Pemohon:
HENDRI YADI
Termohon:
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut, LANAL Tarempa

Konservasi berada pada posisi10612'58.589" T 313'10.396", yang sedang melaksanakan lintas laut diWilayah Perairan Anambas' Teluk Tarempa posisi 10612'49.037"T313'50.899"U atas dasar hal tersebut Komandan Kal Baruk I428 melaporkankepada Komandan Satkamla Lantamal Il.

Komandan Satkamla Lantamal Iluntuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, selanjutnya sayamelaksanakan peran pemeriksaan dan penggeledahan, Kemudian kapal sayaHalaman 8 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN RanSALINANarahkan menuju posisi kapal ikan tersebut, pada jarak kurang lebih 200 yards,saya memberi isyarat kepada kapal tersebut agar berhenti.

,pangkat/Korp/Nrp: Kopka MES NRP 85370, (Wa Katim), JhonsonTambunan, pangkat/Korp/Nrp: Kopda ETA NRP 103744 (Juru Mesein),berdasarkan Surat Perintah Komandan KAL Baruk I428, Nomor:Sprint/O1/VII/209, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, pukul 07.15WIB di posisi 03 13 856 U 106 12 621 T, perairan Teluk Tarempa,terhadap KM.

Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) oleh Komandan Pangakalan TNI AL Tarempa, NomorB/141/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019, kepada Kacabjari Natuna diTarempa, atas nama Tersangka Hendri Yadi, kapal KM Konservasi, yangfoto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermateral cukup,kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T 16;17.

Surat Perintah Penyitaan, oleh Komandan Pangkalan TNIAL Tarempa, Nomor: Sprin/135/VIII/2019, atas nama Nur Rochmad I. S.T.,M.Si (Letkol Laut (P) NRP 14825/P, tanggal 9 Agustus 2019, yang fotoHalaman 22 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN RanSALINANcopynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup,kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda T 24;25.

Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ISMAIL HARAHAP Alias KOMANDAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SUSI SIHOMBING,SH

Menyatakan terdakwa SURYANA Alias KOMANDAN Bin MADSAI (Alm), terbukti secarah sah dan menyakinkan bersalah melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYANA Alias KOMANDAN Bin MADSAI (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3.

Terdakwa:
SURYANA Alias KOMANDAN Bin MADSA'I

PUTUSA NNO. 5/PID.B/2018/PN.SNGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa,menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :Nama LengkapTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKewarganegaraanAlamatAgamaPekerjaanPendidikanSURYANA alias KOMANDAN bin MADSA'!

Menyatakan Terdakwa SURYANA alias KOMANDAN bin MADSA'! (alm)terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363ayat (1) ke3, 4 dan ke 5 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Kami:2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SURYANA alias KOMANDANbin MADSA (alm) dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahterdakwa tetap ditahan; 3.

:PDM171/SUBAN/12/OHD/2017. tertanggal 11 Januari 2018 yang padapokoknya menyatakan sebagai berikut;DAKWAAN:weecee Bahwa ia terdakwa SURYANA ALS KOMANDAN BIN MADSAI (Alm)bersamasama dengan saksi ANDI ALS BOLANG (DPO) berdasarkan (DaftarPencarian Orang Nomor : DPO/59/X1/2017/Reskrim tanggal 01 November2017), pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2017 bertempat dirumah Sdr. H. KARSA yang beralamat di Dsn.

IDI ALS BAH IDI sedangkan saksi ANDI ALS BOLANGpulang ke rumahnya.Bahwa akibat perbuatan terdakwa SURYANA ALS KOMANDAN BINMADSA'! (Alm) dan saksi ANDI ALS BOLANG (DPO) mengambil sepedamotor merk HONDA merk Honda Scoopy warna Coklat tahun 2017 Nopol. T2793 YT Noka. MH1JM3111HK125830 Nosin. JM31E1129429 tanpa seizinataupun sepengetahuan dari saksi korban RAKA SEPTIA selaku pemilik,sehingga saksi korban RAKA SEPTIA mengalami kerugian kurang lebihsebesar Rp. 15.000.000.

Menyatakan Terdakwa SURYANA alias KOMANDAN bin MADSA'I terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaPencurian Dalam Keadaan Memberatkan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYANA alias KOMANDAN binMADSA'I oleh karena itu dengan Pidana Penjara 2 (dua) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalanioleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN SNG4.

MARKUS HEHALATU, VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PANGLIMATNI cq KASAU KOMANDAN LANUD PATTIMURA DKK

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PANGLIMATNI cq KASAU KOMANDAN LANUD PATTIMURA,berkedudukan di Desa Laha, Kecamatan Teluk AmbonBaguala, Kota Ambon, diwakili Ir. Bob Henry Panggabean,Komandan Lanut Pattimura, dalam hal ini memberi kuasakepada Haryo Kusworo, S.H., M.H., Kepala HukumKoopsau II dan kawankawan, beralamat di Kantor DinasHukum Angkatan Udara, Mako Koopsau II Makassar danLanud Pattimura Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 5 Maret 2015;2.

untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggungrenteng dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp150.000,00 (seratuslima puluh ribu rupiah); Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3309 K/Pdt/2012 tanggal 26 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.Pemerintah Republik Indonesia cq Panglima TNI cq Kasau Komandan

TAHER DATUNSOLANG VS PANGLIMA TNI di JAKARTA cq KEPALA STAF ANGKATAN LAUT di JAKARTA cq KOMANDAN ARMADA RI KAWASAN TIMUR di SURABAYA cq KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT VIII MANADO, dkk

PANGLIMA TNI di JAKARTA cq KEPALA STAF ANGKATANLAUT di JAKARTA cq KOMANDAN ARMADA RIKAWASAN TIMUR di SURABAYA cq KOMANDANPANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT VIIIMANADO, berkedudukan di Manado;2: PEMERINTAH RI cq KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL RI cq KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,berkedudukan di Desa Kopandakan Il, Kecamatan Lolayan,Kabupaten Bolaang Mongondow;3.

Komandan R.I Kawasan Timur di Surabaya cq. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan laut VIII Manado dkk

Komandan PangkalanUtama TNI Angkatan laut VIll Manado, di Manado,Semula sebagai Tergugat sekarang sebagaiTerbanding ;2. Pemerintah R.l. cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional R cq.Kepala Badan Pertanahan Nasional KabupatenBolaang Mongondow, berkedudukan di DesaPut.Perkara No. 46/PDT/2017/PT.MNDhal 1 dari 23 HalamanKopandakan Il Kecamatan Lolayan KabupatenBolaang Mongondow,Semula sebagai Tergugat Il, sekarang sebagaiTerbanding Il ;3. Pemerintah R.I cg. Menteri Pekerjaan Umum R.1 cq.

Hal tersebutsesual dengan pertimbangan hukum Majelis Hakimyang termuat pada halaman 29 Putusan Perkara Perdata No.46/Pdt.G/2008/PN.Ktg Perkara antara Komandan Pangkalan Utama TNIPut.Perkara No. 46/PDT/2017/PT.MND hal 14 dari23 HalamanAL VIll melawan Mardjun Datunsolang dkk yang mengaku sebagai ahliwaris kerajaan Bintauna;.

PANGLIMA TNI di JAKARTA cq KEPALA STAF ANGKATAN LAUT di JAKARTA cq KOMANDAN ARMADA RI KAWASAN TIMUR di SURABAYA cq KOMANDANPANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT VIII MANADO, dkk

KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA

KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA, berkedudukan di JalanPajajaran Lanud Husein Sastranegara, Bandung; dalam hal ini diwakilioleh NYOMAN TRISANTOSA S.IP, jabatan Komandan Lanud HuseinSastranegara, beralamat di JI. Pajajaran Lanud Husein S. Bandung;Selanjutnya memberi kuasa kepada :1. ERWIN KRISTIYONO, jabatan Kepala Hukum ;2. AGUS RIYANTO SH.,MH, jabatan Kaurbankum Kum;3. HENDRIX, A.S.P.,SH, jabatan Kaurluhgakkum Kum;4.

Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Lanud Husein SatranegaraTanggal 04082009 No.B/46009/21/1/Hsn, Perihal : Klarifikasi tanahBpk Kaswan Rusmana dan berdasarkan hasil ploting pada petapendaftaran (digital), bidang tanah yang terletak di Jl.

Bahwadidalam butir 1 Surat Keputusan Tergugat, dinyatakanberdasarkan surat dari Komandan Lanud Husein Satranegara Tanggal04082009 No.B/46009/21/1/Hsn, Perihal : Klarifikasi tanah Bpk KaswanRusmana dan berdasarkan hasil ploting pada peta pendaftaran (digital),bidang tanah yang terletak di Jl.

Lanud Husein Sastranegara tanggal 0408=2000 No.B/46009/21/1/Hsn dan surat dari) Komandan Lanud HuseinSastranegara tanggal 27062008 No.

B/46009/21/1/Hsn dan surat dari Komandan LanudHusein Sastranegara tanggal 27062008 No. B/466/VI/2008 (BuktiT4) adalah cacat hukum ;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Mayelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkansurat keputusan obyek sengketa a quo telah melanggar ketentuanhukum, khususnya UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1960, Jo.Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Peraturan PresidenRepublik Indonesia No. 10 Tahun 2006, Jo.

MISCBAHUL MUNIR Dkkmelawan Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan Pertahanan Nasional (Dan Pusdiklat Hanudnas) Dkk

KOMANDAN PANGKALANTNI-AU, SURABAYA, Cq. KOMANDAN PUSAT PENDIDIKANdan LATIHAN PERTANAHAN NASIONAL (DAN PUSDIKLATHANUDNAS), DK VS MISCBAHUL MUNIR, DKK

KOMANDAN PANGKALANTNIAU, SURABAYA, Cq. KOMANDAN PUSAT PENDIDIKANdan LATIHAN PERTANAHAN NASIONAL (DAN PUSDIKLATHANUDNAS), berkedudukan di Jalan Wiratno, Nomor 1, KelurahanKenjeran, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, dalam hal inimemberi kuasa kepada Haryo Kusworo, S.H., M.Hum., dan kawankawan, Kasubdis Bankum Diskumau, beralamat di Dinas HukumAngkatan Udara Mabesau, Jakarta Timur, Mako Koopsau Il,makassar dan Lanud Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 Agustus 2015;2.

Komandan PangkalanTNI AU Surabaya, CCq. Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan PertahananUdara Nasional (dan PUSDIKLAT HANUDNAS) tersebut;2.

Putusan Nomor 294 PK/Pdt/2017C.adalah Komandan Lanud Surabaya hal tersebut sesuai dengan SuratMenteri Pertahanan Nomor B/1516/09/02/837/DJRA tanggal 11 Oktober2010 yang menentukan daftar pejabat Unit Organisasi/Satuan Kerja selakuPengguna BMN di lingkungan Kemhan dan TNI. Oleh karena itu Tergugatdengan Komandan Lanud Surabaya tidak mempunyai hierarkhikedinasan/jalur komando.

KOMANDAN PUSAT PENDIDIKAN danMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebut harus ditolak;peninjauan kembali diajukan oleh Para PemohonHalaman 62 dani 63 hal.

KOMANDAN PANGKALAN TNIAU, SURABAYA, Cq. KOMANDAN PUSATPENDIDIKAN dan LATIHAN PERTANAHAN NASIONAL (DAN PUSDIKLATHANUDNAS dan Pemohon Peninjauan Kembali Il : MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, tersebut;2.

1. Menyatakan Terdakwa IBIN Als KOMANDAN Bin BASUDIN Als BAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi bantuan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama

,LLM
Terdakwa:
IBIN Als KOMANDAN Bin BASUDIN Als BAI

Penggugat:
Maria Nata Kasenda
Tergugat:
1.Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
2.Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Lantamal V Surabaya
3.Komandan Komando Pendidikan Operasi Laut Kodikopsla

Komandan Komando Resort Militer 132 Tadulako

M E N G A D I L I :Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : KOMANDANPANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT X JAYAPURA tersebut tidakdapat diterima ;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : MENTERIPERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus riburupiah) ;

KOMANDAN PANGKALAN UATAMA TNI ANGKATAN LAUT X JAYAPURA VS HAMIDA, S.FARM, APT

KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT XJAYAPURA, berkedudukan Jalan Amphibi No. 1 Jayapura,selanjutnya memberikan kuasa kepada :BAMBANG GUNARDI, S.H. ;FADHLI HANRA, S.H. M.Kn. ;TEGUH IMAM SURIPTO, S.H. ;HENDI ROSADI, S.H. ;KASMANI GATOT, S.H. ;Masingmasing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perwiraak WN >TNI Angkatan Laut, berkantor di Dinas Hukum Pangkalan Utama TNIHalaman 1 dari 29 halaman. Putusan Nomor 506 K/TUN/2013.AL X, Jin.

Sedangkan Komandan Lantamal Xdalam kaitannya dengan objek gugatan dan perkara ini bukanlahHalaman 15 dari 29 halaman.

Eksepsi Terhadap' ditariknya Komandan Lantamal X sebagaiTERGUGAT II:Halaman 17 dari 29 halaman. Putusan Nomor 506 K/TUN/2013.Bahwa PENGGUGAT sangat keliru menarik Komandan Lantamal Xsebagai TERGUGAT Il, dimana dalam Pasal 1 angka 12 UU PTUN disebutkan bahwa:TERGUGAT adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanyaatau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badanhukum perdata.

;Dari ketentuanketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 12 UUPTUN tersebut dapat diketahui bahwa Komandan Lantamal X dalamperkara ini tidak dapat dijadikan sebagai pihak TERGUGAT, karenakedudukan Komandan Lantamal X bukan merupakan badan ataupejabat tata usaha negara yang mengeluarkan suatu keputusan, adapunBerita Acara Pendapat Komandan Lantamal X sebagaimana telah kamijabarkan dalam eksepsi objek Gugatan di atas tidak dapat dikategorikanke dalam pengertian KTUN.

Perlu juga dicermati bahwa KomandanLantamal X tidak memiliki wewenang dalam mengeluarkan suatu KTUNbaik wewenang yang diberikan secara atribusi, mandat ataupunwewenang yang diberikan dengan delegasi dalam perkara ini. olehkarena Gugatan PENGGUGAT telah keliru menarik Komandan LantamalX sebagai TERGUGAT maka sudah patut dan layak Majelis HakimPTUN JPR menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;.

- Muhammad Abdurrahmanlawan - Panglima Tentara Nasional Indonesia Cq Panglima Komando Daerah Militer Tanjung Pura cq Komandan Brigif sembilan belas Khatulistiwa Singkawang dalam hal ini diwakili oleh Kolonel Chandra AS sebagai komandan Brigif sembilan belas Kahtulistiwa

., sebagai Komandan Brigif 19/Khatulistiwa, akan tetapi di Brigif19/Khatulistiwa tidak ada yang bernama Kolonel Chandra A.S., sehinggahal ini menyatakan bahwa Para Penggugat telah salah menentukan subjekhukum yang digugat karena pada saat ini yang menjabat sebagaiKomandan Brigif 19/Khatulistiwa adalah Kolonel Inf lbnu Jawardi. Selainitu seharusnya gugatan ditujukan kepada Panglima Kodam XllV/Tpr selakuKotama Bin TNI AD di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;b.

mengenai dasarkepemilikannya sebagaimana dimaksudkan Tergugat maka hal ini sudahmenjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian eksepsi poinpertama ini dinyatakan ditolak;Halaman 91 dari 97 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Skw.Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin kedua tentang gugatan ParaPenggugat salah pihak terhadap pihak yang digugat, Tergugat mengemukakanalasannya bahwa Para Penggugat menggugat Kolonel Chandra AS sebagaiKomandan Brigif 19/Khatulistiwa sedangkan yang menjadi Komandan

dalam repliknyabahwa Para Penggugat menggugat Tergugat dalam kapasitas sebagai institusiyang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan ParaPenggugat, dan penyebutan nama seseorang pada pihak Tergugat dikarenakankedudukannya sebagai pihak yang mewakili;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapatbahwa dengan mencermati gugatan Para Penggugat ternyata pihak yangdidudukan oleh Para Penggugat sebagai Tergugat adalah Panglima TNI sampaikepada jajaran di bawahnya yaitu Komandan

Brigade Infanteri 19/Khatulistiwa,dan penyebutan nama Kolonel Chandra AS adalah sebagai pihak yang mewakiliTergugat karena dalam jabatannya sebagai Komandan Brigade Infanteri19/Khatulistiwa dan bukan sebagai pihak secara personal, dengan demikianeksepsi poin kedua ini juga dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin ketiga Tergugat tentanggugatan kurang pihak (plurium litis consortium), Tergugat menguraikan bahwaseharusnya Para Penggugat juga mendudukkan Menteri Pertahanan danKepala

Komandan Lantamal IV Tanjung Pinang, cq. Komandan Angkatan Laut IV Fasharkan Mentigi di Tanjung Uban Bintan Utara, DKK.

Komandan Angkatan Laut IVFasharkan Mentigi di Tanjung Uban Bintan Utara ;2. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, cq. KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiKepulauan Riau di Tanjung Pinang, cq.

NORMAL HARAHAP, DKKCAMAT TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULUKEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAMBUSAIKOMANDAN RAYON MILITER II (TAMBUSAI)

-Muljono alias Mulyono Warso-Komandan Pangkalan Angkatan Udara Adi Sumarmo-Kepala Staf TNI Angkatan Udara -Menteri Pertahanan

Komandan Pangkalan Angkatan Udara Adi Sumarmo yangberkedudukan di Pangkalan Angkatan Udara Adi Sumarmo JalanBandara Adi Sumarmo Ngemplak Kabupaten Boyolali, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;2. Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang berkedudukan di Markas BesarTNI Angkatan Udara Komplek Militer Cilangkap Jakarta Timur,selanjutnya disebut sebagai Tergugat ll;3.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977sebesar Rp. 30.000, (Tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya;Perbuatan yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat2Bahwa Surat Keputusan Tergugat I, dan rekomendasi Tergugat Ilmengakibatkan Tergugat Ill memberhentikan tanpa hak pensiun terhadapPenggugat WARSO MULJONO, tanggal lahir 3 Juni 1944, NIP:030095543, Juru Tata Usaha, berdasarkan Surat Keputusan Nomor.Skep/195/V1/1985 tanggal 11 April 1985 yang dikeluarkan oleh PanglimaKomando Daerah Udara IV, Komandan

Skep/195/V1I/1985 tanggal 11 April 1985 yang dikeluarkan olehPanglima Komando Daerah Udara IV, Komandan Pangkalan UdaraUtama Panasan disampaikan kepada Tergugatl;Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Nomor.

Skep/195/V1/1985tanggal 11 April 1985 yang dikeluarkan oleh Panglima Komando DaerahUdara IV, Komandan Pangkalan Udara Utama Panasan yangdisampaikan dari Tergugat kepada Tergugat II kemudian Tergugat Ilmenyampaikan kepada Tergugat Ill dan Tergugat Ill menerbitkan suratmemutuskan pemberhentian tidak dengan hak pensiun kepadaPenggugat pada Tahun 1986;Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Byl.14.15:Bahwa hal tersebut sangat tidak beralasan untuk dapat diterima olehPenggugat yang mana

Salah Sasaran.Bahwa Penggugat telah salah dalam mendalilkan gugatannya,terkait dengan pejabat yang mengeluarkan surat Keputusan NomorSkep/195/IV/1985, tanggal 11 April 1985, bukan Komandan LanudPanasan, tetapi Panglima ABRI (TNI), Komandan Lanud Adi Soemarmohanya mengusulkan secara berjenjang ke Komando Atas yangselanjutnya diteruskan ke Mabes TNI (Panglima ABRI), dengan demikiangugatan yang ditujukan kepada para Tergugat telah salah alamat (errorin persona), sehingga sudah seharusnya gugatan ini

.;KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA ATANG SENDJAJA.;TONNY KUSNANDI.;

. ; Jabatan: Pengadministrsi Dil TKIT dan TKUT BanKumRokum SetJen KemHan ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai padaSekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan berkantor di JalanMerdeka Barat No.1314 Jakarta Pusat ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI1/PEMBANDING II;nnn nnn3 KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA ATANGSENDJAJA, berkedudukan di jalan Raya Semplak Bogor (Pangkalan TNIAngkatan Udara Atang Sendjaja) ;Hal 3 dari 17 hal. Put.

KOMANDAN RESORT MILITER 171 PRAJA VIRA TAMA SORONG, Cq. KOMANDAN DISTRIK MILITER 1704 SORONG