Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : XXXXXXtanggal 14 November 2006 tersebut terdapat kesalahan penulisan namaPemohon , dimana tertulis dalam buku nikah, XXXXX, padahal yangsebenarnya, PEMOHON , yang mendasari surat dari KUA KecamatanXXXXX Kabupaten Tegal, Nomor :XXXXXX, tertanggal 18 Juni 2019;4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan / pembetulan namaPemohon tersebut untuk untuk menyesuaikan dengan KTP,KartuKeluarga,serta dokumen lainya;5.

dilengkapi dengan Berita AcaraPemeriksaan Terdakwa, selanjutnya Oditurat Militer IV19 Ambonmelimpahkan Berkas Perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer III18Ambon dengan Dakwaan yang tidak didasari adanya Berita AcaraPemeriksaan terhadap Terdakwa.Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 saat persidanganPengadilan Militer IIl18 Ambon yang bersidang di Ambon, ternyataTerdakwa hadir ke persidangan memenuhi panggilan Oditur Militerkepada Terdakwa sehingga oleh karena itu Surat Dakwaan OditurMiliter yang mendasari

gugatan PENGGUGATadalah seperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untukmendamaikan PENGGUGAT agar rukun kembali dengan suaminya,namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang telahdiajukan oleh PENGGUGAT, Majelis berpendapat bahwagugatan tersebut tidak memenuhi' syarat hukum (Obscurlibel) dikarenakan dalam surat gugatan tersebut identitaspara pihak tidak disebutkan dengan lengkap, demikian jugaposita yang diajukan tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian yang mendasari

selanjutnya dianggap termuat danmenjadi bagian dari penetapan ini;Penetapan Nomor 0038/Padt.P/2017/PA.KIk,Hal. 2 dari 4.eyPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonan PenetapanWali tertanggal 18 April 2017 dan tetap mempertahankan permohonannyatersebut tanpa perubahan;Menimbang, bahwa permohonan perwalian Pemohon tidak meenjelaskandasar hukum (rechisgrond) dan kejadian yang mendasari

Bahwa kurang lebih sejak ........... tahun rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karenaAdapun alas analasan yang mendasari diajukannya gugatan ini sebagaiberikut :. 1. Bahwa pada tangal 27 September 2010, telah terjadi perkawinan antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana Buku Nikah Nomor :465/53/1X/2010, yang dikeluarkan KUA Kec. Tukdana, tertanggal 27September 2010. . 2.

Mendasari surat jawaban tersebut diatas makaOditur Militer Il10 Semarang tidak dapat menghadirkan Terdakwa kePersidangan Pengadilan Militer Il10 Semarang.Bahwa Terdakwa sekarang ini berdinas di Kodam IskandarMuda atau Yonkav 11/Serbu, sesuai Keppera Nomor : Kep/13721/Pera/Xl/2014 tanggal 13 Nopember 2014.Bahwa oleh karena Terdakwa sekarang ini berdinas di KodamIskandar Muda, berdasarkan Pasal 10 Undangundang 31/1997, dandalam rangka proses persidangan yang cepat, sederhana dan biayaringan maka Terdakwa

Kabupaten Bangkalan pada tanggal 23 Juli 2009dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/13/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 dansekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi seringterjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legalstanding untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku; Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Pas.

(satu juta rupiah).Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan PutusanPengadilan Militer Ill12 Surabaya Nomor 124K/PM.III12/AD/VI/2018 tanggal 26 Juli 2018 sepanjang tentang terbuktinyaunsur tindak pidana haruslah dikuatkan.Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan TingkatPertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 7(tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwapidana yang dijatuhkan tersebut

Fitria Dwi Anggraeni) yang suka melaporkanTerdakwa ke kesatuan.Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III12 Surabaya Nomor Nomor 124K/PM.III12/AD/VI/2018 tanggal 26Juli 2018 haruslah dikuatkan dan Terdakwa masih layak untukmenjadi prajurit TNI dengan harapan pidana yang dijatunkan dapatmenjadi perenungan atas kesalahannya selama menjalani pidanapenjara di tahanan militer.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

;Bahwa amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barattersebut diatas berdasarkan pada pertimbangan PutusanMajelis Komisioner Komisi Informasi Publik Nomor : 01/VII/KISB/PSA/2019 tanggal 8 Juli 2019 sebagai berikut :(4.36) Menimbang bahwa keterangan Pemohon dalampersidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara,alasan permintaan informasi publik adalah memohondiberikan warkah yang mendasari terbitnya sertipikatatas nama Aco Mea, karena Pemohon berada padaHalaman 4 dari 44 Halaman.

gugatannyahanya sampai replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidakmerugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harusdipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim.;(2) Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannyahanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup sertatidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harusdipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim.

Adapun terhadap kesalahan penulisan redaksi namapengadilan tata usaha negara bukan termasuk dalam perubahan atas alasanyang mendasari permohonan sehingga dapat dilakukan perbaikan selamapemeriksaan masih berlangsung.

;Menimbang, bahwa berdasarkan Berkas Perkara Komisi InformasiProvinsi Sulawesi Barat Nomor: 01/VII/KISB/PSA/2019 dan Bukti yangdiajukan oleh Para Pihak didapatkan fakta hukum bahwa alasan Pemohon tidakmenyerahkan informasi berupa warkah yang mendasari terbitnya Sertipikat HakMilik atas nama Aco Mea didasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf cUndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,Pasal 12 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2013Tentang Pelayanan

hak untukmemperoleh informasi tersebut adalah nama yang tercantum di dalaminformasi tersebut dan pihak lain yang mendapat persetujuan tertulis darinama yang tercantum dalam dokumen tersebut atau instansi yangmemerlukan informasi tersebut untuk pelaksanaan tugasnya;Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum dan pertimbangan hukumsebagaimana telah diuraikan di atas, maka Termohon merupakan pihak lainyang harus mendapat persetujuan tertulis atas informasi publik yangdikecualikan berupa warkah yang mendasari

Gugatan aquo pada pokoknya; adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan olehPara Termohon Kasasi karena tidak bersedia menyerahkan danmeninggalkan objek sengketa secara sukarela dan tetap bertahan di objeksengketa tanpa alasan yang jelas, sedangkan perbuatan hukum jual belidan segala hal yang mendasari peralihan hak atas objek sengketa secarahukum sudah selesai dan sesuai dengan ketentuan hukum.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan JudexFacti (Pengadilan Tinggi) harus dibatalkan

Nomor 501 K/Pdt/2017dengan Para Termohon Kasasi adalah hubungan hukum jual beli yangdidasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Akta Nomor 103 tanggal 29Januari 2014 (BUKTIP1) yang dalam Putusan Pengadilan Negeri SidoarjoNomor 159/Pdt.G/2015/PN.Sda, tanggal 19 Januari 2016 dinyatakan sah danmengikat.Bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertamamenyatakan batal demi hukum Surat Kuasa Menjual Akta Nomor 104 tanggal 29Januari 2014 yang mendasari pengalihan objek sengketa

perlu untuk mengajukan Bandingtanggal 1 Februari 2016 karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salahmenerapkan hukum mengenai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagaimana telahdiuraikan dalam Memori Banding tanggal 15 Februari 2015 dan karenanyaPemohon Kasasi mohon kiranya memori banding tersebut dijadikan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini.Bahwa Pemohon Kasasi akan menguraikan kembali alasan memori bandingyang mendasari

Bahwa setelah dicermati dan diteliti secara seksama dalam gugatanhalaman 7 dari 17 Putusan Nomor 353/Pdt/2019/PT MDNpenggugat, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat baik dalam positamaupun petitum gugatannya, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) yang mendasari gugatannya dan ketentuan hukum formil ataupasal dari undangundang apakah yang telah dilanggar oleh Tergugatdan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum Penggugat sebagai ahliwaris tanpa menunjukan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan

Bahwa suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yaitu tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya,atau ketentuan pasal dari undangundang apakah yang dilanggar, makaberdasarkan Ketentuan Hukum Acara Perdata gugatan tersebut dianggaptidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijkke en bepaalde conclusie),dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard);8.

No. 19/Pdt.G/2019/PN.Lb.P tidak menjelaskanhalaman 8 dari 17 Putusan Nomor 353/Pdt/2019/PT MDNdasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya dan ketentuanhukum formil atau pasal dari undangundang, oleh karena itu cukupberalasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksadan mengadili perkara a quo untuk "Menyatakan Gugatan Penggugattidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)";ll.

(tiga ribu meter persegi), sehinggadengan demikian menurut peraturan perundangundangan yang berlaku TermohonHalaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUNSMGberwenang mengeluarkan surat keputusan sebagaimana dimohon oleh ParaPe@MOhON; == n= 222 nnn nnn nnn nnn nnn nn ee nnn nn ee nnn nn cee nnn cece nnn nen cee en nnncnALAS AN PERMOHONIANG: @0ssccssnscnsinscsnenscasnnsnsannsnanne senunseenemenrmsassnnennenasAdapun yang mendasari permohonan tersebut di atas adalah sebagai berikut:1.Bahwa

Bahwa batas waktu kewajiban Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati untukmenetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan atas permohonandari Para Pemohon tersebut belum diatur dalam peraturan perundangundangan,maka mendasari ketentuan Pasal 53 angka 2 UU No. 30 Tahun 2014, tentangAdministrasi Pemerintahaan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati wajibmenetapkan dan atau melakukan Keputusan dan atau tindakan dalam waktupaling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima oleh

tersebut tidaklah serta merta menjadikan bahwapermohonan tersebut dikabulkan karena secara prosedural dan /atau subtansi materiPengadilan harus melakukan pengujian apakah badan dan/atau pejabatpemerintahan tersebut mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusandarn/atau tindakan, hal mana tentunya harus dipelajari dalam aturan dasarnya yangmendasari dalam peraturan perundangundangan dan/atau) asaS umumpemerintahan yang baik; 22222200 20022 one one nnn ene neMenimbang, bahwa Peraturan Dasar yang mendasari

diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohonterikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P.1 dan P.2 maka oleh karenaitu Pemohon memiliki egal standing untuk mengajukan Permohonan cerai talaksebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil yang mendasari

sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR dan pasal1868 KUH Perdata, bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki nilaipembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yangsah;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 1236/Pdt.G/2016/PA.Jbgwuts ols xa. w Le il,>etLiooJlArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: MLII aU I JI J Mol peanwlArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon dan jawabanTermohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimanadikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

., tanggal 27 Juni 2016 dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Juli 2016;Membaca memori banding dari Pembanding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2016 yang padapokoknya keberatan atas pertimbangan yang mendasari dikabulkannya CeraiGugat Terbanding dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor3180/Pdt.G/2015/ PA.Tgrs., dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Bandinguntuk menyatakan gugatan penggugat

hakasasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian halnyadengan perceraian yang pada dasarnya diperbolehkan/dihalalkan dalam ajaranIslam, dengan demikian maka perceraian bukanlah suatu hal yang terlarangsepanjang syaratsyarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa beradasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, makagugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding dapat dipertimbangkanlebih lanjut tentang alasanalasan yang mendasari

Bahwa dengan tidak adanya harapan hidup rukun kembali bersuami istri antaraPenggugat dan Tergugat, maka hal tersebut yang mendasari Penggugat untukberpisah/cerai bersuami istri dengan Tergugat ;9.

TingkatAtas, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 November 2017telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan Nomor NOMOR, tanggal 08 Februari 2018,dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meskipun mengajukanbanding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajarisecara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapatnomor : 126/Pid.C/2014/PN.Rap tanggal 17 Juli 2014, dan buktibukti surat lainyang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama yang mendasari

mana telah berkekuatan hukum tetap.Menimbang: Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pertamaPenggelapan atau kedua Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 372KUHP atau pasal 378 KUHP dan pada persidangan pertama Terdakwa tidak hadir karenaTerdakwa tidak berada di satuan.2Menimbang: Bahwa keterangan Oditur Militer di dalam persidangan menyatakan bahwa OditurMiliter tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidanganberikutnya, dengan mendasari