, danNomor 222/U/1998 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;Bahwa dengan diberikan ijin operasional sebagai BPPTSUniversitasTritunggal Surabaya kepada Penggugat tersebut, maka Penggugat jugatelah memenuhi syaratsyarat yang ditetapbkan dalam Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0339/U/1994tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi junctoPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun1990 tentang Pendidikan Tinggijuncto Undang Undang Nomor 2 Tahun1989 tentang Sisdiknas

Dengan bukti adanya ijin operasional, telahditetapbkan sebagai pemilik dan yang berhak menggunakan MerekUniversitas Tritunggal Surabaya dan sebagai Pemegang Hak Cipta SeniLogo Universitas Tritunggal Surabaya (baik yang disingkat UTS atauUNITAS) tersebut maka Penggugat adalah sebagai pihak yang palingberhak untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Universitas TritunggalSurabaya sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUNo.20 Tahun2003 tentang Sisdiknas, maka sangat beralasan Penggugatuntuk

dinyatakan batal;Bahwa oleh karena Para Tergugat dengan mengatasnamakan diri sebagaiYayasan Pembina Universitas Tri Tunggal (YPUT) yang ternyata AktaNomor 07 Tanggal 31 Maret 2000, Notaris Djirim Abdullah, S.H., Surabayayang dipakai dasar eksistensinya tidak terdaftar dalam Daftar Yayasan diKementerian Hukum dan HAM, maka YPUTT tidak memenuhi syarat danketentuan sebagai Badan Hukum Yayasan dimaksud dalam UU Yayasan.Sedangkan dalam ketentuan UU Nomor 2 Tahun 1989 juncto UU Nomor20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

fungsinya sebagaiseorang istri dan/atau ibu;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbuktianak Para Pemohon sudah baligh baik secara fisik maupun mental, sehinggameskipun belum berusia 19 tahun, secara substantif ia telah memenuhi syaratuntuk menikah sebagaimana dikehendaki UndangUndang;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan, anak Para Pemohontelah lulus pendidikan SMP sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1)UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Sisdiknas

Di bidang pendanaan, UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengamanatkan bakwa pendanaanPendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, PemerintahDaerah, dan masyarakat. Di dalam UndangUndang ini juga diamanatkanbahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakananggaran Pendidikan sebagimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;8.

Bahwa sejalan dengan amanat UndangUndang Sisdiknas, di dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkanbahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerahpropinsi dan pemerintah kabupaten atau kota adalah penyelenggaraanpendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.

persidangan anakPemohon dinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasilpengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Pemohondalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasikawin pada anak para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek anak Pemohon telah luluspendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebagaimana amanat Pasal 6ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas

Penetapan No. 59/Padt.P/2020/PA.NgpPemohon telah lulus pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebagaimanaamanat Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun, sehinggaHakim berpendapat anak Pemohon telah memiliki bekal pendidikan yangcukup;Menimbang, bawah apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suamianak Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan untukmembiayai rumah tangganya kedepan, sehingga

haltersebut Hakim baik Para Pemohon, Calon Besan Para Pemohon, serta CalonSuami anak para Pemohon akan berjanji akan mendukung anak para Pemohontersebut untuk mengikuti kejar paket C dan berdasarkan keterangan saksibahwa Anak Kandung Pemohon telah menyelesaikan SMP namun ijazahnyabelum diterimanya, sehinga anak pemohon telah melewati jenjang sekolahdasar dan menengah pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas

berkurang, sehingga tidak sampai kepada titik yang membahayakan.Adapun terhadap kemungkinan pendidikan dari Anak Para Pemohon dan calonsuaminya terhenti akibat perkawinan ini, maka terhadap hal tersebut Hakimberpendapat bahwa Anak Para Pemohon telah menerima pendidikan dasaryang telah ditetapbkan oleh pemerintah, yaitu telah melewati jenjang sekolahdasar dan menengah pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas

anakPemohon dalam keadaan sehat serta berdasarkan hasil pengamatan Hakim dipersidangan, maka anak Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupunpsikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak para Pemohon patutuntuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan anak Pemohonsebagaimana keterangan Pemohon dan anak Pemohon telah lulus pendidikansekolah menengah pertama sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas

dinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasilpengamatan Hakim yang didukung alat bukti di persidangan, maka Hakimberpendapat anak Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis,sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak Pemohon dan PemohonI patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan, anak Pemohon dan Pemohon II telah lulus pendidikan SMA sebagaimana amanat Pasal 6ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas

persidangananak Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasilpengamatan Hakim yang didukung alat bukti di persidangan, maka Hakimberpendapat anak Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis,sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak Pemohon patut untukdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan, anak Pemohontelah lulus pendidikan SMA sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1)UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Sisdiknas

hasilpengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Pemohondalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasikawin pada anak para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan sebagaimanaketerangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, anakPemohon telah lulus pendidikan Sekolah Menangah Pertama sebagaimanaamanat Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Sisdiknas

UndangUndang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(SISDIKNAS) yang menyebutkan bahwa Dana Pendidikan dari Pemerintahdan Pemerintah Daerah untuk Satuan Pendidikan diberikan dalam bentukHibah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;2. Penjelasan Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 yangmenyebutkan :Hal. 2 dari 16 hal. Put.

dari fakta persidangan anak Pemohondinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasil pengamatan Hakimdi persidangan, maka Hakim berpendapat anak Pemohon dalam keadaan sehatbaik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anakPemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan anak Pemohon telahlulus pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas

hasilpengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Pemohondalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasikawin pada anak para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan sebagaimanaketerangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, anakPemohon telah lulus pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertamasebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas

Bahwa Menteri Pendidikan Nasional bertanggung jawab dalampenyelenggaraan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar,menengah, dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(UU SISDIKNAS):Pasal 50(1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggungJawab Menteri;9.

Putusan Nomor 307 K/TUN/201553.54.55.Jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara;Bahwa pendidikan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1angka 2 UndangUndang SISDIKNAS didasarkan pada Pancasila danUndangUndang Dasar 1945, juga harus tanggap terhadap perubahanzaman:Pasal 12.

persidangan anak Pemohondinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasil pengamatan Hakimdi persidangan, maka Hakim berpendapat anak Pemohon dalam keadaan sehatbaik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anakPemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan, anak Pemohontelah lulus pendidikan Sekolah Menangah Pertama sebagaimana amanat Pasal6 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas

./03/2015 perihalpemberkasan K2 yang telah lulus CPNS (SK mendahului ljazah), dalampertemuan tersebut, Tergugat yang diwakili oleh Kepala BadanKepegawaian Daerah DKI Jakarta menyatakan Para Penggugat tidak dapatdiposes kembali menjadi CPNS ;Bahwa, dangan adanya surat Keputusan Tergugat Il No. 02/K.2/03/2015tertanggal 5 Maret 2015 tersebut telah bertentangan dangan PeraturanMenteri Pendidikan No. 11 Tahun 2014 Jo UndangUndang Sisdiknas No.20 Tahun 2008 ;Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan

Putusan Nomor : 198/G/2016/PTUNJKT.12.13.14.15.16.pengesahan Foto Copy ljazah, Foto Copy Sertifikat Profesi, Foto CopySurat Keterangan Pengganti ljazah/Setifikat Profesi dan penerbitan Suratketerangan pengganti ijazan adalah surat pernyataan yangberpenghargaan sama dangan ijazah/setifikat profesi ;Bahwa, UndangUndang SISDIKNAS No. 20 Tataun 2003 pasal 12 ayat 3juga menyatakan bahwa gelar akademik, profesi atau vokasi hanyadigunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhakmemberikan

gelar akademik atau vokasi ;Bahwa, mengacu pada UndangUndang SISDIKNAS No. 20 Tataun 2003pasal 21 ayat 3 tersebut jelas bahwa Penggugat berhak untukmenggunakan gelar akademik Sarjana Pendidikan (S.Pd) ;Bahwa, atas Surat Tergugat Il 02/K.2/03/2015 tanggal 5 Maret 2015tersebut, Penggugat tidak lagi dapat melanjutkan proses pemberkasanCalon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke Badan Kepengawaian NasionalPropinsi DKI Jakarta sebagai Guru ;Bahwa, dalam gugatan ini terdapat adanya unsur kepentingan Penggugatyang

Adapunterhadap kemungkinan pendidikan dari Calon anak Pemohon dan calonSuaminya terhenti akibat perkawinan ini, maka terhadap hal tersebut AnakPemohon dan Calon anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SekolahHalaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.PpgMenengah Pertama (SMP)/Tsanawiyah atau yang bersangkutan telah melewatijenjang pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Sisdiknas) (

Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Ngppengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Pemohondalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasikawin pada anak para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan, anak Pemohon telahlulus pendidikan Sekolah Menangah Pertama sebagaimana amanat Pasal 6ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan

persidangan anakPemohon dinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasilpengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Pemohondalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasikawin pada anak para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan, anak Pemohon telahlulus pendidikan Sekolan Menangah Pertama sebagaimana amanat Pasal 6ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas