Menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam perkara No.237/DPP-PHPU/2014, tertanggal 16 September 2014;4. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan Mahkamah Partai dalam perkara No.237/DPP-PHPU/2014, tertanggal 16 September 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;5.

Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan TERGUGAT I dalam putusannya No.237/DPP-PHPU/2014, tertanggal 16 September 2014 yang melakukan pemecatan terhadap diri PENGGUGAT dari keanggotaan Partai Demokrat serta perbuatan TERGUGAT II sebagaimana terurai diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatige daad) yang mana perbuatan PARA TERGUGAT dapat merugikan PENGGUGAT baik secara materiil maupun moriil/imateril berserta akibat hukum dari padanya;6.

DANMAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT

perkara ini tidak sah dan patut untuk di batalkan ;Bahwa demikian juga Putusan TERGUGAT VMahkamah Partai dalamPutusannya memberhetikan PENGGUGAT sebagai anggota partaitidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat, karena yang berhakmemberhentikan keanggotaan partai adalah Dewan Pimpinan Pusat(DPP) dalam hal ini ketua umum, seharunya sesuai dalilnya bahwaPENGGUGAT melanggar kode etik Partai maka TERGUGAT //mahkamah partai cukup dalam Putusannya menyatakan PENGGUGATterbukti melanggar kode etik partai

Bahwa oleh karena Mahkamah Partai telah dapat menyelesaikanperselisinan internal partai tersebut di atas, maka sesuai ketentuan asal33 ayat (1) UU Partai Politik tersebut di atas, maka para pihak tidakdapat membawa penyelesaian perselisihan internal partai melaluipengadilan negeri.6.

Bahwa kewenangan Mahkamah Partai dapat dilihat dari ketentuanPasal 32 dan 33 UU Partai Politik dan Anggaran Dasar PartaiDemokrat yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 32 UU Partai Politik berbunyi sbb:(1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal PartaiPolitik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perseleisihan intenal partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatuMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik;(3) Susunan

Bahwa oleh karena Mahkamah Partai telah dapat menyelesaikanperselisihan internal partai tersebut di atas, maka sesuai ketentuan asal33 ayat (1) UU Partai Politik tersebut di atas, maka para pihak tidakdapat membawa penyelesaian perselisihan internal partai melaluipengadilan negeri.6.

telahmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat danPakta Integritas Partai Demokrat sekaligus memberhentikan saudaraHasan,SE.

IRWAN ARBAIN, ST. vs DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PATRIOT

KISMAN LATUMAKULITA X DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASDEM.Cs

oleh Partai Politik.;.

AD/ART Partai NasDem.

Bahwaselain ketentuan mengenai Kongres, terdapat pula ketentuanAD/ART Partai NasDem mengenai Majelis Tinggi sebagai berikut:Anggaran Dasar Partai NasDemPasal 15Perangkat Partai terdiri dari:1.

oleh Majelis Tinggi Partai maka penundaan tersebutmerupakan kebutuhan Partai dan yang paling berhak adalah MajelisTinggi Partai dengan pertimbanganpertimbangan logis seperti adanyaPemilu;Ahli Prof.

Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdi bentuk oleh Partai Politik.

Penggugat:
WINDA
Tergugat:
Partai PKB Mamuju

AMBO DALLE X DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT,Cs

DPD PARTAI GOLONGAN KARYA KOTA METRO vs. A.A. ROZIK YASIN,

Golkar (vide bukti P.9) ;Dalam Berita Acara Klarifikasi Penggantian Calon Terpilin Anggota DPRDtersebut, menurut DPD Partai Golkar Kota Metro (Turut Tergugat) karenaMenganggap A.

Dalamgugatannya Penggugat seharusnya memposisikan DPD Partai GolkarKota Metro sebagai Tergugat. Karena Partai Golkar memiliki Kkewenanganmenurut undangundang untuk mengusulkan dan juga sekaligus untukmembatalkan usulan seseorang menjadi calon anggota dewan.Sedangkan KPU Kota Metro memilik kKewenangan untuk memperosesusulan yang diajukan oleh partai politik dan menetapkan kewenanganHal. 9 dari 15 hal. Put.

No. 735 K/Pdt/201110untuk memproses usulan yang diajukan oleh partai politik danmenetapkan seorang menjadi anggota dewan atau tidak.

