bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT002313.99/2018/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 21 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut: Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor: KEP00251/NKEB/WPJ.19

/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Nomor:Halaman 1 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2967/B/PK/Pjk/201900116/107/15/092/16 tanggal 10 Agustus 2016 Masa Pajak Juli 2015,dengan segala akibat hukumnya; Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP00251/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00116/107/15/092/16 tanggal 10 Agustus 2016 Masa Pajak

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00251/NKEB/WPuJ.19/2018 tanggal 13Februari 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajid Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 Nomor00116/107/15/092/16 tanggal 10 Agustus 2016, atas nama PTAstra Daihatsu Motor, NPWP 01.000.571.8092.000, beralamat diJalan Gaya Motor Ill No. 5, Sunter II, Jakarta

/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat TagihanHalaman 4 dari 8 halaman.

Mengabulkan seluruh permohonan banding terhadap Surat KeputusanTerbanding Nomor: KEP00004/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 11 Januari2018;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Mei 2018;Menimbang, bahwa amarPUT003051.16/2018/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 18 Juli 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor

: KEP00004/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 11Januari 2018 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015Nomor: 00009/407/15/091/17 tanggal 19 Januari 2017, atas nama: PTNPWP: 01.072.091.0091.000,Gedung Menara Rajawali Lt. 19, Jalan Dr.

/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015 Nomor:00009/407/15/091/17 tanggal 19 Januari 2017 yang dipertahankansebagian oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:PUT003051.16/2018/PP/M.IVB Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2019 karenatelah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganPerpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:(1) Mengabulkan permohonan banding Pemohon

Putusan Nomor 1837/B/PK/Pjk/2020(2) Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00004/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015Nomor: 00009/407/15/091/17 tanggal 19 Januari 2017;(3) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau:Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadilipermohonan peninjauan kembali ini berpendapat

/2018 tanggal 11Januari 2018, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2015 Nomor: 00009/407/15/091/17 tanggal 19 Januari 2017, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.072.091.0091.000; sehingga pajak yang lebihdibayar menjadi Rp9.657.580.721,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu.

Putusan Nomor 131/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 10 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005241.99/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00506/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 6 Juni 2018, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor00506/NKEB/WPJ.19/2018, tertanggal 6 Juni 2018, tentangpenghapusan sanksi atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2015, atas nama PTRajawali Citramass, NPWP 01.061.252.1051.000, alamat di DusunSidolegi, Kabupaten Mojokerto 61352, adalah tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku olehkarenanya tidak sah dan tidak memiliki Kekuatan hukum;b.

Putusan Nomor 131/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP00506/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 6 Juni 2018, tentang PenghapusanSanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2015 Nomor00106

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor KEP00506/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 6Juni 2018, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2015 Nomor 00106/107/ 15/051/17, tanggal 14 Juni 2017,karena Permohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan

Putusan Nomor 118/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 10 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005242.99/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00505/NKEB/WPVJ.19/2018 tanggal 6 Juni 2018 TentangPenghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.00505/NKEB/WPJ.19/2018 tertanggal 6 Juni 2018 Tentangpenghapusan sanksi atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2015, atas nama: PTRajawali Citramass, NPWP: 01.061.252.1051.000 alamat di: DusunSidolegi, Kabupaten Mojokerto 61352, adalah tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku olehkarenanya tidak sah dan tidak memiliki Kekuatan hukum;b.

Putusan Nomor 118/B/PK/Pjk/2020Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP00505/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang PenghapusanSanksi Administrasi

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor: KEP00505/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6Juni 2018 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2015 Nomor 00108/107/15/051/17 tanggal 14 Juni 2017Karena Permohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan

penghapusan sanksi administrasi sebesarRp236.528.772 dikarenakan sangat memberatkan perusahaan baikdari sisi Kinerja maupun cash flow;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Bantahan tanggal 4 Juli 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004217.99/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00418/NKEB/WPJ.19

/2018 tanggal 30 April 2018 tentangPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015 Nomor00112/107/15/051/17 tanggal 14 Juni 2017 Karena Permohonan WajibPajak, atas nama: PT Rajawali Citramass, NPWP: 01.061.252.1051.000,alamat: Dusun Sidolegi Kabupaten Mojokerto, 61352.Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Maret 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 00418/NKEB/WPJ.19/2018 tertanggal 30 April 2018 Tentang penghapusan sanksiatas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2015, atas nama : PT Rajawali Citramass,NPWP : 01.061.252.1051.000 alamat di : Dusun Sidolegi, KabupatenMojokerto 61352, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku oleh karenanya tidak sah dan tidakmemiliki Kekuatan hukum:;Halaman 3 dari 7 halaman.

/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pengurangan SanksiAdministrasi Atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015 Nomor 00112/107/15/051/17tanggal 14 Juni 2017 Karena Permohonan Wajib Pajak, atas namaPenggugat NPWP : 01.061.252.1051.000, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor : KEP00418/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 30April 2018 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2015 Nomor 00112/107/ 15/051/17 tanggal 14 Juni 2017Halaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 119/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 10 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005244.99/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00503/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6 Juni 2018 TentangPenghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00503/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang PenghapusanSanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015, atas nama: PTRajawali Citramass, NPWP : 01.061.252.1051.000 alamat di: DusunSidolegi, Kabupaten Mojokerto 61352, adalah tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku olehkarenanya tidak sah dan tidak memiliki Kekuatan hukum;b.

Putusan Nomor 119/B/PK/Pjk/2020Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP00503/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang PenghapusanSanksi Administrasi

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor: KEP00503/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6Juni 2018 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2015 Nomor 00111/107/15/051/17 tanggal 14 Juni 2017 KarenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Putusan Nomor 1440/B/PK/Pjk/2021Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00090/KEB/WPuJ.19/2018,tanggal 24 Januari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00010/206/13/093/16, tanggal 23 September 2016, atas nama PT Kereta ApiIndonesia (Persero);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Oktober 2018;Menimbang, bahwa

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003522.15/2018/PP/M.IVA Tahun 2020, tanggal 7 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00090/KEB/WPuJ.19/2018,tanggal 24 Januari 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00010/206/13/093/16, tanggal 23 September 2016, atas nama PT Kereta ApiIndonesia (Persero

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00090/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 24 Januari 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00010/206/13/093/16,tanggal 23 September 2016, atas nama PT Kereta Api Indonesia(Persero), NPWP 01.000.016.4093.000, beralamat di Jalan PerintisKemerdekaan Nomor 1 Kabupaten Bandung, Jawa Barat, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku

pada tanggal 7 Desember 2020 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00090/KEB/WPJ.19

/2018, tanggal 24Januari 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00010/206/13/093/16, tanggal 23 September 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.000.016.4093.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp.13.701.696.810,00 adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan: Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Penghasilan Nettosebesar Rp.9.193.887.263,00 yang merupakan biaya amortisasi; Bahwa menurut Terbanding

bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007640.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP00626/NKEB/WPJ.19

/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang PenguranganSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak;Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan sanksiadministrasi Pasal 8 ayat (2A) UU KUP sebagaimana tercantum dalam STPHalaman 1 dari 7 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00626/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 15 Agustus 2018tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Nomor 00022/101/14/092/17 Tanggal 14 Desember 2017Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT YKK ZipperIndonesia, NPWP 01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P.Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya

/2018 tanggal 15Agustus 2018 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00022/101/14/092/17 tanggal14 Desember 2017, atas nama Penggugat NPWP 01.001.751.5092.000,sehingga sanksi administrasi yang masih harus dibayar menjadiRp33.166.990,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Surat Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP00626/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentangPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00022/101/14/092/17 tanggal 14Desember 2017 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatHalaman 4 dari 7 halaman.

bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007643.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP00635/NKEB/WPJ.19

/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang PenguranganSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak;Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan sanksiadministrasi Pasal 8 ayat (2A) UU KUP sebagaimana tercantum dalam STPHalaman 1 dari 7 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00635/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00013/103/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017, atas nama PTYKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5092.000, beralamat diJalan R.P.

/2018 tanggal 21Agustus 2018 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00013/103/14/092/17 tanggal14 Desember 2017, atas nama Penggugat NPWP 01.001.751.5092.000,sehingga sanksi administrasi yang masih harus dibayar menjadiRp13.045.020,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Surat Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP00635/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentangPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00013/103/14/092/17 tanggal 14Desember 2017 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti

Putusan Nomor 5257 B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put005643.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 19 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00342/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 19April 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00016/207/13/092/17 tanggal 02 Maret 2017 Masa

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP00342/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 19 April 2018:2. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juni 2013 Nomor00016/207/13/092/17 tanggal 02 Maret 2017;3.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00342/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 19 April 2018tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00016/207/13/092/17 tanggal 02 Maret 2017 Masa Pajak Juni2013, atas nama PT Sentana Adidaya Pratama, NPWP01.907.041.6092.000, beralamat di Gedung B&G Tower Lantai 9,Putri Hijau Nomor 10 Kesawan, Medan Barat, Medan, SumateraUtara adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP00342/KEB/WPJ.19

/2018 tanggal 19April 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00016/207/13/092/17 tanggal 02 Maret 2017 Masa Pajak Juni 2013, atasnama Pemohon Banding, NPWP 01.907.041.6092.000; sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

sanksi administrasi sebesarRp353.030.411,00 dikarenakan sangat memberatkan perusahaan baikdari sisi Kinerja maupun cash flow;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat Tanggapan tanggal 10 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005240.99/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00507/NKEB/WPJ.19

/2018 tanggal 6 Juni 2018 TentangPenghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 Nomor00105/107/15/051/17 tanggal 14 Juni 2017 Karena Permohonan WajibPajak, atas nama: PT Rajawali Citramass, NPWP: 01.061.252.1051.000,alamat : Dusun SidolegiKabupaten Mojokerto, 61352;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Maret 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor00507/NKEB/WPJ.19/2018 tertanggal 6 Juni 2018 Tentangpenghapusan sanksi atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015, atas nama : PTRajawali Citramass, NPWP : 01.061.252.1051.000 alamat di :Dusun Sidolegi, Kabupaten Mojokerto 61352, adalah tidak sesuaiHalaman 3 dari 7 halaman.

/2018 tanggal 6 Juni 2018 Tentang PenghapusanSanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 Nomor 00105/107/15/051/17 tanggal14 Juni 2017 Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PenggugatNPWP : 01.061.252.1051.000, adalan sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor : KEP00507/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6Juni 2018 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat TagihanHalaman 4 dari 7 halaman.

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: Kep00639/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat tentangHalaman 1 dari 7 halaman.

/2018 tanggal 21 Agustus2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama PT United Tractors Semen Gresik, NPWP 01.568.322.0051.000beralamat di Desa Sumberarum Kerek Kab.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00639/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21Agustus 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT United Tractors SemenGresik, NPWP 01.568.322.0051.000 beralamat di DesaSumberarum Kerek Kab.

PeninjauanKembali pada tanggal 22 November 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP00639/NKEB/WPJ.19

/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PenggugatNPWP: 01.568.322.0051.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp6.158.134,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00892/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 16 November 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Penggugat MasaDesember 2016 Nomor 00295/107/16/051/17 tanggal 17 November2017;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 16 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put010813.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2019,

tanggal 12 September 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00892/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal16 November 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak, atas nama PT United Tractors Semen Gresik, NPWP01.568.322.0051.000, beralamat di Desa Sumberarum, Kerek, KabupatenTuban, Jawa Timur 62356, sehingga

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00892/NKEB/WP.J.19/2018 tanggal 16 November 2018tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT United Tractors Semen Gresik, NPWP01.568.322.0051.000, beralamat di Desa Sumberarum, Kerek,Kab. Tuban, Jawa Timur 62356 adalah telah sesuai denganHalaman 3 dari 8 halaman.

Memori PeninjauanKembali pada tanggal 17 Januari 2020 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00892/NKEB/WPJ.19

/2018 tanggal 16 November 2018 tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PenggugatNPWP: 01.568.322.0051.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp3.570.110,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

sanksi administrasi sebesarRp202.288.065,00 dikarenakan sangat memberatkan perusahaan baikdari sisi kinerja maupun cash flow;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan pada tanggal 15 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT005243.99/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019 ,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00504/NKEB/WPJ.19

/2018 tanggal 6 Juni 2018 TentangPenghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015 Nomor00110/107/15/051/17 tanggal 14 Juni 2017 Karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT Rajawali Citramass, NPWP 01.061.252.1051.000,alamat Dusun Sidolegi Kabupaten Mojokerto, 61352.Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Maret 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor00504/NKEB/WPJ.19/2018 tertanggal 6 Juni 2018 tentangpenghapusan sanksi atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015, atas nama PTRajawali Citramass, NPWP 01.061.252.1051.000 alamat di : DusunSidolegi, Kabupaten Mojokerto 61352, adalah tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku olehkarenanya tidak sah dan tidak memiliki Kekuatan hukum;b.

/2018 tanggal 6 Juni 2018Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015Nomor 00110/107/15/051/17 tanggal 14 Juni 2017 Karena PermohonanWajib Pajak, atas nama Penggugat NPWP 01.061.252.1051.000, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor KEP00504/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6Juni 2018 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2015 Nomor 00110/107/ 15/051/17 tanggal 14 Juni 2017Karena Permohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan

bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007638.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut: Membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP00633/NKEB/WPJ.19

/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang PenguranganHalaman 1 dari 7 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP00633/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentangPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Nomor00017/101/14/092/17 Tanggal 14 Desember 2017 KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT YKK Zipper Indonesia,NPWP: 01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P.

/2018 tanggal 21Agustus 2018 Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00017/101/14/092/17 tanggal14 Desember 2017, atas nama Penggugat NPWP: 01.001.751.5.092000,sehingga sanksi administrasi yang masih harus dibayar menjadiRp95.557.978,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 1320/B/PK/Pjk/2020Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP00633/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal21 Agustus 2018 Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajid Pajak =Nomor00017/101/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelan meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak

Pasal 14 (4) KUP Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Bahwa dari penjelasan Penggugat di atas, dapat Penggugat simpulkanbahwa Faktur Pajak Keluaran yang Penggugat terbitkan telan sesuai denganprosedur penerbitan Faktur Pajak, maka demi keadilan, Penggugatmengharapkan untuk dapat dipertimbangkan untuk menghapuskan sanksidenda yang tercantum dalam STP PPN Masa Pajak November 2015 menjadiRpO,00;Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak setuju dengan Penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor KEP00499/NKEB/WPJ.19

/2018 tanggal 28 Mei2018;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 30 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005037.99/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 23 April 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00499/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 28 Mei 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Masa PajakNovember

Dengan mengadili sendiri:3.1 Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali:3.2 Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP 00499/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Atas Surat TagihanPajak PPN Barang dan Jasa Nomor 00336/107/15/051/16Halaman 3 dari 7 halaman.

PeninjauanKembali pada tanggal 21 Agustus 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00499/NKEB/WPJ.19

/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Masa PajakNovember 2015 Nomor 00336/107/15/051/16 tanggal 29 Desember 2016Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat, NPWP: 02.988.522.5051.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

Memerintahkan untuk Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00949/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 14 Desember 2018tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00100/107/16/092/18 tanggalHalaman 1 dari 7 halaman.

B/PK/Pjk/202019 April 2018 dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor00100/107/16/092/18 tanggal 19 April 2018:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 7 Februari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put000048.99/2019/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00949/NKEB/WPJ.19

/2018 tanggal 14Desember 2018 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Februari 2016Nomor 00100/107/16/092/18 tanggal 19 April 2018, atas nama PT TembagaMulia Semanan Tbk.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00949/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 14 Desember 2018tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat TagihanPajak Karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Februari 2016Nomor 00100/107/16/092/18 tanggal 19 April 2018, atas nama PTTembaga Mulia Semanan Tbk.

/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajid Pajak Masa Pajak Februari 2016 Nomor00100/107/16/092/18 tanggal 19 April 2018, atas nama Penggugat NPWP01.000.137.8092.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 172 B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put005649.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 19 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00354/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 19April 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00013/207/14/092/17 tanggal 24 Mei 2017 Masa

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP00354/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 19 April 2018;2. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Januari 2014 Nomor00013/207/14/092/17 tanggal 24 Mei 2017;3.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00354/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 19 April 2018tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00013/207/14/092/17 tanggal 24 Mei 2017 Masa Pajak Januari2014, atas nama PT Sentana Adidaya Pratama, NPWP01.907.041.6092.000, beralamat di Gedung B&G Tower Lantai 9,Putri Hijau Nomor 10 Kesawan, Medan Barat, Medan, SumateraUtara adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP00354/KEB/WPJ.19

/2018 tanggal 19April 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00013/207/14/092/17 tanggal 24 Mei 2017 Masa Pajak Januari 2014, atasnama Pemohon Banding, NPWP 01.907.041.6092.000; sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00636/NKEB/WPVJ.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Pengugat Masa Oktober2016 Nomor 00267/107/16/051/17 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Tergugat Nomor MKEP00025/NKEB/WPJ.19/KP.03/2018tanggal 12 April 2018;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 15 Oktober 2018;Menimbang

, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007618.99/2018/PP/M.IVB Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00636/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21Agustus 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT United Tractors Semen Gresik, NPWP 01.568.322.0051.000 beralamat

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00636/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21 Agustus2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, atas nama PT United Tractors Semen Gresik, NPWP01.568.322.0051.000 beralamat di Desa Sumberarum Kerek,Kabupaten Tuban, Jawa Timur62356 adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah

MemoriPeninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2019 yang padaintinyaputusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP00636/NKEB/WPJ.19

/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PenggugatNPWP : 01.568.322.0051.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp3.897.704,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.

Membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP00673/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Pengurangan SanksiHalaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1284/B/PK/Pjk/2020Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak;2.

14Desember 2017, sehingga perhitungannya PPh yang masih harusdibayar menjadi sebesar Rp120.967.518,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 6 November 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008118.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00673/NKEB/WPJ.19

/2018 tanggal 6 September 2018 Tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib PajakNomor 00006/103/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017, atas nama PTYKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5.092000, beralamat di JalanR.P.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00673/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 6 September2018 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Nomor 00006/103/14/092/17 Tanggal 14Desember 2017 Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PTYKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5092.000, beralamat diJalan R.P.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Surat Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP00673/NKEB/WP.J.19/2018 tanggal 6 September 2018 Tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib PajakNomor 00006/103/14/092/17 tanggal 14 Desember 2017 oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan