, pekerjaanWiraswasta, tempat kediaman XXXXXXXXXX , selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 03 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 838/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

perkara yang diajukanoleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwanya sejak semula tidak hadirdan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan kepersidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa oleh karena Terdakwa Prada Robi Anwar NRP31150514620196 telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, namunsejak semula tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjaminbisa menghadirkan Terdakwa Prada Robi Anwar NRP31150514620196 ke persidangan Pengadilan Militer IIIl16Makassar oleh karena itu dengan mendasari

XXXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal 09Desember 2010 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 09Desember 2010 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diaturdalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, maka akanmenambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besardari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagaiberikut:Artinya : *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Bahwa pada tanggal 10 September 2012, Tergugat mensomasi yang ke Ildengan surat somasi U Nomor 360/COLL/RLWTGL/2012, somasi tersebutmerujuk surat Nomor 339/COLLTGL/2012 tertanggal 9 Agustus 2012, atassomasi , mendasari atas perjanjian kredit Nomor 100 tanggal 30 Januari2008, dan perjanjian tersebut Penggugat diharuskan membayar hutangnya/Hal. 2 dari 10 hal. Put.

No. 1497 K/Pdt/2014.Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (obscuur libel).Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena tidakmempunyai dasar hukum atau gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya, sehingga gugatan yangdemikian tidak memenuhi syarat formil dan dianggap tidak jelas dan tidak tentu(een duidelijke en bepaalde conclusie) oleh

Konflik pribadi antara Saksi Illdengan Pemohon Ill juga mendasari mengapa Para Pemohon. tidakmemasukkannya ke dalam pihak berperkara;Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Bjb.

Hal 10 dari 12Pemohon Ill juga mendasari mengapa Para Pemohon tidak memasukkannyake dalam pihak berperkara;Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwaPermohonan Para Pemohon nyatanyata mengandung cacat formil, yaitukurang pihak, dengan tidak memasukkan Mahdi sebagai Pemohon;Menimbang, bahwa lagi pula Mahdi sebagai Saksi Ill juga menyatakankeberatan dengan permohonan Para Pemohon karena merasa bahwa ia jugaberhak untuk dijadikan pihak sekaligus ahli waris;Menimbang, bahwa tanpa

, tempat kediaman kecamatan Jonggol KabupatenBogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;PengadilanAgama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 03 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong dengan Nomor Register 2183/Pdt.G/2018/PA.Cbn telah mengajukanhalhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

ad 3 juga tidak dapatdibenarkan, dan pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalamperkara ini telah sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama Jayapura, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sepakatdan mengambil alih pertimbangan a quo menjadi pertimbangannya sendiri.Menimbang, bahwa mengenai ad 4 juga tidak dapat dibenarkan karenawalaupun rumah tangga itu sudah pecah akan tetapi kesalahan itu tidak dapatdibebankan kepada salah satu pihak itu pulalah yang mendasari

Berdasarkan dalil tersebut, sebuah perjanjian lain harus dibuatsebagai transaksi yang mendasari transaksi derivatif.Penafsiran secara gamblang terhadap bagian terkait dari PeraturanPerbankan jelas menunjukkan bahwa dalil Pelawan adalah keliru.

Pasal 1ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 7/31 /PBI/2005, yangmendefinisikan transaksi derivatif, menyatakan bahwa:Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatukontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakanturunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti sukubunga, nilai tukar, komoditi, e ku it i dan indeks, baik yang diikutidengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen.

Definisi ini tidak mensyaratkan pihak yang melakukantransaksi derivatif untuk mengadakan transaksi yang terpisah mengenaiinstrumen yang mendasari tersebut.Dalam perkara ini, Terlawan dan Turut Terlawan melakukan TransaksiDerivatif Tembaga. Dalam setiap perdagangan yang dilakukan sebagai bagian dari Transaksi Derivatif Tembaga, nilai dari pembayaran yangdilakukan/diterima oleh masingmasing pihak, berasal dari harga pasar tembaga yang berlaku (yaitu nilai dari komoditi).

Bahwa Pasal1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/31 /PBI/2005tentang Transaksi Derivatif mengatur sebagai berikut:" Transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatukontrak atau peranjian pembayaran yang nilainya merupakanturunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga,nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti pergerakanatau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasukderivatif kredit. ".

Bahwa oleh karena perjanjian jual beli tembaga yang mendasari perjanjian derivatif sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Induk ISDA 2002tersebut tidak pernah ada, maka Perjanjian Induk ISDA 2002 tersebutdibuat dengan tanpa sebab atau dibuat dengan sebab palsu sehinggaPerjanjian Induk ISDA 2002 tersebut batal demi hukum.

PENETAPAN Nomor: 2539/Pdt.G/2015/PA.Sbysao 4a PsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Majelis Pengadilan Agama Surabaya, telah membaca suratpermohonan Pemohon, tanggal 01 Juni 2015 Nomor 2539/Pdt.G/2015/PA.Sby; Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Surbaya, tanggal03 Juni 2015, Nomor 2539/Pdt.G/2015/PA.Sby tentang penunjukkan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 2539/Pdt.G/2015/PA.Sby, antara : Penggugat*;MelawanTermohonBahwa adapun halhal yang mendasari

Bahwa dalil Pemohon pada Bab mengenai dasar hukum kewenanganPraperadilan pada posita 1, posita 2, posita 3 dan posita 5 adalah dalildalilhukum yang mengutip dan mendasari bagi Pemohon mengajukan gugatan.Maka terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak perlu untukmenanggapinya. 2 neon nono2.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas yang mendasari Pasal38 ayat (1) KUHAP, Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah pasalpasal tersebut seharusnya dipahami dan dimaknai secara utuh olehPemohon, bukan mendasari dan pemahaman yang parsial antara pasaldengan ayat yang satu dengan ayat yang lain sehingga pemahaman hukumtersebut tentang penyitaan tidak dimaknai dan dimengerti secara parsialatau terpisah.

Dalil Pemohon tersebut mendasari ketentuan hukumdalam Pasal 129 ayat (4) KUHAP yang menyatakan turunan dari beritaacara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari manabenda itu di sita atau keluarganya dan kepala desa.

gugatan Praperadilan adalah Pemohon mendasari ketentuan hukumdimaksud untuk mengajukan gugatan karena sudah menjadi dasar hukumbagi setiap orang yang predikatnya sebagai Tersangka atau keluargaTersangka terkait tindakan penangkapan, penahanan dan/ataupenghentian penyidikan/penuntutan yang kemudian diperluas denganpenetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan adalah pihak ketigayang berkepentingan.

Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada posita 2 Termohon tanggapi,mengenai dalil Replik tersebut yang mendasari Pasal 1 angka 5 KUHAPtentang pengertian penyelidikan dan Pasal 1 angka 2 KUHAP tentangpengertian penyidikan.

material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, pemohon bandingdapat memisahkannya, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanyaatas biaya jasanya saja;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikkan pendapat tersebut dengan menunjukkandokumendokumen komersial dan perpajakan (Invoice, Purchase Order, Delivery Order,Rekening koran, Faktur Pajak ) yang terkait dengan koreksi Terbanding;bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan buktidan data yang mendasari

Diah Binti Basiran Tri Purwo menanyakan apa yang mendasari sehinggaterdakwa belum menyetorkan penjualan es krim tersebut dan dan saat itu terdakwamengatakan bahwa bellum dilakukan pembayaran dikarenakan konsumen tersebutmenyerahkan uang pembelian tersebut kepada terdakwa. Setelah mendengar hal itu, saksiRizky Octaviani Putri Als. Rizky Binti Abu Bastian dan saksi Nuraini Diah Andanawati Als.

Diah Binti Basiran Tri Purwo menanyakan apa yang mendasari sehinggaterdakwa belum menyetorkan penjualan es krim tersebut dan saat itu terdakwa mengatakanbahwa belum disetorkannya pembayaran dikarenakan konsumen tersebut belum menyerahkanuang pembelian tersebut kepada terdakwa dan setelah mendengar hal itu, saksi Rizky OctavianiPutri Als. Rizky Binti Abu Bastian dan saksi Nuraini Diah Andanawati Als.

Diah BintiBasiran Tri Purwo kemudian menanyakan apa yang mendasari sehinggaterdakwa belum menyetorkan uang penjualan es krim tersebut dan dan saatitu terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut belum disetorkan karenakonsumen yang melakukan pemesanan tersebut belum menyerahkan seluruhHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN Pkbuang pembelian tersebut kepada terdakwa dan setelah mendengar hal itu,saksi dan saksi Nuraini Diah Andanawati Als.

Rizky BintiAbu Bastian kemudian menanyakan apa yang mendasari sehingga terdakwabelum menyetorkan uang penjualan es krim tersebut dan dan saat ituterdakwa mengatakan bahwa uang tersebut belum disetorkan karenakonsumen yang melakukan pemesanan tersebut belum menyerahkan seluruhuang pembelian tersebut kepada terdakwa dan setelah mendengar hal itu,saksi dan saksi Rizky Octaviani Putri Als.

Hal ini didasari oleh alasanalasan sebagai berikut:Bahwa YAHYA HARAHAP menjelaskan, eksepsi Gugatan Kabur dapat diajukan atasalasan Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi)tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yang mendasari gugatan,serta tidak menjelaskan dasar hukum (recht ground) yang mendasari gugatan. Atau bisajuga, dasar hukum jelas, namun tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijk ground).

Dan juga termasuk siapa yang memicuterjadinya pertengkaran;2 Dalil Posita Gugatan Tidak Menyebut Dasar Hukum yang MendasariGugatanDalam gugatan a quo, PENGGUGAT ternyata tidak menyebutkan dasar hukum atauketentuan hukum yang mendasari gugatan a quo diajukan kepada PengadilanAgama Jakarta Barat.