Melanggar keputusan dan/atau kebijakan yang telah diputuskandan/atau diambil oleh Partai Golongan Karya ;c. Merusak, mencemarkan dan/atau merendahkan nama baik dankewajiban Partai Golongan Karya ;d. Melakukan tindakan yang dapat merugikan Partai Golongan Karyabaik secara politis, materiil dan/atau immateriil ;Pasal 12 ayat (1) huruf (c) Bab Ill tentang Sanksi Organisasimenyebutkan :(1) Bentuk Sanksi Organisasi yang dapat dikenakan terhadappelanggaran Disiplin Organisasi adalah :a.

Dengan alasan bahwa TermohonKasasi telah melakukan Pelanggaran aturan internal partai yaituPeraturan Organisasi Partai Golkar Nomor PO01/DPP/GOLKAR/XII/2005 pada BAB II Pasal 4 huruf.(3) huruf ( c) dan ( d) ;5 Berdasarkan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2002 tentang PartaiPolitik, Pasal 8 menyebutkan : Partai Politik memiliki HakhakKonstitusional, antara lain sebagai berikut :e Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil ;e Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri ;e Partai

ANAS SUHARYONO ; DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI KEBANGKKITAN BANGSA (PKB) CQ. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JAWA TIMUR CQ. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI KEBANGKKITAN BANGSA (PKB) KABUPATEN BOJONEGORO

partai khususnya anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Kebangkitan Bangsa;.

rapat pleno dewan pengurus partai dapat mengambil putusanatas permintaan itu.

No.831 K/Pdt.Sus/2011pada pokoknya jika perselisinan partai politik diselesaikan terlebih dahuluoleh internal partai politik yang dilakukan oleh suatu mahkamah partai politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik dimana jangka waktupenyelesaian paling lambat 60 hari, Kemudian pada kenyataannya di dalamtubuh PKB belum terbentuk adanya suatu mahkamah partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai sebagaimana dimaksud Pasal 32 UUNomor 2 tahun 2011 tersebut, sedangkan di sisi

Bahwa gugatan Penggugat pada intinya mempermasalahkan terbitnyasurat keputusan Tergugat No. 037/DPC03N/A.1/X/2010 tertanggal 1Oktober 2010 tentang pencopotan keanggotaan Penggugat dari PKByakni keberatan terhadap keputusan partai politik yakni merupakanperselisihan partai politik, dan karena perkara a quo merupakan perkarayang menyangkut permasalahan internal partai politik, maka berdasarkanketentuan Pasal 32 UU No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.2 tahun 2008 tentang partai politik yang

SEMA No. 05 Tahun 2003tentang gugatan yang berkaitan dengan partai politik jo. SEMA No. 11Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan partai politik,disebutkan bahwa pada prinsipnya untuk perkaraperkara yang seperti itumerupakan urusan internal partai sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai PersatuanPembangunan (PPP) Kota Binjai, ; Drs. H. PERMADI KADIM, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dkk.

YUSUF, SH.I LAWAN DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI SIRA Cq. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI SIRA KABUPATEN PIDIE, DKK.

Bahwa karena dalam PemilihanUmum tahun 2009 di Aceh Partai Sira tidak memenuhi 5% (lima persen) suaradari total jumlah pemilih seluruh Aceh maka berdasarkan ketentuanHalaman 3 dari 29 halamanPerkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2013/PNSgi.tersebut diatas maka Partai Sira dengan sendidirinya tidak bisa lagisebagai partai peserta pemilu tahun berikutnya; 5 Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 berdasarkan akta notaris Nomor 04Akta Perubahan Anggaran Dasar Partai Sira (Suara Independen RakyatAceh) yang dikeluarkan

oleh Notaris IKA SUSILAWATI, SH., M.Kn.Bahwa Partai Sira berbadan hukum baru ttersebut (Tergugat )merupakan Partai lokal baru yang ingin menjadi Partai Lokal dalampemilihan umum tahun 2014 yang secara hukum tidak memilikiketerikatan dalam bentuk apapun dengan Partai Suara IndependenRakyat Aceh (Partai Sira) yang mengusung Penggugat sebagai anggotalegislatif; 6 Bahwa Tergugat I (Partai Sira tanpa kepanjangan) yang berbadan hukum sejaktanggal 10 Mei 2012 tersebut ternyata juga tidak mendaftar ke KIP

/2012 tertanggal 06 Desember 2012 perihal PengajuanPemberhentian dan Pengusulan Penetapan PA W;8 Bahwa anehnya yang melakuan PAW terhadap Penggugat adalah bukan partaiyang mengusung Penggugat sebagai anggota legislatif yakni Partai SuaraIndependen Rakyat Aceh melainkan partai lain (Tergugat I) yang memilikikesamaan nama dengan partai pengusung Penggugat, bahkan partai tersebut bukanpartai peserta pemilu tahun 2014 sebagaimana telah Penggugat sampaikan diatas.Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (

Partai SIRA (Suata IndependenRakyat Aceh) yang mengusung Penggugat menjadi Anggota Legislatif adalahtidak dapat dipisahkan dengan Partai SIRA hal ini seuai dengan Pasal 2 AktaPerubahan Anggaran Dasar Partai SIRA (Suara Independen Rakyat Aceh)Nomor 04, dan ditegaskan dengan Keputusan Kepala Kantor WilayahKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor : W1265.AH.II.01Tahun 2012 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,Nama, Lambang, Tanda Gambar, dan Susunan Kepengurusan Partai

/2012 tertanggal 06 Desember 2012perihal pengajuan Pemberhentian dan Pengusulan Penetapane Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 yang mendalilkan aneh yang melakukanPAW terhadap Penggugat adalah bukan Partai Suara Independen Rakyat Acehmelainkan Partai lain (tergugat I) dalil ini adalah tidak benar karena Tergugat Iadalah Plt.Ketua Umum DPW Partai SIRA Kabupaten Pidie, hal ini terlihatdalam Pasal 2 Akta Perubahan Anggaran Dasar Partai SIRA (Suara IndependenRakyat Aceh) Nomor 04 dan sesuai dengan

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI SIRA Cq. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI SIRA KABUPATEN PIDIE

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI SIRA Cq. DEWANPIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI SIRAKABUPATEN PIDIE alamat Jalan Pasar Ikan No. 4 PanteTeungeh Sigli selanjutnya disebut sebagai Terbanding I / semulaTergugat I, dalam hal ini diwakili kuasanya;1. Hasbi S.H.2. Muharramsyah, S.H.3. Bustamam S.H.I.Para Advocat/Pengacara pada Kantor pengacara M.

SuaraIndependen Rakyat Aceh Kabupaten Pidie dalam pemilu 2009 sebagaiAnggota DPRK Kabupaten Pidie tahun 2009 daerah pemilihan 3 (tiga) ; Bahwa dalam Pemilihan Umum Legislatif Provinsi Aceh tahun 2009 PartaiSuara Independen Rakyat Aceh merupakan salah satu Partai Lokal yanglulus sebagai partai peserta pemilu tahun 2009 di Provinsi Aceh, olehkarenanya Penggugat melalui Partai Sira KPW Pidie mendaftar sebagai CalegKabupaten Pidie sampai sekarang sebagaimana telah Penggugat sebutkandiatas ; Bahwa Tergugat

I (Partai Sira tanpa kepanjangan) yang berbadan hukumsejak tanggal 10 Mei 2012 tersebut ternyata juga tidak mendaftar ke Kipsehingga partai tersebut tidak lulus verifikasi faktual sebagai Partai Lokalpeserta pemilu tahun 2014 sebagaimana pengumuman Komisi PemilihanUmum Pusat tanggal 9 Januari 2013 ; Bahwa namun yang menjadi substansi perkara ini adalah pada tanggal06 Desember 2012 Tergugat I menerbitkan surat Pergantian AntarWaktu (PAW) kepada Tergugat Hf dan Tergugat HI untuk melakukan PAWterhadap

pemilu 2009 sebagai Anggota DPRK Pidie tahun 2009daerah pemilihan 3 (tiga); Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 adalah benar karena secara fakta danyuridis Partai SIRA adalah Partai Lokal di Aceh dan telah berbadan hukumsebagaimana tercatat dalam nomor akta : 07 tanggal 12 Februari 2008 yangdikeluarkan oleh Notaris LILA TRIANA, Sarjana Hukum yang berkedudukan diBanda Aceh; Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 adalah benar karena dalam PemiluLegislatif Provinsi Aceh tahun 2009 Penggugat mendaftar

sebagai Caleg danterpilih menjadi anggota DPRK Pidie yang saat ini sedang menjabat; Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 adalah tidak benar karena Partai SIRAtetap sebagai sebuah Partai Politik Lokal di Aceh hanya saja Partai tersebut tidakdapat mengirim Caleg nya dengan kata lain Partai dimaksud tidak dapat ikut sertadalam Pemilu Legislatif tahun 2014; Bahwa benar Tergugat I telah menerbitkan surat Pergantian Antar Waktu (PAW)kepada Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan surat dari Tergugat

NAZARUDDIN ISMAIL VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH (PNA) cq DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NANGGROE ACEH (PNA) KABUPATEN PIDIE JAYA

Pembanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat : DPP PARTAI HANURA Diwakili oleh DARYATMO dan SARIFUDDIN SUDDING,
Turut Terbanding/Tergugat II : PARTAI HATI NURANI RAKYAR Partai HANURA

LUNTUNGANDEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLKAR, Cq. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I (DPD) PARTAI GOLKAR SULAWESI UTARA, Cq. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT II (DPD II) PARTAI GOLKAR KOTA BITUNG

ada sebagai Pengurus Partai Golkar pada waktu itu,dan mengingat juga selalu Ketua GOLKAR itu adalah dr.

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan orang tua Penggugatmemberikan/menyerahkan tanah sengketa tersebut untuk menjadi hak milik dariTergugat yaitu orang tua Penggugat meminta agar menantunya atau suami dariPenggugat dapat diorbitkan oleh Partai Golkar Kotip Bitung dan permohonan danharapan dari orang tua Penggugat telah dikabulkan oleh Tergugat, buktinya suamiPenggugat telah diangkat sebagai salah satu pengurus Partai Golkar Kota Bitung danmelalui Partai Golkar Kota Bitung suami Penggugat pemah

tua Penggugat demi kepentingansuami Penggugat untuk masuk menjadi pengurus Partai Golkar Kota Bitung dan telah diorbitkanoleh Partai Golkar menjadi Anggota DPRD 4 (empat) periode yang terakhir menjadi AnggotaDPRD Propinsi Sulawesi Utara, akan tetapi oleh karena suami Penggugat tidak aktif lagi diPartai Golkar Kota Bitung, sehingga Partai Golkar Kota Bitung tidak dapat mendukung kepadasuami Penggugat untuk mencalonkan diri pada pemilihan legislatif pada waktu yang lalu, karenadiberikan kesempatan

Bahwa dengan telah diberikan kesempatan oleh Partai Golkar kepada suamiPenggugat menjadi Anggota DPRD selama 4 (empat) periode, maka adalah sangat pantas danwajar untuk memberikan kesempatan kepada Generasi Kaderkader Partai Golkar Kota Bitungyang mudahmudah untuk menjadi Anggota DPRD ;6.

Penggugat:
AGUS PURWANTO
Tergugat:
1.SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KOTA DUMAI, HARIYADI SUPARLAN
2.PLT. KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KOTA DUMAI, PRAPTO SUCAHYO
3.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KOTA DUMAI
4.SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI RIAU, ARWAN CITRA JAYA, SH.
5.KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI RIAU, H. AGUNG NUGROHO, SE.

6.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI RIAU
7.SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, H. TEUKU RIEFKY HARSYA, BSC. MT.
8.KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, MSC. MPA. MA.
9.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

- Anang Rosadi (Penggugat) Melawan- Ketua KPU RI (Tergugat I)- Ketua DPP Partai Nasdem (Tergugat II)- Ketua DPW Partai Nasdem Prov Kalsel (Tergugat III)

Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bombana
2.2. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat, telah beritikad baik dan benar dalam membuat permohonan atau pengaduan kepada Tergugat;
3. Menyatakan Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor : 08-017/Pts/MKP.GERINDRA/2021 tertanggal 20 Agustus 2021 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh, serta melaksanakan putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat

Penggugat:
DPC Gerindra Kota Tanjung Pinang
Tergugat:
MAJELIS KEHORMATAN PARTAI GERINDRA
Turut Tergugat:
DPP Partai GERINDRA

internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Penjelasan Pasal 32 UU partai Politik menjelaskan bahwa jenisjenisperselisinan partai politik yaitu : Perselisihnan yang berkenaan dengan Kepengurusan; Pelanggaran Hak Anggota Partai Politik; Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas; Penyalahgunaan Wewenang; Pertanggungjawaban Keuangan; Keberatan atas Keputusan Partai Politik;Berdasarkan ketentuan Pasal

Kewenangan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahaninternal Partai GERINDRA diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011tentang Partai Politik yang menyatakan:1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Selanjutnya penjelasan Pasal 32 UU Partai Politik

berdasarkan pada Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, yaitu:1) Pasal 61 (1) Anggaran Dasar Partai GERINDRA, menyatakan:Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan KetuaDewan Pembina membentuk Mahkamah Partai yang disebut MajelisKehormatan.2) Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA,menyatakan:(1) Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis KehormatanPartai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikanperselisihan internal Partai GERINDRA

AD dan ART.2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Selanjutnya penjelasan Pasal 32 UU Partai Politik menjelaskan bahwa jenisjenis perselisinan partai politik yaitu: Perselisihnan yang berkenaan dengan kepengurusan; Pelanggaran hak anggota partai politik; Pemecatan tanpa alasan yang Jelas; Penyalahgunaan wewenang; Pertanggungjawaban keuangan; Keberatan atas

pelanggaranAD/ART Partai Gerindra yang dilakukan oleh Sdr.

., M.M
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional DPP PAN
2.Mahkamah Partai MP Partai Amanat Nasional
Turut Tergugat:
Abdul Hakam Naja

ANAS SUHARYONO vs Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) Cq. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JAWA TIMUR Cq. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) KABUPATEN BOJONEGORO

Bojonegoro, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 9 Juni 2012 ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;Melawan:Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PARTAI KEBANGKITANBANGSA (PKB) Cq. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PARTAIKEBANGKITAN BANGSA (PKB) JAWA TIMUR Cq.

ini diajukan karena Penggugat inginmenyelesaikan permasalahan Partai Politik yakni Partai Politik; Partai KebangkitanBangsa (PKB) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sesuai dengan ketentuan UndangUndang Partai Politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)Partai;Hal. 1 dari 7 hal.

politik yang berbadan hukum, dimana Penggugatadalah anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terdaftar sejak tahun 2008,sebagaimana tercatat dengan Nomor keanggotaan 0011/ DPC/VIHI/2008;Bahwa pada tahun 2009, Penggugat telah mengikuti pemilihan umum sebagaicalon anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dan terdaftar di KPUD (Komisi PemilihanUmum Daerah) Kabupaten Bojonegoro sebagai Calon anggota DPRD KabupatenBojonegoro pada periode 20092014 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kemudiandalam pemilihan

politik menerangkan dalam halpenyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai,penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri, dimana ketentuanPasal 32 UU Nomor 2 tahun 2008 menerangkan pada pokoknya jika perselisihan partaipolitik diselesaikan terlebih dahulu oleh internal partai politik yang dilakukan olehsuatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politikdimana jangka waktu penyelesaian paling lambat 60 hari, kemudian padakenyataannya

Oktober 2010 tentang pemberhentian saudara HAANAS SUHARYONO darikeanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa adalah cacat hukum;Hal. 3 dari 7 hal.

-PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA, disingkat PKP Indonesia Kabupaten Karo lawan -Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), DKK

PENETAPANNomor 20/Pdt.SusParpol/2014/PN KbjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkaraperkara perdatakhusus perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara :PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA, disingkat PKP IndonesiaKabupaten Karo, dalam hal ini diwakili oleh Djerman Sitepu dan Idris Sardi Sitepu,dalam kedudukannya selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan

S.H, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2014, yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe:Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan:1 Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia), yang diwakili oleh Letjen TNI (purn) Sutiyoso dan M.

Yusuf Kartanegara,dalam kedudukannya masingmasing selaku Ketua Umum dan Sekretaris JenderalDewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia), beralamat di Jalan Pangeran Antasari No. 68, Cipete, Jakarta Selatan12150, , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2 Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia) Propinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Haryanto, SH dan Dra.

F.Adla Hasibuan, dalam kedudukannya masingmasing selaku Ketua dan SekretarisDewan Pimpinan Propinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia) Sumatera Utara beralamat di Jalan Krakatau No. 199 Medan 20235, Telp(061) 77428499, Fax (O61) 6640630, selanjutnya disebut sebagaiwa nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn n enna TERGUGAT I;3 Ir.

Penggugat dicabut sebelum acara Jawabandari Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV perihal pencabutan tersebuttidak perlu adanya persetujuan dari Para Tergugat:Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan tersebut oleh Penggugat, makapemeriksaan perkara dinyatakan berakhir dan biaya yang timbul dalam perkara ini akandibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;Memperhatikan pasal 271, 272 RV, dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai