ANDI YOSUA VS PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA

,M.H. dan kawan, Para Advokat dan/atau Konsultan Hukumpada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Avya Attorneys at Law, beralamat di Jalan Sungai Sambas IV/10,Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019;Pemohon Kasasi:LawanPT MAHKOTA SENTOSA UTAMA, yang diwakili oleh PresidenDirektur dan Direktur Reza Jazwin Chatab dan Indryanarum,berkedudukan di Easton Commercial Centre, Jalan GunungPanderman Kav. 05, Lippo Cikarang, Bekasi sekarang dikenalberkedudukan

ELUAN MAHKOTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

MAHKOTA BARAT

MAHKOTA BARAT, beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 34.5Cimanggis, Depok;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36983/PP/M.VI/16/2012, tanggal 01 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan

Mahkota Barat, NPWP.01.569.843.4412.000,tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangandalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuaidengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;4 Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan olehMajelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyatanyatatersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan

Mahkota Barat (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dikirimkan kepada PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak melalui suratSekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.186/SP.33/2012 tanggal 08 Maret 2012perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 15 Maret 2012sesuai dengan surat tanda

Mahkota Barat Laporan Keuangan Tahun 2007 yang dinotariskan,diketahui terdapat adanya kesepakatan dalam PT. Mahkota Barat untukmengalihkan piutang kepada PT. Nissin Biscuit Indonesia sebesarRp6.263.992.627,28 dan hal tersebut diperkuat dengan data berupa danSurat Kesepakatan Bersama antara PT. Mahkota Barat dengan PT. NissinBiscuit Indonesia yang dinotariskan, yang menunjukkan adanyakesepakatan pengalihan piutang Pemohon Banding kepada PT.

Mahkota Barat, NPWP.01.569.843.4412.000, beralamat di Jalan RayaBogor Km. 34.5 Cimanggis, Depok dengan perhitungan menjadi sebagaimanaperhitungan di atas:adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MAHKOTA INDONESIA

PUTUSANNomor 2519/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4553/PJ/2019, tanggal 18 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MAHKOTA INDONESIA

15 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117162.15/2014/PP/M.XA Tahun 2019, tanggal 29 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01206/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 11Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Nomor 00056/406/14/052/16 tanggal 25 April 2016Tahun Pajak 2014, atas nama: PT Mahkota

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP01206/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 11 Juli 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Nomor: 00056/406/14/052/16 tanggal 25April 2016 Tahun Pajak 2013, atas nama: PT Mahkota Indonesia,NPWP: 01.000.090.9052.000, beralamat di Jalan Raya BekasiKM 21, Pulogadung, Jakarta 14250, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Nomor: 00056/406/14/052/16 tanggal 25 April 2016Tahun Pajak 2013, atas nama: PT Mahkota Indonesia, NPWP:Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 251 9/B/PK/Pjk/202001.000.090.9052.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 21,Pulogadung, Jakarta 14250, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

MAHKOTA ACCESSORIES

PT ADI KENCANA MAHKOTA BUANAMELAWANSUTRISNO

SMG tanggal 02Desember 2020, yang selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;lawanPT Adi Kencana Mahkota Buana, yang dalam hal ini diwakili oleh Sdri.IMEKE DJIANTO sebagai Direktur, berdomiili di JI. RayaSoloSragen Km.13,6 Karanganyar, dalam hal inimemberikan kuasa kepada DARYANTO, S.H, Advokad danKonsultan Hukum pada Kantor Advokad & Konsultan HukumDARYANTO & REKAN, berdudukan di Ruko SemarangIndah Blok C8 No. 25 Jl. Semarang Indah, Kota Semarang,Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 74 /Pat.SusPHI/2020.

Adi Kencana Mahkota Buana sudahbekerja sejak tanggal 04 September 1998 sampai dengan 23 Januari 2020hampir 22 tahunBahwa Penggugat terakhir bekerja dibagian Mekanik dengan gaji terakhirsebesar Rp.3.089.000, per bulan.Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 penggugat mendapatkan panggilanuntuik menghadap Tergugat untuk klarifikasi pelanggaran merokok di areaperusahaan,bahwa Penggugat sudah bekerja dengan baik tanpa pernah adateguran tertulis maupun lisan dari Tergugat.Bahwa pada saat itu Penggugat langsung

Adi Kencana Mahkota Buana tahun 2019 dan Surat Edaran HumanCapital Sritek Group No. 241/5.1/HC.HRD/X/2019 yaitu merokok merupakankesalahan beratdan perusahaan bisa melakukan PHK sepihak.Bahwa dalam UU Ketenagakerjaan no.13/2003 sesuai Pasal 158 menyatakanbahwa Merokok bukan termasuk kesalahan berat maka PeraturanPerusahaan tersebut bertentangan dengan UU no.13/2003 pasal 158tersebut, maka pasal 40 ayat 5b Peraturan Perusahaan itu tersebut batal demiHukum sehingga merokok tidak bisa dikategorikan

Adi Kencana Mahkota Buana.Bahwa dalam hal ini tampak jelas dan tegas, setelah ada surat perbaikangugatan dan telah disampaikan kepada hakim, ternyata tergugat tidakmelihat/ tidak menemukan lagi petitum yang mempersoalkan keadaanhukum penggugat (soal phknya) berkenaan terbitnya surat pemutusanhubungan kerja. Seharusnya penggugat mempermasalahkan apakah suratPHK itu sah atau tidak, apakah minta dibatalkan atau bagaimana ?

perusahaan tersebut selama 19(Sembilan belas) tahun, dan saksi keluar pada tahun 2020, dan saat itutidak ada larangan merokok dan setelah saksi keluar dari perusahaan adapengumuman atau larangan merokok di area perusahaan saksi tidak tahu ;Menimbang, bahwa Saksi 2 Sdr Sukidi Antoro, dibawah sumpahdipersidangan yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat ;Bahwa benar Penggugat di PHK karena sedang merokok di area meshperusahaan ;Bahwa di PT ADIKENCANA MAHKOTA

Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Hendra Mahkota

BTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa padaperadilan. tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa,Nama : HENDRA MAHKOTA Pgl.

Menyatakan Terdakwa Hendra Mahkota Pgl. MHen terbuktibersalah melakukan tindak pidana pencurian denganpemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 363 ayat ( 1) ke 3, ke 5 KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Mahkota Pgl.Hen dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan 6( enam ) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan, dan Terdakwa tetap di tahanan ;3.

perdamaian, mohon agar Terdakwa diputus denganpidana yang seringanringannya ;Setelah pula memperhatikan tanggapan Penuntut Umumterhadap pembelaan diri Terdakwa yang pada pokoknya tetap padatuntutan hukumnya, demikian pula terhadap tanggapan PenuntutUmum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat WHukumnya tetap pulapada pembelaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangankarena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yangselengkapnya sebagai berikutena ne Bahwa Terdakwa Hendra Mahkota

Menyatakan Terdakwa HENDRA MAHKOTA Pgl HEN sebagaimanatersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaanmemberatkan ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwatersebut dengan pidana penjara selama 6 ( enam) bulan ;3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahananyang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnyadari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;325.

TATIK SUNARTI melawanPT ADIKENCANA MAHKOTA BUANA

ADIKENCANA MAHKOTA BUANABeralamat di JI. Raya Solo Sragen Km.13,6KaranganyarDalam hal ini diwakili oleh Imeke Djianto jabatan DirekturPT Adikencana Mahkotabuana memberiakn kuasakepada Daryanto,S.H.

Karanganyar tidak memiliki legal standing,namun setelah Majelis Hakim menelaah eksepsi tersebut didapati bahwa terdapatadanya PUK SP KEP PT ADIKENCANA MAHKOTA BUANA halinitertuang padamukadimah Anjuran pada perkara a quo serta keterangan saksi Sutrisno yangmenerangkan bahwa benar ditempat Tergugat ada Serikat Pekerja PUK SP KEPKSPI yang berdiri pada tanggal 5 November 2019 dengan jumlah anggota kuranglebin 180 orang sehingga telah sesuai denga SEMA RI nomor 7 tahun 2012pada SUB KAMAR PERDATA KHUSUS

wajah serta sesuaiketerangan saksi Sabarno, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat tidurdijam istirahat diruang maintenance dan sudah menjadi kebiasan sejak lama dandalam hal tersebutMajelis Hakim mendapati Fakta hokum bahwa Penggugat telahtidur pada saat jam istirhat di area Perusaahan;Menimbang, bahwa terhdap peristiwa tersebut maka Penggugat olehTergugat dilakukan pemutusan hubungan kerja sesuai bukti bertanda T3 yangidentic dengan P3, dengan mengacu pada Peraturan Perusahaan PTAdikencana Mahkota

ELUAN MAHKOTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

BPR MAHKOTA REKSAGUNA ARTHA BANK MAHKOTA
Tergugat:
1.ISMAUNAH
2.BUDIONO

Herman Sapto Adi Suryo,SE, Kepala Bagian Kredit PT.BPR MahkotaReksa Guna Artha (Bank Mahkota)Banyuwangi;2.

Goenanto,SE Auditor Internal PT.BPR MahkotaReksaGuna Artha (Bank Mahkota)Banyuwangi.Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT.BPRMahkota Reksa Guna Artha (Bank Mahkota), berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor.011/MRASK/VII/2018 tanggal 29 Juli 2018 dari Hj.Siti Komariah selakuDirektur Utama PT.BPR Mahkota Reksa Guna Artha yang berkedudukan diJalan.Jember No.54 Genteng Banyuwangi ,untuk selanjutnya di sebut sebagaiPENGGUGATLAWANIl. TERGUGAT ( Istri dan Suami )1.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ADIKENCANA MAHKOTA BUANA tersebut;

PT ADIKENCANA MAHKOTA BUANA VS TATIK SUNARTI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT ELUAN MAHKOTA;

PT ELUAN MAHKOTA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 2728/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ELUAN MAHKOTA, beralamat di Jalan OKM Jamil,Nomor 1, RT 02.

RW 01, Kota Pekanbaru, yang diwakili olehHarry Hermawan, jabatan Direktur PT Eluan Mahkota;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU524/PJ/2020, tanggal 30 Januari 2020;Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada TutunRahmanto, jabatan Penelaan

Banding tanggal 18 Maret 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84054/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1334/WPJ.02/2014 tanggal 4 November 2014 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00137/207/11/218/13 tanggal 29 Agustus 2013 MasaPajak Juli 2011, atas nama PT Eluan Mahkota

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT ELUAN MAHKOTA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84054/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT ELUANMAHKOTA;2.

ELUAN MAHKOTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT CITRA MAHKOTA;

PT CITRA MAHKOTA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

AJIB SUPRIYANTO VS PT ADIKENCANA MAHKOTA BUANA

ELUAN MAHKOTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3567/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutusdalamperkara:PT ELUAN MAHKOTA, beralamat di Jalan OKM JamilNomor 1 RTO2 RW01, Kota Pekanbaru, yang diwakili olehHarry Hermawan, jabatanDirektur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia

bandingtanggal 20 Maret 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84051/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017,yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1341/WPJ.02/2014, tanggal 4 November 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00134/207/11/218/13, tanggal29 Agustus 2013 Masa Pajak April 2011, atas namaPT Eluan Mahkota

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT ELUAN MAHKOTA:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84051/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT ELUANMAHKOTA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 8 halaman.

MAHKOTA BARAT;

MAHKOTA BARAT, tempat kedudukan di JI.

Mahkota BaratNo.27/SPD/MB/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007,dan SuratPersetujuan pemberian diskon dari PT.

Mahkota BaratNo.01/SPD/MB/XI/2007 tanggal 21 November 2007 danberdasarkan penelitian Majelis terhadap data yang disampaikanTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding), Majelisberkesimpulan bahwa terdapat adanya pemberian diskon olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)kepadaHendro sebesar Rp.396.958.613,00 dan kepada Ridwan sebesarRp 346.421.758,00 atau dengan jumlah total pemberian diskonsebesar Rp 743.380.371,00.

Mahkota Barat LaporanKeuangan Tahun 2007 yang dinotariskan diketahui terdapat adanyakesepakatan dalam PT. Mahkota Barat untuk mengalihkan piutangkepada PT. Nissin Biscuit Indonesia sebesar Rp 6.263.992.627,28 danhal tersebut diperkuat dengan data berupa Surat Kesepakatan Bersamaantara PT. Mahkota Barat dengan PT.

ELUAN MAHKOTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

ELUAN MAHKOTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3568/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutusdalamperkara:PT ELUAN MAHKOTA, beralamat di Jalan OKM JamilNomor 1 RTO2 RW01, Kota Pekanbaru, yang diwakili olehHarry Hermawan, jabatanDirektur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia

bandingtanggal 20 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84052/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017,yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1342/WPJ.02/2014, tanggal 4 November 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00135/207/11/218/13, tanggal29 Agustus 2013 Masa Pajak Mei 2011, atas namaPT Eluan Mahkota

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT ELUAN MAHKOTA:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84052/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT ELUANMAHKOTA;2.

ELUAN MAHKOTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3569/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutusdalamperkara:PT ELUAN MAHKOTA, beralamat di Jalan OKM JamilNomor 1 RTO2 RW01, Kota Pekanbaru, yang diwakili olehHarry Hermawan, jabatanDirektur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia

Nomor 3569/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84053/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017,yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1343/WPJ.02/2014, tanggal 4 November 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00136/207/11/218/13, tanggal29 Agustus 2013 Masa Pajak Juni 2011, atas nama PT Eluan Mahkota

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT ELUAN MAHKOTA:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84053/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT ELUANMAHKOTA;2.