SALINAN PENETAPANNomor : 178/Pdt.P/2013/ , = PA.Sby.aa a= = te aee Poa ae ae.

Fauzi Koto no. 1650052000052684 di kantor Poa Langsa 25 April 2017;- 1 (satu) lembar foto copy surat izin tempat usaha An. Fauzi Koto;- 1 (satu) lembar foto copy tanda daftar perusahaan No. Tdp 012034300875;- 1 (satu) lembar foto copy surat mandat No 026/Met-Mdn/ X/ 2010;- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh perental mobil ke pemilik rental mobil CV Metro City Transport Langsa;- 1 (satu) lembar foto copy KK,KTP, dan SIM An.

FauziKoto no. 1650052000052684 di kantor Poa Langsa 25 April 2017; 1 (satu) lembar foto copy surat izin tempat usaha An. Fauzi Koto; 1 (satu) lembar foto copy tanda daftar perusahaan No. Tdp012034300875; 1 (satu) lembar foto copy surat mandat No 026/MetMdn/ X/ 2010; 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh perental mobil kepemilik rental mobil CV Metro City Transport Langsa; 1 (satu) lembar foto copy KK,KTP, dan SIM An.

DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertaminabahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang di mana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751

Pembentukan PT Badak NGL dan PT Arun NGL lebihditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gas(Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973. Secara PembiayaanPengolahan LNG dilakukan dengan mekanisme cash call dan danaini habis digunakan untuk operasi (Non Profit);.

Pembentukan PT ArunNGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema di bawah

Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/2016MasukanPPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaAgustus 2011 sebesar Rp2.125.750.000,00.Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (PoA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandiwilayah

Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/2016Faktur Pajak yang sah berdasarkan ketentuan formalhukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasansebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.

DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina.bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang dimana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751

Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.

Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016pengoperasian pabrik Pengolahan gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema di bawah ini:SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaAgustus 2010 sebesar Rp18.607.407.223,00.Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (POA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS

Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field. Kontraktor PSCmengembangkan lapangan dan memproduksigas, Pertamina membangun kilang LNG melaluiits own financing arrangement, dan melakukannegosiasi dan menjalankan kontrak terkaitdengan penjualan LNG. Pertamina danKontraktor secara bersamasama akanmembentuk business entity.b.

KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar MudaKav.VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yangdiwakili oleh Padungsak Thanakij, dan kwan, jabatanDirektur Utama PT Trubaindo Coal Mining;Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zeyd, dankawankawan, Para Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3536/POA

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.02.10/Pw.01/258/2016 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan poa tanggal 12 Mei 2016, diberi tanda (P.2);Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :1 Po dibawah sumpahnya telah memberikan keterangansebagai berikut :e Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat,mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu pada tahun 2008

., jabatan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizal Bawazier,kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 003/BISM/POA/IX/2018, tanggal 17September 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali

/PJ/2018, tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lt.3 JI Sultan Iskandar Muda Kav.VTAPondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili olehPadungsak Thanakij, jabatan Direktur Utama dan AHBramantya Putra, jabatan Direktur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa RadityoHarryndra Putra, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 4053/POA

Memberi ijin kepada Pemohon MY untukmenjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Poa di depan sidang Pengadilan Agama Blora ; Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara inisebesar Rp. 331.000, (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;Demikian putusan ini dijatunkan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1437 H., oleh Majelis HakimPengadilan Agama di Blora yang terdiri dari Drs. H.

Bramantya Putra, JabatanDirektur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RadityoHarryndra Putra, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,Konsultan Hukum Pajak, beralamat di Pondok Indah OfficeTower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA,Pondok Pinang, Jakarta Selatan, 12310, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 4056/POA/TCM/FIN/11/2018, tanggal28 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 8 halaman.

DasarDasar pelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principleof Agreement (PoA) dan Dokumen Penugasan Pemerintahkepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak Tahun 1974(sebelum UU Migas Nomor 22 Tahun 2001) sampai dengansekarang dimana peran Pertamina tidak berubah yaknisebagai pihak yang mendapatkan penugasan dari Pemerintahyang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751/BP00000

Pembentukan PTBadak NGL dan PT Arun NGL lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973.

Pembentukan PTBadak NGL Co. dan PT Arun NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973.PT Badak NGL Co. dan PT Arun NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash cal/ dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertaminaproyek LNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawahini

Pajak mengabaikan hukum komersial,perundangundangan dan penegasan fiskal dalam pertimbanganputusan pengadilan pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masa Mei2010 sebesar Rp 22.620.116.688,00.Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersial;i) Principle of Agreement (PoA

Berdasarkan Principles of Agreement (PoA) tanggal20 April 1973 yaitu perjanjian Pokok antara Pertaminadan Kontraktor PSC yang mengatur pelaksanaanmonetisasi gas bumi yang dihasilkan di Badak Field.Kontraktor PSC mengembangkan lapangan danmemproduksi gas, Pertamina membangun kilang LNGmelalui its own financing arrangement, dan melakukannegosiasi dan menjalankan kontrak terkait denganpenjualan LNG. Pertamina dan Kontraktor secarabersamasama akan membentuk business entity.b.

Ali Sutopo selaku Kepala Puskesmas Kutarayaharus mempedomani SuratKeputusan Kepala Dinas Kesehatan nomor440/10/D.Kes//2014 tentang petunjuk pemanfaatan dan penggunaan danaKapitasi dan Non Kapitasi BPJS serta pembagian Jasa Pelayanan KesehatanProgram Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menetri Kesehatan No.28 tahun 2014 huruf D dan dalam pelaksanaan penggunaan dana dukunganoperasional tersebut sebelumnya Kepala Puskesmas Kutaraya menyusunrencana penggunaan anggaran atau Plant Of Action (POA)

oleh bendahara dana Kapitasi JKN padaFKTP.Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014tentang Pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) yaitu dana Kapitasi dipergunakan untuk pembagian jasa pelayanankesehatan dana dana dukungan biaya operasional.Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2014 huruf D dan dalampelaksanaan penggunaan dana dukungan operasional tersebutsebelumnya kepala puskesmas Kutaraya menyusun rencanapenggunaan anggaran atau Plant Of Action (POA

) setiap bulannya dan didalam POA telah tertuang kebutuhan kebutuhan yang akan dilaksanakansetiap bulannya dengan mempergunakan uang kapitasi yang berasal daripihak BPJS Palembang.Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering lirNomor : 440 / 10 / D.Kes / / 2014 tentang Petunjuk Pemanfaatan DanPenggunaan Dana kapitasi dan non Kapitasi BPJS Serta PembagianJasa Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional.Surat pernyataan tanggung jawab dari kepala FKTP (Kepala Puskesmas)

bendahara dana Kapitasi JKN padaFKTP.e Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014tentang Pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) yaitu dana Kapitasi dipergunakan untuk pembagian jasa pelayanankesehatan dana dana dukungan biaya operasional;e Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2014 huruf D dan dalampelaksanaan penggunaan dana dukungan operasional tersebut sebelumnyakepala puskesmas Kutaraya menyusun rencana penggunaan anggaranatau Plant Of Action (POA

Menimbang bahwa sesuai dalil permohonan Pemohontersebut, pihak Pemohon telah menghadirkan saksi darikeluarga dan atau orang orang dekat dengan para pihak,karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PPNomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006; Mengingat bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambilalih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz IIhal. 405 yang berbunyi:WAR pls pepo Laot pS> wo oS l> ast un (poa

., kKewarganegaraan Indonesia, dankawankawan, para Advokat pada Kantor Hukum MochtarKaruwin Komar, beralamat di World Trade Center 6, Lantai14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31, Jakarta, 12920,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 080/Ext/TMMIN/POA/IX/2016, tanggal 6 September 2016;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan

., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum MochtarKaruwin Komar, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 046/Ext/TMMIN/POA/V/2017, tanggal10 Mei 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan

TB Simatupang, Kav. 89G, Pasar Minggu, JakartaSelatan 12520, untuk bertindak untuk dan atas nama Para Penggugatberdasarkan Surat Kuasa Khusus No.115/POA/HNRLAW/VI /2020 tertanggal30 Juni 2020 (terlampir), yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Tangerang Nomor 369/KUASA/IX/2020 tanggal 19 Agustus 2020selanjutnya disebut Para Tergugat;melawanIndah Budi Wulandari, umur 47 tahun, beragama Islam, pekerjaan Karyawanswasta, bertempat tinggal di Griya Pipit 6 Blok B.4/45, RT 005/RW023, Pondok

sampai sekarang belum mendapatkan bukukutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama setempatMenimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut di atas makaperkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) danPasal 64 Undangundang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat laranganlarangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinanyang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1998 di Bulu Tanah, DesaHal 6 dari 9 hal Pen No 342 Pa POA

ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda KavlingVTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, diwakili olehPadungsak Thanakij selaku Direktur Utama, dan AHBramantya Putra, selaku Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd, dankawankawan, para Kuasa Hukum Pajak, beralamat diJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor3540/POA

Memberi izin kepada Pemohon ( Pe) untukmengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( Poa) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ; 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; Demikian diatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal O07 Februari 2011Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabml Awal 1432 MHiriyah, oleh kamiDra. Hj. MUNHIDLOTUL UMMAH sebagai Hakim Ketua Majelis,MIFTAHORRAHMAN, SH. dan Drs. MUH.

denganAfrizal yang diterbitkan Kua Kecamatan Tg Emas Kabupaten Tanah Datar,Selanjutnya Ciberi tanda ...... 0.0... ccc cee cee cee cee ee cee cee eee eee eeeeeeeee eee ete teeter eee ees P23Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1614/D2010 atas nama YULMA WATI,yang lahir di Saruaso pada tanggal 21 Juli 1960 yang diterbitkan DinasKependudukan Catatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 13 Nofember 2010,Selanjutnya Ciberi tanda ...... 0... ccc cee cee cee cee cee cee eee eee eee eeeeteaee eet see settee tee ees POA