Ditemukan 5084892 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-10-2013 — Putus : 09-12-2013 — Upload : 07-03-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 337/Pid B/2013/PN-TANJUNGBALAI
Tanggal 9 Desember 2013 — - ANDRI
2110
  • Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 02 Oktober 2013 Nomor :337/Pen.Pid/2013/PNTB Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini ;3.
    ANDRI adalah Benarmengandung Cannabinoid (Positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu)nomor urut 8 Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.Menimbang bahwa terdakwa ANDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum melakukan perbuatan Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri 12sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun2009 tentang
Register : 02-01-2013 — Putus : 15-05-2013 — Upload : 13-10-2015
Putusan PA PINRANG Nomor nomor 02/Pdt.G/2013/PA.Prg.
Tanggal 15 Mei 2013 — PENGGUGAT TERGUGAT
85
  • nomor 02/Pdt.G/2013/PA.Prg.
    Setelah mendengar dalildalil penggugat.Serta memeriksa alat buktiTENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang , bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 2/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan halhal sebagai berikut:1Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pemikahan diKabupaten Pinrang, pada tanggal 03 Oktober 2010, sebagaimana tercatat dalamKutipan Alda Nikah Nomor: 179/10/IX/2010 yang diterbitkan
    mengindikasikan bahwa ikatan lahirbatin diantarasuamiisteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali,sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas, Majelis berpendapat bahwakeadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupasehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UndangUndang Nomor
Register : 04-04-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 11-11-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 062/Pdt.G/2013/PA.Mbl
Tanggal 11 September 2013 — Penggugat VS Tergugat
176
  • Nomor : 062/Pdt.G/2013/PA.Mbl
    Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXXtanggal 03 Februari 2003 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari, yangtelah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi kode (P.2);b.
    Surat keterangan ghoib atas nama Tergugat Nomor : XXXX tanggal 05 April 2013yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kabupaten Batang Hari, yang telahdinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnyadiberi kode (P.3)Il. Bukti Saksi1.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P.2) yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telahterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
    adalah suamiisteri yang sah sehingga keduanyatelah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (personastandi in judicio);Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai denganPasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah
    /2013/PA.Mbl tanggal4 September 2013, maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg jo 60 B ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dansegala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;Mengingat segala peraturan perundanganundangan yang berlaku dan hukum Syarayang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.
Register : 07-01-2013 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 23-04-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor NOMOR : 008/Pdt.P/2013/PA.Mbl
Tanggal 20 Februari 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
137
  • NOMOR : 008/Pdt.P/2013/PA.Mbl
    tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani,tempat tinggal di XXXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon IT;Pengadilan Agama Tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alatalat bukti dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat Permohonannyatertanggal 07 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaMuara Bulian dengan Nomor
    Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: XXXX tanggal 21Desember 2010 dan Pemohon II Nomor: XXXX tanggal 06 Maret 2012 yangdikeluarkan oleh Camat Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari yangbermeterai cukup telah telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi kode (P.1)Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nomor: XXXX tanggal 20Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Batang Hari yang bermeterai
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan keduaUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam makaperkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa pada pokonya Pemohon I dan Pemohon IT mendalilkan bahwaPemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 10 September 1996yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II dengan alamat di XXXX namun tidakdicatatkan
    Pasal 14Kompilasi Hukum Islam serta apakah pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal7, 8, 9 dan 10 UndangUndang Nomor: tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.
    tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi HukumIslam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I danPemohon I dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhirdengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkaradibebankan kepada Pemohon
Register : 01-10-2012 — Putus : 08-01-2013 — Upload : 25-04-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 195/Pdt.G/2012/PA.Mbl
Tanggal 8 Januari 2013 — PEMOHON TERMOHON
126
  • Nomor : 195/Pdt.G/2012/PA.Mbl
    Bukti SuratFoto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : XXXXtanggal 10 Maret 2006 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXXX yang bermeterai cukup telah dinazegelendan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P);Il. Bukti Saksi1.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan olehPemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telahterbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah
    suamiisteri yang sah sehingga keduanyatelah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (personastandi in judicio);Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai denganPasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha
    Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon patut untukdikabulkan;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkanuntuk mengirimkan
    salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempattinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan
Register : 15-10-2012 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 23-04-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 210/Pdt.G/2012/PA.Mbl
Tanggal 23 Januari 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
114
  • Nomor : 210/Pdt.G/2012/PA.Mbl
    Asli Surat Keputusan Bupati Batang Hari Tentang Pemberian IzinPerceraian Atas nama Penggugat dengan Nomor: 645 Tahun 2012tanggal 13 September 2012, selanjutnya diberi kode (P.1);b.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhirdengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasukkompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P.2) yang diajukanoleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentikyang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanyatelah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
    adalah suamiisteri yang sah sehinggakeduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkaraini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai denganPasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah
    Tahun 1974Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatanPenggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2/UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yangtelah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor
    perubahan keduaUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara inidibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala peraturan perundanganundangan yang berlaku dan hukumSyara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.
Register : 01-05-2013 — Putus : 22-05-2013 — Upload : 05-06-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 082/Pdt.G/2013/PA.Mbl
Tanggal 22 Mei 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
137
  • Nomor : 082/Pdt.G/2013/PA.Mbl
    01 Mei2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian denganNomor: 082/Pdt.G/2013/PA.MbI, tanggal 01 Mei 2013 telah mengajukan permohonan ceraisecara prodeo terhadap Termohon dengan alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa, pada tanggal 26 September 2004 Pemohon dengan Termohon telahmelangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon dandicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXKabupaten Batang Hari dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
    meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwaketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, Pemohon menyatakan tetap pada isigugatannya ;Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa terlebihdahulu permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo sebagaimana tertuang dalamberita acara persidangan;Bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon telah mengajukan alat buktiberupa Kartu Peserta JAMKESMAS Nomor
    telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P.1);Bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acarapersidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pusutan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang bahwa mengenai isi dan maksud dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk berperkarasecara prodeo dengan menyertakan bukti (P.1) Kartu Peserta JAMKESMAS Nomor
    tidak mampu (miskin);Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangannya karenaTermohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi danpatut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatuhalangan yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan Termohon untuk berperkara secara prodeo, karenatelah memenuhi maksud Pasal 273 dan 275 RBg jo Pasal 60 B UndangUndang Nomor
    50Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama;Mengingat pasal dan peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkaitandengan perkara ini ;MENGADILI1.
Register : 13-10-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan PA PALEMBANG Nomor Nomor 1942/Pdt.G/2016/PA.Plg
Tanggal 5 Januari 2017 — Perdata
120
  • Nomor 1942/Pdt.G/2016/PA.Plg
    Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/IX/1998 tanggal 07September 1998 .yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatanllir Barat Kota Palembang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan denganaslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup lalu diberi kode P 2;Bahwa selain buktibukti tertulis tersebut, Penggugat juga telahmengajukan saksisaksi yaitu :Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Plg. Halaman 3 dari 10 Halaman.
    tinggal di Palembang, dengan demikian sesuai ketentuanPasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalahmenjadi wewenang Pengadilan Agama Palembang;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangansaksisaksi, serta bukti P 2 (Kutipan Akta Nikah) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikatdalam suatu perkawinan yang sah, dengan demikian gugatan Penggugat tidakPutusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Plg.
    Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenaitu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Plg.
    Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahanuntuk di daftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i yang bersangkutan dengan
    NunPanitera PenggantiNahwa, S.H.Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Plg. Halaman 9 dari 10 HalamanPerincian Biaya Perkara :1. Pendaftaran : Rp. 30.000,2. Biaya Proses : Rp. 50.000,3. Panggilan Penggugat : Rp. 70.000,4. Panggilan Tergugat : Rp. 880.000,5. Redaksi : Rp. 5.000,6. Materai : Rp. 6.000.Jumlah Rp.1.041.000,Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Plg. Halaman 10 dari 10 Halaman
Register : 12-10-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PA PINRANG Nomor Nomor 271/Pdt.P/2015/PA.Prg.
Tanggal 28 Oktober 2015 — PEMOHON
64
  • Nomor 271/Pdt.P/2015/PA.Prg.
    PEMOHON , 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga,bertempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya mohon disebutsebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti bukti suratserta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 12 Oktober 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan PengadilanAgama Pinrang dalam register perkara Nomor
    Surat1.Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor, bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda P.1;2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatatidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;3.
    Foto Copy Kartu Keluaarga Nomor bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda P.3;B. Saksi1.SAKSI , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal Pemohon dan Pemohon Il karena pemohon adalah ipar saksi; Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah pasangan suamiistri yangmenikah pada 18 Mei 2003 di Mensing, Malaysia.
    menerimanya.Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukansesuatu apapun dan mohon penetapan.Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yangterjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang inidinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Makamah Agung Nomor
    Pasal 91 A UndangUndang Nomor 50 tahun 2009sebagai perubahan kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syari yang berkaitandengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;2. Menetapkan sah pernikahan PEMOHON dengan PEMOHON Il yangdilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2003 di Mensing Malaysia3.
Register : 05-01-2015 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PA PINRANG Nomor Nomor 29/Pdt.G/2015/PA.Prg.
Tanggal 12 Maret 2015 — PENGGUGAT TERGUGAT
73
  • Menyatakan bahwa perkara Nomor 29/Pdt.G/2015/PA.Prg. telah selesai karena dicabut;3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
    Nomor 29/Pdt.G/2015/PA.Prg.
    tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagaipenggugat.MelawanTERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP,tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai tergugat.Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengarketerangan penggugat;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 05 Januari2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor
    Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagaimana buktiberupa Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 11 Juli 2012, yang dikeluarkanoleh KUA Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;2.
    Hal ini berdasarkan pasal 271 Rv;Menimbang bahwa oleh karena penggugat bermaksud mencabutgugatannya setelah perkara dicatat dalam register perkara, sehingga penggugattetap membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan,makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankankepada penggugat;Mengingat
    Menyatakan bahwa perkara Nomor 29/Pdt.G/2015/PA.Prg. telah selesai karenadicabut;3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikianlah penetapan ini dijatunkan dalam rapat Musyawarah MajelisHakim Pengadilan Agama yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Maret2015 Masehi, bertepatan tanggal 21 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh kamiDra.Satrianih Ketua Majelis, Dra.Hj. Faridah Mustafa dan Dra. Hj.St.
Putus : 13-02-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN BEKASI Nomor Nomor 1556/Pid.Sus/2014/PN.Bks.
Tanggal 13 Februari 2015 —
4510
  • Menyatakan terdakwa Sabri Salahudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Ketenagalistrikan, melanggar Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.3.
    Nomor 1556/Pid.Sus/2014/PN.Bks.
    Toyoplas Manufacturing Indonesia dan PT.PLN (Persero) Nomor 398.PJ/041/DJBB/2012, yang telah dilegalisir, 1(satu) unit, kWh meter merek Landis+Gyr dengan Nomor Seri 78922867asli lengkap dengan kotak penyimpanan, Kunci Cyberlock dengan inisialBekasi1 Nomor seri K411CBFFB, Berita Acara Penyerahan Anak KunciCyberlock Bekasi1 Nomor seri K411CBFFB dari sdr. Badrujamankepada sdr. Suprayogi tanggal 30 digunakan dalam perkara H. HanafiSaputra.4.
    ) di Gardu TYPS Nomor 25073/23052007 tanggal01 Juni 2007, yang telah dilegalisir;. 1 (satu) berkas, Berita Acara Pemasangan kWh Meter (Berita AcaraPenyambungan) di Gardu TYPS Nomor BA53771914201293514,tanggal 30 September 2012, yang telah dilegalisir;m. 1 (satu) berkas, Surat Perjanjian Hutang antara PT.
    PLN (Persero) Nomor 398.PJ/041/DJBB/2012, yang telah dilegalisir;n. 1 (satu) unit, KWh meter merek Landis+Gyr dengan Nomor Seri78922867 asli lengkap dengan kotak penyimpanan.0. Kunci Cyberlock dengan inisial Bekasi1 Nomor seri K411CBFFB;p. Berita Acara Penyerahan Anak Kunci Cyberlock Bekasi1 Nomor seriK411CBFFB dari sdr. Badrujaman kepada sdr.
    PLN (Persero) Nomor 398.PJ/041/DJBB/2012, yang telah dilegalisir;n. 1 (satu) unit, KWh meter merek Landis+Gyr dengan Nomor Seri78922867 asli lengkap dengan kotak penyimpanan.o. Kunci Cyberlock dengan inisial Bekasi1 Nomor seri K411CBFFB;p. Berita Acara Penyerahan Anak Kunci Cyberlock Bekasi1 Nomor seriK411CBFFB dari sdr. Badrujaman kepada sdr.
    EKA BUDHIPRIJANTA,SH.MH.PASTI TARIGAN,SH.PANITERA PENGGANTIHalaman 39 dari 35 halaman Putusan Nomor 1556 Pid.Sus/2014/PN.Bks.FB. SETYOWATI,SH.MH.Halaman 41 dari 35 halaman Putusan Nomor 1556 Pid.Sus/2014/PN.Bks.Halaman 43 dari 35 halaman Putusan Nomor 1556 Pid.Sus/2014/PN.Bks.Halaman 45 dari 35 halaman Putusan Nomor 1556 Pid.Sus/2014/PN.Bks.Halaman 47 dari 35 halaman Putusan Nomor 1556 Pid.Sus/2014/PN.Bks.Halaman 49 dari 35 halaman Putusan Nomor 1556 Pid.Sus/2014/PN.Bks.
Putus : 17-02-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN BEKASI Nomor Nomor 1519 /Pid.B/2014/PN.BKS.
Tanggal 17 Februari 2015 —
246
  • Nomor 1519 /Pid.B/2014/PN.BKS.
    Agama : IslamPekerjaan : lbuRumahTanggaPendidikan : SMA Telah ditahan dengan jenis Penahanan Kota, berdasarkan SuratPerintah/Penetapan Penahanan :1.PenuntutUmumtanggalNopember 2014, Nomor Print3681/0.2.35/Epp.2/11/2014, sejaktanggal 21 Nopember 2014 s/d tanggal 10Desember 2014;. Hakim PengadilanNgeriBekasitanggal 27 Nopember 2014, Nomor : 1519/Pen.Pid.B/2014/PN.Bks, sejaktanggal 27 Nopember s/d tanggal 26Desember 2014.
    PerpanjanganWakilketuaPengadilanNegeriBekasitanggal11 Desember2014, Nomor 1519/Pen.Pid.B/2014/PN.Bks, sejaktanggal27 Desembers/d tanggal24 Pebruari 2015 ;Terdakwa mengahadap sendiri ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1519/Pid.sus/2014/PN.BKS. tanggal 27 Nopember 2014 tentangpenunjukan Majelis Hakim; PenetapanMajelis Hakim Nomor1519/Pid.B/2014/PN.BKS .tanggal1 1Desember 2014 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain
    Bahwa pasal 12 ayat (1) Undangundang Nomor 48 tahun 2009disebutkan : Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaandinyatakan telah selesai , putusan dapat diucapkan tanpa di hadiriterdakwa ; dan mengenai pemeriksaan selesai dalam pasal 182 ayat(1)huruf 1.a UU No.8 tahun 1981 (KUHAP) disebutkan setelahpemeriksaan dinyatakan selesai , penuntut umum mengajukan tuntutanpidana; arti pemeriksaan selesai adalah setelah proses pemerikasaanalat bukti, sebelum pengajuan tuntutan Pdana.Menimbang, bahwa
Register : 12-08-2013 — Putus : 18-10-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 139/Pdt.G/2013/PA.Mbl
Tanggal 18 Oktober 2013 — Penggugat VS Tergugat
218
  • Nomor : 139/Pdt.G/2013/PA.Mbl
    Bukti SuratFoto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXXtanggal 07 Juni 2004 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari yang telahdinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberikode (P);Il. Bukti Saksi1.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telahterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
    adalah suamiisteri yang sah sehingga keduanyatelah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (personastandi in judicio);Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai denganPasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah
    Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkansalinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PegawaiPencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan
    untuk itu;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepadaPenggugat ;Mengingat pasalpasal peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumsyara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.
Register : 02-01-2012 — Putus : 16-02-2012 — Upload : 16-09-2015
Putusan PA PINRANG Nomor Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Prg.
Tanggal 16 Februari 2012 — Penggugat Tergugat
137
  • Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Prg.
    Subsider:Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkaraini, maka mohon putusan yang seadiladilnya .Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugattelah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 12/Pdt.G/2012/PA.Prg. tanggal 19 Januari 2012, tanggal30 Januari 2012, dan tanggal 08Februari 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
    dalildalil gugatannya untukbercerai dengan Tergugat.Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pemah datangmenghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulailahpemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat.Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukanbukti bukti surat berupa:Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBacukiki, Kabupaten Pinrang Nomor
    Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan padapasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
    siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadapdipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orangyang dholim dan gugurlah haknya";Manhaj alThullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:I lArtinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepadasuaminya maka hakim (boleh) menceraikan suamiisteri itu dengantalak satu" ;Menimbang , bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka gugatanPenggugat telah terbukti beralasan huk:um sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor
    Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan atau Pasall16 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islammaka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bainshugraa Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor50 tahun 2009 perubahan kedua dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
Register : 14-05-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 18-03-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 102/Pdt.G/2012/PA.Mbl.
Tanggal 11 Juni 2012 — Pemohon VS Termohon
152
  • Nomor : 102/Pdt.G/2012/PA.Mbl.
    No.102/Pdt.G/2012/PA.Mbl.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuaidengan Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Bulian berwenanguntuk mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan buktisurat
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Jo.
    Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975;Hal. 7 dari 10 hal. Put.
    7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Paniteraberkewajiban mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX dan Kecamatan XXXXKabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun
    2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, serta dalil syar'iyang berkaitan dengan perkara ini;Hal. 9 dari 10 hal.
Register : 22-04-2013 — Putus : 21-05-2013 — Upload : 18-06-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 076/Pdt.G/2013/PA.Mbl
Tanggal 21 Mei 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
205
  • Nomor : 076/Pdt.G/2013/PA.Mbl
    Bukti SuratFoto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXXtanggal 17 Maret 1997 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Batang Hari yangbermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi kode (P);Il. Bukti Saksi :1.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yangsesuai dengan aslinya, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalahsuamiisteri yang sah sehingga
    keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagaipihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai denganPasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalanmemberi
    Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkansalinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PegawaiPencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan
    untuk itu;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepadaPenggugat ;Mengingat pasalpasal peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumsyara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI.
Register : 15-04-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 15-10-2015
Putusan PA PINRANG Nomor Nomor 227/Pdt.G/2013/PA.Prg.
Tanggal 20 Agustus 2013 — PENGGUGAT TERGUGAT
65
  • Nomor 227/Pdt.G/2013/PA.Prg.
    PenggugatmelawanTERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SO, pekerjaan Wiraswasta(operator mobil eskafator), tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnyadisebut sebagai: Tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa buktibukti surat dan saksisaksi persidanganDUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2013yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal Nomor
    Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan diDuampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 28 September 2011,sebagaimanatercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrangtertanggal 03 Oktober 2011.Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidupbersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun dan bertempat 4tinggal di rumah kontrakan di Kalimantan selama
Register : 01-02-2012 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 19-11-2015
Putusan PA PINRANG Nomor Nomor 103/Pdt.G/2012/PA.Prg.
Tanggal 12 April 2012 — PENGGUGAT TERGUGAT
115
  • Nomor 103/Pdt.G/2012/PA.Prg.
    Bahwa pada tanggal 05 Mei 1997, pemohon dan termohon melangstmgkanpernikahan di Patampanua, Kabupaten Pinrang yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrangsebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 06Mei 1997).2.
    Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 06Mei 1997, yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P".2.
    menghiraukan lagi satu sarna lain.Bahwa telah adaupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon, namuntidak berhasil.Menimbang, bahwa karena dalildalil yang dikemukakan oleh pemohon tidakdibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh saksisaksi dibawah sumpah dipersidangan , maka dlildalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti menuruthukum.Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalildalilnya, dan ternyata dalildalil tersebut telh sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor
    penetapan Pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputitempat kediaman pernohon dan termohon dan apabila perceraian dilakukan diwilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinandilangsungkan, rnaka salinan penetapan tersebut dikirim pula kepada PegawaiPencatat Nikah di tempat perkawinan berlangsung.Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, makamenurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor
    7 Tahun 1989,sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006, biaya perkara dibebankan kepada pernohon.Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundanganyang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.MRNGADILI1.
Register : 02-01-2013 — Putus : 06-05-2013 — Upload : 05-06-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 007/Pdt.G/2013/PA.Mbl
Tanggal 6 Mei 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
147
  • Nomor : 007/Pdt.G/2013/PA.Mbl
    Bahwa, pada tanggal 13 Februari 1987 Pemohon dengan Termohon telahmelangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Batang Hari, denganKutipan Akta Nikah Nomor. XXXX tanggal 09 Oktober 1987;2.
    Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: XXXXtanggal 09 Oktober 1987 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Batang Hari yangbermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi kode (P1);b.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, maka setiap kali persidangan Majelis
    Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkansalinan
    7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhirdengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi ;Mengingat pasalpasal peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumsyara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILIDALAM KONPENSI1.
Register : 09-01-2013 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 29-04-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 016/Pdt.G/2013/PA.Mbl
Tanggal 12 Februari 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
117
  • Nomor : 016/Pdt.G/2013/PA.Mbl
    Tergugat sering memasang nomor judi togel;c. Tergugat berslingkuh dengan wanita lain;d. Tergugat tidak hafal bacaan shalat dan tidak bisa membaca alQuran;e. Tergugat kerap berlaku kasar terhadap anak;f. Tergugat sering pergi dari rumah dan pulang larut malam;g.
    Bukti SuratFoto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXXtanggal 14 Januari 2004 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari yang bermeteraicukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnyadiberi kode (P);Il. Bukti Saksi1.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telahterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
    adalah suamiisteri yang sah sehingga keduanyatelah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (personastandi in judicio);Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai denganPasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah
    Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkansalinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PegawaiPencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan