Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 31-08-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 K/PDT/2009
Tanggal 31 Agustus 2009 — TAN KIM SUI alias GOBANG, ; LIE TJAI KIANG alias SUSANTO
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-09-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 /B/PK/PJK/2009
Tanggal 11 September 2012 —
35 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-05-2011 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/TUN/2011
Tanggal 19 Mei 2011 — ANDREAS TAN SIAUW AN, ; WALIKOTA BANDUNG
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 PK/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-02-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Drs. DJUNGDJUNGAN PANJAITAN, dk vs Ir. WILFRED PANJAITAN, dkk
77 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 K/TUN/2014
    luasHalaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 37 K/TUN/20143.726 M?
    PTUN di tingkatpertama, telah salah menerapkan hukum, sebagaimana yang diuraikan dalampertimbangan hukum pada halaman (66) alinea ketiga, hingga halaman (68)alinea kedua dari Putusan No. 02/ G/ TUN/ 2013/ PTUNMDN tertanggal 9 juli2013.Bahwa, Majelis Hakim Judex Factie telah mencampur adukkan 2 (dua)Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) sekaligus, ke dalam suatu PutusanPTUN, yaitu Putusan No. 02/G/TUN/2013/PTUNMDN; tertanggal 9 juli 2013,yang seharusnya ke dua Keputusan TUN tersebut, harus diuji secara
    disatukan pengujiannya dalam satu Putusan,yaitu Putusan PTUN No: 02/G/ TUN/ 2013/ PTUN MDN; tanggal 9 Juli2013.Bahwa, kelemahan/kekurangan yang menurut Majelis Hakim JudexFactie yang ada dalam Keputusan TUN yang pertama, dipakai oleh JudexFactie sebagai alasanalasan untuk membatalkan Keputusan TUN yangkedua.
    Oleh karena itu, Keputusan TUN yang kedua,yaitu: Putusan PTUN No: 02/G/TUN/2013/PTUNMDN; tertanggal 9 Juli2013 tersebut, harus ditolak atau dibatalkan.6.
    Oleh karena itu, antara Keputusan TUN yang pertama denganKeputusan TUN yang kedua, adalah dua hal yang berbeda, dan masingmasing berdiri sendiri, ditinjau dari segi pengujian keabsahannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 K/TUN/2010
Tanggal 21 April 2011 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), vs SUHARYONO,
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 392 K/TUN/2010
    No. 392 K/TUN/2010IV. KEBERATAN PENGGUGAT TERHADAP KEPUTUSAN TERGUGAT :Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Surat Keputusan Tergugatyang menjadi obyek sengketa dengan alasan sebagai berikut :1.
    No. 392 K/TUN/2010perundangundangan yang berlaku' sehingga tidak mempunyaikekuatan hukum lagi ;7.
    No. 392 K/TUN/2010jelas bahwa Termohon Kasasi sangat berperan dan aktif dan bahkanagresif dalam melakukan penipuan. Hal ini pula yang menjadikan alasanmengapa Pemohon Kasasi memperberat hukuman disiplin terhadapTermohon Kasasi ;d.
    No. 392 K/TUN/2010Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 21 April 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi,S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H.
    No. 392 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 24-12-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 561 K/TUN/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — MASRANI VS BUPATI KUTAI BARAT;
100 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 561 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 561 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MASRANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempattinggal Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten KutaiBarat, dengan ini memberikan kuasa kepada KUKUH TUGIYONO, S.H.
    Putusan Nomor 561K/TUN/2013telah memperuncing pertentangan dan sengketa antara Penggugat denganPT. Munte Waniq Jaya Perkasa serta orangorang dari Kampung MuaraPonak yang menjual tanah milik Penggugat dan tanah warga KampungMuara Tae ke PT. Munte Waniq Jaya Perkasa.
    Putusan Nomor 561K/TUN/201311desa, dan dalam penentuan batas desa pada Keputusan Tata Usaha Negarain casu, Tergugat tidak memperhatikan nilainilai yang hidup dalammasyarakat, diantaranya dalam penentuan batas desa/kampung.
    Putusan Nomor 561K/TUN/2013Penggugat memiliki alas hak yang sah atas tanah garapan yang telah dijualoleh orang Muara Ponak, begitupun sebaliknya, apakah orang yang menjualtanah garapan tersebut memiliki alas hak yang sah.
    Putusan Nomor 561K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 PK/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. SANDRAFINE GARMENT VS KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG BANTEN,
147 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 72 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014Amerika Serikat). Dari jumlah plafond yang tersedia tersebut,Penggugat baru menerima kredit dari PT.
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014Ketua Pengadilan Tata Usaha Negera Serang cq.
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014(Cetak tebal oleh Pemohon Peninjauan Kembali dimaksudkansebagai penegasan);b. Prof. R.
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/20147.
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 K/TUN/2010
Tanggal 17 Februari 2011 — H. ISMAIL IBRAHIM, ASNAH WINDA, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, BUPATI OGAN KOMERING ULU,
68 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 398 K/TUN/2010
    No. 398 K/TUN/2010perihal mohon diberikan fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 27 tanggal 5September 2006 dengan luas 5.810 M? dan Surat Ukur Nomor :31/KR/2006 tanggal 5 September 2006 atas nama Bupati Kabupaten OganKomering Ulu (Bukti : P.1).
    No. 398 K/TUN/2010RT. 01/RW. 02, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur,Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, denganbatasbatas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara, berbatasan dengan dahulu Jalan Dharmapalasekarang Jalan A.
    No. 398 K/TUN/2010pakai selama masih dipergunakan oleh Makodim 0403/Gapo untukdipakai sebagai bangunan Asrama AD/KIMYON 145/Balauyaituberdasarkan :1. Surat pernyataan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib tanggal 16Desember 1982 (Bukti P.5) ;2.
    No. 398 K/TUN/2010b.
    No. 398 K/TUN/2010Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — Rm. ADIDAYA PRAKOSO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURAKARTA, DK
116 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 377 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 377 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Rm.
    berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014 Nomor : PTPN.IX.0/SKU/012/2014,Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/TergugatTergugat II Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi I, II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/TergugatTergugat IIHalaman dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN
    adalah perbuatan yangmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria Bab I Pasal 4 yang berbunyiTanahtanah swapraja dan bekas swapraja setelah terbitnya UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 menjadi tanah Negara bebas dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN/201410.
    Sedangkan timbulnya sertifikat Hak Guna Bangunan No. 493, Kel.Setabelan, Banjarsari,Surakarta yang pembaharuan HGB no.135 SetabelanKec, Banjarsari, Surakarta berdasarkan surat keputusan Kepala BadanPertanahan Kantor Pertanahan Surakarta No.84.262/HGB/76 tanggal 16 April1976 dimana keputusan Tata Usaha Negara (Badan Pertanahan Nasional KotaHalaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN/2014ISurakarta) adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang undanganyang berlaku yaitu UU No. 5 tahun
    ,Panitera Pengganti :Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN/2014Biaya biaya : ttd1.Meterai..............0. Rp. 6.000,00 Sumartanto,SH.MH.,2.Redaksi.............. Rp. 5.000,003. Administrasi Kasasi......Rp.489.000,00Jumlah ......... Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-07-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 K/TUN/2009
Tanggal 27 Juli 2009 — MASRAN bin SATAR, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, SITI ZUBAIDAH binti HAJI ASERI,
42 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 121 K/TUN/2009
    No. 121 K/ TUN / 20092 b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 5Tahun 1986) ;c. Bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;d.
    No. 121 K/ TUN / 2009gambar situasi Nomor : 184/1996 dengan luas 1.180 m? yang terletak di JalanSudirman, Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu SungaiSelatan ;Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada halaman 2 angka 2yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya Sertifikat HakMilik No.108/Hamlau a.n.
    No. 121 K/ TUN / 2009Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usah NegaraBanjarmasin telah mengambil putusan, yaitu putusan No.01/G/2008/PTUN.BJM.tanggal 16 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI Menolak eksepsieksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2.
    No. 121K / TUN / 2009PHP.
    No. 121K /TUN / 2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-12-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 K/TUN/2012
Tanggal 28 Desember 2012 — BUPATI BOGOR VS MUHAMMAD HIDAYAT S
66 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 427 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 427 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Oo ON DWH Nn FBP WO WNBUPATI BOGOR, berkedudukan di Jalan Raya Tegar Beriman,Kelurahan Tengah, Cibinong, Bogor;Selanjutnya memberi kuasa kepada:ADE HARDI, S.H., M.Si.;RATIH PURNAMASARL, S.H., M.H.;TEMSY NURDIN, S.H.,.M.M.;Drs. ERWIN SURIANA, M.Si.;IWAN SETIAWAN, S.,Sos.;OCTAVIANSYAH DWI ANANDA, S.H.
    tentangTata Cara Memperoleh Informasi Publik;4 Bahwa Pemohon berkeberatan dengan alasan dan tujuan penggunaan informasiuntuk pengawasan masyarakat karena Termohon tidak jelas mewakilimasyarakat yang mana serta tidak ada kepentingan secara langsung antaraTermohon dengan obyek yang dimohon;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:1Mengabulkan keberatan Pemohon;Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN
    Termohon oleh Mediatormaupun Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi JawaBarat;bBahwa hal tersebut berarti kehadiran Dinas Komunikasi dan InformasiKabupaten Bogor yang telah ditunjuk sebagai Pejabat PPID KabupatenBogor berdasarkan Keputusan Bupati Bogor (vide Bukti P16) dengantidak membawa Surat Kuasa Khusus dari Bupati Bogor secara de factodan de jure telah diakui oleh Mediator maupun Majelis Komisioner padaKomisi Informasi Provinsi Jawa Barat;Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN
    : "Ketua Majelis Komisioner menjelaskan hakhakPemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelummenutup persidangan terakhir;Bahwa oleh karena Pemerintah Kabupaten Bogor dianggap tidak hadirdalam persidangan oleh Majelis Komisioner sehingga tidak bisamenyatakan secara tertulis tidak menerima putusan yang dibacakan olehMajelis Komisioner (vide Pasal 62 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungNomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian SengketaHalaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN
    Panitera14Panitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — MAPPA BENGNGA, ; CAMAT MUARA BADAK, KEPALA DESA TANAH DATAR,
162 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 211 K/TUN/2009
    No. 211 K/TUN/2009tanggal 9 Januari 2008.ll. KEPALA DESA TANAH DATAR, berkedudukan diJalan Gas Alam Nomor 06. Dalam hal inimemberikan Kuasa kepada :1. ABDULLAH PANNUSU, SH.M.Si2. BUDIHARYADI, SH.MH3. H. NASRUN MUMIN, S.Sos.SH4.
    No. 211 K/TUN/2009Bahwa ternyata SPPTSPPT yang dimiliki PT.
    No. 211 K/TUN/2009Penggugat bahwa PT.
    No. 211 K/TUN/2009B.
    No. 211 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-03-2012 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 K/TUN/2009
Tanggal 5 Maret 2012 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA VS PT. SUPRAWIRA FINANCE
178 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 356 K/TUN/2009
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2009.Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :I.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2009. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUKMENGEMBALIKAN UANG sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empatratus juta rupiah) kepada Bank Kosa (dalam likuidasi) maupun kepada Negara;6.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2009.10berkepentingan memiliki hak untuk mengajukan gugatan a quo.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2009.12e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;e Menyatakan batal suratsurat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat :1 Nomor : PJPN57/PUPNC.10.05/2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang PenetapanJumlah Piutang Negara atas nama PT.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 K/TUN/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — JEMMY MANUEL PESIK, S.SIT., MM., DK VS GUBERNUR JAMBI
111 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 227 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/Gubernur Jambiatas nama Jemmy M. Pesik, S.SIT, M.M., (Penggugat I) dan atas namaUsup Supriatna, S.Sos.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015Dan terakhir pada Tahun 2010, Penggugat mendapat kenaikan PangkatIIl/c dengan Jabatan Kasubag.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015undangundang yang mengatur berlaku surut, kalau kita hubungkan denganundangundang yang ada yaitu Kitab UndangUndang Hukum Pidana BukuPertama di peraturan umum BAB :a.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/20156.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-08-2008 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 K/TUN/2008
Tanggal 31 Agustus 2008 — PT. BANGUN MAYA INDAH, ;vs. KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
80 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 140 K/TUN/2008
    No. 140 K/TUN/2008(bukti P4) dan No.
    No. 140 K/TUN/200818.19.merupakan Keputusan TUN berangkai (ketting beschikking).Hal mana berarti selama proses berlangsung, pihak yangkeberatan dan merasa dirugikan oleh Keputusan TUN yangdikeluarkan pada saat proses tertentu dapat saja mengajukankeberatannya dengan Keputusan TUN yang dikeluarkanpada saat proses tersebut sebagai objek sengketa in casuSurat Perintah Penyitaan No.
    No. 140 K/TUN/200820.
    No. 140 K/TUN/200822.
    No. 140 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 PK/TUN/2009
Tanggal 11 Agustus 2010 — P.T. YUBAR PUTRA INVESCO VS. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
61 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 84 PK/TUN/2009
    No.84 PK/TUN/2009hasil hasilpertanian danperkebunan ;e.
    No.84 PK/TUN/2009Hal. 98 dari36 hal.Put.menypangdariproseduryangditentukanolehperatuNo.84 PK/TUN/2009raperaturadaSadaridiberlakkannyakewenanganseSUalPeraraPemerintHal. 99 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009ahNoTahu2002tentanTataHutadaPenyusunanRencanPengelolanHutaHal. 100 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009PemaaataHutadaPenggunaanKawaSaHutadaPeraturaMenterKehuHal. 101 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009tanaNo5/MenhutanPemberiaHal. 102 dari 36 hal. Put.
    No.84 PK/TUN/2009risprudensmaSingmaSingyaputusaMahkamahAgunNo45K/TUN/1999Hal. 114 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009tangga30AguStu2001daNo50K/TUN/1994tanggaSeptembe1995tetaHal. 115 dari 36 hal. Put.
    No.84 PK/TUN/20093.
    Put.No.84 PK/TUN/2009Hal. 160 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR vs BASTIAN PRABOWO
70 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 358 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 358 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BASTIAN PRABOWO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS (Staf padaDinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur), tempat tinggal di JalanBratang Gede 3 F Nomor 9, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1 Sudiro Husodo, SH.;2 Iko Kurniawan, SH.,M.Hum.;3 Erry Meta, SH.,MH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — SUGIHAN SULIANDJO vs. GENERAL MANAGER PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG PERAK
82 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 117 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/20161.mengadili objek sengketa dalam perkara a quo.
    HamzahMenurut IndrohartoMenurut Wicipto Setiadi Penetapan Tertulis;Penetapan Tertulis;Berupa penetapan (bukanperbuatan);Bentuk penetapan itu harustertulis;Penetapan tertulis; Oleh Badan atau Pejabat Dikeluarkan oleh Badan atau Tertulis (yang lisan tidak la dikeluarkan oleh Badan Badan atau Pejabat TUN;Tata Usaha Negara; Pejabat TUN; menjadi obyek); atau Jabatan TUN;Tindakan Hukum Tata Usaha Berisi tindakan hukum TUN Yang mengeluarkan harus Berdasarkan peraturan Tindakan hukum TUN;Negara; berdasarkan
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2016 5.
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2016 membedakan antara TERGUGAT dengan OtoritasPelabuhan sebagai entitas/Subyek Hukumyangberbeda.
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2016B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 K/TUN/2010
Tanggal 26 Juli 2010 — ERRY MUHAMMAD (MUCHAMAD SYOFRIADDY) alias ERRY M. SYOFRIADDY, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk
178 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 149 K/TUN/2010
    No.149 K/TUN/2010Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang ParaTermohon Kasasi sebagai Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dimukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil :Obyek Gugatan :1.
    No.149 K/TUN/2010c.
    No.149 K/TUN/2010terlaksananya pembayaran harga jualbeli merupakan syarat mutlaksahnya jualbeli, dan jika benar H. Teddy Rusdy sudah membayarkepada Penggugat harus dapat membuktikan pembayarannya dan atauTergugat sudah diperlihatkan bukti pembayaran dari H.
    No.149 K/TUN/2010merupakan normanorma tidak tertulis yang benarbenar ada dan hidup yangmenjadi pedoman bagi badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalammelaksanakan fungsi pemerintahannya, knususnya asas kecermatan dan asaskepastian hukum, yaitu :1. Asas Kecermatan :a.
    No.149 K/TUN/2010Biayabiaya :1.Meterai........... Rp. 6.000,2.RedakSi.......... Rp. 5.000.3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,Jumlah : Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.149 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 K/TUN/2013
Tanggal 16 April 2013 — SIANNY SULISTIODEWI, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG, DKK
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 115 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 115 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1SIANNY SULISTIODEWI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,Tempat tinggal Jalan Bagong Kandangan VII/39 RT.002 RW. 003 KelurahanKandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya ;ENNY SULISTIOWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,Tempat tinggal Jalan Tengger Kandangan VII/39 RT.002 RW. 003 KelurahanKandangan
    MUHAMMAD ANWAR, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Sawahan 3 RT.009,RW.002, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, KabupatenJombang,Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 115 K/TUN/20132. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan JenderalSudirman Kavling 1, dalam hal ini diwakili oleh doktorandusArfansyah, Magister Management, warganegara Indonesia,Pejabat Sementara Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk.
    hidupnya Almarhum Budi Hudojo memiliki sebidang tanahseluas + 240 M2 (lebih kurang dua ratus empat puluh meter persegi) terletak diProvinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa Kepatihan,setempat lebih dikenal sebagai Jalan RE Martadinata Nomor 101 Jombang denganbatasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : tanah milik Suprapto ;Sebelah Timur : tanah milik Sutar ;Sebelah Selatan : Jalan sawahan I ;Sebelah Barat : Jalan RE Martadinata ;Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 115 K/TUN
    Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor00443/Desa Kepatihan Gambar Situasi tanggal 1211978 No. 41/1978 seluas 155M2 atas nama Budi Hudojo ;Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 115 K/TUN/20135.
    Rp. 6.000,00Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 115 K/TUN/20132.Redaksi.......... Rp. 5.000,003. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,00Jumlah : Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 75416