Karena mengenai Dasar Hukum yang mendasari GugatanPENGGUGAT telah PENGGUGAT uraikan danjelaskan secara detail sertaspesifik pada Bab II Tentang analisa Yuridis sebagaimana terdapat padaHalaman 3 sampai dengan selesai.b. Bahwa jika dicermati dan dianalisis secara seksama, maka seharusnyaTERGUGAT dapat melihat bahwa dalam posita (fundamentum petendi)sudah terdapat kesesuaian antara dasar hukum (rechts grond) denganperistiwa hukum.

antara Penggugat dan Tergugat terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah dan pula tidak hadirnya Tergugat tersebuttidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secararesmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, danperkara ini dapat diputus dengan verstek (HIR pasal 125);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

antara Penggugat dan Tergugat terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah dan pula tidak hadirnya Tergugat tersebuttidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secararesmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, danperkara ini dapat diputus dengan verstek (HIR pasal 125);39Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

XXXX, umur 33 tahun ; Bahwa Pemohon berkehendak akan beristri lebih dari seorang (POLIGAMI)dengan seorang perempuan berstatus janda mati yang bernama : XXXX, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempattinggal di XXXX Malang ; Bahwaalasan yang mendasari permohonan ini adalah : Bahwa, Pemohon dengan calon istri Pemohon telah saling mengenal satu samalain sudah 14 tahun dan telah saling jatuh cinta ; Termohon tidak mau diajak hubungan suami istri kalau tidak mau mbangunnikah lagi

Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, penggugat telahdinasihati agar dapat rukun membina rumah tangga dengantergugat, namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikankesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya,namun dipersidangan penggugat telah menegaskan semua isigugatanya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankannya.Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermatialasan perceraian yang dikemukakan penggugat, ternyata alasanyang mendasari

yang ditentukan oleh UndangUndang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara inimelanggar Pasal 352 KUHP;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan/ PutusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Juli 2013, Nomor : 08/Pid.CTPR/2013/PNLP, dan buktibukti surat lain yang bersangkutan,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum PengadilanTingkat Pertama yang mendasari

tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp.8.109.374, (delapan jutaseratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratusenam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masa perjanjianPutusan Nomor : 92/Pdt.G/2019/ PN Bna Hal 3 dari 20kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebih rendah dariharga umum yang berlaku setempat tanpa mendasari

Menyatakan tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp. 8.109.374, (delapan jutaseratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empatratus enam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masaperjanjian kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebihrendah dari harga umum yang berlaku setempat tanpa mendasari pada hargayang ditetapkan oleh

rendah dari harga umum yang berlaku setempat;Bahwa tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp.8.109.374, (delapanjuta seratus sembilan ribu tiga ratus tujun puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empatratus enam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masaperjanjian kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebihrendah dari harga umum yang berlaku setempat tanoa mendasari

,(Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empatrupiah), tidak memberikan perpanjangan masa perjanjian kredit danmenetapkan harga pelelangan secara sepihak lebih rendah dari harga umumyang berlaku setempat tanpa mendasari pada harga yang ditetapkan olehPenilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah serangkaianperbuatan yang melanggar kepatutan dan menyalahi prosedur hukum yangdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1365

tersebut pada tanggal 11 September 2017dan telah mengajukan Memori Kasasi tertanggal 25 September 2017yang didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaPusat;Dengan adanya upaya hukum Kasasi yang sedang dilakukan olehTergugat, maka belum dapat dikatakan bahwa Tergugat terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan dalam Jabatan, yang telah menimbulkan kerugianbagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000,(sembilan belas milyar rupiah), dengan mendasari

a quo, tidak menjelaskan secara jelas, cermat dan tegastentang dalil perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan olehTergugat;Bahwa Penggugat di dalam point 9 (Sembilan) dan Point (10)gugatan Penggugat dalam perkara a quo, pada pokoknya telahmendalilkan bahwa Tergugat dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapandalam Jabatan, yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugatdengan total sebesar Rp. 19.000.000.000, (sembilan belas milyarrupiah), dengan mendasari

YANGDILAKUKAN OLEH TERGUGATBahwa Tergugat menolak dengan tegas dalildalil yang telahdiuraikan oleh Penggugat pada point 9 (Sembilan) dan 10 (Sepuluh)gugatan Penggugat dalam perkara a quo, yang pada pokoknyamenjelaskan bahwa Tergugat dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalamHal. 26 dari 43 hal Put.No.460/PDT/2018/PT.DKI.Jabatan, yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengantotal sebesar Rp. 19.000.000.000, (Sembilan belas milyar rupiah),dengan mendasari

Pernyataan Kasasi Tertanggal 11 September 2017 danMemori Kasasi tertanggal 25 September 2017yang telah didaftarkankepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Dengan masih adanya upaya hukum Kasasi yang sedang dilakukanoleh Tergugat, maka tidak dapat dikatakan bahwa Tergugat terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan dalam Jabatan, yang telah menimbulkan kerugianbagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000, (Sembilanbelas milyar rupiah), dengan mendasari

Juli 2017, makagugatan Penggugat tersebut, secara hukum harus dianggapterlampau dini atau belum waktunya atau prematur;Bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, dalil Penggugat yangpada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan dalam Jabatan, yang telah menimbulkan kerugianHal. 27 dari 43 hal Put.No.460/PDT/2018/PT.DKI.bagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000, (Sembilanbelas milyar rupiah), dengan mendasari

Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXtanggal 11 September2000 atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON Il, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari