Ditemukan 2491 data
Urut Berdasarkan
Putus : 06-08-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2860/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 6 Agustus 2020 — PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
146 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
., kKewarganegaraan Indonesia, dankawankawan, para Advokat pada Kantor Hukum MochtarKaruwin Komar, beralamat di World Trade Center 6, Lantai14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31, Jakarta, 12920,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 080/Ext/TMMIN/POA/IX/2016, tanggal 6 September 2016;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan
Register : 19-08-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 1956/Pdt.G/2020/PA.Tng Tanggal 22 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
98 — 27
98 — 27
TB Simatupang, Kav. 89G, Pasar Minggu, JakartaSelatan 12520, untuk bertindak untuk dan atas nama Para Penggugatberdasarkan Surat Kuasa Khusus No.115/POA/HNRLAW/VI /2020 tertanggal30 Juni 2020 (terlampir), yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Tangerang Nomor 369/KUASA/IX/2020 tanggal 19 Agustus 2020selanjutnya disebut Para Tergugat;melawanIndah Budi Wulandari, umur 47 tahun, beragama Islam, pekerjaan Karyawanswasta, bertempat tinggal di Griya Pipit 6 Blok B.4/45, RT 005/RW023, Pondok
Register : 08-05-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2494 B/PK/PJK/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA;
177 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
177 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum MochtarKaruwin Komar, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 046/Ext/TMMIN/POA/V/2017, tanggal10 Mei 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan
Register : 01-08-2016 — Putus : 03-01-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PA BLORA Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Bla Tanggal 3 Januari 2017 — Pemohon dan Termohon
6 — 1
6 — 1
Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon Poa. yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Blora, bermaterai cukup diberi kode ( bukti. P.1)2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Kabupaten a. tanggal fePO bermaterai cukup diberi kode (buktiP.2)Hal 3 dari 8 hal Put No. 1026/Pdt.G/2016/PA Bla.3.
Register : 19-06-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 29-08-2016
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 1336/Pdt.G/2015/PA.Pwt Tanggal 6 Agustus 2015 — PENGGUGAT
TERGUGAT
8 — 2
8 — 2
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni2015 Nomor : re Penggugat ;MELAWANPt umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan Buruh, beralamat tempat tinggal di fFsebagai Tergugat ; Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, dibawah Register Perkara Nomor : poa
Register : 20-02-2015 — Putus : 01-04-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN PONOROGO Nomor 59/Pid.B/2015/PN.PNG Tanggal 1 April 2015 — PARJI Bin TOYO
37 — 8
37 — 8
PUTUSANNo. 59/Pid.B/2015/PN.PNGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana pada pengadilantingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagaimanadi bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:Nama Lengkap POA FRO BNI TOYO gamma aa aaa Tempat LahirWono6gIri ; Umur/Tanggal Lahir31 Tahun (09 Nopember 1983) ; Jenis KelaminLAR EVeaD cere royce roe ncemeee es snnoemmemeeoe Kewarganegaraan Indonesia ; Tempat Tinggal Dukuh
Register : 10-03-2016 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 01-10-2019
Putusan PA TUBAN Nomor 559/Pdt.G/2016/PA.Tbn Tanggal 5 April 2016 —
8 — 6
8 — 6
Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2(dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkandibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisin danbertengkar dan sekarang sudah berpisah selama 2 (dua) bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohonserta telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi dibawa sumpahmasingmasing mengaku bernama P dan Poa, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon
Register : 17-12-2012 — Putus : 05-02-2013 — Upload : 21-02-2013
Putusan PA AMUNTAI Nomor 547/Pdt.G/2012/PA.Amt Tanggal 5 Februari 2013 — Penggugat
Tergugat
12 — 3
bukti tersebut telah dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang berdasarkan undangundang, bermeterai cukup dan cocokdengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhisyarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka harus dinyatakan terbukti bahwaPenggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juli2004yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan aa Kabupaten poa
Register : 12-03-2012 — Putus : 23-07-2012 — Upload : 17-04-2014
Putusan PA BLORA Nomor 0338/Pdt.G/2012/PA.Bla Tanggal 23 Juli 2012 — Penggugat dengan Tergugat
10 — 2
10 — 2
Tambak RT.03 RW.013 DesaSumber, Kecamatan Kradenan, KabupatenBahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya sebagaisuami istri yang menikah pada tahun 2002 karena saksi sebagaitetangga dekat dengan jarak sekitar 50 meter;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 9 tahun bulan dan saat kumpulbersama sudah pernah berhubungan layaknya suami istri (ba'da duhul)dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Poa: rs ee eePenggugat;Bahwa rumah
Register : 24-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4170 B/PK/PJK/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 — PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
202 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
202 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
., kewarganegaraan Indonesia, dankawankawan, para Advokat pada Kantor Hukum MochtarKaruwin Komar, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 086/Ext/TMMIN/POA/SIX/2016, tanggal6 September 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan
Register : 09-05-2011 — Putus : 14-09-2011 — Upload : 27-10-2011
Putusan PA BANGKO Nomor 123/Pdt.G/2011/PA.Bko Tanggal 14 September 2011 — PENGGUGAT X TERGUGAT
35 — 5
35 — 5
yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengansah dan patut sedangkan gugatan Penggugat' baik positamaupun petitumnya tidak melawan hak dan berlandaskan hukumserta telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, makaberdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalahdalil syari dalam kitab Ahkamul Quran Juz II halaman 405yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:Ws p18 cp10 J aot ~plSx Wo oS lx os es&d poa
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1036 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertaminabahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang di mana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751
Pembentukan PT Badak NGL dan PT Arun NGL lebihditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gas(Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973. Secara PembiayaanPengolahan LNG dilakukan dengan mekanisme cash call dan danaini habis digunakan untuk operasi (Non Profit);.
Pembentukan PT ArunNGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema di bawah
Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/2016MasukanPPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaAgustus 2011 sebesar Rp2.125.750.000,00.Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (PoA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandiwilayah
Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/2016Faktur Pajak yang sah berdasarkan ketentuan formalhukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasansebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.
Putus : 19-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 811/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 September 2016 — PT. Pertamina (Persero) vs. Direktur Jenderal Pajak
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina.bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang dimana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751
Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.
Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016pengoperasian pabrik Pengolahan gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema di bawah ini:SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaAgustus 2010 sebesar Rp18.607.407.223,00.Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (POA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS
Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field. Kontraktor PSCmengembangkan lapangan dan memproduksigas, Pertamina membangun kilang LNG melaluiits own financing arrangement, dan melakukannegosiasi dan menjalankan kontrak terkaitdengan penjualan LNG. Pertamina danKontraktor secara bersamasama akanmembentuk business entity.b.
Register : 25-06-2013 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 25-09-2013
Putusan PA SURABAYA Nomor 1016/Pdt.P/2013/PA.Sby. Tanggal 16 Juli 2013 — PEMOHON
7 — 0
7 — 0
PENETAPANNomor: 1016/Pdt.P/2013/PA.Sby.Za Poa Y,k zKASDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapansebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Warisyang diajukan oleh:PEMOHON, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,Bertempat tinggal di XXXX, Kota Surabaya.Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama Tersebut;Setelah membaca permohonan Pemohon
Putus : 10-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 10 Juli 2019 — PT TRUBAINDO COAL MINING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.VTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakilioleh Padungsak Thanakij dan AH Bramantya Putra, jabatanDirektur Utama dan Direktur PT Trubaindo Coal Mining;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Zeyd, dan kawankawan,kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak,beralamat di Jakarta Selatan 12950, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 3529/POA
Register : 18-07-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 577 / Pdt.G / 2017 / PN. Dps Tanggal 31 Juli 2017 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
16 — 9
16 — 9
PANITERA PENGGANTIROTUA ROOSA MATHILDA T, SH Perincian Biaya :, Bisya POA cece Rp. 50.000,2. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat 0.0.0... eeeeeeeeees Rp. 160.000,3, Biaya PeMyitaan ooo... eeseeessecesnceceseeecseececeeeeecseeeeesseeeesteeeenaes Rp. 2.000.000,3. Redaksi Penetapan Pencabutan .0...........eccceesseeesteeeeeesteeeeaees Rp. 3.000,A.
Register : 12-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1893 B/PK/PJK/2019 Tanggal 17 Juni 2019 — PT. TRUBAINDO COAL MINING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
65 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lt.3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.VTAPondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili olehPadungsak Thanakij, jabatan Direktur Utama dan A.H.Bramantya Putra, Jabatan Direktur PT Trubaindo CoalMining;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd dankawankawan, para Advokat/Konsultan Hukum, beralamat diJakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3533/POA
Register : 24-09-2013 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 30-08-2017
Putusan PA BLORA Nomor 1452/Pdt.G/2013/PA.Bla Tanggal 11 Februari 2014 — Pemohon dan Termohon
10 — 3
10 — 3
Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama pemohon Poa yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Blora, bermaterai cukup diberi kode ( bukti. P.1) ;2. Foto copi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Po Kabupaten a tanggal 16 Maret1988 Nomor : i bermaterai cukupdan telah dinasegelen diberi kode (bukti P.2) ; 3.
Register : 09-01-2017 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA SUMEDANG Nomor 172/Pdt.G/2017/PA.Smdg Tanggal 9 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 0
5 — 0
., M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh H.Komarudin.SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohondi dampingi kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon ;Hakim Anggota ,Poa Drs. Muchamad Somantri,SH Drs. Nuryadi Siswanto, MH.1. Pendaftaran2. ATK3. Panggilanpanggilan4. Materai5. Redaksi Rp. 30.000;Rp 50.000;Rp. 260.000;Rp. 6.000;Rp. 5.000:Rp. 251.000;
Register : 29-04-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 13-06-2015
Putusan PA SIDOARJO Nomor 110/Pdt.P/2015/PA.Sda Tanggal 26 Mei 2015 — PEMOHON I, PEMOHON II
6 — 0
6 — 0
Menetapkan biodata Para Pemohon dalam Akta Nikah Nomor poa tanggal 17 September 1997 yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya nama Pemohon (PEMOHON 1), diubah menjadi nama Pemohon (PEMOHON 1);Hal. 8 dari hal. 9 Penetapan No. 0110/Pdt.P/2015/PA.Sda.3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodatatersebut amar nomor 2 diatas kepada KUA Kecamatan Kecamatan SukoliloKota Surabaya;4.