Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasibidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untukkepentingan pelestarian fungsi hutan;2. Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :a. Berbentuk badan Hukum.b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasamya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentinganpelestarian fungsi hutan,danc.

Bahwa untuk peningkatanproduktifitas kawasan hutan yang tidak produktif, meningkatkan kualitasHalaman 12 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBRlingkungan hidup serta menjamin tersedianya bahan baku industri hasilhutan secara lestari, perlu dilaksanakan pengusahaan hutan tanamanberdasarkan asas pelestarian dengan menerapkan sistim silvikultur hutantanaman intensif pada kawasan hutan tersebut, maka dari pada itudiberikanlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman(IUPHHKHT) atas kawasan

Tidak terdapatnya Kepentingan Pelestarian Fungsi Hutan sehinggaPenggugat tidak dapat mengajukan Gugatan Perkara a quo.Bahwa dalam UU 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mengatur:Pasal 761. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaanHalaman 16 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBRhutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukangugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsihutan.2.

Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnyadengan tegas menyebutkan tujuan didirikannyaorganisasi untuk kepentingan pelestarian fungsihutan.c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengananggaran dasarnya.bahwa Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT) dalam gugatannyatidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai kepentinganpelestarian fungsi hutan (Vide Pasal 76 (1) UU Kehutanan ) apayang dilanggar oleh Tergugat .

Bahwa dalam diri Penggugat tidak mampu membuktikankepentinga Pelestarian Hutan di Indonesia. Bahwa karena alasanalasan diatas sehingga Penggugat tidaklayak untuk meminta pengadilan untuk menghentikan seluruhkegiatan diareal izin Tergugat II.Berdasarkan Jawabanjawaban yang telah kami uraikan diatas dengan ini kamiHalaman 22 dari 26 Putusan Nomor 253/PDT/2018/PT.PBRmohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan memberikanputusan yang amarnya sebagai berikut :.

Telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasar(kepentingan pelestarian fungsi hutan) ;B. Eksepsi gemis Aahoedanigheid. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan terhadapBudiyanto, SE., NIP.060086548, selaku~ Pejabat Lelang/Venduumester pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Pekanbaru ;.

Prinsip environmental oriented statue, yakni dalam anggarandasarnya (statue) secara tegas menyebut tujuan pendirian organisasiadalah kepentingan pelestarian fungsi hutan (ayat 2 huruf b);d. Prinsip actively environmental statue, yakni telah melaksanakankegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, aktif melaksanakanpelestarian fungsi hutan (ayat 2 huruf c);6.

Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya(kepentingan pelestarian fungsi hutan);Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 1538 K/Pdt/20107. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut di atas jelas dantegas merupakan penyalahgunaan hak "misbruik van rechi" denganmemanfaatkan kelemahan peraturanperundangan (Pasal 73 UndangUndang Kehutanan No. 41 Tahun 1999) yang lemah, sumir.

Dalam Rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolalaan hutan,Organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;2. Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi :a. Berbentuk badan hukum atau yayasan ;b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan dengan tegas tujuan didirikan organisasi untukkepentingan pelestarian fungsi hutan ;Hal. 27 dari 30 hal.

Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya(kepentingan pelestarian fungsi hutan) ;4.

Bahwa Yayasan Petakorsipara (Penggugat) telah melakukan berbagaikegiatan dalam upaya pelestarian fungsi hutan di wilayah Provinsi RiauHal 3 dari 35 hal. Put.

UNDANG UNDANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TIDAKMENGENAL GUGATANLEGAL STANDING.Bahwa gugatan yang dtajukan PENGGUGAT merupakan gugatanLegal Standing, sebagaimana ketentuan dalam Lingkungan hidupseharusnya gugatan yang diajukanPENGGUGAT adaiah GugatanPerwakilan Kelompok2.EKSEPS GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/SUMIR (OBSCUURLIBEL), dengan alasan sebagai berikut:1. Gugatan di bidang Kehutanan atau Gugatan Pelestarian LingkunganHidup?

No.92/PDT/2016/PT.PBRTahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutananmenjadi UndangUndang, menyatakan:(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasibidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian hutan;a. Berbentuk badan hukum.b. Organisasi tersebut dalam Anggaran Dasarnya dengantegasmenyebutkan tujuan didirikannya organisasi untukkepentinganpelestarian fungsi hutan.c.

Bahwa tujuan melestarikan lingkunganhidup yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Anggaran DasarPendirian Penggugat tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalamPasal 73 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Jo UndangUndangNomor 19 Tahun 2004 ayat (2) point b bahwa Organisasi tersebut dalamAnggaran Dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannyaorganisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan."

Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikanuntuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnyapaling singkat 2 (dua ) Tahun;Ad.1. Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan tersebut diatas dandihubungkan dengan Gugatan Pembanding semula Penggugat, bahwasesuai dengan bukti P !

Kegiatan patroli tersebut dilakukan setiaphari kerja namun karena luasan hutan yang dijaga sangat luassehingga tidak bisa kegiatan patroli diarahkan ke lokasi yang samasetiap hari jadi harus dibagi wilayah patrolinya.Bahwa benar, selama kegiatan patroli yang dilakukan adalahmemantau berbagai macam gangguan dan ancaman terhadapkeutuhan, pelestarian dan perlindungan kawasan TNIN, baikgangguan dari manusia maupun dari satwa (Binatang).

Menhut No.6588/MenhutVII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014.Dan Fungsi Kawasan TNIN adalah untuk pelestarian, pengawetandan pemanfaatan sumberdaya dalam hayati yang ada di dalamkawasan TNIN, seperti untuk pelestarian dan perlindungan satwadilindungi yaitu gajah sumatera dan harimau sumatera.ll.

Menhut No.6588/MenhutVII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014.Dan Fungsi Kawasan TNIN adalah untuk pelestarian, pengawetandan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di dalamhalaman 12 dari 31.Ptsn.No.44/Pid.Sus/2017/PN.Plw.kawasan TNIN, seperti untuk pelestarian dan perlindungan satwadilindungi yaitu gajah sumatera dan harimau sumatera.lll.

Menhut No.6588/MenhutVII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014.Dan Fungsi Kawasan TNIN adalah untuk pelestarian, pengawetandan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di dalamkawasan TNIN, seperti untuk pelestarian dan perlindungan satwadilindungi yaitu gajah sumatera dan harimau sumatera..Menimbang, bahwa terhadap' keterangan saksisaksi tersebut,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:Menimbang, bahwa selain keterangan saksisaksi di afas dan untukmembuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penunitut

Berita Acara Hasil Pengkajian dan Pembahasan Tim Terpadutanggal 1 Mei 2004 Tentang rekomendasi bahwa Kawasanhutan produksi pada areal eks HPH PT INHUTANI 1V khususnya diareal eks PT Dwi Marta seluas 38.576 hektar layak untuk diubahfungsi menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan fungsiTaman Nasional sebagai kawasan konserv asi gajah.d.SK MENHUT Nomor 255/Menhutl!

Program pelestarian Seni Budaya dan wisata.

Kegiatan Pergelaran Pelestarian Seni Budaya Wisata Bengkulubulan April 2012 sebesar Rp. 23.920.000,Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Januari2012Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Februari2012 sebesar Rp. 23.920.000,Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Maret2012 sebesar Rp. 23.920.000,SPJ Up. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata BulanMei Juni 2012 sebesar Rp. 23.920.000,SPJ Up.

Kegiatan Pergelaran Pelestarian Seni Budaya Wisata Bengkulubulan April 2012 sebesar Rp. 23.920.000,Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Januari2012Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Februari2012 sebesar Rp. 23.920.000,Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Maret2012 sebesar Rp. 23.920.000.,SPJ Up. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata BulanMei Juni 2012 sebesar Rp. 23.920.000,SPJ Up.

Putusan Nomor 455 K/TUN/2012dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, juga pemajuan,perlindungan, penegakan, penghormatan terhadap hukum, demokrasi dan hakmanusia di Indonesia ;Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan gugatan dengan menggunakanmekanisme Legal Standing, yang merupakan hak sekaligus kepentinganPenggugat sebagai organisasi lingkungan hidup ;Bahwa secara tegas hak gugat organisasi lingkungan diatur dalam UndangUndang No 32 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23Tahun

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhakmengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkunganhidup;(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukantindakan tertentu tanoa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya ataupengeluaran riil;(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabilamemenuhi persyaratan :a. berbentuk badan hukum;b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa

Ayat (8) organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatanapabila memenuhi persyaratan, diantaranya di dalam anggaran dasarnyabahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengananggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;Oleh karena itu, Penggugat dapat melakukan Gugatan apabila Penggugatmemiliki /egal standing, dan secara nyata telah melakukan kegiatankegiatan nyata untuk pelestarian lingkungan hidup,

dan bagi pelestarian lingkungan hidup padaumumnya, bila penggugat tidak pernah melakukan kegiatankegiatannyata terhadap objek gugatan ini, maka secara hukum perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup tidak ada kerugian dan kepentingandaripada Penggugat.

Oleh karena itu hakikat daripada PeraturanPerundangUndangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup, dikehendaki Penggugat untuk aktif secara nyata dan konkritmelakukan kegiatankegiatan nyata untuk pelestarian lingkungan hidup,bukan hanya dengan melihat dan pemantauan dari luar saja.

Selainmenangkap dengan jaring, DAMO juga menangkap totok (kerang bakau)dengan menggunakan tangan kosong.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 24 Peraturanpemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut

Menyatakan Terdakwa RAHMAT bin PULUNG secara sah dan meyakinkantelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan yangTidak sesuai Dengan Zona Pemanfaatan dan Zona Lain dari TamanNasional sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggarPasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2)UU No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 24Peraturan pemerintah No.28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KawasanSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo Pasal

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang PengelolaanKawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alame Pasal 4 ayat (2) bahwa Taman Nasional masuk dalam lingkupKawasan Pelestarian Alam (KPA).ePasal 13 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentangPengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan PelestarianAlam yang menyebutkan Penyelengaraan KSA dan KPAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputikegiatan :a.1. perencanaan,b.2. perlindungan,c.3. pengawetan,d.4. pemanfaatan dane.5. evaluasi

Pemanfaatan tradisionale Pasal 38 dan pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam yang menyebutkan Kegiatanpemanfaatan yang dimaksud di atas sebelumnya harusterlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri atau pejabatyang ditunjuk dan setiap pemegang izin pemanfaatan hatusmembayar iuran dan pengutan yang dikenakan setiappemanfaatan kondisi lingkungan.b.

:SK.100/IVSET/2011 tanggal 20 Mei 2011 Bagian Keduaangka 2 yang berbunyi Zona Rimba adalah bagian dari tamannasional yang karena letak kondisi dan potensinya mampumendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zonapemanfaatan.Hal. 10 dari 19 hal. Put.

No. 1869 K/PID.SUS/2017 Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yangsesuai dengan tujuan program.

Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin(RTM) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melaluikelompok pemanfaat.Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1 huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulirPNPMMandiri Perdesaan bertujuan: Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yangsesuai dengan tujuan program.Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin(RTM) dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga terkaitpermodalan

Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin(RTM) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melaluikelompok pemanfaat.Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1 huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulirPNPMMandiri Perdesaan bertujuan : Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yangsesuai dengan tujuan program.Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin(RTM) dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga terkaitpermodalan

Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaanbutir 10.1.1 huruf d Ketentuan Dasar, angka 4 Pelestarian Kelembagaan :pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakanketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPMMandiri Perdesaan seperti UPK, kelompok peminjam (bukan peminjamsecara individu), tim verifikasi, dan sebagainya.Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1 huruf e Ketentuan Dasar, angka 5 PelestarianKelembagaan

Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaanbutir 10.1.1 huruf d Ketentuan Dasar, angka 4 Pelestarian Kelembagaan :pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakanHal. 38 dari 75 hal. Put.

GUSTI LANANG BAGUS ARNAWA191menjabat sebagai Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)di Kabupaten Gianyar beserta lampirannya.48.1 (satu ) buah buku petunjuk oprasional kegiatan (POK) tahun2012, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Wil.

Peninggalan Purbakala Gianyar yang sekarangbernama Balai Pelestarian Cagar Budaya dengan CV.

GUSTI LANANG BAGUSARNAWA, tanggal 1 Juli 2012.30.3 (tiga) lembar Surat Keputusan KepalaBalai Pelestarian PeninggalanPurbakala Wil.

GUSTI LANANG BAGUS ARNAWAmenjabat sebagai Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)di Kabupaten Gianyar beserta lampirannya.48.1 (satu ) buah buku petunjuk oprasional kegiatan (POK) tahun2012, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Wil.

GUSTI LANANG BAGUS ARNAWAmenjabat sebagai Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)di Kabupaten Gianyar beserta lampirannya.48.1 (satu ) buah buku petunjuk oprasional kegiatan (POK) tahun2012, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Wil. Bali, NTB danNTT, tanggal 1 Juli 2012.Dikembalikan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyarwilayah kerja Propinsi Bali, NTB dan NTT melalui Terdakwa Drs.

., Nomor 04 tanggal 17 Juni 2008 danSurat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C2898.HT.01.02.TH 2007 tanggal 10 September 2007 yang tumbuh secaraswadaya di tengah masyarakat, berminat bergerak atas dasar kepeduliandalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, juga pemajuan,perlindungan, penegakan, penghormatan terhadap hukum, demokrasi danhak manusia di Indonesia:.

Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkunganhidup;Halaman 2 dari 36 halaman. Putusan Nomor 135 PK/TUN/201 4c. Telanh melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;4.

Bahwa dalam menjalankan tugas dan perannnya tersebut, Penggugatsecara nyata dan terus menerus telah membuktikan dirinya peduli terhadapfungsi pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, dan juga telahmendayagunakan segenap kemampuannya sebagai sarana partisipasipublik dalam upaya mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaanlingkungan yang lestari dan berkesinambungan, hukum, demokrasi dan hakasasi manusia tanpa diskriminasi;6.

Kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan bagikepentingan fungsi pelestarian lingkungan merupakan perwujudanpelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sebagaimanadiatur dalam Pasal 92 ayat (1), (2) dan (8) UndangUndang Nomor 32Tahun 2009, diakui pula dalam praktek pengadilan antara lain dalamPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor820/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor1/Pra/Pid/1994/PN.MKT, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta

Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup, dan;c. Telanh melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengananggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;Untuk membuktikan apakah Penggugat memiliki kedudukanhukum (/egal standing) sebagai wali lingkungan hidup dalammengajukan gugatan, dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal92 ayat (3) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009, sebagaiberikut:a.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasibidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untukkepentingan pelestarian fungsi hutan;2. Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :a. Berbentuk badan Hukum.b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasamya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentinganpelestarian fungsi hutan,danc.

Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu diantara tujuannya, yaituuntuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsiHalaman 3 dari 31 Putusan Sela Nomor 14/Pdt.G/LH/2018/PN Plw10.hutan dan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Riau, hal ini sebagaimanadinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta PendirianYayasan Riau Madani;Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya, yaitu melakukan Investigasi, publikasi serta melakukan gugatan

Bahwa untuk peningkatanproduktifitas kawasan hutan yang tidak produktif, meningkatkan kualitaslingkungan hidup serta menjamin tersedianya bahan baku industri hasilhutan secara lestari, perlu dilaksanakan pengusahaan hutan tanamanHalaman 12 dari 31 Putusan Sela Nomor 14/Pdt.G/LH/2018/PN Plwberdasarkan asas pelestarian dengan menerapkan sistim silvikultur hutantanaman intensif pada kawasan hutan tersebut, maka dari pada itudiberikanlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman(IUPHHKHT)

Tidak terdapatnya Kepentingan Pelestarian Fungsi Hutan sehinggaPenggugat tidak dapat mengajukan Gugatan Perkara a quo.Bahwa dalam UU 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mengatur:Pasal 761. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaanhutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukangugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsihutan.2.

Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnyadengan tegas menyebutkan tujuan didirikannyaorganisasi untuk kepentingan pelestarian fungsihutan.c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengananggaran dasarnya.bahwa Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT) dalam gugatannyatidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai kepentinganpelestarian fungsi hutan (Vide Pasal 76 (1) UU Kehutanan ) apayang dilanggar oleh Tergugat .

PUJOSUWARDI tersebut telah bertentangan dengan ketentuan PTO PNPMMandiri Perdesaan yaitu sebagai berikut:1.Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1. huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulirPNPMMandiri Perdesaan bertujuan : Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yangsesual dengan tujuan program; Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah TanggaMiskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usahamelalui kKelompok pemanfaat;Penjelasan X, Pelestarian

Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPMMandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf b : Kegiatan pengelolaan danabergulir PNPMMandiri Perdesaan bertujuan: Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yangsesual dengan tujuan program.

Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1. huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulirPNPMMandiri Perdesaan bertujuan : Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yangsesual dengan tujuan program.

Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah TanggaMiskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usahamelalui kelompok pemanfaat.Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPMMandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf b : Kegiatan pengelolaan danabergulir PNPMMandiri Perdesaan bertujuan: Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yangsesual dengan tujuan program.

Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah TanggaMiskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usahamelalui kelompok pemanfaat.Halaman 47 dari 79, Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PT YYKPenjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPMMandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf b : Kegiatan pengelolaan danabergulir PNPMMandiri Perdesaan bertujuan: Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yangsesual dengan tujuan program.

Penggugat:
YAYASAN PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN HUTAN RIAU
Tergugat:
PT. GUNA USAGRI PRATAMA
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU Cq. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KAMPAR KIRI

Kawasan Pelestarian alam terbagi dua yaitu Taman Nasional dan TamanHutan Raya.

Kawasan pelestarian alam terbagi du yaitu Taman Nasional dan TamanHutan Raya.

Kawasan pelestarian alam terbagi dua yaitu Taman Nasional danTaman Hutan Raya.

Selanjutnyatujuan dari PPK tersebut antara lain meningkatkan peran sertamasyarakat terutama kelompok miskin dengan kata lainkeberpihakan kepada orang miskin dan perempuan dalampengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauandan pelestarian pembangunan ; Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2005dinyatakan bahwa jenis kegiatan yang dibiayai melalui BantuanLangsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Kecamatan(PPK) dikategorikan

pengelolaan adminstrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PPK, bertanggung jawab terhadap pengelolaandokumen PPK, bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumendana bergulir yang dialokasikan untuk kegiatan SPP (Simpan PinjamPerempuan), UEP (Usaha Ekonomi Produktif), maupun sumber danalain dari program pemerintah dan swasta, melakukan pembinaanterhadap kelompok peminjam ;Sedangkan tugas khusus UPK adalah melakukan sosialiasi dan penegakanprinsipprinsip PPK dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian

pengelolaan pinjaman dan memfasilitasi pengembangan kelompok ataupemanfaat, membantu pengembangan kapasitas pelaku program melaluipelatihan bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiap kegiatan PPK,mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman,pengembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi danmenyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan, melakukanfasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan yang menyangkutperencanaan, pelaksanaan dan pelestarian

Sebanga yang secaraadministrasi terletak di Desa Koto Pait Beringin, Kecamatan TalangMuandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu badan hukum yang didirikanberdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 20 Agustus 2014 dan telah disahkandengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU05189.50.10.2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang didirikan untukmelakukan berbagai kegiatan sosial kemanusiaan, yang salah satudiantaranya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalamupaya pelestarian

fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadayamasyarakat;PIHAK KEDUA telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya yaitu telah melakukan investigasi di bidang kehutanan,melakukan upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup melaluijalur litigasi sejak tahun 2014, sehingga berdasarkan penjelasan di atas,PIHAK KEDUA memiliki legal standing sebagai pihak yang berhakmengajukan gugatan perwakilan dalam rangka pelestarian fungsi hutansebagaimana diatur dalam Pasal 73 UndangUndang

Pelestarian Kegiatan Dana BergulirPelestarian penyediaan dana permodalan bagi usaha mikroadalah upaya yang mengarah pada pengembangan danabergulir untuk permodalan usaha mikro pada wilayahprogram.Penyediaan dana bergulir tersebut merupakan hakmasyarakat yang berdomisili pada wilayah program sehinggadalam upaya pelestarian dana bergulir tidak diperkenankanmemindahkan hak pelayanan kepada masyarakat di luarlokasi wilayah tersebut.Bentuk kegiatan dana bergulir adalah tetap menyediakandana permodalan

bagi pelaku usaha mikro di masyarakat dantidak digunakan untuk menjalankan suatu usaha pada sektorriil sehingga dalam upaya pelestarian dana bergulir tidakdiperkenankan untuk mendanai kegiatan sektor riil yangdijalankan oleh UPK.2.

Pelestarian Prinsip PengelolaanPrinsipprinsip pengelolaan dana bergulir harus tetapmengacu pada prinsip PNPMMandiri Perdesaan.3. Pelestarian KelembagaanPengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetapmenggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuaidengan ketentuan PNPMMandiri Perdesaan seperti UPK,Kelompok Peminjam (bukan peminjam secara individu), TimVerifikasi, dan sebagainya.Hal. 10 Put. No. 15/Pid SusTPK /2017/PT.SMG.b.

Pelestarian Prinsip PengelolaanPrinsipprinsip pengelolaan dana bergulir harus tetapmengacu pada prinsip PNPMMandiri Perdesaan.3. Pelestarian KelembagaanPengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetapmenggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuaidengan ketentuan PNPMMandiri Perdesaan seperti UPK,Kelompok Peminjam (bukan peminjam secara individu), TimVerifikasi, dan sebagainya.b. Mekanisme Pengelolaan:Hal. 27 Put.

Diberi nama "Yayasan WahanaLingkungan Hidup Indonesia yang disingkat dengan WALHI;Bahwa sejak awal berdirinya hingga sekarang, WALHI tumbuhsecara swadaya di tengahtengah masyarakat dan bersamamasyarakat, bergerak atas dasar kepedulian pada pelestarian fungsilingkungan hidup, pemajuan, perlindungan, penegakan,penghormatan terhadap hukum, khususnya lingkungan hidup diIndonesia;Bahwa pada mulanya WALHI didirikan berdasarkan Akta Notaris,tanggal 10 Maret 1983, Nomor 11, yang dibuat di hadapan NotarisDrs

Putusan Nomor 42 P/HUM/2014c) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyakmungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas;Dalam menjalankan tugas dan perannya tersebut, Pemohon secaranyata dan terus menerus telah membuktikan dirinya peduli terhadapfungsi pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, sejaksaat berdiri pada tahun 1980 dan bahkan sampai sekarang juga telahmendayagunakan segenap kemampuannya sebagai saranapartisipasi publik dalam upaya mencapai tujuan pelestarian

Putusan Nomor 42 P/HUM/2014Pasal 150 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006yang berbunyi Pemerintah menugaskan Pemerintah Acehuntuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser diwilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan,pelestarian, pemulinan fungsi kawasan dan pemanfaatansecara lestari;UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 membatasipenggunaan dan pemanfaatan ruang di Kawasan EkosistemLeuser hanya terbatas kepada kegiatan perlindungan,pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kKawasan danpemanfaatan

Sesuai denganfungsi pokoknya, bagianbagian wilayah Kawasan EkosistemLeuser ditetapbkan sebagai Kawasan Suaka Alam dan atauKawasan Pelestarian Alam sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kebijakan pengembangankawasan strategis nasional diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) dan strategiuntuk pelestarian dan peningkatan daya dukung lingkungan hidup diatur didalam Pasal 9 ayat (2);Kawasan strategis nasional artinya adalah kawasan yang perludiprioritaskan penataan ruangnya karena mempunyai pengaruh sangatpenting secara nasional (Pasal 1 angka 17 PP Nomor 26 Tahun 2008).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998Tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alampasal 10 ayat (1), (2) dan (8) menyebutkan bahwa terhadappenetapan konservasi haruslah di dasari dengan adanya keputusandari Menteri. Adapun bunyi pasal tersebut adalah "(1).

Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 TentangKawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam pasal10 ayat (1), (2) dan (3); b.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentangKawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Pasal10 ayat (1), (2) dan (3);f. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alamdan Ekosistem Nomor : P.11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor : 114/G/2018/PTUN Smg.Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan ZonaPengelolaan Atau Blok Pengelolaan Kawasan Suaka AlamDan Kawasan Pelestarian Alam pasal 1 angka 20, pasal 3,pasal 16 ayat (3) dan (4);0e nc en enone20.

Bahwa dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan DaerahKota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 disebutkan :Paragraf 4Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya;Pasal 67Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagarbudaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 hurufd meliputi : a. taman hutan raya;Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor : 114/G/2018/PTUN Smg.b. kawasan cagar budaya;Cc. kawasan pantai berhutan bakau/mangrove;dan;d. kawasan pengungsianPasal 68(1) Kawasan yang ditetapkan sebagai tamanhutan

Kawasan suaka alam,pelestarian alam,dan cagarbudaya;dan;e. Kawasan rawan bencanaalam; Pasal 67 : Kawasan suaka alam,pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pasal 58 huruf dMeliputi :a. Taman hutanraya;b. Kawasan cagarbudaya;c. Kawasan pantal berhutan bakau/mangrove; dan, d. Kawasan pengungsiansatwa; Pasal 68 : (1) Kawasan yang ditetapkan sebagai taman hutan rayasebagaimana dimaksud pasal 67 huruf aMeliputi :a. Kawasan Gua kreo di Kecamatan Gunungpati;b.

tanggal 5 Oktober 2017 terdakwa tanpa dilengkapi dengan suratketerangan sahnya hasil hutan langsung mengendarai dump truk miliknyamenuju ke daerah Desa Sungai Aning Kecamatan Astambul KabupatenHalaman 7 dari 21 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN MtpBanjar untuk menjual 30 (tiga puluh) batang kayu akasia tersebut kepadapembeli dengan harga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) per m* daripengukuran titik koordinat bahwa 30 (tiga) puluh batang kayu akasia yangdiangkut terdakwa berasal dari Kawasan Hutan Pelestarian

Kementrian Kehutanan / Dinas Provinsi, kepemilikan itu) harusdilengkapi dengan dokumen berupa SKSHHK dan/atau Nota Angkutan;Bahwa jika hasil hutan berupa kayu yang diperoleh dari tanah pribadi makacukup nota angkutnya cukup dengan melampirkan copy alas hak tanahdimaksud;Bahwa ahli menerangkan untuk wilayah Kabupaten banjar tidak adaperusahaan atau perorangan yang memiliki izin IUPHHKHA;Bahwa benar berdasarkan pengukuran titik koordinta kayu akasia yangdiangkut terdakwa berasal dari Kawasan Hutan Pelestarian

Alam / KawasanSuaka Alam (TAHURA Sultan Adam) dan dalam hal ini tidak dibenarkankarena Kementrian Lingkungan Hidup tidak pernah menerbitkan perijinanpemanfaatan kayu yang berasal dari kKawasan Hutan Pelestarian Alam(TAHURA);Bahwa ahli menerangkan kayu akasia yang diangkut oleh terdakwa adalahtermasuk hasil hutan kayu dan Kementrian Lingkungan Hidup danKehutanan tidak pernah menerbitkan perizinan pemanfaatan kayu yangberasal dari Kawasan Hutan Pelestarian Alam (TAHURA);Bahwa ahli menerangkan kayu

sudah termuat semua dalam truk, lalu pada hariKamis tanggal 5 Oktober 2017 terdakwa tanpa dilengkapi dengan suratketerangan sahnya hasil hutan langsung mengendarai dump truk miliknyamenuju ke daerah Desa Sungai Aning Kecamatan Astambul KabupatenBanjar untuk menjual 30 (tiga puluh) batang kayu akasia tersebut kepadapembeli dengan harga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) per m* daripengukuran titik koordinat bahwa 30 (tiga) puluh batang kayu akasia yangdiangkut terdakwa berasal dari Kawasan Hutan Pelestarian

5 Oktober 2017 terdakwa tanpa dilengkapi dengan suratketerangan sahnya hasil hutan langsung mengendarai dump truk miliknyaHalaman 14 dari 21 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN Mtpmenuju ke daerah Desa Sungai Aning Kecamatan Astambul KabupatenBanjar untuk menjual 30 (tiga puluh) batang kayu akasia tersebut kepadapembeli dengan harga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) per m* daripengukuran titik koordinat bahwa 30 (tiga) puluh batang kayu akasia yangdiangkut terdakwa berasal dari Kawasan Hutan Pelestarian