Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 8 /X/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 01 September 2016 yang dibuat danditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, Kepala SubBagian Umum : DWI HANDAYANI, S.Si.,M.Si, NIP.197912222006042012,Pemeriksa maimunah,S.Si.,M.Si Nip. 198104062003122002 dan pemeriksaRieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si, Nip. 198011082005012001, bahwa barangbukti :e Barang Bukti yang diterima berupa :I. Pipa kaca bekas pakai;II.

Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2016/PN Kla.Bahwa terdakwa saat menggunakan dan ditemukan alatalat hisap narkotikajenis shabu tersebut tidak sedang melakukan penelitian tentang Narkotika dantidak dalam proses pengobatan ketergantungan Narkotika serta tidak dapatmenunjukkan izin dari pihak yang berwenang.Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 8 /X/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 01 September 2016 yang dibuat danditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, Kepala SubBagian

H. darlis Ilyas,S.H. selaku Walikota dan selanjutnya dibuatkan SPP dan diajukan ke SubBagian Perbendaharaan dan terbitlah SPMU Nomor 14/79/PS/1999, tanggal27 desember 1999 yang ditanda tangani oleh Sdr. Drs. Syahrial selaku KabagKeuangan dan selanjutnya dicairkan ke Bank Pembangunan Daerah KotaPayakumbuh pada tanggal 27 Desember 1999 ;Bahwa pada tanggal 29 Desember 1999, uang tersebut langsung diserahkanoleh Sdr. Bendaharawan Proyek kepada Terdakwa Sadr. Dr. H.

H. darlis Ilyas,S.H. selaku Walikota dan selanjutnya dibuatkan SPP dan diajukan ke SubBagian Perbendaharaan dan terbitlah SPMU Nomor 14/79/PS/1999, tanggal27 desember 1999 yang ditanda tangani oleh Sdr. Drs. Syahrial selaku KabagHal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 459 K/Pid/2003Keuangan dan selanjutnya dicairkan ke Bank Pembangunan Daerah KotaPayakumbuh pada tanggal 27 Desember 1999 ; Bahwa pada tanggal 29 Desember 1999, uang tersebut langsung diserahkanoleh Sdr.

Putusan Nomor: 1968/Pdt.G/2011/PA.Bdgtangga kami yang adil, yang ada adalahpembinasaan, sehingga menjadikan memperucingmasalah, bukan memperbaiki dan mendinginkanmasalah perselisihan ini, dan saya mencurigaiadanya kerja sama pihak Tergugat dengan Kepala SubBagian Kepegawaian ikut berperan serta dalamperselisihan ini sebagaimana penjelasan pihakPenggugat pada Tergugat;Dari hal tersebut perselisihan semakinberkepanjangan, dengan tidak koperatifnya pihakDinas Kesehatan Kota Bandung.

.: INDONESIA nnn: Kepala SubBagian BantuanHukum, Setditien Bina Marga,Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat:JL. Pattimura No. 20 KebayoranBaru, Jakarta Selatan: HIZRIANA SOLIKHAH, SH. MH.: Indonesia: Kepala Sub Bagian Bidang BinaMarga dan PW, Bagian AdvokasiPutusan Perkara Nomor: 35/G/2015/PTUNPTK.Halaman. 2Alamat5. NamaKewarganegaraanJabatanAlamat6. NamaKewarganegaraanJabatanAlamat7. NamaKewarganegaraanJabatanAlamat8.

., Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Kepala Subbagian Advokasi Hukum Bina Margadan Penelitian dan Pengembangan. Biro HukumKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,alamat JI. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, JakartaSelatan;5.DENNY RISNARDI SETIAWAN, S.H., KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala Subbagian Advokasi Hukumdan Komunikasi Publik, Setditjen Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,alamat JI.

., Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai PelaksanaJalan Nasional XII Balikpapan, alamat JI. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;7.TAUFIQ RAMADHAN, S.T., Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Asisten Pengawas Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wilayah Provinsi Kalimantan Timur,alamat JI.

., KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala Subbagian Advokasi HukumSekretariat Jenderal dan PSDM~ Biro WHukumKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,alamat JI. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, JakartaSelatan;9.GUSTA ARDIANTO, S.H., M.H., KewarganegaraanHalaman 3 dari 85 HalamanPutusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMDIndonesia, Jabatan Staff Bagian Advokasi Hukum BiroHukum Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat, alamat Jl.

., keterangannya dalam BeritaAcara Penyidikan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa Ahli bekerja sebagai Staf Subbagian Pemantauan HasilPenyensoran pada Lembaga Sensor Film (LSF); Bahwa riwayat penugasan dan pekerjaan Ahli di KantorLembaga Sensor Film adalahpada bulan November Tahun 2014sampai dengan sekarang sebagai Staf Pemantauan Hasil Penyensorandi Lembaga Sensor Film bahwa Ahli mempunyai Ilmu atau KeAhlian dibidang perfilman dan sebelumnya Saksi pemah memberikanKeterangan

LSF, adalah lembaga yangbertugas melakukan penyensoran film dan iklan film yang akandipertunjukkan atau diedarkan kepada masyarakat, sekarang Ahliditempatkan di Subbagian Pemantauan Hasil Penyensoran yangmempunyai tugas melakukan pemantauan/pengawasan terhadap filmdan iklan film yang beredar atau dipertunjukkan kepada masyarakat; Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut Ahli pertanggungjawabkan kepada ANTON SISDIANTO., S.Sos. selaku KasubbagPemantauan Hasil Penyensoran; Bahwa Legalitas dari pada LSF

Unsur dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yangdikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dantidak dipalsupadahalditiru olehnyasendiriatau pada waktuditerimanyadiketahuinyatidakasliataudipalsu; AtaumenyimpanataumemasukkankeIndonesiamatauang danuang kertas yang demikian, dengan maksuduntukmengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsukan;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa subbagian unsur yang masingmasing berdiri sendiri

MH) telah bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil selama 12 tahun dan 9 bulan, terhitung sejakbulan Desember 2000 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala SubBagian Peraturan PerundangUndangan Pada Bagian Hukum,Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah KabupatenKuantan Singingi;Penggugat XVI (Yuhepri, S.

MH) telah bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil selama 12 tahun dan 10 bulan, terhitung sejak bulandesember 2000 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Pada Bagian Hukum,Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Daerah KabupatenKuantan Singingi;. Penggugat XXXI (Sardi Syam, S.

MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN ke tangan terdakwa, danuang tersebut adalah uang milik Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Maluku Tenggara Barat, yang diperuntuhkan untuk pembayarantunjangan sertifikasi guru yang berada di wilayah Kabupaten MalukuTenggara Barat, yang pengurusannya diserahkan kepada saksi korban NY.MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN yang menjabat sebagai Kepala SubBagian Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenMaluku Tenggara Barat, dan akibat perbutan terdakwa

MARTHAFINA LOBLOBY,SE Alias FIN yang terletak di atas kursi, tidak ada izin dari saksi korban NY.MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN, yang menjabat sebagai Kepala SubBagian Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenMaluku Tenggara Barat, sebagai orang yang diberi tugas dalam pengurusanpembayaran tunjangan sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan uang tersebut olehterdakwa dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor YamahaFizer

;Kewarganegaraan Indonesia;Jabatan Kepala Subbagian Sengketa Hukum pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;Alamat Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;3. Nama SURYO HADI WINARNO, S.H., M.H. ;Kewarganegaraan Indonesia;Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;Alamat Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;4. Nama ZRPTJ MULYONO, S.H.,M.H.

Saksi CHAERI SYAFFI,menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: e Bahwa Saksi menerangkan saya menjabat sebagai Ka Sub Kepegawaiansejak tahun 2006, dan Jabatan saya terakhir adalah sebagai Kepala SubBagian Umum;e Bahwa Saksi menerangkan saya pensiun terhitung sejak tanggal 1 Januari2011;e Bahwa Saksi menerangkan pada waktu terjadinya kasus Ir.

., Warga NegaraIndonesia, pekerjaan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan PPNS BiroHukum Sekretariat Daerah ProvinsiJambi, beralamat di Jl. Jenderal A.Yani Nomor: 1 Telanaipura, Jambi; 6. SUGIANTO, S.H., Warga NegaraIndonesia, pekerjaan Kepala SubBagian Sengketa Hukum Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Jambi,beralamat di Jl. Jenderal A. YaniNomor: 1 Telanaipura, Jambi; Selanjutnya disebut ..... TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; ~1.

., jabatan Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum dan Pelaporan, KanwilDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Baratdan Tenggara, Kementerian Keuangan RI;RAHMI MAYASARI, S.H., jabatan Pelaksana SubBagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, KanwilHalaman 2 dari 31 halaman. Putusan Nomor 72 K/TUN/2016Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Baratdan Tenggara, Kementerian Keuangan RI;15.

Agenda7143/18/VIII/09/TUP tanggal 18 Agustus 2009 kepada Biro Teknis danHupmas dengan catatan untuk ditindaklanjuti, Lembar Disposisi dari BiroTeknis dan Hupmas kepada Kabag Teknis Pemilu dan Kepala SubBagian PS&PS Nomor agenda 2478 tanggal 18 Agustus 2009 dengancatatan untuk ditindak lanjuti;1 (satu) lembar Hasil fax dari MK yang di tandatangani oleh PaniteraZAINAL ARIFIN HOESIEN Surat No. 113/PAN.MK/VIII/2009/ tanggal 14Agustus 2009 berikut lembar Disposisi Ketua KPU Nomor Agenda 6726/KU/15/VIII

Agenda7143/18/VIII/09/TUP tanggal 18 Agustus 2009 kepada Biro Teknis danHupmas dengan catatan untuk ditindak lanjuti, Lembar Disposisi dari BiroTeknis dan Hupmas kepada Kabag Teknis Pemilu dan Kepala SubBagian PS&PS Nomor Agenda 2478 tanggal 18 Agustus 2009 dengancatatan untuk ditindak lanjuti;1 (satu) lembar Hasil fax dari MK yang ditandatangani oleh Panitera ZAINALARIFIN HOESIEN Surat No. 113/PAN.MK/VIII/2009/ tanggal 14 Agustus2009 berikut lembar Disposisi Ketua KPU Nomor Agenda 6726/ KU/15/VIII

., dan dari laporanMediator tertanggal 30 April 2019 ternyata mediasi pun tidak berhasilmencapai kesepatan damai, Mediator tidak berhasil untuk mendamaikanPenggugat dan Tergugat, hal tersebut telan sesuai dengan maksud Pasal 4Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)Kepala Subbagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal PerundinganPerdagangan Internasional di Kementerian Perdagangan RepublikIndonesia

Ruang Penata Ill/c,Jabatan Kepala Subbagian Pengelolaan BMN Unit Kerja Biro KerjasamaHumas dan Umum,B.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK1671070508700010, yang dikeluarkan oleh Camat SukaramiPalembang tanggal 15 Mei 2008, bermeterai cukup = dansesuai dengan aslinya (bukti P.1);Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Baturaja Barat Nomor : 281 Tanggal 17Oktober 1999, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya(bukti P.1);Potokopi daftar gaji yang diketahui oleh Kepala SubBagian Tata Usaha bermeterai cukup dansesuai denganaslinya (bukti P.3);Potokopi Kwitansi Penyerahan uang hasil

., NIP. 19671231 199303 1 145,Pangkat/Golongan Penata Tingkat (IlVd), Jabatan Kepala SubBagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;5. BIAWANSYAH PUTRA, SH., NIP. 19740111 200901 1 004,Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat (Ilo), Jabatan Stafpada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten LombokTit jnnnnnen nnn nnn nen nee nee cence cence enone nee cece cee neenee nonce cencenensKetiganya berkedudukan di Jalan Prof. Moh.

Bupati Barito Kuala Nomor 41 Tahun 2006 tentang UraianTugas Unsur Unsur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Kabupaten Barito Kuala pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :1.Sub Bagian Langganan mempunyai tugas pokok mengatur danmengelola kegiatan pengukuran, pengawasan dan pengendalianpenggunaan air, administrasi dan data penggunaan air, pemasarandan pelayanan pelanggan.Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :a.Mengatur dan meyiapkan bahan penyusunan program kerja subbagian

Mengatur dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja subbagian langganan.b. Mengatur dan menyiapkan bahan kegiatan pengukuran.c. Mengatur dan menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalianpenggunaan air, administrasi dan data penggunaan air.d. Mengatur dan menyiapkan bahan kegiatan pemasaran danpelayanan pelanggan.e. Mengatur dan menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaantugas sub bagian langganan.f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagianlangganan.g.

Bjm Halaman 102 dari 120sambungan air minum.Menimbang bahwa atas permintaan pemasangan sambungan barutersebut terdakwa selaku kasubag NHubungan Langganan tidak pernahmenyuruh calon pelanggan mengisi formulir pendaftaran dan membayaruang pendaftaran sebesar Rp. 2.500, dan bermaterai ke kasir, danmeneruskan permohonan sambungan baru tersebut kepada Kepala Subbagian perencanaan untuk dilakukan survey lapangan dimana hasil surveytersebut dipergunakan untuk membuat rancangan Anggaran Biaya ( RAB ),sebagaimana

sebagaiman yangtersebut di atas, dimulai sejak terdakwa pada wakiu antara tahun 2004sampai dengan tahun 2007 menerima permintaan pemasangan sambunganbaru dari 47 ( empat puluh tujuh ) pelanggan.Menimbang bahwa atas permintaan pemasangan sambungan barutersebut terdakwa selaku kasubag NHubungan Langganan tidak pernahmenyuruh calon pelanggan mengisi formulir pendaftaran dan membayaruang pendaftaran sebesar Rp. 2.500 dan bermaterai ke kasir, danmeneruskan permohonan sambungan baru tersebut kepada Kepala Subbagian

(Kepala SubBagian Pertimbangan dan Advokasi HukumSekretariat Jenderal DPR RI) ;DWI FRIHARTOMO, S.H.,M.H. (Kepala SubBagian Perumusan Produk HukumSekretariat Jenderal DPR Rl) ;BAMBANG YULIANTO, S.H.,M.H. (KepalaSub Bagian Dokumentasi danInformasiHukum Sekretariat Jenderal DPR Rl) ;IRNA GUSVITA INDRIKASARI, S.H. (AnalisHukum Sekretariat Jenderal DPR Rl) ;PRADINA KURNIA SARI HIDAYAH, S.H.(Analis Hukum Sekretariat Jenderal DPRRl);DAHLIA ANGGREINY, S.H.

;Jabatan: Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum padaPengadilanTelahBagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Bogor =;6. Nama : GUNARDI CATURWIJAYA, SH.;Jabatan :Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Bogor ;de Nama : IRSYADSURAWIRAWAN, SH.;Jabatan: Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukumpada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor =;Semua berdomisili di Kantor Pemerintah KabupatenBogor, Jl.