PAW. No.888/Pdt.P/2020/Ms.SgiMengurus Rumah Tangga, KewargaNegaraan Indonesia, Alamat : GampongBeurawe, Kecamatan Kuta Alam, KotaBanda Aceh, Provinsi Aceh, di sebutSebagai Pemohon III;Dalam hal ini Pemohon I s/d III diwakili oleh Kuasanya USTAMAM,S.HIAdvokata/ Penasehat hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum (Law Office) BUSTAMAM &PARTNERS yang beralamat Jl. Medan Banda Aceh Km 105,Gp. Karieng. Grong grong, Kabupaten Pidie.

PAW No.888/Pdt.P//2020/Ms.Sgi1. Bahwa pada tahun 1965 telah melangsungkan pernikahanantara Muhammad Gade Bin Yakob dengan Tihawa BintiIbrahim (Pemohon I) dan dari pernikahan tersebut tidak dikarunia keturunan;2. Bahwa pada tahun 2012 telah meninggal dunia SuamiPemohon I atau Paman kandung Pemohon II dan Pemohon IIIyang bernama Muhammad Gade Bin Yakob di rumahnyaGampong Puuk Kecamatan Delima, Kab.Pidie denganmeninggalkan ahliwarisny yaitu :2.1. Tihawa Binti Ibrahim (Isteri);2.2.

PAW No.888/Pdt.P//2020/Ms.Sgi2. Nuraini binti Husen (anak perempuan saudara kandung)pemohon II;3. Ainul Mardhiah binti Husen (anak perempuan saudarakandung) Pemohon IIIo Bahwa saksi yakin bahwa almahum Muhammad Gademeninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagaimanadisebutkan diatas dan tidak ada lagi ahli waris yang lain;oBahwa saksi mengatahui para Pemohon /Kuasanyamengajukan permohonan ini untuk keperluan warisan darialm Muhammad Gade;;o Bahwa saksi mengetahui alm.

PAW No.888/Pdt.P//2020/Ms.Sgisedangkan secara materil suratsurat bukti tersebutdipertimbangkan sebagai berikut;Berdasarkan bukti P1 s/d P3 (Foto kopi SuratKeterangan Kependudukan) atas nama para Pemohonmerupakan bukti bahwa para Pemohon berada dalamwilayah hukum Mahkamah Syar iyah Sigli ;Berdasarkan bukti P4 (Foto kopi Surat KeteranganMeninggal dunia) atas nama M.

PAW No.888/Pdt.P//2020/Ms.Sgi(Pemohon 1) dan 2 (dua) orang anak perempuan saudarakandung sebagaimana disebutkan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) danPasal 174 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jo. AlQuranSurat AlNisa Ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut yangmaknanya;9ig SV lg ob sll Jz i lk.

Jasman Ranidan Tergugat I (DPP Partai Demokrat) menyetujuinya berdasarkan rekomendasi dariDPD Partai Demokrat Aceh sebagaimana dimaksud dalam posita 12 di atas,sehingga menerbitkan Surat Nomor 145/INTDPP.PD/VII/2010 tertanggal 12Agustus 2010 perihal Penundaan Proses PAW;Bahwa selanjutnya Tergugat II telah diberhentikan sebagai Ketua DPC PartaiDemokrat Kabupaten Bireuen dan mengangkat Sdr. Aminullah Amin, S.Sos.

Jasman Rani (Penggugat) dengan Tergugat II yangditujukan kepda Pimpinan DPRK Bireuen;Bahwa terhadap Surat Nomor 02/DPC.PD/PAW/II/2012 tanggal 8 Februari 2012kepada Pimpinan DPRK Bireuen sebagaimana yang dimaksud pada posita 16 di atasadalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum, karena bukanditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuenyang sah, tetapi ditandatangani oleh Tergugat II (M. Ali M. Amin) dan Tergugat III(Ismuhar, SKM.)

Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Aceh Nomor 28/SK/DPD.PD/DPC/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010;Bahwa terhadap SK dari Tergugat I dengan Nomor 73/SK/DPP.PD/DPC/III/ 2012tertanggal 10 Maret 2012, DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen yang sah telahmenerbitkan Surat Nomor 063/Pen/DPC.PD/Bir/2012 tanggal 07 Juni 2012 tentangPeninjauan Kembali PAW terhadap Penggugat, oleh karenanya tidak ada alasanhukum bagi KIP Kabupaten Bireuen, DPRK Bireuen dan pihak lainnya untukmelanjutkan proses PAW terhadap Penggugat

Rani sebagai Anggota Partai Demokrat;e Surat Nomor 61/EXT/DPP.PD/IV/2010 tanggal 14 April 2010, tentangUsulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Bireuen atasnama Jasman A.

Rani;e Surat Nomor 30/INT/DPP.PD/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentangInstruksi Pelaksanaan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) AnggotaAnggota DPRD di Provinsi Aceh;e Surat Nomor 145/INT/DPP.PD/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, tentangPenundaan Proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) AnggotaAnggotaDPRD AnggotaAnggota DPRD di Provinsi Aceh;e Surat Nomor 129/INT/DPP.PD/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, tentangPenyelesaian Sengketa Internal Pileg 2009;Adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;8Menyatakan

Surat Nomor: 236/1N/DPD15/IV/2013 perihal Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW);d. Surat Nomor: 3671/IN/DPP/IV/2013 perihal Persetujuan PAW AnggotaDPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;e. Berita Acara Nomor 13/DPRD/2013 tentang Pemberhentian danPergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi KepulauanBangka Belitung Periode 20092014 tertanggal 29 April 2013;f.

Surat Nomor: 236/IN/DPD15/IV/2013 perihal Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW);d. Surat Nomor: 3671/IN/DPP/IV/2013 perihal Persetujuan PAW AnggotaDPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;e. Berita Acara Nomor 13/DPRD/2013 tentang Pemberhentian danPergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi KepulauanBangka Belitung Periode 20092014 tertanggal 29 April 2013;f.

Surat Nomor: 236/1N/DPD15/IV/2013 perihal Usulan PenggantianAntar Waktu (PAW) tertanggal 12 April 2013;6. Surat Nomor: 3671/IN/DPP/IV/2013 perihal Persetujuan PAWAnggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan7.

Surat Nomor: 236/IN/DPD15/IV/2013 perihal usulan Penggantian AntarWaktu (PAW) tertanggal 12 April 2013;6. Surat Nomor: 3671/IN/DPP/IV/2013 perihal persetujuan PAW AnggotaDPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan7.

Nur Jafar,SH sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera dan Keputusan No. 020/D/S.Kep/AY.07PKS/VIII/1433 anggal 28 Syakban 1433 H/ 18 Juli 2012 Mtentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Muh.

Nur Jafar, SH sebagai anggota Partai KeadilanSejahtera (obyek perkara II) selanjutnya tergugat menerbitkan KeputusanNo. 020/D/S.Kep/AY.07PKS/VIII/1433 tanggal 28 Syakban 1433 H/ 18 Juli2012 M tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Muh.

Menyatakan hukum bahwa tindakan tergugat yang mengajukan usulpergantian antar waktu dari penggugat kepada tergugat II dengan No. 047/A/PAW/AY.07PKS/IX/1433 tanggal 11 Ramadhan 1433 H/30 Juli 2012 Myang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, perihalpengajuan pemberhentian dan pergantian antar waktu (PAW) anggotaDPRD Kabupaten Bima adalah mengandung cacat kewenangan danmerupakan perbuatan melawan hukum ;8.

Nur Jafar, SH sebagai Anggota PartaiKeadilan Sejahtera dan Surat Keputusan tentang Pergantian Antar Waktu(PAW) Muh. Nur Jafar sebagai anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahterayang ditandatangani oleh Saudara ILHAM YUSUF dalam kedudukannya15sebagai Ketua Umum Partai sedangkan dia juga adalah Anggota DPRDKabupaten Bima.

Nur Jafar dan bahkanundangan resmi DPD untuk menghadiri pembicaraan dan rapat terkaitperjanjian PAW tidak lagi dihadiri ; Bahwa dalil yang dikemukakan penggugat pada point 8 sebagai alasanmengapa penggugat mencabut surat perjanjian/pernyataan pada tanggal 14Syafar 1433 H/6 Februari 2012 : .

Bahwa berdasarkan Objek Sengketa tertanggal 6 Nopember 2013di dalamnya telah secara nyata tertulis dalam Konsideran poin b,menyatakan nama MAPERINCE COMBO sebagai Pengganti AntarWaktu (PAW) Saudara Demi Wanimbo, S.Sos;.

Bahwa Pengganti Antar waktu (PAW) atas nama MAPERINCECOMBO TIDAK BERDASARKAN HUKUM untuk ditetapkan sebagaiPengganti Antar Waktu (PAW) dalam Surat Keputusan a quo,karena yang bersangkutan bukan berasal dari Daerah Pemilihan 3tetapi dari daerah pemilihan 2 dan tidak memperoleh suara samasekali;.

Bahwa yang harus menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) dalamSurat Keputusan Aquo adalah saudara PENGGUGAT, hal ini sesuaiusulan DPC maupun DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)kepada DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah;Bahwa akibat adanya keputusan TERGUGAT, maka telahmembawa kerugian bagi PENGGUGAT, karena mencemarkannama baik dan tidak dapat menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW)anggota DPRD periode 2009 2014 tindakan TERGUGAT telahmenghilangkan Hak Konstitusi PENGGUGAT sebagai wargaNegara Indonesia yang

MaparinceGombo ;Saksi : PURNOMO KAHAR ;e Bahwa saksi tahu tentang objek sengketa ;e Bahwa saksi tahu tentang rekomendasi PAW dariKetua DPC PKB Kabupaten Mamberamo tengahSaat saksi disuruh antar surat pengunduran diriPak Demi Wanimbo ke Pak Petrus Gombo ;e Bahwa saksi mengetahui isi surat dari Sdr. DemiWanimbo yaitu) surat pengunduran diri danpermintaan rekomendasi PAW atas nama AmirYikwa/Penggugat ;e Bahwa saksi menerangkan setelah saksimenyerahkan surat tersebut, kepada Sdr. PetrusGombo, Sdr.

Demi Wanimbo, S.Sos kepada Ketua DPC PKBKabupaten Mamberamo Tengah, tanggal 17 Juli 2013,Perihal Permohonan Pemberhentian dan Penggantian AntarWaktu (PAW), (fotokopi sesuai denganaslinya) ; Bukti T4 :Surat Pernyataan Sdr.

Luwu Timur, namun dalamkedudukannya secara hukum dalam perkara a quo seharusnya diwakili olehPartai Politiknya oleh karena proses Pergantian Antar Waktu (PAW) bukandiajukan oleh secara individu Penggugat namun mulai berproses atau yangberhak meminta proses PAW adalah Partai Politik (sesuai UU Susduk MPR,DPR, DPD, dan DPRD), sehingga Penggugat pada perkara a quo tidak memilikiLegal Standing dalam mengajukan perkara a quo.

Penggugat bukanlah Zatutama dalam proses PAW, Penggugat hanya menerima hasil PAW yangdidorong oleh yang berhak yaitu Partai Politiknya, partai politik jugalah yangmemiliki kepentingan dalam hal PAW, hal ini diperkuat oleh YurisprudensiHalaman 10 dari 35 hal. Putusan No. 303/PDT/2019/PT MKSMahkamah Agung Nomor 442 K/Sip/1973 yang menyatakan gugatan dari orangyang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;C.

Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada point 2 dan point 3 adalahdalil yang menguatkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II karenasemakin terang kalau kedudukan Penggugat bukanlah pribadi yanglangsung menerima dampak atas permasalahan PAW namun lebih padaPartai Keadilan Sejahtera (PKS) Luwu Timur sebagaima aturan yangberhak mengusulkan proses PAW adalah Partai Politik;4.

Bahwa posisi Turut Tergugat II pada saat itu telah menyikapi SK Gubernurnamun eksekusi terhadap proses mekanisme PAW ada pada DPRD Kab.Luwu Timur;Halaman 13 dari 35 hal. Putusan No. 303/PDT/2019/PT MKS5.

Bahwa menurut Pembandinggugatan Penggugat atau Terbanding I, lebin kepada mempersoalkan ProsesPergantian Antar Waktu (PAW) Sisa Masa Jabatan 2009 2014 yang telahsesuai prosedur dengan mengajukan bukti P1 s/d bukti P9, dan memintabahwa proses PAW sudah sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi hematPembanding setidaknya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertentangkanHalaman 16 dari 35 hal.

sekarang sebagaimana telah Penggugat sebutkandiatas ; Bahwa Tergugat I (Partai Sira tanpa kepanjangan) yang berbadan hukumsejak tanggal 10 Mei 2012 tersebut ternyata juga tidak mendaftar ke Kipsehingga partai tersebut tidak lulus verifikasi faktual sebagai Partai Lokalpeserta pemilu tahun 2014 sebagaimana pengumuman Komisi PemilihanUmum Pusat tanggal 9 Januari 2013 ; Bahwa namun yang menjadi substansi perkara ini adalah pada tanggal06 Desember 2012 Tergugat I menerbitkan surat Pergantian AntarWaktu (PAW

) kepada Tergugat Hf dan Tergugat HI untuk melakukan PAWterhadap Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan DaerahKabupaten Pidie hal mana sesuai dengan surat Nomor : 02/EKS/DPWSGL/XII/2012 tertanggal 06 Desember 2012 perihal PengajuanPemberhentian dan Pengusulan Penetapan PAW ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/ semula Penggugat, paraTerbanding/ semula Tergugat telah mengaju jawaban yang antara lain sebagaiberikut ;1.

)kepada Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan surat dari Tergugat I denganNomor : 02/EKS/DPWSGL/XII/2012 tertanggl 06 Desember 2012 perihalpengajuan Pemberhentian dan Pengusulan Penetapan PAW; Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 11 tentang keterikatan Tergugat I,Tergugat IT dan Tergugat III adalah benar, karena untuk melakukan PAWterhadap Penggugat oleh Tergugat I adalah tidak dapat dipisahkan dan tindakanTergugat II dan Tergugat HI merupakan perbuatan yang tidak bertentangandengan Hukum

2014 sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 171.2/478/ 2009 tanggal 14Agustus 2009 yang diusung oleh Partai Suara Independen Rakyat Aceh KabupatenPidie dalam Pemilu Tahun 2009 Daerah Pemilihan 3 (Tiga); Bahwa benar Tergugat II pada tanggal 06 Desember 2012 menerima Surat dariTergugat I tentang Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRKabupaten Pidie sesuai dengan suratnya Nomor : 02/EKS/DPWSGL/XII/2012tertanggal 06 Desember 2012 perihal Pengajuan Pemberhentian dan PengusulanPenetapan PAW

, akan tetapi pada tanggal 15 Desember 2012 Tergugat II memintakembali persyaratan kepada Tergugat I karena belum lengkap dengan suratnyaNomor : 171/428/2012 perihal Pemberitahuan ;Kemudian pada tanggal 18 Desember 2012 Tergugat II menerima surat dariKomite Pimpinan Wilayah (KPW) Pidie Partai SIRA (Suara Independen RakyatAceh) Nomor:10/Eks/KPWPidie/2012 perihal Klarifikasi yang meminta Tergugat IItidak melanjutkan proses PAW Penggugat ;Selanjutnya Tergugat II pada tanggal 19 Desember 2012 dengan

dilapangan, apalagi fakta yang terjadi adalah16.17.18.bahwa Luther Daeli dan Salome Hia telahterpilin menjadi Pengurus Cabang PartaiDamai Sejahtera Kabupaten Nias Barat,dimana Luther Daeli menempati posisisebagai Wakil Ketua dan Salome Hiamenempati posisi sebagai Bendahara,sesuai dengan Lampiran Surat KeputusanDewan Pimpinan Wilayah Partai DamaiSejahtera Propinsi Sumatera Utara Nomor205/SK.DPW.PDS/II/2011, tanggal 19Februari 2011;Bahwa dengan demikian yang seharusnyadilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW

Acara KPUTahun 2009 sudah tidak berlaku lagi;Bahwa akan tetapi Dewan Pimpinan PusatPartai Damai Sejahtera tetap mengakomodirdan melaksanakan putusan DewanKehormatan Partai Damai Sejahtera Nomor01 Tahun 2009 tanggal 26 Mei 2009, denganmengeluarkan Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Damai SejahteraNomor 008/SK DPP/IV/2012 tanggal 24 April2012;Bahwa Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Damai Sejahtera Nomor 008/SK19.20.21.DPP/IV/2012 tanggal 24 April 2012, tentangPergantian Antar Waktu (PAW

), malah tebihmaju lagi dalam menetapkan PAW antaraPenggugat dengan Salome Hia, dimanakepada Salome Hia ditetapbkan menjadiAnggota DPRD Kabupaten Nias setama 2(dua) tahun sampai berakhir masa periodeAnggota Legislatif Tahun 20092014;Bahwa Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Damai Sejahtera Nomor 008/SKDPP/IV/2012 tanggal 24 April 2012, telahbertentangan dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai DamaiSejahtera sebagaimana disebutkan dalamBab V Pasal 10 Anggaran Rumah Tanggayang

dan juga Tanda Terima BiayaPersidangan tanggal 28 Mei 2012, sertaTanda Terima Berkas Gugatan PengaduanPAW tanggal 28 Mei 2012, namun DewanPimpinan Pusat (DPP) Partai DamaiSejahtera telah menolak pengaduan/permohonan Penggugat tersebut, sesuaidengan Surat dari Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Damai Sejahtera Nomor 36/SE/DPP PDS/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012,yang mendasarkan penolakan pengaduan/permohonan Penggugat pada surat SalomeHia tertanggal 7 Juli 2012;Bahwa menurut logika hukum yangdilakukan PAW

Bahwa untuk tidak menimbulkan kerugianyang lebih besar lagi kepada Penggugat,maka mohon kepada Pengadilan NegeriGunungsitoli untuk memberikan putusan selaberupa putusan Provisionil agar TergugatTergugat tidak melaksanakan PergantianAntar Waktu (PAW) antara Penggugatdengan Salome Hia sampai putusan dalamperkara ini telah berkekuatan hukum tetap;32.

Memerintahkan Tergugat II dan III untuk menangguhkan Surat PAW yangditerbitkan oleh Tergugat sesuai Surat Nomor 062/PNASBG/A/KS/X1/2018 tanggal 12 November 2018, perihal Pengajuan Pergantian AntarWaktu Anggota DPRK Asal PNA sampai putusan perkara ini telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:Primer:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan perbuatan Tergugat , Il dan IIl adalah perbuatan melawanhukum;3.

tidak sah dan tidak memiliki kekuatanhukum mengikat;Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipunada verzet, banding maupun kasasi;Menghukum TergugatTergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini;Subsidair:Mohon putusan seadiladilnya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:A.Kewenangan Mengadili Secara Absolut;Penggugat seharusnya mengajukan gugatan penyelesaian sengketaPergantian Antar Waktu (PAW

) ke Mahkamah Partai Politik karenasengketa PAW ini merupakan sengketa internal partai politik ic PartaiNanggroe Aceh, bukan ke Pengadilan Negeri Sabang seperti yangditempuh oleh Penggugat sekarang ini;Syarat Formil Gugatan:1.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 4/Pdt.SusParpol/2018/PN Sab., tanggal 18 Januari 2019;Dengan Mengadili Sendiri:Dalam Provisional: Mengabulkan permohonan gugatan provisional dari Penggugat; Memerintahkan Tergugat II dan III untuk menangguhkan Surat PAW yangditerbitkan oleh Tergugat sesuai Surat Nomor 062/PNASBG/A/KS/X1/2018 tanggal 12 November 2018, perihal Pengajuan Pergantian AntarWaktu Anggota DPRK Asal PNA sampai putusan perkara ini telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam

Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenai keabsahantindakan Termohon Kasasi mengusulkan kepada Termohon Kasasi II danIll untuk pengenaan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap PemohonKasasi sebagai Anggota DPR Kota Sabang periode 20142019, tindakanmana menurut Pemohon Kasasi adalah tidak sah sehingga harusdibatalkan;2.

Sit.Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Situbondo,sebagaimana Surat : Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo Nomor : 003/DPCPD/SIT/X/2016, tanggal 26 September 2016, perihal usulanpemecatan dan PAW sdr.SUNARDI, S.H. Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur, Nomor34/DPD.PD/JATIM/XV2016, tanggal 21 November 2016, PerihalUsulan Penggantiann Antarwaktu Anggota DPRD dan PencabutanKartu Tanda Anggota Partai Demokrat.

angka 4 s/d 8, yang dapatdikonklusikan obyek sengketa (obyectum litis) adalah perbuatan atautindakan Tergugat Ill yang mengajukan usulan pemecatan dan PAW atasdiri Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat Il sebagaimana surat DPCPartai Demokrat Kabupaten Situbondo Nomor : 003/DPC.PD/SIT/IX/2016.Perihal : Usulan Pemecatan dan PAW Sdr.

tentang kewenangan Tergugat , Il dan Illuntuk mengeluarkan Usulan dan SK PAW sebagai kewenangan yang telahdiberikan oleh Undangundang secara atributif, guna mengaburkan dasarkonstitusional Parpol melakukan PAW.

Sit.10.digunakan sebagai dasar/alasan Usulan Pemecatan dan PAW Sdr.

Sit.11.12.13.alasanalasan Pemberhentian Antar Waktu sebagaimana huruf a sampaihuruf i tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitukewenangan PAW yang diusulkan oleh Parpol dan kewenangan PAW yangdiproses melalui Badan Kehormatan DPRD.

., MH.) telah memanggil Penggugatuntuk melakukan investigasi di Kantor Tergugat sehubungan dengan adanyasurat dari Turut Tergugat (Ketua DPC PDS/DPK/1/2011) tertanggal 5 Januari2011 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW), namun yang dilakukan pada saatinvestigasi tersebut bukanlah mengklarifikasi masalah Pergantian Antar Waktu(PAW) sebagaimana disebutkan dalam Surat Turut Tergugat (Ketua DPC KotaDepok), melainkan hanya menanyakan seputar perenungan pada tahun 2011 saja,yang menurut Penggugat tidak

Dimana yang menjadi inti dari surat tersebut adalah perihal PAW atas namaPenggugat, namun kenyataannya sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugattidak pernah mendapatkan tembusan dari surat tersebut;5 Bahwa sehubungan dengan Surat Turut Tergugat (Ketua DPC Partai DamaiSejahtera Kota Depok) No. 13/DPCPDS/DPK/I/2011 tertanggal 5 Januari 2011,Tergugat telah menerbitkan dan atau mengeluarkan Surat Keputusan No. 042/SKDPP PDS/VI/2011 tentang Penarikan dan Pemberhentian Sdr.

pernah memberikan rekomendasi PAW atasnama Penggugat kepada Tergugat (DPP Partai Damai Sejahtera), dimana hal inidapat dibuktikan bahwa di dalam Surat Keputusan Tergugat (DPP Partai DamaiSejahtera) No. 042/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 (vide Bukti P5)tidak ada tercantum Surat DPW Partai Damai Sejahtera Jawa Barat yangmerekomendasikan perihal PAW tersebut;7 Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Tergugat menerbitkan SuratKeputusan No. 042/SK DPP PDS/VI/2011 tertanggal 28 Juni 2011 sebagaimanatertuang

Nyoman Laka sebagai Pengganti PAW DPRD Provinsi Baliperiode 20142019 yang disertai dengan Surat Nomor 040/EX/DPD02/IV/2016 tertanggal 4 April 2016yang dikeluarkan oleh Tergugat II tentangPergantian Antar Waktu (PAW) yang ditujukan kepada Ketua DPRD ProvinsiBali yang intinya menyatakan Wayan Disel Astawa, SE., Anggota DPRDProvinsi Bali, periode 20142019 Dapil Kuta Selatan dari PDI PerjuanganProvinsi Bali dan sebagi calon pengganti PAW adalah ditetapkan Drs.

Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal 23Maret 2016 perihal persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali;3.

Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal 23Maret 2016 Perihal : Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali;3.

Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal 23Maret 2016 perihal persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali;3. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor 040/EX/DPD02/IV/2016tanggal 4 April 2016 perihal Penggantian Antarwaktu (PAW) AnggotaDPRD Provinsi Bali Periode 20142019.Halaman 17 dari 41 hal. Put.

No.119 K/Pdt.SusPar Pol/2013Partai Hanura dan selanjutnya DPP Partai Hanura dan DPD Partai HanuraProvinsi Bali Partai Hanura telah mengusulkan kepada Tergugat (DPC PartaiHanura Kabupaten Buleleng) untuk pemberhentian Penggugat darikeanggotaan Partai Hanura dan Pengantian Antar Waktu (PAW) terhadapPenggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Buleleng;Bahwa Tergugat (DPC Partai Hanura Kabupaten Buleleng) atas usulanDPD Partai Hanura Provinsi Bali melalui surat tanggal 1 April 2012 Nomor 82/DPDHanura/IV

Surat DPP Partai Hanura NomorA/048/DPPHanura/II/2012 tanggal 21 Maret 2012) telah menyetujuipemberhentian dan PAW Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura dansebagai anggota DPRD Kabupaten Buleleng;Bahwa, Penggugat menolak secara tegas dan menganggap keputusanTergugat tentang pemberhentian Penggugat tersebut tidak sah dan melawanhukum karena Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran AD/ARTTergugat, dan alasanalasan Tergugat bahwa Penggugat telah mencemarkannama baik Partai Hanura adalah tidak

Menyatakan bahwa mekanisme pemberhentian Penggugat sebagai anggotaPartai Hanura dan PAW adalah tidak sesuai AD/ART Tergugat dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 berhubungan dengan Undang Undang Nomor2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;3. Menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan pelanggaran AD/ART Tergugat;4.

ontvankelijk verklaard); Bahwa sesuai dengan UUNomor 2 Tahun 2011 pasal 33 ayat (2) Putusan Pengadilan Negeriadalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukankasasi kepada Mahkamah Agung; jadi tidak ada upaya hukum Banding;berarti perselisihan ini tidak termasuk yang diatur dalam UU Nomor 2Tahun 2011; UU Nomor 27 Tahun 2009, dan PP Nomor 16 Tahun 2010.Exceptie Obscuri Libelli:Bahwa, Surat Nomor A/048/DPPHANURA/IIV2012; tertanggal 21 Maret2012; Perihal: Persetujuan Antar Waktu (PAW

) adalah Ketua Umum danSekretaris Jenderal; Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat(Hanura); beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 4 Menteng JakartaPusat; sudah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura); sedangkan saatgugatan ini diajukan belum terbukti terjadi proses PAW; oleh karenanyagugatan tersebut adalah prematur;Exeptie Plurium Litis Consortium:Adalah tangkisan yang menyatakan bahwa seharusnya digugat pulayang lainlain; bukan hanya

Bahwa objek gugatan menyangkut usulan pengganti antar waktu (PAW)yang diajukan oleh tergugat dalam hal ini Dewan Pimpinan Cabang PartaiHati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidaksesual dengan Kaidah hukum, bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;2. Bahwa penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauanterhitung sejak tanggal 29 Nopember 2011 berdasarkan Surat KeputusanGubernur Sulawesi Tengah No.171/181/Ro.ADMPUMGST/2011;3.

Bahwa usulan pengganti antar waktu PAW yang diajukan oleh tergugat dalam bentuk surat tertanggal 7 Nopember 2013 Nomor: 31/DPCHANURAKAB. BANGKEP/XV/2013, yang ditujukan kepada tergugat Ill Ketua DPRDKabupaten Banggai dimaksudkan agar tergugat Ill melakukan PAWterhadap penggugat yang kemudian akan digantikan oleh sdr. YURDIN;4.

Bahwa demikian pula ditempatkannya tergugat Ill Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan dan tergugat NVKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaipihak dalam perkara ini karena menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku proses pengajuan PAW terhadap pengugatdilakukan dam melalui institusi tersebut sebelum dilanjutkan kepada Bupatibanggai Kepulauan seterusnya kepada Gubernur Provinsi SulawesiTengah;Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 1/PDT/2015

Menetapkan memerintahkan agar Tergugat Ill Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Tergugat IV Komisi PemilihanUmum Kabupaten Banggai Kepulauan Menangguhkan Proses PenggantiAntar waktu PAW sebelum adanya Putusan akhir dalam perkara ini ;2.

Menangguhkan biaya perkara sampai putusan ahkir ;Membaca, putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor79/Pdt.G/2013/PN.Lwk tanggal 17 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :DALAM PROVISI: Menetapkan memerintahkan agar tergugat Ill Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Tergugat IV Komisi PemilhanUmum Kabupaten Banggai Kepulauan Menangguhkan Proses PenggantiAntar waktu PAW sebelum adanya Putusan akhir dalam perkara ini;DALAM POKOK PERKARA:Dalam Konvensi:1.

Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Surat Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN)Nomor 017/PHPU/MPPAN/V/2016, tertanggal 20 Mei 2016, yangdikeluarkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PartaiAmanat Nasional (PAN), sehingga surat tersebut tidak sah dan bataldemi hukum;Menyatakan Surat Persetujuan Penggatian Antar Waktu (PAW)Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP.PAN) NomorPAN

/A/KUSJ/113A6/IX/2016, tertanggal 30 September 2016dikelurkan Tergugat Il, dan Surat Proses Penggatian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kabupaten Maros, yang dibuat DewanPimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD.PAN) KabupatenMaros Nomor PAN/21.09/AB/KS/009/ 2017, tertanggal 15 Mei 2017,yang dikeluarkan Tergugat Ill, tidak sah dan batal demi hukum atausetidaktidaknya dapat dibatalkan;Menyatakan Penggugat Hasanuddin Anggota Partai Amanat Nasional(PAN) yang sah;Menyatakan bahwa Penggugat Hasanuddin

Bahwa pokok gugatan dalam perkara a quo adalah mengenaiperbuatan Para Termohon Kasasi melakukan Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Pemohon Kasasi dan mengusulkan Tn. Amril untukmenggantikan Pemohon Kasasi sebagai Anggota DPRD KabupatenMaros periode 20172019, pergantian mana menurut Pemohon Kasasiadalah tanpa alasan sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;b.

Bahwa Judex Facti pada pokoknya berpendapat bahwa Pergantian AntarWaktu (PAW) yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi terhadapPemohon Kasasi bukan perbuatan melawan hukum sehingga sah;c.

Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapatdan mendalilkan pada pokoknya bahwa putusan Judex Facti salahmenerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukupterhadap dalil serta buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yangmenunjukkan bahwa alasan Pergantian Antar Waktu (PAW) dalamperkara a quo adalah tidak sah yaitu adanya selisih suara yang tidaksignifikan antara suara yang diperoleh oleh Pemohon Kasasi denganTn. Amril;Halaman 5 dari 7 hal. Put.

Pimpinan DPRDKabupaten Banyuasin, dengan surat tertanggal 20 September 2016, SuratHalaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 452 K/TUN/2017Nomor 027/SKH2A/IX/2016, isi Pokok surat: Pemberitahuan danPermohonan penundaan Proses PAW atas nama Darul Qutni, SE., surattersebut telah diterima oleh kantor yang bersangkutan pada tanggal 20September 2016.

Bahwa berdasarkan surat dari Kuasa Hukum Penggugat pada Point 8 di atasmaka oleh Kepala Biro hukum dan HAM Setda Propinsi Sumatera Selatandibuatkanlah kajian Hukum atas persoalan ini, pada intinya yaitu: untukmenunda dan tidak bisa melanjutkan proses PAW atas nama Penggugatsebelum ada Putusan Hukum yang berkekuatan Tetap (inkracht), akan tetapihal itu tidak menjadi bahan pertimbangan dari Tergugat yang mana padatanggal 31 Oktober 2016, Tergugat mengeluarkan/menerbitkan KeputusanGubernur Sumatera

Bahwa Penggugat juga telah memperoleh Surat Keterangan BebasNarkoba dari Biddokkes Polda Sumatera Selatan, sehingga tindakanDPC PD Banyuasin, DPD PD Sumatera Selatan dan DPP PD yangmelakukan Pemecatan dan PAW atas diri Penggugat sejak 4Februari 2016 sangat tidak beralasan dan sewenangwenang;Bahwa perbuatan atau tindakan DPC PD Banyuasin, DPD PD SumateraSelatan dan DPP PD telah melanggar Pasal 8 tentang Tata CaraPemberhentian Anggota dari Anggaran Rumah Tangga (ART) PartaiDemokrat, sebagai berikut

Bahwa Pada tanggal 26 Agustus 2016, Dewan Pimpinan DaerahPD Sumatera Selatan dengan sengaja dan memaksakankeinginannya untuk melakukan PAW terhadap diri Penggugat,dengan Menerbitkan/mengeluarkan Surat Nomor 0040/A.2/PD/DPDSS/VIII/2016, Perihal PAW Anggota DPRD KabupatenBanyuasin Fraksi Partai Demokrat a.n. Sdr. Darul Qutni, SE.

Menyatakan pemecatan Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokratdan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah Tidak Sah dan BatalDemi Hukum;4. Menyatakan Proses Pemecatan Keanggotaan dari Partai Demokrat danPergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat cacat dan tidakberdasarkan hukum;Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 452 K/TUN/20175. Mengembalikan segala harkat dan martabat Penggugat seperti semula;6.

menggunakan sepeda motor dan setelah turun dari sepedamotor selanjutnya PAW langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klipbening transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putihbening dan langsung Saksi menerima Narkotika Jenis shabu tersebutdan saat itu PAW langsung pergi;Bahwa setelah narkotika tersebut diterima, Terdakwa meneleponROBBI dengan menggunakan HandPhone Terdakwa dan setelahtersambung selanjutnya handphone tersebut Saksi ambil danmengatakan Cepatlan Bi, bahan sudah

PAW (DPO)dengan cara menghubungi Sdr.

tersebut dari PAW (DPO) pada hari Kamistanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 23.00 Wib di simpang 4 RT.07 DesaTebing Tinggi Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari .

PAW (DPO) dan 1 (satu) buah jaketsuiter warna biru merk MOZZA yang digunakan oleh Terdakwa PANDIuntuk menyimpan narkotika jenis shabu milik Saksi DEDI ARSAD,sedangkan dari Saksi DEDI ARSAD tidak ada ditemukan barang buktilainnya .

Wib PAW datang menemui Saksi Dedi dan Terdakwa diSimpang 4 RT.07 Desa Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motordan setelah turun dari sepeda motor selanjutnya PAW langsungmenyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening transparan yang di dalamnyaberisikan serouk kristal warna putin bening dan langsung Saksi Dedimenerima Narkotika Jenis shabu tersebut dan saat itu PAW langsung pergi;Bahwa setelah narkotika tersebut diterima, Terdakwa menelepon ROBBIdengan menggunakan HandPhone Terdakwa dan setelah

Bahwa Penggugat diajukan untuk di PAW melalui SuratNomor : B/117/DPPHANURA/IX/2018, perihal Pengajuan PAWAnggota DPRRI Fraksi HANURA (Vide Bukti P9), yang padaintinya menyatakan bahwa Penggugat telah diberhentikan darikepengurusan Partai HANURA dengan alasan telah melanggarAD/ART Partai HANURA, in casu Penggugat tidak pernahmelanggar AD/ART Partai Hanura serta Penggugat tidak pernahdiperiksa atau dipanggil oleh Dewan Kehormatan Partai Hanuraterkait pelanggaran apapun;c.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyal kekuatan hukum mengikat Surat Nomor: B/117/DPPHANURA/IX/2018 perihal Pengajuan PAW Anggota DPRRI FraksiHanura tanggal 10 September 2018 ;5. Memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il mencabut Surat KeputusanNomor : SKEP/1124/DPPHANURA/VII/2018 tentang PemberhentianSaudara Ir.

NURDIN TAMPUBOLON Sebagai Anggota Partai Hati NuraniRakyat tanggal 30 Juli 2018, serta Surat Nomor: B/117/DPPHANURA/IX/2018 perihal Pengajuan PAW Anggota DPRRI Fraksi Hanuratanggal 10 September 2018 ;6. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia dan sebagai Ketua Fraksi PartaiHati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia ;7. Memerintahkan Tergugat !

Maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagiYang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mengabulkanpermohonan Banding PEMBANDING.MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI SALAH DALAM MENILAI KEABSAHANPARA TERBANDING SEBAGAI KETUA UMUM DAN SEKRETARISJENDERAL DPP PARTAI HANURA, DALAM MENERBITKAN SURATKEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEMBANDING SEBAGAI ANGGOTAPARTA HANURA SEKALIGUS PENGAJUAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) PEMBANDING.

jelas dalam hal ini tindakan PARA TERBANDINGmemberhentikan PEMBANDING sebagai anggota Partai Hanurasekaligus mengajukan PAW PEMBANDING sebagai anggotaDPR RI adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena PARATERBANDING tidak memiliki absahan/Legal Standing untuk bertindakmengatasnamakan DPP Partai Hanura.

Nomor 470 K/Pdt.SusParpol/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriMataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.2.Menerima dan mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;Menetapkan menunda atau menangguhkan usulan Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat dari kedudukannya sebagai AnggotaDPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan putusan iniberkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1:2.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat mengajukan PergantianAntar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota Fraksi PartaiDemokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditindaklanjuti olehTergugat , Tergugat Il dengan merekomendasikan pemberhentianPenggugat sebagai Anggota Fraksi Demokrat DPRD Provinsi NusaTenggara Barat tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat untukmembela diri bahkan tanpa diketahui atau diberitahukan secara patutdan layak

,tanggal 9 Juni 2017 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota FraksiDemokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama BaijuriBulkiah, S.H;Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat Surat Nomor 009/Ext/DPD.PD/NTB/VII/2017., tanggal 27 Juli2017 Usul Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat darikedudukannya sebagai Anggota Fraksi Demokrat DRPD Provinsi NusaHalaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 470 K/Pdt.SusParpol/2019Tenggara Barat;6.

,tanggal 9 Juni 2017 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota PartaiDemokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama BaijuriBulkiah, S.H;Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat Surat Nomor 009/Ext/DPD.PD/NTB/VII/2017., tanggal 27 Juli2017, usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat darikedudukannya sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD ProvinsiNusa Tenggara Barat;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il membayar ganti kerugiankepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000.000,00

Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenaikeabsahan keputusan Para Termohon Kasasi mengenakan PergantianAntar Waktu (PAW) terhadap Pemohon Kasasi sebagai Anggota DPRDProvinsi Nusa Tenggara Barat periode 20142019;2.

K/Pdt.SusParpol/.....Golongan Karya dan selalu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai Anggota DPRDKota Kotamobagu kepada Partai Golongan Karya;5 Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 Penggugat menerima surat dengan NomorKEP.260/DPP/GOLKAR/V/2013 tertanggal 31 Mei 2013 yang isi suratnya adalahpemberhentian diri Penggugat sebagai Anggota Partai Golongan Karya dan perintahagar Penggugat ditarik (PAW) dari Anggota DPRD Kota Kotamobagu dengan alasantidak mendukung calon yang diusung oleh Partai Golongan Karya

Nomor 34 K/Pdt.SusParpol/20148 Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 Tergugat II mengeluarkan surat Nomor B433/DPD PG1/Sulut/2013 prihal rekomendasi/persetujuan PAW anggota DPRD KotaKotamobagu atas nama Penggugat dan akan digantikan oleh Ny.

Majelis Hakim yang memeriksa/ mengadili perkaraini agar berkenan memutuskan putusan sebagai berikut:1 Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan pemberhentian keanggotaan Penggugat dari Partai Golkar tidak sahsecara hukum;3 Menyatakan surat Nomor Kep260/DPP/GOLKAR/V/2013 tanggal 31 Mei 2013surat Nomor B433/DPD PGI/SULUT/2013 tanggal 17 Juni 2013, Surat Nomor B42/DPDGOLKAR/KK/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 tidak sah dan tidak berharga secarahukum;4 Menyatakan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW

) yang dilakukan olehTergugat I Tergugat II Tergugat III kepada Penggugat tidak sah dan melawan hukum;5 Memerintahkan kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI agar tidakmelanjutkan/menghentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat;6 Menyatakan Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II melakukan perbuatan melawanhukum;Hal. 4 dari 10 hal Put.

Dan bila dicermati pertimbangan Majelis Hakim tersebut, makapemberhentian Pemohon Kasasi sebagai anggota partai Golkar adalah tidak sah danmelawan hukum dan menghentikan proses Pergantian Antar waktu (PAW) terhadapPemohon Kasasi Ny.Anakia Mokoginta,S.E., karena bertentangan dengan hukum danoleh karena itu gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara Nomor 56/PDT.G/2013/PN.KTG., seharusnya diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriKotamobagu karena sangat jelas secara hukum pemberhentian Pemohon