Wajib Pajak;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas Permohonan Pembatalan Ketapan Pajak dari Penggugatdan Surat Tanggapan atas permohonan Gugatan beserta lampirannya serta Laporan PenelitianPembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dari Tergugat, penjelasan para pihak dan buktibukti yangdiserahkan dalam persidangan, diuraikan sebagai berikut:bahwa Majelis berpendapat seluruh proses yang ditempuh oleh Tergugat untuk menjawab ataumenyelesaikan permohonan Penggugat, telah sesuai dengan Peraturan Meneteri

Keuangan Nomor: 8/PMK/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2013 tentang Tata CaraPengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Penghapusan SuratKetetapan pajak Atau Surat Tagihan Pajak;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat penerbitan Keputusan Tergugat Nomor :KEP2233/WPJ.16/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 memenuhi ketentuan formal, sebagaimana diaturdalam Pasal 36 Ayat (1) huruf b UU KUP Jo Peraturan Meneteri Keuangan Nomor: 8

Wajib Pajak;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas Permohonan Pembatalan Ketapan Pajak dari Penggugatdan Surat Tanggapan atas permohonan Gugatan beserta lampirannya serta Laporan PenelitianPembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dari Tergugat, penjelasan para pihak dan buktibukti yangdiserahkan dalam persidangan, diuraikan sebagai berikut:bahwa Majelis berpendapat seluruh proses yang ditempuh oleh Tergugat untuk menjawab ataumenyelesaikan permohonan Penggugat, telah sesuai dengan Peraturan Meneteri

Keuangan Nomor: 8/PMK/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2013 tentang Tata CaraPengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Penghapusan SuratKetetapan pajak Atau Surat Tagihan Pajak;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat penerbitan Keputusan Tergugat Nomor :KEP2231/WPJ.16/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 memenuhi ketentuan formal, sebagaimana diaturdalam Pasal 36 Ayat (1) huruf b UU KUP Jo Peraturan Meneteri Keuangan Nomor: 8

Wajib Pajak;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas Permohonan Pembatalan Ketapan Pajak dari Penggugatdan Surat Tanggapan atas permohonan Gugatan beserta lampirannya serta Laporan PenelitianPembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dari Tergugat, penjelasan para pihak dan buktibukti yangdiserahkan dalam persidangan, diuraikan sebagai berikut:bahwa Majelis berpendapat seluruh proses yang ditempuh oleh Tergugat untuk menjawab ataumenyelesaikan permohonan Penggugat, telah sesuai dengan Peraturan Meneteri

Keuangan Nomor: 8/PMK/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2013 tentang Tata CaraPengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Penghapusan SuratKetetapan pajak Atau Surat Tagihan Pajak;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat penerbitan Keputusan Tergugat Nomor :KEP2232/WPJ.16/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 memenuhi ketentuan formal, sebagaimana diaturdalam Pasal 36 Ayat (1) huruf b UU KUP Jo Peraturan Meneteri Keuangan Nomor: 8

memelihara burungkakak tua putih jambul kuning yang memiliki nama ilmiah cacatua sulphurea, terdakwatidak berhak untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut burung tersebutsesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa tanggal 27 januari 1999 dan menurut PP masih termasuksatwa yang dilindungi dan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.29/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentangperubahan atas Peraturan Meneteri

Wajib Pajak;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas Permohonan Pembatalan Ketapan Pajak dari Penggugatdan Surat Tanggapan atas permohonan Gugatan beserta lampirannya serta Laporan PenelitianPembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dari Tergugat, penjelasan para pihak dan buktibukti yangdiserahkan dalam persidangan, diuraikan sebagai berikut:bahwa Majelis berpendapat seluruh proses yang ditempuh oleh Tergugat untuk menjawab ataumenyelesaikan permohonan Penggugat, telah sesuai dengan Peraturan Meneteri

Keuangan Nomor: 8/PMK/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2013 tentang Tata CaraPengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Penghapusan SuratKetetapan pajak Atau Surat Tagihan Pajak;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat penerbitan Keputusan Tergugat Nomor :KEP2238/WPJ.16/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 memenuhi ketentuan formal, sebagaimana diaturdalam Pasal 36 Ayat (1) huruf b UU KUP Jo Peraturan Meneteri Keuangan Nomor: 8

plastik bening berisikan kristal bening yangdiduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 0,32 (nol koma tigapuluh dua) gram, 1 (Satu) buah pireks berisikan krital bening yangdiduga shabu berat bruto + 1,87 (Satu koma delapan tujuh) gram, 1(satu) buah plastic kosong, 1 (Satu) buah bong, 1 (Satu) sendok shabu,1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buahHandphone merk Samsung warna hitam dengan simcard081247035860 milik terdakwa ACO.Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Meneteri

bening berisikan kristal bening yangdiduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto + 0,32 (nol koma tigapuluh dua) gram, 1 (Satu) buah pireks berisikan krital bening yangdiduga shabu berat bruto + 1,87 (Satu koma delapan tujuh) gram, 1(satu) buah plastic kosong, 1 (Satu) buah bong, 1 (Satu) sendok shabu,1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buahHandphone merk Samsung warna hitam dengan simcard081247035860 milik terdakwa ACO.Bahwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Meneteri

membeli/menerima paket shabudari lelaki ASIS, yang pertama bulan November tahun 2020, yang keduabulan Desember 2020, yang ketiga tanggal 29 Januari 2021, dan yangterakhir pada tanggal 08 Februari 2021 sebesar % gram sehargaRp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah).Bahwa terdakwa menerangkan tujuan terdakwa membeli paket shabutersebut untuk dikonsumsi.Bahwa terdakwa sudah sering kali mengkonsumsi narkotika jenis shabudan awal terdakwa konsumsi sejak bulan Maret 2016.Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Meneteri

Peraturan perundang undangan ataun aturanyang mengatur tentang perlindungan dan peredaran satwa liar yaituUndang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE ), yang diatur dalamLampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (KSDAHE), yang diatur dalam Lampiran PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwatercantum pada lampiran nomor urut 163 (Seratus enam puluh tiga)selanjutnya yang diatur kembali dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri

Strurnusmelanopterus) sebagaimanadiatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), yang diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, selanjutnya yang diaturkembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri

satu) botol plastik bekas minum berisi urine, nomor barang bukti:9691/2018/NNF3. 1 (Satu) spoit berisi darah nomor barang bukti: 9692/2018/NNFBarang bukti tersebut milik terdakwa RAHMANIA BINTI MAHMUD.Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkanbahwa :Barang bukti dengan nomor: 9690/2018/NNF, Nomor : 9691/2018/NNF,nomor : 9692/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandungMetamfetamina yang terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranPeraturan Meneteri

bukti:9691/2018/NNF3. 1 (Satu) spoit berisi darah nomor barang bukti: 9692/2018/NNFBarang bukti tersebut milik terdakwa RAHMANIA BINTI MAHMUD.Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkanbahwa :Barang bukti dengan nomor: 9690/2018/NNF, Nomor : 9691/2018/NNF,nomor : 9692/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandungHalaman 9 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN BarMetamfetamina yang terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranPeraturan Meneteri

nomor barang bukti: 6908/2018/NNE ;1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine nomor barang bukti :6909/2018/NNF ;1 (Satu) spoit berisi darah nomor barang bukti : 6910/2018/NNEF ;Barang bukti tersebut milik Terdakwa RUDI BIN BASRI ;Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdiumpalkan bahwa :Barang bukti 6908/2018/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatasadalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalamGolongan Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Meneteri

Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Meneteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan PenggololnganNarkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;e Barang bukti 6909/2018/NNF dan 6910/2018/NNF seperti tersebut diatasadalah benar tidak ditemukan bahan narkotika atau mengandungMetamfetamina.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum

Keterangan :Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 LampiranPeraturan Meneteri Kesehatan R. Nomor 41 Tahun 2017 tentangperubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UndangUndangR.I.

Keterangan :Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 LampiranPeraturan Meneteri Kesehatan R. Nomor 41 Tahun 2017 tentangperubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UndangUndangR.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) UndangUndang R.I Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotikaMenimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut UmumJPU tertanggal 20 Oktober 2016 NO. REG.

nomor barang bukti: 6908/2018/NNFe 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine nomor barang bukti :6909/2018/NNFe 1 (Satu) spoit berisi darah nomor barang bukti : 6910/2018/NNFBarang bukti tersebut milik terdakwa RUDI BIN BASRI.Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdiumpalkan bahwa :e Barang bukti 6908/2018/NNF berupa kristal bening seperti tersebutdiatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalamGolongan Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Meneteri

tahun 2018tentang Perubahan Penggololngan Narkotika didalam LampiranUU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.e Barang bukti 6909/2018/NNF dan 6910/2018/NNF seperti tersebutdiatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika ataumengandung Metamfetamina;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat dengan memperhatikan maksud dan tujuan Terdakwamemperoleh Narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina terdaftardalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Meneteri

Barru, terdakwa RUDI BIN BASRI ditangkapkarena telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu yang mengandungMetamfetamina terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranPeraturan Meneteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018tentang Perubahan Penggololngan Narkotika didalam Lampiran UU RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,0328 gram,barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenissabusabu Terdakwa peroleh dengan cara membeli 1 (Satu) kali

ribu rupiah) perbijinya; Bahwa Kerang Kepala Kambing (Cassis cornuta ) merupakan Jenissatwa dan tumbuhan asli Indonesia yang terancam punah sebagaimanatercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa diaturpada point 224 (dua ratus dua puluh empat) serta Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri

KSDAHE), yang diatur dalam Lampiran Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999,tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tercantum padalampiran nomor urut 224 (dua ratus dua puluh empat) selanjutnya yangdiatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danHal 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 961 Pid.Sus/LH/2021PN DpsKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri

merupakan bagianbagiansatwa liar yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang UndangRI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (KSDAHE ), dan diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa selanjutnya diatur kembali dalamPeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri

Hal ini didasarkan pada peraturanperundangundangan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri KesehatanNomor 159 b/Menkes/Per/I/1988 tentang Rumah Sakit, sebagaimanatelah beberapa kalli diubah, terakhir dengan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 191/MenkesKesos/SK/I/2001 tentang PerubahanKeputusan Meneteri Kesehatan Nomor 157/Menkes/SK/III/1 999;Oleh karenanya merupakan hal yang amat logis apabila Direktur RumahSakit Khusus Bedah Patmasuri ditarik dan turut menjadi pihak dalamperkara a quo;Sedemikian karena

Ali Maksum) Krapyak, Bantul, Yogyakarta, olehYayasan Purna Yudha sebagaimana ijin pendirian dan penyelenggarannyatermaktub dalam Surat Keputusan Meneteri Kesehatan Republik IndonesiaNo. 0433/Yan.Kes/RS/1985 tentang pemberian izin sementara/tetap RumahSakit yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Dr.H.

Upaya pengambilalihanterhadap sebuah RS Patmasuri oleh sebuah Ormas DPD LVRI DIY atauTermohon Kasasi, pertimbangan hukum tersebut tidak bisa memenuhisebuah logika hukum dari keberadaan Rumah Sakit Patmasuri dalamsebuah organisasi kemasyarakatan, yang tentu akan berbenturandengan Peraturan Meneteri Kesehatan RI No. 159 b/MEN.KES/PER/IV1998, tanggal 22 Februari 1988 tentang Rumah Sakit, Pasal 3 ayat (3)huruf a yang mengatur asas legalitas dari keberadaan sebuah rumahsakit swasta, in casu tidak terdapat

Bahwa pada saat terdakwa menggunakanNarkotika Golongan bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dariDepartemen Kesehatan RI atau Meneteri Kesehatan RI.Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Biddokkes PoldaDI.Yogyakarta , yang menerangkan Nomor : R/210/VIII/2013/Biddokkestanggal 25 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh IPDA DIDIK NURCAHYO,sAMAK menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama tersangkaAGUS YUNANTO Bin SUHARTO menunjukan hasil METAMPHETAMINE/NARKOTIKA POSITIF (+

Bahwa pada saat terdakwa MULYAWAN Bin SUMARDImenggunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyaiijin dari Departemen Kesehatan RI atau Meneteri Kesehatan RI.Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Biddokkes' PoldaDI.Yogyakarta , yang menerangkan Nomor : R/211/VIII/2013/Biddokkestanggal 25 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh IPDA DIDIK NURCAHYO,sAMAK menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama tersangkaMULYAWAN Bin SUMARDI menunjukan = hasil METAMPHETAMINE/

Wajib Pajak;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas Permohonan Pembatalan Ketapan Pajak dari Penggugatdan Surat Tanggapan atas permohonan Gugatan beserta lampirannya serta Laporan PenelitianPembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dari Tergugat, penjelasan para pihak dan buktibukti yangdiserahkan dalam persidangan, diuraikan sebagai berikut:bahwa Majelis berpendapat seluruh proses yang ditempuh oleh Tergugat untuk menjawab ataumenyelesaikan permohonan Penggugat, telah sesuai dengan Peraturan Meneteri

Keuangan Nomor: 8/PMK/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2013 tentang Tata CaraPengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Penghapusan SuratKetetapan pajak Atau Surat Tagihan Pajak;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat penerbitan Keputusan Tergugat Nomor :KEP2229/WPJ.16/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 memenuhi ketentuan formal, sebagaimana diaturdalam Pasal 36 Ayat (1) huruf b UU KUP Jo Peraturan Meneteri Keuangan Nomor: 8

Bahwa pada saat terdakwa menerima shabu shabu dari saksi WINDANFAHMI untuk kemudian dipergunakan terdakwa tidak tidak mendapatijin dari pihak yang berwenang Cq meneteri Kesehatan RI danterdakwa mengetahui bahwa WINDAN bukanlah pedagang besarfarmasi atau pihak yang diberi wewenang untuk itu.aonnon= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKEDUAnono Bahwa ia terdakwa RIDWAN RAMDANI Bin NANASUPRIATNA pada hari Selasa ,

Bahwa pada saat terdakwa menguasai bong dari WINDAN yangdidalamnya terdapat shabushabu dalam keadaan sedang di bakarterdakwa mengetahui bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pihakyang berwenang Cq meneteri Kesehatan RI.Senate Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKETIGAwa Bahwa ia terdakwa RIDWAN RAMDANI Bin NANA SUPRIATNApada hari Selasa , tanggal 03 Januari 2017 sekira jam : 23.30 WIB atausetidaktidaknya pada

0.031 M3; 16cm x 190cm = 0.038 M3; 17cm x 200cm = 0.045 M3; 17cm x 190cm = 0.043 M3; 17cm x 200cm = 0.045 M3; 17cm x 190cm = 0.043 M3; 15cm x 180cm = 0.032 M3; 20cm x 190cm = 0.050 M3; 14cm x 250cm = 0.038 M3; 14cm x 210cm = 0.032 M3;Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw 13cm x 200cm = 0.027 M3; Jumlah Volume= 0.425 M3;2 (dua) batang kayu Log jenis nunang dengan ukuran : 14cm x 210cm = 0.032 M3; 15cm x 190cm = 0.034 M3;Jumlah Volume= 0.066 M3;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Meneteri

batang kayu Log jenis jati dengan ukuran : 14cm x 200cm = 0.031 M3; 16cm x 190cm = 0.038 M3; 17cm x 200cm = 0.045 M3; 17cm x 190cm = 0.043 M3; 17cm x 200cm = 0.045 M3; 17cm x 190cm = 0.043 M3; 15cm x 180cm = 0.032 M3; 20cm x 190cm = 0.050 M3; 14cm x 250cm = 0.038 M3; 14cm x 210cm = 0.032 M3; 13cm x 200cm = 0.027 M3:Jumlah Volume= 0.425 M3;2 (dua) batang kayu Log jenis nunang dengan ukuran : 14cm x 210cm = 0.032 M3; 15cm x 190cm = 0.034 M3;Jumlah Volume= 0.066 M3;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Meneteri

batang kayu Log jenis jati dengan ukuran : 14cm x 200cm = 0.031 M3; 16cm x 190cm = 0.038 M3; 17cm x 200cm = 0.045 M3; 17cm x 190cm = 0.043 M3; 17cm x 200cm = 0.045 M3; 17cm x 190cm = 0.043 M3; 15cm x 180cm = 0.032 M3; 20cm x 190cm = 0.050 M3; 14cm x 250cm = 0.038 M3; 14cm x 210cm = 0.032 M3; 13cm x 200cm = 0.027 M3; Jumlah Volume= 0.425 M3;2 (dua) batang kayu Log jenis nunang dengan ukuran : 14cm x 210cm = 0.032 M3; 15cm x 190cm = 0.034 M3;Jumlah Volume= 0.066 M3;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Meneteri

Meneteri Kominfo menerbitkan IPP tetap apabila lulus Evaluasi Uji CobaSiaran, dan yang berhak menerbitkan IPP adalah Menteri Komunikasi danInformatika;Bahwa, penyelenggaraan siaran melalui kabel adalah juga merupakan LembagaPenyiaran yang disebut dengan lembaga penyiaran berlangganan;Bahwa, kegiatan pemancarluasan siaran yang dilakukan oleh BurhanuddinStahide masuk dalam kategori Lembaga Penyiaran yaitu Lembaga PenyiaranBerlangganan;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keteranganyang

Meneteri Kominfo menerbitkan IPP tetap apabila lulus Evaluasi Uji CobaSiaran, dan yang berhak menerbitkan IPP adalah Menteri Komunikasi danInformatika;Bahwa, benar pihak KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Papua belumpernah mengsosialisikan tentang aturanaturan perizinan dalam hal usaha TVKabel kepada masyarakat;Bahwa, benar untuk saat ini Terdakwa sudah mendapat rekomendasipenggabungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Papua sebagaimana dalamsurat lampiran No 34;Bahwa, benar Terdakwa sudah

Fotokopi Surat Keputusan Nomor:XXX tentang Pengakuan Pengesahandan Pengadugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang KemerdekaanRepublik Indonesuia yang dikeluarkan oleh Meneteri PertahananSekertaris Jenderaltanggal 30 Oktober 1981 yang diberi materai cukupdan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kodeP4.5.Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor XXX,tentang PemberhentianTunjangan Veteran Rl.yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal PersonilTenaga Menusia dan Veteran tanggal 8 61991

jenis sabu pertama terdakwamasukkan kaca pirek yang menempel di bong berisikan air penyaring yang terbuatdari botol minuman mineral selanjutnya terdakwa bakar dengan korek api gas laluterdakwa hisab dengan menggunakan pipet yang ada di bong tersebut setelahmenggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa senang, aktif, tidakmengantuk dan nafsu makan berkurang dan lincah tidak mudah capek terdakwamenggunakan Narkatika Golongan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yangberwenang dalam hal ini Meneteri