Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BADAN PENGURUS GEREJA DAN DANA PAPA (PGDP) ROMA KATOLIK PAROKI/GEREJA SANTA BERNADET, tersebut

BADAN PENGURUS GEREJA & DANA PAPA (PGDP) ROMA KATOLIK PAROKI/GEREJA SANTA BERNADE VS MARDAN, DKK

tersebut, yang mana Para Penggugatmerasa terganggu dengan pembangunan Gereja tersebut sertaprosesi peribadatan dari Gereja tersebut nantinya dan ParaPenggugat juga tidak pernah diajak musyawarah terkait denganrencana Pembangunan Gereja tersebut;e =Final : Karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudahdefinitif dan sudah menimbulkan akibat hukum, khususnya bagiHalaman 8 dari 39 halaman.

sekitar Para Penggugat banyakyang mengajukan penolakan terhadap pendirian Gereja tersebut hal manadibuktikan dari tanda tangan para warga di wilayah RW. 03, RW. 04, RW. 05dan RW 06 yang menolak pendirian Gereja tersebut;MAKA;Jika dibuktikan secara kuantitas akan banyak yang menolak pendirian Gerejatersebut daripada yang menyetujui pendirian Gereja tersebut;Bahwa penerbitan Objek Gugatan tentang IMB Gereja Santa Bernadet tidakpernah dilakukan Rapat Pertimbangan yang melibatkan Walikota, Instansiterkait

Nomor 656/Kep/1732/BPPMPT/2013tentang IMB atas nama Gereja dan Dana Papa Roma Katolik St.Bernadet/Paulus Dalu Lubur.

Putusan Nomor 84 PK/TUN/2016Mendirikan Bangunan Atas Nama Badan Pengurus Gereja & DanaPapa Roma Santa Bernadet/Paulus Dalu Lubur;.

(iii)(iv)Nursalim (Penggugat Nomor 31) mengadakan Aksi Damai diLokasi Gereja Santa Bernadet;Dalam aksi damai tersebut FUIB Sudimara Pinang menolakadanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan untukPembangunan Gereja Santa Bernadet;Pada sekitar Tanggal 23 September 2013, bertempat di rumahkediaman M.

PERKUMPULAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH VS GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA (GMAHK)

PUTUSANNomor 421 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PERKUMPULAN GEREJA MASEHI ADVENT HARIKETUJUH, tempat kedudukan di Jalan Yos Sudarso Kav.53, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Pdt.Habel Djahamou, dan kawan, jabatan Ketua UmumPerkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa DominggusMaurits Luitnan, S.H.

Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat NomorAHU0000286.AH.01.08, tanggal 9 Mei 2016 tentang PersetujuanPerubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja MasehiAdvent Hari Ketujuh;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan NomorAHU0000286.AH.01.08, tanggal 9 Mei 2016 tentang PersetujuanPerubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gereja MasehiAdvent Hari Ketujuh;4.

adalah badan hukum berdasrkan Staatsblad 1927 Nomor156, yang ditetapkan pada tanggal 29 Juni 1925, tentang Regeling van deRechpositie der Kerkgenootschappen (Peraturan Kedudukan HukumPerkumpulan Gereja).

Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa Gerejaatau Perkumpulan Gereja, termasuk bagianbagian yang berdiri, dianggapsebagai badan hukum (Pasal 1); Bahwa mengenai pendaftaran Gereja sebagai badan hukum selain diaturdalam Staatsblad 1927 Nomor 156, juga diatur dalam Staatsblad vanHalaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 421 K/TUN/2018Ned. Indie 1927 Nomor 155 diumumkan tanggal 10 Mei 1927 tentanglbadah, Lembagalembaga Gerejani.

Penunjukan lembagalembaga yangdinyatakan sebagai Gereja atau lembagalembaga gereja, dan atausebagai bagian yang berdiri sendiri dari padanya (Ad. Informandum!)juncto Staatsblat 1927 Nomor 156, juga diatur dalam Staatsblad van Ned.Indie 1927 Nomor 157 tanggal 29 Juni 1925 tentang Ibadah,Lembagalembaga Gerejani, Badan Hukum (Ad. /nformandum3) junctoStaatsblad 1927 Nomor 156, juga diatur dalam Staatsblad Van Ned.

