Shidarta Salim SpPD yaitu "Tubercolosis Tulang ( viruslazimnya pada paruparu manusia). Lalu Penggugat diobati dengan prosedurPengobatan Anti Viral serta pengobatan alternatif/herbal. Kondisi Penggugatyang semula hanya ditempat tidur saja mulai ada progres memakai kursiroda sampai akhirnya bisa berjalan memakai tongkat;8. Bahwa pada tahun 2010, Penggugat menjalani Rehabilitasi Pesendianpada kaki yang tidak bisa digerakkan dan tindakan opersi di RS. PAD GatotSubroto yang ditangani oleh DR.

AliSugiarto alias Lie Boen Tek terkait pelaksanaan Instmksi GubernurNo. 95 tahun 2006, namun Penggugat tidak menghadirinya;Bahwa, pada tanggal 2 Desember 2015, Peter Shidarta (Penggugat)mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat denganRegister Perkara Nomor 571/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor632/Pdt/2016/PT.DKI Jo.

Nomor 632/Pdt/2016/PT.DKI Jo.Nomor 2615/K/PDT/2017 antara Peter Shidarta (Penggugat)melawan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Tergugat 1), WalikotaJakarta Utara (tergugat II) dan ahli waris Alm. Ali Sugiarto alias LieBoen Tek yaitu Lisa Lianawati Sugiarto (Tergugat III), dengan amarputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara aquo, sampai tingkat KasasiPenggugat sebagai pihak yangkalahdandi Kepolisian PoldaMetrojaya dalamproses penyelidikan?.4.

seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehinggaseseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpatersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk mengujilegalitas dan kemurnian dan tujuan dari penetapan tersangka tersebut, padahalhukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaansehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebihdikonkritkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dansempurnya (Shidarta

DEFRI DEVITO, S.H. dan 4.ANTONI SHIDARTA, S.H.,CP.NLP., masing masing adalah Advokat/Pengacara,Mediator, Konsultan Hukum dan Pajak Pada Kantor Hukum YPS LAW OFFICEyang beralamat di Jalan Soebrantas Kab.

Shidarta (2006:6768), mengatakan: Hak yangdimiliki lembaga demikian dikenal hak gugat LSM (NGOs standing),rumusan legal standing dalam UUPK ditemukan dalam Pasal 46ayat 1 huruf (c): Lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukumatau yayasan, yang dalam anggaran menyebutkan dengan tegas,tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentinganperlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuaianggaran dasarnya.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah

pada seseorang tanpaadanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksaoleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianyakesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk mengujilegalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut.... ...hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secarabersamaan sehingga Jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukumperlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yanglebih baik dan sempurna (Shidarta

padaseseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorangtersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpaketersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untukmenguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut.Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatansecara kebersamaan sehingga jika kehidupan social semakin komplekmaka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakanbahasa yang lebih baik dan sempurna( Shidarta

(Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,Grafindo, Jakarta, 2000);Selain itu, sebagai bagian dari suatu perjanjian, keberlakuan klausulabaku juga dapat didasarkan pada keberlakuan perjanjian yang isinyameliputi klausula tersebut, sebagaimana dimaksud pada kalimat pertamapasal 1338 KUH Perdata bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuaidengan undangundang berlaku sebagai undangundang bagi merekayang membuatnya ;Dalam beberapa putusan,hakim juga memutus dengan menggunakanPasal 1320 KUHPerdata

Pembanding/Penggugat : HENDRIKO WIJAYA Diwakili Oleh : Hengky Hendratno, SH
Terbanding/Tergugat I : DARWIN SYAH CHOTIB SAID
Terbanding/Tergugat II : GUNAWAN SHIDARTA
Terbanding/Tergugat III : Ir. ROBERT M.

(Fotokopi darifotokopi);Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum oleh Shidarta.(Fotokopi dari fotokopi);IImu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu oleh Prof. Dr.Herowati Poesoko, S.H., M.H. (Fotokopi dari fotokopi);PokokPokok Filsafat Hukum oleh Prof. Darji Darmodiharjo, S.H.dan Shidarta, S.H., M.Hum. (Fotokopi dari fotokopi);Penerapan Teori Hukum oleh Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S.dan Erlles Septiana Nurbani, S.H., LL.M.

(Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,Grafindo, Jakarta, 2000);Selain itu, sebagai bagian dari suatu perjanjian, kKeberlakuan klausulabaku juga dapat didasarkan pada keberlakuan perjanjian yang isinyameliputi klausula tersebut, sebagaimana dimaksud pada kalimat pertamapasal 1338 KUH Perdata bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuaidengan undangundang berlaku sebagai undangundang bagi merekayang membuatnya ;Dalam beberapa putusan,hakim juga memutus dengan menggunakanPasal 1320 KUHPerdata

Shidarta (2006:6768) mengatakan bahwa : Hak yangdimiliki lembaga demikian dikenal hak gugat LSM (NGOs standing),rumusan legal standing dalam UUPK ditemukan dalam Pasal 46 ayat1 huruf (c) berbunyi : Lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukumatau yayasan, yang dalam anggaran menyebutkan dengan tegas,tujuandidirikannya organisasi tersebut untuk kepentinganperlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai anggarandasarnya.ll.

Bahwa apa yang dilakukan terdakwa dan saksi Shidarta Nugraha aliasGendut di Tempat 16 Entertainment adalah sebagai mata pencaharian.

Pengadilan Pajak ini;Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuaidengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampumenciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaiansengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim jugamempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskansengketa berdasarkan peraturan perundangundangan terutamaUndangUndang Pengadilan Pajak dan UndangUndang Perpajakan;Bahwa berbicara tentang Kepastian Hukum, beberapa Ahli berpendapatsebagai berikut :~ Shidarta

Darji Darmodiharjo dan Shidarta,hal. 137 149 ) ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatunkan Putusankepada terdakwa, terlebin dahulu perlu dipertimbangkan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwasebagai berikut ;KeadaanKeadaan Yang Memberatkan :e Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;e Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;KeadaanKeadaan Yang Meringankan :e Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannyae Terdakwa hanya sekedar mengantarkan Rendi

Bahwa Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 95, Tahun 2006 tanggal26 September 2006 telah diuji keabsahannya di Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta dengan Perkara No.04/G/2007/PTUNJKT yang diajukanoleh Peter Shidarta sebagai Penggugat melawan Gubernur Provinsi DKIJakarta (Tergugat) dan Lisa Lianawati Sugiarto (Tergugat 11 IntervensOyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sampai tingkatKasasi dengan Roll Perkara No.128 KITUN/2008 dimenangkan olehTergugat (Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Shidarta (2006:6768), mengatakan: Hak yangdimiliki lembaga demikian dikenal hak gugat LSM (NGO's standing),rumusan legal standingdalam UUPKditemukan dalam Pasal 46 ayat 1huruf (c): Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yangmemenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yangdalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannyaorganisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen danmelaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasarnya.Dan akhirnya, sebagai penutup Memori

Shidarta (2006:6768), mengatakan: Hak yangdimiliki lembaga demikian dikenal hak gugat LSM (NGOs standing),rumusan legal standingdalam UUPKditemukan dalam Pasal 46 ayat1 huruf (c): Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatyang memenuhi syarat, yaitu. berbentuk badan hukum atauyayasan, yang dalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuandidirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungankonsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasarnya;danc) BUKU II MARI No.

No. 07/PTS/2007tanggal 26 Oktober 2007 dan Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 97/Pdt.G/2007/PN.PDG, tanggal 18 Desember 2007, yang menetapkan bahwa termasuk pengertiankonsumen yang dapat menggugat melalui BPSK :a Tidaklah terbatas pada konsumen langsung (pihak yang melakukan transaksilangsung dengan pelaku usaha), akan tetapi juga meliputi pengguna (orang yangmemperoleh manfaat dari produk yang dibeli oleh konsumen langsung) dalam halini Gustini adalah istri dari konsumen langsung ;b Menurut Shidarta

Padahal hukum harus mengadopsi tujuankeadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga Jikakehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlulebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakanbahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta, 2013 :2017214).Bahwa berdasarkan Putusan MK tersebut di atas, makasebelum dilakukan Penetapan Tersangka, terlebin dahuluharus ditemukan Frasa Bukti yang cukup dan alat buktiyang sah agar dapat diuji legalitasnya dan kemurnian daritujuan dari Penetapan Tersangka