinik Kasih lou tempat Disnaker Kabupaten Bekasibertemu ibu Ernawati.

SE,pihak management klinik Kasih lbu tidak hadir.27.Pada hari rabu tanggal 28 Desember 2016 jam 09.00 wib,sayamenghadiri panggilan ke 3 oleh pihak Disnaker untuk mediasi denganpihak management klinik Kasih lou tempat Disnaker Kabupaten Bekasibertemu ibu Ernawati SE,pihak management klinik kasih lou hadir dan diwakili oleh dokter Febri ( suami dari pemilik klinik Kasih lou dr.

untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telahdipanggil secara patut dan ternyata tidak hadirnya itu disebabkan olehsesuatu halangan yang sah, maka Pengadilan menganggap bahwaTergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan itu danberdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 94 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2004,telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menerima gugatan Penggugatdengan putusan tidak hadir (verstek) ;Menimbang, bahwa Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja PemerintahKabupaten Bekasi Nomor : 567/406/Disnaker

Pujianto Dkk, Kuasa hukum para Pekerja Sumarsono,SH;Halaman 8 dari 59 Putusan PHI Nomor 245/Pdt.SusPHI/2015/PN Bdg12.Bahwa pada tanggal 07 Juli 2015 kuasa hukum Para PENGGUGATmengirimkan surat No.39/SKPerMed/PHK/VII/2015 kepada Kepalakantor Disnaker kota Bekasi perihal: Permohonan Mediasi;13.Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2015 para PENGGUGAT(karyawan) dan TERGUGAT (Pengusaha) telah dipanggil secara patutoleh mediator Disnaker kota Bekasi untuk melakukan mediasi;14.

Fotokopi sesuai dengan Asli, Slip gaji atas nama Mujiono, diberi tanda P 6.f;Halaman 27 dari 59 Putusan PHI Nomor 245/Pdt.SusPHI/2015/PN Bdg31.Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat undangan klarifikasi dari MediatorDisnaker Kota Bekasi No. 560/Disnaker 4, diberi tanda P 7.a;32.Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat undangan Mediasi dari MediatorDisnaker Kota Bekasi No. 560/ Disnaker 4, diberi tanda P 7.b;33.

Fotokopi dari Fotokopi, Surat Anjuran Disnaker No. 567/4640Disnaker.4tanggal 12 Oktober 2015, diberi tanda P 7.c;34.

Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat mohon penjelasan PHK No. 10/Penj/PHK/IV/2015 dari Kuasa Hukum para Penggugat, diberi tanda P 11;40.Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat permohonan Mediasi eks karyawanKSU No. 39/Srtpermed/VI/2015 dari kuasa hukum para Penggugatkepada Disnaker Kota Bekasi, diberi tanda P 12;41.Fotokopi dari Fotokopi, Surat jawaban Anjuran Disnaker No. 010/SrtJwbAnj/X/2016, diberi tanda P 13;42.Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat jawaban Somasi dari Kuasa HukumTerrgugat, diberi tanda

disarankan 2x PMTK namun dari pihakperusahaan belum ada jawaban apakah keberatan atau tidaknya;Masa kerja untuk kelompok yang pertama dan yang kedua yaituhamper sama ada yang sudah lama ada yang tidak;Prosesnya adalah menandatangani pernyataan, lalu keesokanharinya uang ditranfer perusahaan dan kemudian baru adaMediasi di Disnaker;Ada perbedaan pesangon karena yang pertama mengikutiPeraturan Perusahaan sedangkan yang Kedua setelah adanyasaran dari Disnaker yaitu sebanyak 2x PMTK;Dalam Penyataan