Ditemukan 383308 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Informasi publik Informasi elektronik Keterbukaan informasi Komisi informasi
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Khusus ITE
Register : 13-01-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 26-03-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli
Tanggal 23 Maret 2021 — TAHYAN Bin DUL WAHID
578 — 551
  • Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telahdiubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dakwaanalternatif kKedua penuntut umum.2.
    Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentangperubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronikATAU;KEDUABahwa terdakwa Tahyan Bin Dul Wahid pada hari Selasa tanggal 04Agustus 2020 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustustahun 2020, bertempat di rumah di JI. Raya Jetis Rt. 025 Rw. 006 Kel/ DesaSidaurip Kec. Binangun Kab.
    Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentangperubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penunitut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pili1.
    Perobuatan tersebut dapat dilakukandengan berbagai macam cara atau modus (misalnya: mencari tahu data loginatau password);Bahwa yang dimaksud dengan mengubah, menambah, mengurangi,melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,menyembunyikan terkait informasi atau data elektronik adalah Aktifitas yangberkaitan dengan manipulasi dan modifikasi serta pemindahan dan/ataumenyembunyikan Informasi/ Dokumen Elektronik;Bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,termasuk
    Pasal 30 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 tahun 2008Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pilitentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroniksebagai Dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkutpautdengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 08-08-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 07-10-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1335/Pid.B/2017/PN Jkt.Brt
Tanggal 9 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
Dede Herdiana,SH.
Terdakwa:
MOHAMAD SYAHID ALS AHMAD FATIHUL ALIF
65 — 0

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD SYAHID als AHMAD FATIHUL ALIF tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap
Pengadilan PN BONTANG Perdata Khusus
Register : 03-12-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN BONTANG Nomor 34/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Bon
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
Yayasan LNG Badak
Tergugat:
1.Haposan Marbun
2.Daud Padang
3.Anang Sugiharto,
4.Achmad Wildan
5.Hendrik Dosayang
6.Suhartanto
7.Benny Lengkong
8.Asikin Usman
9.Rustadji
Turut Tergugat:
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
385 — 144

  • MENGADILI:

    DALAM EKSEPSI :

    1. Menolak Eksepsi dari Termohon Keberatan I sampai dengan Termohon Keberatan IX serta Turut Termohon Keberatan ;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Menolak Keberatan Pemohon Keberatan untuk Seluruhnya ;
    2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019 dan memerintahkan Pemohon Keberatan sebagai Badan Publik untuk memberikan seluruh
    informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik ;
  • Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp.1.449.000,- (satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
    Penggugat:
    Yayasan LNG Badak
    Tergugat:
    1.Haposan Marbun
    2.Daud Padang
    3.Anang Sugiharto,
    4.Achmad Wildan
    5.Hendrik Dosayang
    6.Suhartanto
    7.Benny Lengkong
    8.Asikin Usman
    9.Rustadji
    Turut Tergugat:
    Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
    Pasal 9;tidak ditanggapinya permintaan informasi:;permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;tidak dipenuhinya permintaan informasi;pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ataupenyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalameroaoUndangUndang ini.
    dalam UUNo 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik danPeraturan Komisi Informasi (PERKI) NO 1 Tahun 2010 tentangStandar Layanan Informasi Publik Bahwa ketentuan UU mengatakan Informasi yang Wajib Disediakandan Diumumkan Secara Berkala Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008dikatakan pada ayat(1) Setiap Badan Publik wajid mengumumkan Informasi Publiksecaraberkala.(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;b. informasi mengenai kegiatan
    Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) NO 1 Tahun 2013Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)Pasal 1 ayat 3 Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yangterjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publikdan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hakmemperoleh dan/atau. menggunakan Informasi Publikberdasarkan peraturan perundangundangan.Pasal ini menjelaskan jika gugatannya penggugat didasarkan atassengketa informasi maka seharusnya antar Termohon
    informasi berkala sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9;c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yangdiminta;e. tidak dipenuhinya permintaan informasi:;f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ataug. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diaturdalam UndangUndang iniBahwa dari awal persidangan penggugat mendalilkan bukanbadan publik dan informasi yang dimintakan oleh PemohonInformasi tidak dapat diberikan karena bukan informasi publikmaka
    Berkala Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008 dikatakanpada ayat(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secaraberkala.(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;Cc. informasi mengenai laporan keuangan; dan/ataud. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publiksebagaimana dimaksud pada
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum Penghinaan
Register : 03-11-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 349/Pid.B/2015/PN. Idm.
Tanggal 16 Desember 2015 — WIJAYANTI Binti H. SIRAD
138 — 59
  • SIRAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik";2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WIJAYANTI Binti H. SIRAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;3.
    DASTEM Binti RIPAN selaku adik saksi yang berada diNegara Dubai;Bahwa setelah mendengar informasi via telepon dari Sdri.
    Pasal 45ayat (1) Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut ;1 Unsur Setiap orang ;2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak ;3 Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;4 Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;Ad.1.
    Adami Chazawi, S.H (dalam artikelnya berjudul PenghinaanKhusus Menurut UU ITE, http: michazawi.bl id/2 nghinaankhususmenurutuuite3115.html), maka harus dicari di luar UU ITE, khususnya darisudut harfiah yang disesuaikan dengan teknologi informasi.
    Sehingga dalam konteks tindak pidana penghinaan dengan menggunakansarana teknologi informasi menurut UU ITE, perbuatan mendistribusikan diartikan sebagaiperbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan,mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atautempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologiinformasi.
    Dari kalimat tersebut denganmenghubungkannya dengan objek yang ditransmisikan, maka perbuatan mentrasmisikandapatlah dirumuskan sebagai suatu perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkattertentu mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkanteknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usahamelakukan transaksi elektronik.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 505 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PEMERINTAH KOTA SURABAYA vs MADURA CORRUPTION WATCH
79 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon Keberatan tidakspesifik menyampaikan alasan dimintanya informasi publik tersebut.Bahwa apabila alasan permohonan informasi yang diajukanTermohon Keberatan tidak jelas maka potensial menimbulkanpenyalahgunaan informasi dan data oleh Termohon dan hal inibertentangan dengan tujuan pembentukan UndangUndang Nomor14 Tahun 2008.
    Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor60/IV/KIProv. JatimPSAMA/2016, tanggal 14 April 2016;3.
    Untuk mengajukan halhal yang baru, Pemohon Kasasi pada sidangtertanggal 27 Juni 2016 mengajukan bukti berupa keterangan ahllihukum administrasi yang akan member penjelasan tentang: Persyaratan formil dan materiil terkait dengan permohonan informasiberdasarkan ketentuan hukum; Batasan hukum terhadap informasi yang telah diberikan, mengingatPemohon informasi telah memberikan informasi yang dimintapemohon informasi namun perkara di komisi informasi tetapdilanjutkan karena pemohon informasi merasa tidak
    Bahwa alasan untuk memintainformasi publik harus jelas untuk tujuan apa serta informasi publiktersebut dipergunakan untuk apa. Bahwa Termohon Kasasi dalampermohonannya menyebutkan alasan permintaan informasi bersifatHalaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 505 K/TUN/2016abstrak dan umum. Termohon Kasasi tidak spesifik menyampaikanalasan dimintanya informasi publik tersebut.
    Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 51 UndangUndang Nomor 14Tahun 2008, selain dibebani untuk memberikan informasi, oleh hukum,Pemerintah Kota Surabaya juga dibebani kewajiban untuk menjalankanfungsi kontrol terhadap informasi yang diminta tersebut, agar informasitidak disalahgunakan;Telah ada kesepakatan mediasi dan Pemerintan Kota Surabaya Telahmemberikan informasi yang diminta;Pemohon Kasasi telah menjalankan kewajibannya untuk menjalankankewajibannya yaitu menyampaikan informasi kepada Termohon
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 20-02-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan PT SURABAYA Nomor 97/PID/2013/PT. SBY
Tanggal 20 Februari 2013 — PAULINA PRADANI, S.Sos
50 — 34
  • Menyatakan Terdakwa PAULINA PRADANI, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi ;---------------------------------------------------------------2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;---------------------------------------------------------------------3.
    Menyatakan Terdakwa PAULINA PRADANTI, S.Sos telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan hukumdengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari,memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi ;2. Menjatuhkan 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama (satu)bulan ; 3. Menetapkan barang bukti berupa (satu) unit handycam merk Panasonicwarna silver model No.
    Menyatakan Terdakwa PAULINA PRADANI, S.Sos telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMelawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangipelaksanaan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasandan informasi ; . Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama (satu) bulan ; .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 30-01-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 K/TUN/2013
Tanggal 2 April 2013 — MUHAMMAD HIDAYAT Alias MUHAMMAD HS VS KEPALA DINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN dan PJU KOTA BEKASI;
92 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dahulu sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukanpermohonan keberatan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagaiTermohon di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yangmemeriksa, memutus dan Menyelesaikan Sengketa Informasi
    Putusan Nomor 62 K/TUN/2013Keterbukaan Informasi Publik, telah menerima dan memperhatikan duduknyasengketa informasi seperti tertera dalam Putusan Komisi Informasi ProvinsiJawa Barat Nomor 009/PNTPMK.A/KIJBR/IV/2012, tanggal 17 April 2012dalam sengketa antara Muhammad Hidayat S, alamat Jalan Palem V Nomor191 Perumnas 1 Jakasampurna Bekasi BaratKota Bekasi sebagai Pemohondan Dinas Pertamanan, Pemukiman dan PJU Kota Bekasi, beralamat JalanJenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi 17111 sebagai Termohon
    Menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan sebagaimana disebutkandalam paragraf (4.13) adalah informasi terbuka;3. Memerintahkan Termohon untuk melengkapi pemenuhan permohonaninformasi dengan memberikan data yang terkait nama dan alamatlengkap penyedia barang/jasa yang menjadi pelaksana program, yangdimohonkan pemohon, selambatlambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja sejakputusan ini diterima Termohon;4.
    Menetapkan bahwa untuk biaya pengadaan dokumen informasidibebankan kepada Pemohon;Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tersebut dibacakanoleh Majelis Komisioner dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 17 April 2012 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;Bahwa atas Putusan Komisi Informasi tersebut, Pemohon (MuhammadHidayat S) telah mengajukan permohonan keberatan atas Putusan KomisiInformasi Provinsi Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padatanggal 14
    Menguatkan Putusan Komisi = Informasi Provinsi Jawa BaratNomor:009/PNTPMK.A/KIJBR/IV/2012, tanggal 17 April 2012;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 08-12-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 K/TUN/2016
Tanggal 4 Januari 2017 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA, ATAU INSTITUT FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR) VS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI;
244 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 568 K/TUN/2016merupakan informasi yang dikecualikan.
    Pasal 9 ayat 2 mengatur mengenai Informasi yang wajib disediakan dandiumumkan secara berkala. Diantaranya:a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan ataud. Informasi lain yang diatur dalam perundangundangan;Il. Pasal 10 ayat 1 mengatur mengenai informasi yang wajib diumumkansecara serta merta berupa informasi yang dapat mengancam hajathidup orang banyak dan ketertiban umum;Ill.
    mengatur mengenai asas informasi publik.
    Pasal 3 PP 61 Tahun 2010 juncto Pasal 8 ayat (4) huruf b, Pasal 15,Pasal 16, dan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) diatas,Termohon Kasasi selaku Badan Publik melalui PPID wajib melakukanpengujian konsekuensi atas Pengklasifikasian Informasi sebelummenyatakan suatu informasi publik sebagai informasi rahasia atau informasiHalaman 27 dari 32 halaman.
    untuk menolak memberikan seluruh informasi yang dimintaoleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi;Halaman 30 dari 32 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus ITE
Putus : 11-12-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2043 K/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — SITI MAYSARAH alias MAMAY KTB binti JABIDI
519 — 499 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ia Terdakwa SIT MAYSARAH alias MAMAY KTB binti JABIDI,pada hari Minggu, tanggal 27 September 2015 sekira jam 11.17 Wita atausetidaktidaknya pada bulan September 2015 atau setidaktidaknya pada tahun2015 bertempat di Jalan Gunung Mandin, Kecamatan Pulau Laut Utara,Kabupaten Kotabaru, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksadan mengadili, telan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya informasi
    MAMAY KTB binti JABIDIsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal2/7 Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;Mahkamah Agung tersebut:Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKotabaru tanggal 8 Desember 2016 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa SIT MAYSARAH alias MAMAY KTB binti JABIDIterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalanh melakukantindak pidana Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapatdiaksesnya Informasi
    Menyatakan Terdakwa SITI MAYSARAH alias MAMAY KTB binti JABIDIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja dan Tanpa Hak Secara Melawan Hukum Mendistribusikan,Mentransmisikan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik danDokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan PencemaranNama Baik:2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;3.
    MA/Pemb/1181/1973tanggal 13 September 1973, perihal pemidanaan agar sesuai dengan beratdan ringannya sifat kejahatannya dalam perkara ini Terdakwa SITIMAYSARAH alias MAMAY KTB binti JABIDI Dengan Sengaja dan TanpaHak Secara Melawan Hukum Mendistribusikan, Mentransmisikan MembuatDapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik YangMemiliki Muatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik sebagaimanayang kami dakwakan melanggar Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (3)UndangUndang RI Nomor 11
    Umum;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanJudex Facti Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengajadan Tanpa Hak Secara Melawan Hukum Mendistribusikan, MentransmisikanMembuat Dapat Diaksesnya Informasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 12-11-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 505 K/TUN/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — UNIVERSITAS MATARAM VS JUMAIDI;
75 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 505 K/TUN/2014Informasi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:Bahwa Permohonan Informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/PemohonInformasi dalam suratnya tertanggal 13 dan 14 Desember 2013 yang diterimaoleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi pada tanggal 14 Desember 2013adalah permintaan informasi yang obscuur libel (kabur/tidak jelas), karenaTermohon Keberatan/Pemohon Informasi meminta informasi :Laporan Pelaksanaan
    ;3 Memerintahkan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk memberikanseluruh informasi sebagaimana Putusan Komisi Informasi Provinsi NusaTenggara Barat Nomor : 002/II/KINTB/PSMA/2014, tanggal 5 Mei 2014;4 Menghukum Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk membayar biayaperkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.300.000, (tiga ratus riburupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebuttelah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Pemohon Keberatan/ TermohonInformasi
    imperatif alternatif untuk harus menjadiPetitum Permohon Pemohon Informasi Publik dan harus diputusoleh Komisi Informasi in casu Komisi Informasi Provinsi NusaTenggara Barat dalam perkara a quo, yaitu (dikutip) :Hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Komisi Informasi, yaitu:1.
    Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifatterbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;2. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakaninformasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakandan mengumumkan informasi tersebut secara berkala;3. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapipermohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapipermohonan informasi oleh Pemohon;4.
    Akan tetapi salah satu atau lebih elemenelemen sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10Ayat (1) huruf C Peraturan Komisi Informasi Nomor 1Tahun 2013 menjadi imperatif menjadi petitum daripermohonan yang diajukan ke Komisi Informasi.
Pengadilan PN BANGIL Pidana Umum
Register : 10-01-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN BANGIL Nomor 19/Pid.B/2019/PN Bil
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ARTHEMAS SAWONG, SH.
Terdakwa:
SANUSI bin TARMAN
30 — 27

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa SANUSI Bin TARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang dengan sengaja tidak memberikan Informasi Publik berupa Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
Pengadilan PN BANGKALAN Pidana Umum
Register : 03-03-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PN BANGKALAN Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bkl
Tanggal 30 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ADHITYA YUANA, SH
Terdakwa:
MOH. HOSEN
139 — 34
  • HOSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ;
  • Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;
Pengadilan PT PALU Pidana Umum
Register : 05-09-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PT PALU Nomor 101/PID/2018/PT PAL
Tanggal 17 Oktober 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : HARIS ABDUR ROHMAN IBAWI, SH
Terbanding/Terdakwa : MEILANTON ERIKSON PADAGA Als. SON BIN YULIAN PADAGA
63 — 45
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus ITE
Putus : 20-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4898 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 20 Oktober 2022 — RAHMIN MIOLO
217 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Khusus
Register : 27-11-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 226/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Lbp
Tanggal 20 Januari 2020 — Penggugat:
Harles Harahap, S.H
Tergugat:
Muhammad Hidayat
361 — 56
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum
Register : 26-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 705/Pid.B/2020/PN Bpp
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
SITI NUR FATIMAH, SH
Terdakwa:
Dini Hartati Binti Didin Samsudin
192 — 76
  • Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atausetidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Balikpapan, Dengan sengaja, tanpa hakmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik yangmemiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, sekitar jam16.00 Wita Saksi Eka Angga Helian
    Balikpapan Selatan, menyediakanlayanan pijat Spa Plusplus dengan menggunakan media social Miichat .Bahwa dengan adanya informasi dari masyarakat tersebutselanjutnya Saksi Eka Angga Helian Bin Sukardi mencoba membukaakun michat atas nama agil milik Saksi di sekitar Hotel Athar 88,kemudian Saksi mulai mencari pengguna disekitar Saksi, dan Saksimenemukan beberapa akun michat yang menjalankan layanan sekskomersial yang berlokasi di Hotel Athar 88, dengan layanan Spa + BO(Booking Out) dengan variasi harga
    Balikpapan Selatan, menyediakanlayanan pijat Spa Plusplus dengan menggunakan media social Miichat .Bahwa dengan adanya informasi dart masyarakat tersebutselanjutnya Saksi Eka Angga Helian Bin Sukardi mencoba membukaakun michat atas nama agil milik Saksi di sekitar Hotel Athar 88,kemudian Saksi mulai mencari pengguna disekitar Saksi, dan Saksimenemukan beberapa akun michat yang menjalankan layanan sekskomersial yang berlokasi di Hotel Athar 88, dengan layanan Spa + BO(Booking Out) dengan variasi harga
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 22-06-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 13-07-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 691/PID/2023/PT SBY
Tanggal 13 Juli 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : Tomy Marwanto S.H.
Terbanding/Terdakwa : KASNO
38 — 18
  • 26 Nopember 2015 dan atas putusan tersebut ada upaya banding taggal 7 Desember 2015;
  • 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur Nomor: 119/KI- Prov.Jatim-PS-A/2019 tanggal 30 Januari 2019;
  • 1 (satu) Bendel fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 119/PEN.EKS/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang menetapkan mengabulkan permohoanan Eksekusi; menyatakan bahwa putusan Komisi Informasi Nomor: 119/KI-Prov.Jatim-PS-A
    Kediri berisi tentang pengajuan permohonan informasi/ dokumen tentang riwayat tanah/ Pethok D No. 359 & 600-800 atas nama WARSODIKROMO dengan luas 827 Da dan 0,774 Ha;
  • fotocopy Surat sdr. DJUMANI tertanggal 19 April 2018 yang ditujukan kepada PPID Pemerintah Desa Cengkok Kec. Tarokan Kab.
    Kediri berisi tentang pengajuan ulang permohonan informasi/ dokumen tentang riwayat tanah/ Pethok D No. 359 & 600-800 atas nama WARSODIKROMO dengan luas 827 Da dan 0,774 Ha;
  • fotocopy Surat sdr. DJUMANI tertanggal 6 Pebruari 2018 yang ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Desa Cengkok Kec. Tarokan Kab.
    Kediri berisi tentang pemberitahuan tidak ditanggapinya surat saksi tanggal 6 Pebruari 2018 tentang pengajuan permohonan informasi/ dokumen tentang riwayat tanah/ Pethok D No. 359 & 600-800 atas nama WARSODIKROMO dengan luas 827 Da dan 0,774 Ha berikut pengajuan keberatan yang kedua sehubungan tidak ditanggapinya permohonan saksi kepada atasan PPID Pemerintah Desa Cengkok Kec. Tarokan Kab.
