AG 8004 APyang dikemudikan oleh Terdakwa menuju Kel. Kaliombo untuk membuangsampah tersebut dengan dibantu oleh saksi Ahmad Efendi ;Bahwa, setelah membuang sampah dengan tetap menumpang kendaraan tosasaksi duduk di bak belakang dengan posisi menghadap belakang ;Bahwa, ketika melintas di JI.

Telanaipura kota jambidikarenakan terdakwa khawatir barang bukti 1 (Satu) bungkus plastikbening di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik hitam dan dijepit dengan terdakwa kepala korek mancis di depan perahu tersebutjatun kemudian terdakwa sangka ambil dan terdakwa pegangmenggunakan tangan kanan terdakwa a kemudian setelah dekat denganpinggir danau terdakwa letakan kembali di depan kepala perahu tersebutsesampai di jembatan cinta Terdakwa pun menunggu teman Paman Apyang memesan narkotika

Sukandi APyang beiumlah 7 orang dan bukan kepada Tergugat I (R.USON SODIRIN,SH) karenaTergugat I bukanlah salah satu ahliwaris dari Aim. H. Sukandi AP dan adapunhubungan Tergugat I (R.USON SODIRIN.SH) dengan Aim. H. Sukandi AP adalahhubungan mertua dan menantu dimana Tergugat I telah menikahi anak ketiga dariAim. H.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2002 Terdakwa sebagai BupatiKabupaten Jayawijaya mengeluarkan memo untuk segera mencairkan danaproyek pengadaan/pengoperasian 1 (satu) unit Pesawat Antonov 12 APyang ditujukan kepada BASNI, SE dan ESTHER B.

PRISMADANIsebagai rekanan untuk melaksanakan proyek pengadaan/pengoperasian 1unit pesawat Antonov 12 AP melalui penunjukan langsung dari Terdakwadengan surat Nomor : 553/548 tanggal 2 April 2002.Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2002 Terdakwa sebagai BupatiKabupaten Jayawijaya mengeluarkan memo untuk segera mencairkan danaproyek pengadaan/pengoperasian 1 (satu) Unit Pesawat Antonov 12 APyang ditujukan kepada BASNI, SE dan ESTHER B.

RTA Milono No.441 KM 4Palangka Raya;Bahwa saksi datang untuk memberi keterangan terkait barang buktiberupa 1 (satu) Unit Dump Truk mereka Mitsubishi Puso Center kabinwarna Kuning bak besi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8150 APyang saat ini disita dalam perkara tindak pidana kehutanan.Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang jaminan leasing di PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk ;Bahwa pihak yang menjaminkan barang tersebut adalah APRIAN TEGUHG.

APyang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya; rtlchfcs1 afOafs24 ltrchfcsOfs24cf1insrsid1727305 rtlchfcs1 afOafs24 ItrchfcsO fs24insrsid1 1293046charrsid1 1293046par listtextpardplainltrpar s29 rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO cf1dbchafOinsrsid1 1293046charrsid1 1293046 hichaf0dbchaf0lochf0 tab rtlchfcs1 afOafs24 ItrchfcsO fs24cf1insrsid1 1293046charrsid1 1293046 Bahwa sepeda motor milik Sdr.AP tersebut tidak dilengkapi surat kepemilikan sepeda motor yang sah;rtlchfcs1 af0Oafs24 ItrchfcsO fs24cf1insrsid1727305wenn

APyang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya; rtlchfcs1 af0 ltrchfcsOinsrsid1732105charrsid1732105 rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO lang1057langfe1033langnp1057insrsid1732105charrsid1732105par listtextpardplainltrpar s24 rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO dbchafOinsrsid1732105charrsid1732105 hichaf0dbchafOlochf0 tab rtlchfcs1 af0 ItrchfcsOinsrsid1732105charrsid1732105Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa pisau dan jaket adalah pisaudan jaket milik Terdakwa yang dibawa oleh Terdakwa, sedangkan

Terdakwa padahal pada kenyataannyabarang tersebut milik orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dariketerangan Saksisaksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti ternyata bahwabenar Para Terdakwa bersama dengan ARMAN ELOPORE (DPQ), ALPIUS ELOPORE(DPO), JEMI HESEGEM (DPO), LAUBAN MATUAN (DPO), MAXI HESEGEM (DPO) telahmengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi DS 5765 APyang

Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja KalimantanEvangelis No. 517/BPHMSGKE/U.I/ 07/2017 tgl. 18 Juli 2017 tentang SuratPeringatan Ketiga.Menimbang, bahwa berdasar Pasal 30 ayat (3) Tata Gereja GKE frasa katadengan melalui tahapan dimaksud sebagaimana adalah bahwa seorangPendeta yang dinyatakan telah moraletisintegritas Alkitabiah, Tata Gereja danPeraturanperaturan GKE yang berlaku haruslah dikenai tindakan secara bertah apyang pertamatama adalah dengan teguran atau peringatan

Bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putin Nopol BH 1152 APyang disewa/rental oleh Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2020 adalahmilik Saksi yang dibeli dari sebuah Showroom Mobil di kota Jambipada bulan Februari 2020 seharga Rp.95.000.000,00 (Sembilanpuluh lima juta rupiah) dengan uang muka (DP) sebesarRp.17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) melalui Leasing MNCFinance Kota Jambi dengan angsuran tiap bulannya sebesarRp.3.019.000,00 (Tiga juta sembilan belas ribu rupiah) selama 48(empat puluh delapan) bulan

Untuk dokumen truck NOPOL KH 8264 APyang disopir Sdra MARGAHAYU, dan 1 truk unit yang bermuatan kayuolahan tersebut ada memiliki ijin yaitu berupa SKSHH(Surat KeteranganSah Hasil Hutan). Nomor : KO.A 3263850. Dengan nama UD.

Untuk dokumen truck NOPOL KH 8264 APyang disopir Sdra MARGAHAYU, dan 1 truk unit yang bermuatan kayuHalaman 30 dari 63 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2018/PN PIkolahan tersebut ada memiliki ijin yaitu berupa SKSHH(Surat KeteranganSah Hasil Hutan). Nomor : KO.A 3263850. Dengan nama UD.

APyang dibenarkan terdakwa bahwa untuk kegiatan pada Divisi IV yangdikepalai oleh Terdakwa yang membidangi Agro Bisnis, untuk usahaTembakau terdakwa telah mengajukan dana sejumlah Rp.170.000.000,00(seratus tujuh puluh juta rupiah) dan program penggemukan Sapi sejumlahRp. 544.400.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta empat ratus riburupiah) tersebut dipergunakan dalam usaha kerjasama penggemukan sapidengan petani peternak sapi sebanyak 10 (sepuluh) kelompok;Menimbang, bahwa untuk menjalankan program

APyang dibenarkan terdakwa bahwa untuk kegiatan pada Divisi IV yangdikepalai oleh Terdakwa yang membidangi Agro Bisnis, untuk usahaTembakau terdakwa telah mengajukan dana sejumlah Rp.170.000.000,00(seratus tujuh puluh juta rupiah) dan program penggemukan Sapi sejumlah157Rp. 544.400.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta empat ratus riburupiah) tersebut dipergunakan dalam usaha kerjasama penggemukan sapidengan petani peternak sapi sebanyak 10 (sepuluh) kelompok;Menimbang, bahwa untuk menjalankan

APyang mana dalam pertemuan tersebut Saksi M. HASAN, SP., M. APmengarahkan Saksi HASBUDI Bin CAMBA untuk meminjam perusahaanlain sebagai pelaksana kegiatan namun tetap disuplai perusahaan SaksiHASBUDI, S.IP Bin CAMBA sendiri yakni CV. LENTERA BUMIKONTRUKSI sehingga bibit yang Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBAbagikan berdasarkan surat pesanan Nomor: 525/SP07/DISBUNXII/2013tersebut adalah termasuk dari bonus/refraksi pengadaan kecambahsebelumnya di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.

Kami, yang ditujukan kepadaWalikota Semarang selaku atasan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 75 ayat(1) UU AP yang menyebutkan sebagai berikut :Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan / atau Tindakandapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atauAtasan Pejabat yang menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan /atau Tindakan.Namun sampai dengan gugatan ini diajukan, tidak ada upaya penyelesaianoleh Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU APyang

/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukanpermohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidakada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atauTindakan.Sesuai ketentuan tersebut, maka kewenangan/kompetensi PeradilanTUN menjadi diperluas,yakni berwenang menerima, memeriksa, danmemutuskan ada tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenangyang dilakukan oleh pejabat pemerintah.Bahwa kewenangan pengadilan Tata Usaha dalam memutussengekta administrasi dipertegas dalam Pasal 85 Ayat (1) UU APyang

sertifikatnyadihentikan karena adanya surat keberatan dari kuasa hukum Penggugat sertadengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan NegeriBekasi.Menimbang, bahwa Tergugat XV tidak mengajukan buktibukti, baik buktisurat maupun saksi.Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat dan bantahan TergugatVill, TergugatX, TergugatXl, TergugatXll, berdasarkan buktibukti yangdiajukan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut.Menimbang, bahwa sesuai bukti P1 dan keterangan saksi Endang APyang

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif dan BadanPertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(4) diatur dengan Peraturan PemerintahMenimbang, bahwa mengenai upaya administratif juga diaturdalam Pasal 75 ayat (2), Pasal 77 ayat (2), dan Pasal 78 ayat (2) UU APyang memiliki kaedah hukum bahwa Upaya Administrasi terdiri dariKeberatan dan Banding Administrasi dimana Keberatan diajukan secaratertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkanKeputusan, sedangkan

sudah lamadicari, tetapi saksi tidak pernah merasa melakuakn perbuatan tersebut laluterdakwa AFRIANSYAH Als AFRI membuka pintu mobil saksi dan menyuruhsaksi untuk pindah bergeser tempat duduk tetapi saksi tidak mau lalu terdakwaAFRIANSYAH Als AFRI mengancam saksi dengan menggunakan sebilahpisau, kemudian saksi Hadi Nata als Nata yang pertama kalinya masuk kedalam mobil saksi dengan cara melangkahi saksi ketika saksi sedang duduk dibangku sopir sebelah kanan kemudian terdakwa AFRIANSYA Als AFRI APyang

harus memerhatikan keseluruhan asasasastersebut dan menjadi kewajiban badan maupun pejabat yangbersangkutan pula untuk tidak melanggarnyaBahwa namun dalam perkara a quo, faktanya, setelah dibacadengan cermat dan teliti, didapati Objek Gugatan ternyatamelanggar AUPB yaitu asas kepastian hukum dan asas kepentinganumum.MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM62.Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum dalambeberapa peraturan perundangundangan adalah sebagai berikut:Penjelasan Pasal 10 ayat (1) hurufa UU APYang

Satu) bungkus Narkotika diduga jenis ganja 164yang dilakban warna coklat dengan kode IV.5 1 (Satu) bungkus Narkotika diduga jenis ganjayang dilakoban warna coklat dengan kode IV.6 1 (Satu) bungkus Narkotika diduga jenis ganjayang dilakban warna coklat dengan kode IV.7 3 1 (Satu) bungkus Narkotika diduga jenis ganja 107yang dilakban warna coklat dengan kode IV.8 1 (Satu) bungkus Narkotika diduga jenis ganjayang dilakoban warna coklat dengan kode IV.9 16 1 (Satu) bungkus Narkotika diduga jenis ganja apyang

Hal tersebut berdasar pada asaskepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU APyang menyatakan Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asasdalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturanperundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan,Bahwa dari uraian sebelumnya, Tergugat telan menerangkan bahwaditerbitkannya objek sengketa a quo telah didasarkan pada peraturan perundangundangan yang mengutamakan