Penggugat:
PATAHUDDIN
Tergugat:
Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa Gereja Toraja mamasa

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : GEREJA BETHEL INDONESIA MENARA ERA tersebut

GEREJA BETHEL INDONESIA MENARA ERA VS MARYOTO

Ini jelas membuktikan bahwatelah terjadi kekeliruan dalam mengambil kesimpulan oleh Majelis Hakim,karena jelas terbukti bahwa surat No.006/GBIAK/LL/IV14 tersebut telahdibuat dengan menggunakan kertas yang berlogo/dengan lambang GerejaBethel Indonesia dan disertai stempel Gereja Bethel Indonesia (daftar alatbukti Tergugat, 19, terlampir).

Sebagaimana telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi /Tergugat pada Daftar Alat bukti tergugat 11, 13, 14, T5, T6 (Daftar AlatBukti Tergugat, terlampir) yang menerangkan bahwa Gereja BethelIndonesia bukanlah sebagai perusahaan melainkan Sebagai Lembaga danHal. 5 dari 8 hal.Put.Nomor 242 K/Pdt.SusPHI/2015atau Organisasi Kemasyarakatan Kekhususan yang bersifat Rumah lbadahGereja.

sehingga berhak atas pemutusan hubungan kerja denganmemperoleh 2 (dua) kali upah dan hakhak lainnya yang seharusnyaditerima sesuai ketentuan UndangUndang khususnya UndangUndangtentang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi : GEREJA

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : GEREJA

Bishop Gereja Kristen Protestan Indonesia cq. Pimpinan Gereja Kristen Protestan Indonesia Resort Berastagi cq. Pimpinan Gereja Kristen Protestan Indonesia Tigapanah

MAJELIS PUSAT GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA Cq.MAJELIS DAERAH GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIASULAWESI UTARA Cq. GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA HEBRON LESABE VS BENNI PATRAS, DK

PUTUSANNomor 1132 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:MAJELIS PUSAT GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA Cq.MAJELIS DAERAH GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIASULAWESI UTARA Cq. GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIAHEBRON LESABE, berkedudukan di Kampung Lesabe, KecamatanTabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal. inimemberi kuasa kepada Edwin M.

Karundeng dengan pondasi Gereja berukuran 20 x 10 meter;Bahwa untuk membiayai pembuatan pondasi Gereja dengan 8 (delapan) tiangbeton Tergugat telah meminjam dana kepada Bapak Benny Tampi dan semuabahanbahan bangunan beserta biaya dicatat oleh isteri Bapak Benny Tampi:Bahwa pada tanggal 27 November 1990 Pendeta H. D.

Masie berkeinginan membangun Gedung Pastoridi samping kanan Gereja di atas tanah milik Penggugat sehingga Tergugat melalui Pendete H.D.

dan gedung Pastori diatas tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya, danPenggugat selaku Bendahara Panitia Pembangunan gedung Gereja dangedung Pastori tersebut:;Bahwa sejak gedung Gereja dan gedung Pastori tersebut dibangun, dankemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat , Penggugat tidakpernah menaruh keberatan, dengan demikian penerbitan sertipikat tersebutHalaman 9 dari 11 hal.

MAJELIS DAERAH GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIASULAWESI UTARA Cq.

SUKADAR lawan Gereja Kristen Jawa Muntilan dkk

Gereja Kristen Jawa Muntilan, sebagai penanggung jawab Gereja KristenJawa Muntilan Pepanthan Jamblangan beralamat di JI. Pemuda No.199Muntilan, Kabupaten Magelang, 56415, sebagai Terbanding 1/Tergugat 1.2. RUBIN, umur 71 tahun, agama Kristen, jenis kelamin laki laki, pekerjaanTani, alamat Dususn Lonjong, Desa Ngampin, Kecamatan Ambarawa,Kabupaten Semarang, sebagai Terbanding 2/Tergugat 2.3.

dengan batas batas : Utara : Sukadar Timur: Sukadar Selatan: Sukadar Barat : Nartanto dan Jalan Desaselanjutnya untuk mudahnya dapat disebut juga sebagai Tanah obyekgugatan.Bahwa selanjutnya tanoa sepengetahuan Penggugat, pada sekitar bulanMei tahun 1995 bangunan tersebut dipakai untuk aktivitas ibadah dengansebutan Gereja Kristen Jawa Muntilan Pepanthan Jamblangan denganpenanggung jawab Gereja Kristen Jawa Muntilan (Tergugat l) denganalasan yang tidak jelas, padahal faktanya tidak pernah ada penyerahanHalaman3

Bahwa pembangunan rumah ibadat jemaat Gereja Kristen Jawa MuntilanPepanthan Jamblangan dilaksanakan oleh suatu kepanityaan dan ataupanitya yang terdiri atas orang per orang yang sepakat menjadi panityapembangunan...

Dalam pembangunan Gereja Pepanthan Jamblangan,beberapa dari ahli waris Yakup Karmidi diangkat menjadi panitiapembangunan gereja, yaitu:a. Supangatb. SukadarC.

Bahwa TERGUGAT 2,3,4 dan 6 menolak posita gugatan angka tigakarena dalil Penggugat sangat mengadaada, sebab senyatanyaPENGGUGAT ikut menjadi panitia pembangunan Gereja PepanthanJamblangan yang dibangun di atas tanaha quo, hal ini menunjukkanHalaman27, Put No.337 /Pdt/2018/PT.SMGbahwa PENGGUGAT mengetahui jika gereja tersebut dibangundi atastanah a quodan tidak menyatakan keberatan atas pembangunan gerejadan pembangunan gereja dilakukan ketika pewaris (Yakup Karmidi)masih hidup;.

ARIGATO SIANTURI VS GEREJA METHODIST INDONESIA, DKK

SKBPA/GMI/10/2015tanggal 28 Oktober 2015 oleh karena terbukti Tergugat telah melanggarDisiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013 ;3.

Bahwa Tergugat Il adalah Panitia Pelaksana Konperensi Tahunan ke71/XLVI/2016 Gereja Methodist Indonesia Wilayah yang diangkat olehPimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah Bishop Darwis Manurung,S,Th, M.Psi sebagaimana terbukti dari Surat Keputusan Pimpinan GerejaMethodist Indonesia Wilayah Nomor : 027/A.1.3/GMI WilI/2016 tanggal 30Januari 2016 Tentang Panitia Pelaksana Konperensi Tahunan KE71/XLVI/GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH TAHUN 2016 ;4.

Maka sejak saat itu bagi ParaPenggugat, Pimpinan Gereja Methodist Indonesia Wilayah adalah BishopAmat Tumino bukan Tergugat .

hatinya Para Penggugattetap teguh untuk mempertahankan kebenaran yang hanya bolehberlangsung pada Gereja Methodist Indonesia Wilayah sebagaimanadalam aturan dan peraturan pada Gereja Methodist Indonesia Wilayah yakni Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013.

Methodist Indonesia Tahun2013 bagian Ketiga Tentang Peraturan Rumah Tangga Gereja MethodistIndonesia Bab IV Tentang keEpiskopalan.

STENDY KUSTANTO; GEREJA BETHEL INDONESIA RAYON I C

Zambrut Il No. 10, Permata RegencyCikampek, Karawang, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 26 Mei 2010 ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawanGEREJA BETHEL INDONESIA RAYON IC, diwakili olehPATRICIUS JOPPI S, selaku Pimpinan GEREJA BETHELINDONESIA RAYON IC berkedudukan di Gajah Mada PlazaTower Lt. 11 Jl.

Danny yang merupakanunsure pimpinan pada Gereja Bethel Indonesia Rayon Ic (GBI), dimanapada waktu itu pihak Tergugat telah memberikan sanksi skorsing kepadaPenggugat selama 3 (tiga) bulan yaitu terhitung sejak bulan Juni 2009s/d Agustus 2009 dan tidak diperbolehkan melakukan aktifitas pelayananbaik di dalam maupun di luar persekutuan jemaat Gereja BethelIndonesia dan di lingkungan kantor, tanpa ada penjelasan danPenggugattidak tahu apa alasannya ;.

Yang berhak menggunakan Kartu Pengenal adalahpekerja di Sekretariat Gereja yang masih aktif dan wajib dikenakanHal. 6 dari 9 hal.Put.No. 356 K/Pdt.Sus/2011dilingkungan kerja kesekretariatan Gereja. Dengan memperhatikan bukti T6, maka Termohon Kasasi telah mengangkat Pemohon Kasasi menjadipekerja ;Bahwa berdasarkan bukti P7 (Kartu AIA Medicard atas nama StendyKustanto dengan Nomor Polis 000000437210).

Asuransi AIA Indonesia status Pemohon Kasasiadalah pekerja ;Bahwa berdasarkan bukti T1 (Surat Peringatan Il (terakhir) yangdikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Kantor Pusat OTPHRD/Personalia kepada Penggugat, Stendy Kustanto). Bukti telahmembuktikan ada unsure perintah dalam hubungan kerja. Bilamana tidakada hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon kasasi, makatentu saja tidak ada Surat Peringatan.

berpendapat :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusanJudex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sudah tepat dalam pertimbangannya, bahwa hubungan hukum antaraPenggugat (Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (Termohon Kasasi) bukanmerupakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15UndangUndang No. 13 Tahun 2003 ;Pemberian yang diterima oleh Penggugat (Pemohon Kasasi) adalah imbalankasih secara spontan/sukarela dari para jamaat Gereja

BADAN PENGURUS GEREJA & DANA PAPA (PGDP) ROMA KATOLIK PAROKI/GEREJA SANTA BERNADET.;MARDAN.;H. HALIMI.;SANUN dkk.;

SUKADARLawanGEREJA KRISTEN JAWA MUNTILAN, DKK

BADAN PENGURUS GEREJA DAN DANA PAPA ROMA KATOLIKPAROKI/GEREJA SANTO GABRIEL >< H. HENDRA ROZA PUTERA, S.H., DKK

GEREJA PROTESTAN INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB) vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG. II. GEREJA KRISTEN JAWA AMBARAWA

PENATUA SYELA DWI KISWATI, Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Sekretaris Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIBJemaatAmbarawa Tambakrejo Kebondowo Ambarawa, JalanHal. 1Sugiyopranoto nomor 1 RT. 03 RW.02, Kelurahan Panjang,Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang ;Keduanya selaku pengurus Pelaksana Harian Majelis Jemaatmasa bakti 20152017 GPIB Jemaat Ambarawa Tambakrejo Kebondowo di Ambarawa berdasarkan Surat Keputusan MajelisSinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB) Jakarta,Nomor : 5005/VI5

Nama : DWI SUGENG RIYADI, SH;Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;4.Nama : NAFIS DARDIRI, SH;Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan PerkaraHal. 2Pertanahan)==+ on nnn seen cnnKesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yangberkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 18 Ungaran;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING ;lL Nama : GEREJA KRISTEN JAWA AMBARAWA.Alamat :Jalan Mgr.

Nama SETYO UTOMO) anaesKewarganegaraan : IndonesiajJabatan : Sekretaris Majelis Gereja Kristen Jawa Ambarawa;Alamat :Jalan Anggrek Il/1 RT. 003/RW. 00, KelurahanPanjang, Kecamatan Ambarawa, KabupatenSEMAarang 5 == = no noe nnn nnn nnn nee ee nee ne4, Nama : ESTHER AGUSTINA;Kewarganegaraan : Indonesia; 202 ==" "Jabatan : Sekretaris ll Majelis Gereja Kristen JawaHal. 3Alamat5. NamaKewarganegaraanJabatanAlamat6.

NamaKewarganegaraanJabatanAlamatBerdasarkan SuratAmbarawa;2 222 222 nnn nnn conn nnn nen: Kelurahan Lodoyong RT. 010 / RW. 005,Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang;: YOHANA YULIANI WIDHI ASMORO:: Indonesia; ==:Bendahara Majelis Gereja Kristen JawaPTTID EEG ~~~ ~~ nm mci: Kelurahan Lodoyong RT. 010 / RW. 005,Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang;> MAGDALENA YULIAT b222 =o: INdonesia;j 29222222:Bendahara Il Majelis Gereja Kristen JawaATT ELPELWiad jose reer rrermiee ernment: Lingkungan Ngancar RT

Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang berupa: Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 656/Kep-1732/ BPPMPT/IMB/2013, Tanggal 22 Agustus 2013, Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Badan Pengurus Gereja & Dana Papa Roma Santa Bernadet/Paulus Dalu Lubur ;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang berupa: Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 656/Kep-1732/ BPPMPT/IMB/2013, Tanggal 22 Agustus 2013, Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Badan Pengurus Gereja & Dana Papa Roma Santa Bernadet/Paulus Dalu Lubur; 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

BADAN PENGURUS GEREJA & DANA PAPA (PGDP) ROMA KATOLIK PAROKI/GEREJA SANTA BERNADET

KAYARI DKKVSGEREJA HKBP Manyar Surabaya DKK

Teral Estate kepadaPemerintah, tetapi yang benar tanah itu harus diperuntukkan untuk fasilitas umum dansosial a.l. gedung GEREJA HKBP MANYAR ;6.

Foto copyt Gambar Foto Dokumentasi GEREJA HKBP MANYAR SURABAYAPengambilan gambar foto GEREJA HKBP MANYAR SURABAYA dari sisi dalam Gerejabeserta shaf Jemaah dan mimbar pendeta GEREJA HKBP MANYAR SURABAYA, buktiT18 ;18. Foto copy Tarif pengukuran dan pemetaan bidang tanah tahun 2008 dari BADANPERTANAHAN NASIONAL SURABAYA Nomor : 600.35FFE tertanggal 24 Januari 2008,bukti T19 ;19. Foto copy Surat Perintah Setor, Nomor berkas permohonan : 12404/2008tertanggal 10 Maret 2008, bukti T20 ;20.

Foto copy Gambar Foto Dokumentasi GEREJA HKBP MANYAR SURABAYAJadwal Kebaktian Minggu HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) MANYARRESSORT MANYAR, bukti T22 ;Don Foto copy Gambar Foto Dokumentasi GEREJA HKBP MANYAR SURABAYADENGAN RASA HORMAT TUHAN YANG MAHA ESA GEDUNG GEREJA HKBPMANYAR SURABAYA DIRESMIKAN PADA TANGGAL 18 JANUARI 1987 OLEHGUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR : BAPAK WAHONO, buktiT23 ;2 Foto copy Gambar Foto Dokumentasi GEREJA HKBP MANYAR SURABAYAPengambilan Gambar Foto GEREJA

Foto copy Gambar Foto Dokumentasi GEREJA HKBP MANYAR SURABAYAPengambilan Gambar Foto GEREJA HKBP MANYAR SURABAYA dari sisisamping kiri, bukti T25 ;25. Foto copy Gambar Foto Dokumentasi GEREJA HKBP MANYAR SURABAYAMimbar Pendeta GEREJA HKBP MANYAR SURABAYA, bukti T26 ;26. Foto copy Gambar Foto Dokumentasi GEREJA HKBP MANYAR SURABAYAPengambilan Gambar Foto GEREJA HKBP MANYAR SURABAYA dari sisi samping kanan,bukti T27 ;2.

Foto copy Gambar Foto Dokumentasi GEREJA HKBP MANYAR SURABAYAPengambilan Gambar Foto GEREJA HKBP MANYAR SURABAYA dari sisidalam beserta mimbar dan Kalimat motto, bukti T28 ;28. Foto copy Surat Ket. Pertemuan No.

GEREJA PROTESTAN INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB) VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG., II. GEREJA KRISTEN JAWA AMBARAWA;

, Kabupaten Semarang, jabatan Sekretaris IlMajelis Gereja Kristen Jawa (GKJ) Ambarawa;5.

Keputusan Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama Nomor : 35 Tahun1988 Tentang Pernyataan Gereja Protestan Di Indonesia BagianHalaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 143 K/TUN/2017Barat (GPIB) Sebagai Lembaga Keagamaan Yang Bersifat Gerejatertanggal 6 Pebruari 1988:Bahwa oleh karena Penggugat telah memiliki landasan hukumsebagaimana tersebut di atas maka Gereja Protestan di Indonesiabagian Barat (GPIB) menempati tanah objek sengketa bersamasamadengan Gereja Kristen

Dalam pertemuan tersebutmenghasilkan kesepakatan diantaranya pihak Tim Hukum Sinode GKJwaktu itu menegaskan bahwa gedung Gereja di Ambarawa adalah milikGPIB. Sehingga pada saat itulah pihak GKJ mulai membangun gedunggereja di belakang terminal Ambarawa. Bahwa, selain itu GPIBmenyepakati Gereja digunakan bersama dengan ketentuan GPIB yangmenentukan jadwal penggunaannya.

Bahwa, Tergugat jugamengabaikan fakta pada halaman depan Gereja masih berdiri tegak papannama Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat ATK*Ambarawa sampai gugatan ini didaftarkan, hal ini menunjukkan Penggugatmasih mempunyai kepentingan dengan tanah dan bangunan gerejadimaksud.

, atas nama Gereja Kristen JawaAmbarawa dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03626/Kelurahan Panjang, SuratUkur tanggal 26/11/2014 Nomor 00034/Panjang/2014, luas + 530 m?, atasnama Gereja Kristen Jawa Ambarawa (vide gugatan halaman 4); Petitum dari gugatan Penggugat, yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor3625/Kelurahan Panjang, Surat Ukur tanggal 26/11/2014 Nomor00035/Panjang/2014, luas 50 m?

Menyatakan tanah obyek sengketa yang diatasnya ada bangunan Gereja dan rumah Pastori yang terletak di Jalan Durian, No. 39 Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dengan luas kurang lebih 1.548 M2. (seribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi) dan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Haris; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Durian; Sebelah Selatan berbatas dengan Jln. Durian dan tanah milik H.

Sumardi; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Musa Pingak;Adalah milik Organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka yang di peroleh beli dari Andi Muhammad Arsyad dan Haris;3.

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah obyek sengketa dan Tergugat IV dan Tergugat V melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat II serta Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I (Gereja Anugrah Bethesda Jemaat Shekina Glory);4.

Menyatakan Akta Hibah No. 32/AJB-LTBG/I/2009, /AJB/LTBG/I/2008 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00001atas nama Gereja Anugrah Bethesda Jemaat Shehina Glory serta segala bentuk surat yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 1.548 M2, (seribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama Tergugat I (Gereja Anugrah Bethesda Jemaat Shehina Glory) dan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;5.

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat selaku Pengurus dan Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Bukit Hermon Kolaka dalam keadaan kosong dan meninggalkannya dalam keadaan baik dengan tanpa biaya beban apapun;6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.

- RUDI YAURY, Dkk melawan- GEREJA ANUGERAH BATHESDA JAKARTA di Jakarta Cq Gereja Anugerah Bethesda Sulawesi Tenggara di Kendari Cq Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Shekina Glory Kolaka di Kolaka, Dkk

Arsyad di Kec.Latambaga untuk dirikan Gereja;Bahwa saksi pernah bertemu dengan Andi M. Arsyad dan menanyakanlangsung apakah betul Pdt. Adrian Gosal telah membeli tanahnya untukdibangun Gereja dan Andi M.

Andrian Gosal dananggota Jemaat Pantekosta saat itu adalah meratakan tanah tersebutkarena awalnya tanah tersebut adalah gunung ;Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 07/Pat.G/2016/PN KkaBahwa saksi lupa kapan Gereja Pantekosta pertama dan Gereja barudibangun tetapi waktu peresmian Gereja pertama dan Gereja yang keduasaksi di undang saat itu;Bahwa saat itu Gereja yang kedua dibangun oleh Pdt.

Freddy Sondakh;Bahwa saksi tahu GPDI memiliki pengurus di pusat ;Bahwa saksi mengetahui pada saat diresmikan nama gedung Gerejatersebut GPDI Bukit Hermon;Bahwa sejak tahun 2009 saksi lihat gedung Gereja tersebut sekarangbernama Gereja Anugrah Bethesda;Bahwa saksi lihat papan nama Gereja tersebut sudah berubah sewaktusaksi diundang oleh Pdt.

Pramuka;Bahwa saksi tahu Jeffry Rumendong pertama sekitar tahun 1970an danwaktu itu Gereja sudah ada baru Jeffry Rumendong (T.Il) datang dikolaka ;Bahwa saksi tidak tahu alasan papan nama Gereja tersebut di ganti ;Bahwa saksi tahu selain gedung Gereja ada juga bangunan rumahPendeta;Bahwa saksi mengetahui Gedung Gereja tersebut dipermanenkan sekitartahun 1989 1990 dan masih bernama GPDI Bukit Hermon ;Bahwa saksi pernah mendengarnya ada hibah dari Freedy Sondakhkepada Jeffri Rumendong Untuk keperluan

Saksi Maya Lucky Kussoy;Bahwa adanya permasalahan kepemilikan tanah gereja;Bahwa permasalahn bermula saat Pendeta Freddy Sondakh menunjukJeffrey Rumendong sebagai menjadi ketua pembangunan gereja GPDI;Bahwa gereja tersebut dijalan Durian dan setelah mengadakan rapat danpertemuan dengan jemaat disepakati semua suratsurat untuk keperluanpengurusan sertifikat gereja dipercayakan kepada Jeffrey Rumendong;Bahwa pada saat pertemuan diusulkan sertifikat gereja atas namaFreddy Sondakh namun saat itu ada

BADAN PENGURUS GEREJA & DANA PAPA (PGDP) ROMA KATOLIK PAROKI/GEREJA SANTA BERNADET vs MARDAN, DKK DAN WALIKOTA TANGERANG;

Bahwa Objek Gugatan berisi pada pokoknya tentang Izin MendirikanBangunan Gedung Pertemuan Dan Tempat Ibadah Gereja Kepada BadanPengurus Gereja Dan Dana Papa Roma Santa Bernadet/Paulus Dalu Lubur;3.

tersebut sertaprosesi peribadatan dari Gereja tersebut nantinya dan ParaPenggugat juga tidak pernah diajak musyawarah. terkaitdengan rencana Pembangunan Gereja tersebut;Halaman 6 dari 43 halaman.

06 yang menolakpendirian Gereja tersebut;MAKA;Jika dibuktikan secara kuantitas akan banyak yang menolak pendirianGereja tersebut daripada yang menyetujui pendirian Gereja tersebut;Bahwa penerbitan Objek Gugatan tentang IMB Gereja Santa Bernadettidak pernah dilakukan Rapat Pertimbangan yang melibatkanWalikota, Instansi terkait, Lurah, Camat dan Para Ketua RT dan RWHalaman 8 dari 43 halaman.

Nomor 656/Kep/1732/BPPMPT/2013tentang IMB atas nama Gereja dan Dana Papa Roma Katolik St.Bernadet/Paulus Dalu Lubur.

Namun demikian di KotaTangerang baru ada 2 (dua) Gereja Khatolik, yaitu Gereja Santa Maria diCikokol, Kota Tangerang dan Gereja Santo Agustinus di Perumnas, KotaTangerang.Bahwa fakta mengenai keadaan jumlah umat Khatolik tersebut dihubungkandengan jumlah rumah ibadat (Gereja) Khatolik yang baru ada 2 (dua) diKota Tangerang sepatutnya menjadi perhatian dan pertimbangan hukumdari Judex Facti.Bahwa menurut keterangan Saksi Rojali, S.H.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan: GEREJA BETHANY INDONESIA Cabang Palu tersebut;

GEREJA BETHANY INDONESIA Cabang Palu VS BENNY TANDRA

Menimbang bahwa, Pemohon selain sebagai Jemaat dan PelayanTuhan dan Bendahara Umum di Gereja in casu Termohon jugasebagai warga negara Indonesia sehingga secara hukummerupakan subjek dalam sengketa informasi perkara a quo;c.

Menimbang bahwa, Pemohon adalah jemaat sekaligus pelayanTuhan dan Pejabat Bendahara Umum di Gereja Bethany CabangPalu serta sebagai warga negara Indonesia yang baik yangmemiliki rasa tanggung jawab atas transparansi pengelolaankeuangan, sehingga berdasarkan Bukti P.2 Pemohon mengajukanpermohonan agar Termohon in casu Gembala Sidang GerejaBethany Cabang Palu memerintahkan Bendahara Rutin dalam halini Sdri.

Menyatakan Termohon Keberatan (dahulu Termohon) sebagai badanpublik telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai badan publik,yakni tidak menyampaikan salinan informasi publik berupa LaporanPertanggungjawaban Keuangan Gereja Bethany Indonesia Cabang Paluperiode tahun 2005 sampai dengan tahun 2016;3.

Menghukum kepada Termohon Keberatan (dahulu Termohon) untukmenyampaikan dan/atau menyerahkan salinan informasi publik berupaLaporan Pertanggungjawaban Keuangan Gereja Bethany IndonesiaCabang Palu periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2016;Him. 6 dari 10 halaman. Put. Nomor 325 K/Pdt. SusKIP/20214.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagaiTermohon Keberatan: GEREJA BETHANY INDONESIA Cabang Palutersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan untukHim. 9 dari 10 halaman. Put. Nomor 325 K/Pdt. SusKIP/2021membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSelasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.