    KASNO;
  • 2 (dua) lembar Surat Panggilan Sidang ajudikasi Non Litigasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
  • Tanda bukti pengiriman atau resi pengiriman Putusan Sengketa Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur No. 119/KI-Prov.Jatim-PS-A/2019 tanggal 30 Januari 2019 kepada Kepala Desa Cengkok Kec. Tarokan Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-06-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/TUN/KI/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — AGUS SUPRIYANTO VS INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN;
78 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Putusan Komisi Informasi Nomor: 081/X/KIBantenPS/2018 Komisi Informasi Provinsi Banten untuk seluruhnya3.
    mengadili dan memutus Perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono).Menimbang, bahwa terhadap Keberatan tersebut, TermohonKeberatan mengajukan eksepsi tentang /ega/ standing pemberi kuasa danpenerima kuasa;Menimbang, bahwa Keberatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor6/G/KI/2019/PTUN.SRG, tanggal 26 Maret 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan denganhadirnya Kuasa Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi
    Putusan Nomor 289 K/TUN/KI/2019Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 4 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1 Menerima Permohonan Kasasi Dari Pemohon Kasasi;2 Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi UntukSeluruhnya;3 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor6/G/KI/2019/PTUN.SRG Tanggal 26 Maret 2019;4 Menguatkan Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Banten Nomor081/X/K1 Banten
    PS/2018, tertanggal 10 Januari 2019;5 Mewajibkan Kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/TermohonInformasi untuk memberikan informasi yang diminta oleh PemohonKasasi/ Termohon Keberatan / Pemohon Informasi sejak salinanputusan diterima oleh Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/TermohonInformasi sejak 7 (Tujuh) hari kerja;6 MenghukumTermohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Termohon Informasiuntuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menerima, memeriksa
    danmengadili Kasasi atas Sengketa Informasi ini berpendapat lain mohonkiranya dapat memutuskan perkara a quo dengan seadiladilnyasebagaimana azaz exaequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkankepada Tuhan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 April 2019yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 27-08-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 390/Pid.B/2020/PN Bgl
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
YENTI KOSNITA SH
Terdakwa:
PARSINGGIH Als BOY Als SINGGIH Als Pijat seksual Bengkulu Anak Dari SUPARJO
212 — 141

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa PARSINGGIH Als BOY Als SINGGIH Anak Dari SUPARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan dengan sengaja membuat/dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan
    Setelah mendapatkan informasi tersebutselanjutnya tim dari Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukanpenyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggarkesusilaan tersebut, Setelah mendapatkan data terdakwa pelaku dugaan tindakHalaman 4dari28 PutusanNomor390/Pid.B/2020/PN.Bglpidana bermuatan melanggar kesusilaan dan cukupnya informasi yang di dapat,selanjutnya Tim Subdit V menuju ke tempat yang bisanya terdakwa melakukanperjalanan atau lokasi dimana terdakwa sering
    Kota bengkulu; Bahwa setelah mendapatkan data terhadap pelaku dugaan tindak pidanabermuatan melanggar kesusilaan dan cukupnya informasi yang di dapat,Halaman 10dari28 PutusanNomor390/Pid.B/2020/PN. Bg!
    Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untukmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memilikimuatan yang melanggar kesusilaan..
    "mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui SistemElektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentangITE).
    Unsur : Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuatdapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronikyang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;Bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melaluiSistem Elektronik (Vide.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 03-02-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 K/TUN/2016
Tanggal 7 Maret 2016 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP (LSM-AMPUH) VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA sekarang berubah menjadi KEPALA DINAS BINA MARGA DAN KEPALA DINAS TATA AIR;
448 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam sengketa informasi publikNomor : 0442/X/KIPDKIPS/2013 di Komisi Informasi Publik Provinsi DKIJakarta ;Bahwa Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yangmemeriksa sengketa informasi publik tersebut memberikan putusan padatanggal 05 Mei 2015 pada sidang yang terbuka untuk umum ;Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 Pemohon Keberatan menerimasalinan putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0442/X/KIPDKIPS/2015 tanggal 5 Mei 2015 ;Bahwa berdasarkan hal tersebut
    /atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengankewenangannya apabila tanggapan atas pejabat pengelola Informasi dandokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan PemohonInformasi publik.
    informasi sesuai dengan isi surat Pemohon ;4.3.
    Bahwa Putusan Sengketa Informasi Publik Nomor 0440/X/KIPDKIPS/2013, terhadap Kepala Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan Provinsi DKI Jakarta, inti Putusan Majelis Komisionermengabulkan permohonan informasi dari Pemohon denganmemerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sesuaidengan isi surat Pemohon ;4.4.
    Bahwa Penggugat mengajukanpermohonan penyelesaian segketa Informasi Publik dengan objek yangsama Kepada Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta denganPutusan yang berbeda.