Ditemukan 205 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 19-11-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4224/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Nopember 2020 — PT ASTRA DAIHATSU MOTOR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
431358 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4224/B/PK/Pjk/2020antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa perlu dilakukanpengujian: willing to pay test (par 6.14), economic benefit test (par 6.15),product lifecycle consideration (par 1.50), identify contractual andarrangement for transfer of IP (par 6.166.19).
    Dengan kata lain OECDTransfer Pricing Guidelines dimana dalam pengujian eksistensi transaksipembayaran royalty atas intangible antara pihak yang mempunyaihubungan istimewa harus dilakukan:a) Willing to pay test (Par 6.14);b) Economic benefit test (Par 6.15);c) Product life cycle consideration (Par 1.50);d) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19);bahwa untuk mendapatkan pembanding yang andal, harus dilakukananalisis tingkat kKesebandingan antara transaksi yang dilakukan
Putus : 28-08-2015 — Upload : 30-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 428 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
Tanggal 28 Agustus 2015 — PT. BERAU USAHA MANDIRI VS PT. INDO ENERGI ALAM RESOURCES
210122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kantor Hukum Willing Learned And Partners, Kuasa Hukum dari PT.Aksesindo Prima Lestari selaku Pemohon Pailit/TermohonPKPU/Kreditor;e. Kantor Hukum Krisna And Partners, selaku Kuasa Hukum dari PT. IndoEnergi Alam Resources, selaku) Termohon Pailit/ PemohonPKPU/Debitor;f. KreditorKreditor lainnya;Selanjutnya Tim Pengurus menjelaskan proses dan tahapan PKPU kepadapara peserta yang hadir dalam Rapat Pertama Kreditor;4.
    Willing Learned & Partners, selaku Kuasa Hukum dari PT. AksesindoPrima Lestari selaku Pemohon Pailit/Termohon PKPU/Kreditor.d.
    Willing Learned & Partners, selaku Kuasa Hukum dari PT. AksesindoPrima Lestari selaku Pemohon Pailit/Termohon PKPU/ Kreditor;d. KreditorKreditor lainnya;Hal.5 dari 29 hal. Put.
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1897/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — PT AVERY DENNISON PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
10890 Berkekuatan Hukum Tetap
  • This can be determined by considering whether anindependent enterprise in comparable circumstances would have been willingto pay for the activity if performed or it by an independent enterprise or wouldhave performed the activity inhouse for itself. if the activity is not one forwhich the independent enterprise would have been willing to pay or performfor itself, the activity ordinarily should not be considered as an intragroupservice under the arms length principle";Bahwa Paragraf 7.6 OECD Transfer
    Pricing Guidelines tersebut dapatdiketahui bahwa dalam menilai wajarnya atau lazimnya suatu intragroupservice adalah apakah jasa tersebut benar telah diserahkan/diberikansaat aktifitas tersebut terjadi dan apakah ada perusahaan independen yangbersedia membayar (willing to pay) untuk kegiatan jasa sejenis kepadapihak lain yang juga independen, jika atas kegiatan tersebut, tidak ada pihakindependen yang bersedia membayar atas kegiatan tersebut, maka intragroup services tersebut tidak dapat dikatakan
    In anarrow range of such cases, an intragroup activity may be performed relatingto group members even though those group members do not need theactivity (and would not be willing to pay for it were they independententerprises). Such an activity would be one that a group member (usually theparent company or a regional holding company) performs solely because ofits ownership interest in one or more other group members, i.e. in its capacityas shareholder.
    Putusan Nomor 1897/B/PK/PJK/2017Bahwa dengan demikian tidak ada perusahaan independen yang bersediauntuk membayar (would not be willing to pay) imbalan atas kegiatan jasatersebut;Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis menyimpulkan bahwa PemohonBanding tidak dapat membuktikan eksistensi Biaya Service Charge, IT danInsurance dan Group Fee sehingga koreksi Terbanding atas Biaya UsahaLainnya Pembayaran kepada Afiliasi sebesar Rp8.383.922.310,00 sudahtepat dan harus dipertahankan;Menurut Pemohon Peninjauan
Register : 20-07-2022 — Putus : 10-10-2022 — Upload : 16-12-2022
Putusan PN BEKASI Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Bks
Tanggal 10 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
IRFAN SUNARYA, SH
Terdakwa:
ILHAM TAUFIQ BIN BAKHRIZAL CANDRA
1180
  • terdakwa Ilham Taufiq Bin Bakhrizal Candra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  • Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal tersebut ;
  • Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
  • Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) Unit Kendaraan Minibus Willing
Putus : 24-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33/B/PK/Pjk/2021
Tanggal 24 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT A.SCHULMAN PLASTICS
7549 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkandi antara syarat tersebut Majelis Hakim Agung tidak dapat diyakinikebenaran jasa tersebut telah diberikan sedangkan dalam Agreementmenunjukan harus ada aktivitas yang harus disediakan dan EconomicBenefit Test (vide par 7.5) Majelis menyatakan bahwa PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat membuktikan bahwa Jasa yangdiberikan memberikan manfaat kepada Pemohon Peninjauan Kembali,Willing Pay Test (vide par 7.8) bahwa Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat membuktikan terdapat perusahaan independen
Register : 20-10-2010 — Putus : 16-06-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor 53152/PP/M.XIA/15/2014
Tanggal 16 Juni 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
27391
  • This can bedetermined by considering whether an independent enterprise incomparable circumstances would have been willing to pay for the activityif performed for it by an independent enterprise or would have performedthe activity inhouse for itself.
    If the activity is not one for which theindependent enterprise would have been willing to pay or perform foritself, the activity ordinarily should not be considered as an intragroupservice under the arm's length principleParagraph 7.9.A more complex analysis is necessary where an associatedenterprise undertakes activities that relate to more than one memberof the group or to the group as a whole.
    In a narrow range of suchcases. an intragroup activity may be performed relating to groupmembers even though those group members do not need the activity(and would not be willing to pay for it were they independententerprises). Such an activity would be one that a group member(usually the parent company or a regional holding company )performs solely because of its ownership interest in one or moreother group members. i.e. in its capacity as shareholder.
Register : 08-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 906 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — PT. YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
9234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 906/B/PK/Pjk/2021royalty atas intangible antara pihak yang mempunyai hubungan istimewaharus dilakukan :a) Willing to pay test (Par 6.14),b) Economic benefit test (Par 6.15),c) Product life cycle consideration (Par 1.50),d) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19);Bahwa untuk mendapatkan pembanding yang andal, harus dilakukananalisis tingkat kesebandingan antara transaksi yang dilakukan kepadapihak afiliasi dengan transaksi yang dilakukan kepada atau di
Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1205/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA
7171 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1205/B/PK/PJK/20156.2.independent enterprise in comparable circumstances would havebeen willing to pay for the activity if performed for it by anindependent enterprise or would have performed the activityinhouse for itself.lf the activity is not one for which theindependententerprise would have been willing to pay or perform foritself, the activity ordinarily should not be considered as an intragroup service under the arms length principle,Tahapan Penelitian Kewajaran Transaksi Pembayaran
    Putusan Nomor 1205/B/PK/PJK/2015considering whether an independent enterprise in comparablecircumstances would have been willing to pay for the activity ifperformed for it by an independent enterprise or would haveperformed the activity inhouse for itself.lf the activity is not one forwhich the independententerprise would have been willing to pay orperform for itself, the activity ordinarily should not be considered asan intragroup service under the arms length principle,6.6.
Register : 03-06-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 242/Pdt.P/2015/PA.JS
Tanggal 13 Juli 2015 — PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V DAN PEMOHON VI
172
  • kediaman di Jakarta Selatan, sebagai Pemohon IV;5 PEMOHON V, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,tempat kediaman di Tangerang Selatan, sebagai Pemohon V;6 PEMOHON VI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,tempat kediaman di Tangerang Selatan , sebagai PemohonVI;Dalam hal ini secara bersamasama memberikan kuasa berdasarkan surat kuasakhususnya tertanggal 21 Mei 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaJakarta Selatan tertanggal 04 Juni 2015 kepada : Willing
    Learned, SH., Rino Ayahbi,SH., dan Alek Candra, SH., sebagai Advokat pada Kantor Law Firm Willing Learned,Hal. 1 dari 25 hal.
Register : 22-04-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 09-03-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 191/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 26 Januari 2022 — NGASIDJO ACHMAD
501106
  • Saudara Willing Learned, S.H., M.Kn., berkantor di Law Firm Willing Learned & Partners, Advocates & Legal Consultants, dengan alamat di Talavera Office Park, 28th Floor, Jl. TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-222 AH.04.03-2021, tertanggal 30 Maret 2021;b.
Putus : 27-10-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4476 B/PK/PJK/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
11672 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lagi pulaMajelis Hakim Agung berpandangan bahwa dalam OECD TransferPricing Guidelines di mana dalam pengujian eksistensi transaksipembayaran royalti atas intangible antara pihak yang mempunyaihubungan istimewa harus dilakukan:a) Willing to pay test (Par 6.14),oaEconomic benefit test (Par 6.15),a oO)) Product life cycle consideration (Par 1.50),) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19);Bahwa untuk mendapatkan pembanding yang andal, harus dilakukananalisis tingkat kesebandingan
Register : 05-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1729 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Juni 2021 — PT. HAW PAR HEALTHCARE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
10758 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) tersebut tidak dapat ditunjukkan olehPemohon Banding maka pembayaran atas Royalty yang Intelectual Property(IP) nya tidak pernah diterima tersebut tidak lazim dan tidak wajar dilakukan;bahwa Pemohon Banding belum membuktikan bagaimana menilaimanfaat Intelectual Property (IP) yang akan diterima, membandingkandengan pilihan bisnis lainnya yang tersedia, sehingga bersedia membayarbiaya Royalty tersebut;Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan perusahaan yangsebanding yang bersedia membayar (willing
Putus : 19-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. METAL ONE INDONESIA
15636 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Brokerage Agreement antara Metal One Corporation(The First Party) dan PT Metal One Indonesia (The Second Party)diketahui halhal sebagai berikut:1) Whereas, The First Party desires to receive services from The SecondParty as broker in order to develop and promote its business and TheSecond Party is willing to furnish The First Party with such service;2) Appointmenta) The First Party hereby appoints The Second Party as broker forThe First Party to develope and promote The First Partys
    diterimadalam mata uang JPY (Yen Jepang) telah dikurskan ke USD;Bahwa total koreksi DPP Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri adalah sebesar Rp861.799.532,00;Bahwa berdasarkan Brokerage Agreement antara Metal OneCorporation (The First Party) dan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) (The Second Party) diketahui halhalsebagai berikut:1) Whereas, The First Party desires to receive services from TheSecond Party as broker in order to develop and promote itsbusiness and The Second Party is willing
Register : 02-09-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 265/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 1 Oktober 2020 — ROLAS BUDIMAN SITINJAK >< PT LION MENTARI AIRLINES
1327539
  • Saudara Willing Learned, S.H., berkantordi Law Firm WILLINGLEARNED & Partners, Advocates & Legal Consultans,beralamat di Talavera Office Park, 28" FI., Jl. T.B. Simatupang Kav.22 26, Jakarta Selatan.
    Saudara Willing Learned, S.H., berkantordi Law Firm WILLINGLEARNED & Partners, Advocates & Legal Consultans, beralamat diTalavera Office Park, 28" FI., Jl. T.B. Simatupang Kav. 22 26, JakartaSelatan.
    ,BKP. tertanggal 16 September 2020;: Fotocopy Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator danPengurus atas nama WILLING LEARNED, S.H., berkantor diLaw Firm WILLING LEARNED & Partners, Advocates &Legal Consultants, yang beralamat di Talavera Office Park,28th FI., Jl. T.B.
Putus : 09-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438/B/PK/PJK/2016
Tanggal 9 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. METAL ONE INDONESIA
3816 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2000Pasal 13 ayat (4):Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saatmulai tersedianya fasilitas kKemudahan untuk dipakai secara nyata, naiksebagian atau seluruhnya;2. bahwa berdasarkan Brokerage Agreement antara Metal One Corporation(The First Party) dan PT Metal One Indonesia (The Second Party)diketahui halhal sebagai berikut:1) Whereas, The First Party desires to receive services from The SecondParty as broker in order to develop and promote its business and TheSecond Party is willing
    Putusan Nomor 438/B/PK/PJK/2016Second Party is willing to furnish The First Party with such service;2) Appointmenta) The First Party hereby appoints The Second Party as broker for TheFirst Party to develope and promote The First Party s business inIndonesia;b) The Second Party hereby accepts the appointment and agrees toperform the duties as set forth under section 2 hereof;3) Duties of The BrokerThe Second Party shall, when requested by The First Party, renderfollowing services:a) To obtain offers
Putus : 18-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1207/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 —
7336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • This can be determined byconsidering whether an independent enterprise in comparablecircumstances would have been willing to pay for the activity ifperformed for it by an independent enterprise or would haveperformed the activity inhouse for itself.
    If the activity is not one forwhich the independent enterprise would have been willing to payor perform for itself, the activity ordinarily should not be consideredas an intragroup service under the arms length principle.3.4 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dilakukan penelitianterhadap kewajaran transaksi pembayaran Royalty dan Jasa yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)sebagai berikut:A.
    Putusan Nomor 1207/B/PK/PJK/2015Bahwa ketentuan OECD Transfer Pricing Guideline yangdijadikan acuan meliputi Paragraf:Paragraf 6.14Arms length pricing for intangible property must take intoaccount for the purposes of comparability the perspectiveof both the transferor of the property and the transferee.From the perspective of the transferor, the arms lengthprinciple would examine the pricing at which a comparableindependent enterprise would be willing to transfer theproperty;From the perspective
    If the activity is not one for whichthe independent enterprise would have been willing to payor perform for itself, the activity ordinarily should not beconsidered as an intragroup service under the armslength principle;Bahwa berdasarkan uarian tersebut di atas jelas bahwapembayaran biaya sudah tidak memenuhi penelitianeksistensi dan memang tidak seharusnya dibebankan,Bahwa selama proses Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding)an, keberatan maupun bandingTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding
Register : 13-10-2011 — Putus : 22-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44586/PP/M.XV/15/2013
Tanggal 22 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
21561
  • Hal ini tidak memenuhi criteria willing to pay test seperti yangdisyaratkan dalam OECD Transfe Pricing Guidenlines for MultinationalEnterprises and Tax Administration Chapter VI paragraph 614;: bahwa manfaat (benefit) atas royalty bagi Pemohon Banding dan besarnya biayapenelitian (research), yaitu:Pengqunaan teknologisiap pakai: Pemohon Banding memiliki akses terhadapproperti intelektual yang dimiliki oleh Fosroc International Ltd sehingga dapatmenghemat biaya penelitian dan pengembangan (research
    ;bahwa untuk Know How dan trade secret, sebagaimana dinyatakan pada Paragraph6.5 OECD Transfer Pricing Guidelines bahwa "Knowhow and trade secrets areproprietary information or knowledge that assists or improves a commercial activity,but that is not registered for protection in the manner of a patent or trademark"sehingga knowhow atau secret formula yang dimiliki oleh FIL UK tidak didaftarkandalam rangka untuk perlindungan hukum seperti halnya patent atau trademark;bahwa dalam rangka pembuktian willing
    Perbandingan ini membuktikan bahwa besarnya royalty yang dibayarkan olehPemohon Banding, yaitu 5.5% merupakan besaran yang wajar sekaligus perjanjiandengan Purechem tersebut menunjukkan willing to pay pihak yang tidak mempunyaihubungan istimewa;bahwa ketidaksamaan yang terjadi tidak dapat dilakukan penyesuaian kuantitatifsehingga royalty rate yang dikenakan oleh FIL UK kepada Pemohon Bandingsebesar ratarata 5,5% berbeda dengan ratarata royalty yang dikenakan kepadaPurechem sebesar 5,75%.
Putus : 21-02-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166/B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TIMBANG DELI INDONESIA
5035 Berkekuatan Hukum Tetap
  • semulaPemohon Banding) telah didirikan pada tanggal18 Oktober 1961 dan mendapat HGU ataslahan seluas 972,19 hektar di Deli Serdangpada tanggal 10 Juli 1997 sesuai denganKeputusan Kementerian Agraria Nomor69/HGU/BPN/97 tanggal 10 Juli 1997 sehinggadapat disimpulkan bahwa Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) sudahlama berkecimpung dibidang perkebunan dantidak membutuhkan Technical Advisory lagi daripihak ketiga terkait dengan teknik perkebunandan manajemen.guji kelayakan pembayaran jasa willing
    to paytest (OECD TP Guidelines Para 7.6);Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 166 B/PK/PJK/2017Bahwa dari data yang disampaikan TermohonPeninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak ada data yang menunjukkanbahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) memang membutuhkan jasatersebut (willing to pay) dengan adanyapermintaan secara tertulis sebagaimanalazimnya suatu jasa diberikan.Bahwa disamping itu) dari data TermohonPeninjauan Kembali (semula PemohonBanding) juga tidak ada yang
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1374/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. YAMAHA MUSIC MANUFACTURING INDONESIA
6253 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keberadaan penyerahan / transfer harta tidak berwujud(Intangible Property);Dalam tahap ini, Wajib Pajak harus dapat membuktikanmanfaat ekonomis yang diperoleh dari penggunaan IPtersebut (economic benefit test), kKelayakan pembayaranroyalti (willing to pay test), Product Life CycleConsideration, serta identifikasi kontrak dan perjanjiantransfer atas IP.Dalam Pragraf 6.14 OECD Transfer Pricing Guidelines,antara lain dinyatakan bahwa "From the perspective of thetransferee, a comparable independent enterprise
    Putusan Nomor 1374/B/PK/PJK/201 7penggunaan IP tersebut dalam usahanya (willing to paytest).Selain itu. harus diperhatikan juga mengenai kontrakpembayaran royalti, apakah di bundling dengan jasa atautidak karena jika dibundling maka harus dapat dipisahkantarif royalti per masingmasing IP dan jika dibundlingdengan jasa maka harus dipisahkan berapa royalti untukmasingmasing IP dan berapa biaya untuk jasa tersebut(sesuai OECD Transfer Pricing Guidelines par. 6.17,6.18dan 3.11).
Register : 18-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 913 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NAGAI PLASTIC INDONESIA;
7043 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keberadaan penyerahan / transfer harta tidak berwujud(Intangible Property/IP);Dalam tahap ini, Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPernohon Banding) harus dapat membuktikan manfaatekonomis yang diperoleh dari penggunaan IP tersebut(economic benefit test), kelayakan pembayaran royalti(willing to pay test), Product Life Cycle Consideration, sertaidentifikasi kKontrak dan perjanjian transfer atas IP;Dalam Pragraf 6.14 OECD Transfer pricing Guidelines,antara lain dinyatakan bahwa "From the perspective
    Dalam ketentuan tersebutdinyatakan bahwa pembayaran royalti dapat dikatakanwajar (arm's length) dilihat dari apakah pihak independenmau membayar atau tidak mau membayar royalti terkaitdengan nilai dan manfaat ekonomi yang diperoleh ataspenggunaan IP tersebut dalam usahanya (willing to paytest);e Selain itu harus diperhatikan juga mengenai kontrakpembayaran royalti, apakah dibundling dengan jasa atautidak karena jika dibundling maka harus dapat dipisahkantarif royalti per masingmasing IP dan jika