Ditemukan 4736893 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42856/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
120 — 43
120 — 43
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42856/PP/M.V1/99/2013Gugatan PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP204/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01065/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Juli 2009 yang tidakdisetujui
oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP204/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor01065/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Juli 2009 telah diterbitkan tepatwaktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012;bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor 031/OGGT/IV/2012
tanggal 9 April 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep204/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Juli 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat
STP PPN Nomor :01065/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP204/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2009 Nomor : 01065/107/09/723/11tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 30-08-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43446/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 25 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
122 — 26
122 — 26
: PUT.43446/PP/M.X1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat: Pajak Pertambahan Nilai: 2010: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPermohonan Pembatalan Keputusan Tergugat Nomor KEP513/WPJ.27/2012tanggal 31 Juli 2012 yang tidak disetujui olen Penggugat;: bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP513/WPJ.27/2012 tanggal 31 Juli 2012, tentang Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Atas
Tanggal PembetulanNo No.Sengketa Keputusan yangdigugat Mengenai SPT PPh/SPM PPN Rp / Tanggal Setor1 (990649782010 IKEP5 13/WP1.27/2012 STP PPN Sept 2010 SPM PPN 25 Juli 2011 (1) Rp 1.101.000/ 2007/201 131 Juli 2012 IRp 1.028.449 ISPM PPN 27 Okt 2011 (2) Rp 3.459.455/ 20102011 Menurut Majelisbahwa pembetulan SPT Tahunan PPh SPM PPN yang Penggugat lakukan padatanggal yang tertera di atas, didahului adanya himbauan/konseling yang dilakukansejak tanggal 19 Mei 2011;: bahwa Pasal 1 huruf b dan Pasal 4
ayat (1) huruf b Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan AtauPenghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat KetetapanPajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan HasilPemeriksaan menyatakan:Pasal 1Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajakdapat:mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajakyang tidak benar; dan/atauPasal 4Surat ketetapan pajak
jumlahpajak yang dibayar bilamana pembetulan tersebut adalah atas kemauan sendiri,sementara dalam kasus ini pembetulan tersebut dilakukan karena adanya himbauandan surat undangan konseling dan rekonsiliasi data untuk selanjutnya diadakanpembetulan SPT Tahunan PPh/ SPM Pajak Pertambahan Nilai;bahwa senyatanya atas semua pembetulan yang Penggugat lakukan, Oleh Tergugatdikenai sanksi perpajakan yang tidak dapat Penggugat terirna dan harus Penggugattolak, karena:Telah terjadi pelanggaran hukum atas
pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas keputusan Tergugat karena Penggugatmerasa bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur dalam penerbitan atautata cara penerbitan surat ketetapan pajak karena Penggugat melakukanpembetulan SPT Masa PPN bukan atas kemauan sendiri namun atas himbauanTergugat;bahwa Penggugat mengajukan permohonan Pengurangan atau Pembatalan SuratTagihan Pajak Yang Tidak Benar atas STP
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42849/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
112 — 36
112 — 36
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42849/PP/M.V 1/99/2013PPN2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP176/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00541/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Desember 2008 yang tidak disetujuioleh Penggugat
;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP176/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00541/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Desember 2008 telah diterbitkantepat waktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012;bahwa Surat gugatan Penggugat nomor : 024/0GGT/II/2012 tanggal
24 Maret 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep176/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Desember 2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak
STP PPN Nomor :00541/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP176/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor00541/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 06-06-2011 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43056/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 30 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
139 — 21
139 — 21
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut.43056/PP/M.XIV/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Mei2009 Nomor: 00169/207/09/056/11 tanggal 4 Mei 2011;bahwa karena unit mobil yang digunakan sebagai demo car tersebut berupa sedan dan jeep,maka Pemeriksa melakukan koreksi atas pengkreditan
Pajak Masukan;bahwa hai ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) Undangundang PPN yaitu:Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan atas: huruf c perolehan dan pemeliharaan kendaraanbermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi kecuali merupakan barang dagangan ataudisewakan;bahwa dalam perkembangan pembahasan, pemeriksa memunculkan isu mengenai keberadaandemo car yang di catat sebagai aktiva, sehingga atas pajak masukan yang telah dikreditkansewaktu pembelian atas demo car dikoreksi dan tidak boleh dikreditkan
;bahwa sedangkan keberadaan demo car adalah murni untuk kepentingan operasional untukkegiatan 3M dan demo car tersebut merupakan barang dagangan yang nantinya akan dijualkepada pembeli dan dipungut pajak keluaran;bahwa sesuai peraturan perundanganundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketaGugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal:Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatanbahwa Surat Gugatan Nomor: P.F.A/TEI/10.06.11 tanggal 1 Juni 2011, ditandatangani
oleh Sdr.XX, Jabatan: Direktur;bahwa Surat Gugatan Nomor: P.F.A/TEI/10.06.11 tanggal 1 Juni 2011, dibuat dalam BahasaIndonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: P.F.A/TEI/10.06.11 tanggal 1 Juni 2011, diterima olehSekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2011 (cap harian pos 1 Juni 2011),sedangkan Keputusan Tergugat atas permohonan Penggugat diterbitkan
sengketa pajak terhadap Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Mei 2009Nomor: 00169/207/09/056/11 tanggal 4 Mei 2011, atas nama : PT XXX, tidak dapat diterima;
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42991/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
113 — 22
113 — 22
9 Juli 2012,tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak YangDilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal;: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor 00505/207/08/007/11 diterbitkantanggal 12 Januari 2011;bahwa dengan surat Nomor 28/Dir/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012, Penggugattelah mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf d atas
SKPKB PPN Masa Desember Tahun 2008Nomor 00505/207/08/007/11 tertanggal 12 Januari 2011 karena ketetapantersebut telah diterbitkan tanpa melakukan Pembahasan akhir hasilpemeriksaan dengan wajib pajak, sehingga hakhak dari wajib pajakdihilangkan secara pihak oleh pemeriksa pajak sehingga mengakibatkankerugian secara materiil maupun in materiil atas diterbitkannya SKPKBtersebut;Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S696/WPJ.20/KP.0706
/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor 00505/207/08/007/1 1tanggal 12 Januari 2011 yang diajukan oleh Penggugat
Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Presiden Direktur, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor61/Dir/TX/2012 tanggal 6 September 2012, sesuai dengan Akta NotarisSutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal 31 Juli 2009, tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XXX berhak menandatanganisurat gugatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas
Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.bahwa memenuhi permintaan Majelis, Tergugat memberikan DaftarPengiriman Surat Seksi Waskon Satu Kantor Pelayanan Pajak Madya JakartaTimur tanggal 12 Juli 2012, dimana dalam daftar pengiriman tersebut terbuktiSurat Nomor S696/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 dikirim padatanggal 12 Juli 2012.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Penggugat menjelaskan alasan mengapasurat
Upload : 03-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2060 K/PDT/2010 JOHN HAMENDA; PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK. DKK.
128 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
sesuai SHGB No.01/Desa Lineleantanggal 2 Oktober 2002 atas nama PT. PETINDO PERKASA, berikutbangunan Supermakte dan Sarana Pelengkap di atasnya terletak diJalan Desa Linetean, Kecamatan Modoinding, Minahasa SulawesiUtara ;(10) Sebidang tanah seluas 16.295 m? sesuai SHGB No.02/DesaWulurmaatus tanggal 2 Oktober 2002 atas nama PT.
sesuai SHGB No.02/DesaWulurmaatus tanggal 2 Oktober 2002 atas nama PT.
Utara ;4) Tanah dan Bangunan Pabrik Tepung Kelapa dengan SHGBNo.3 atas nama PT.
Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru JakartaSelatan Tergugat Rekonpensi atas nama perusahaannya PT.
Pronilai Konsulis11.Indonesia, terhadap barang bukti kejahatan yang dirampas tersebut di atas,seluruhnya bernilai Rp.12.876.979.000.
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42859/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
106 — 27
106 — 27
V1/99/2013Gugatan PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP207/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01056/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Oktober 2009 yangtidak disetujui oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP207/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep207/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Oktober 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setuju permohonannya diprosesoleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun2983
tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor : 16 Tahun 2000, karena perihal dalam Surat Permohonan PenggugatNomor : 034/OG/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011 adalah permohonan pembatalan atas STPPPN Nomor : 01056/107/07/723/11 Masa Pajak Oktober 2009;bahwa Penggugat berpendapat bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut tidaksesuai dengan permohonan yang Penggugat ajukan, karena yang Penggugat ajukan adalahpermohonan Pembatalan bukan
STP PPN Nomor :01056/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP207/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor01056/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 12-11-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43200/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 7 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
104 — 27
104 — 27
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43200/PP/M.XI1/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP454/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret sampai dengan April 2008 Nomor:00003/104/08/038/11 tanggal
18 Oktober 2011;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP454/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012,tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret sampai dengan April 2008 Nomor:00003/104/08/038/11 tanggal 18 Oktober 2011;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP454/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan
Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maretsampai dengan April 2008 Nomor: 00003/104/08/038/11 tanggal 18 Oktober 2011;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketabanding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;I.
XX, jabatan : Direktur,bahwa Surat Gugatan Nomor: 202/BODJS/GTV/XI/2012 tanggal 5 November 2012, dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhiketentuan Pasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 202/BODJS/GTV/XI/2012 tanggal 5 November 2012, diterimadi Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 12 November 2012 (diantar),sedangkan Surat Keputusan Tergugat atas permohonan Penggugat diterbitkan
2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Majelis tidak memeriksa lebihlanjut ketentuan formal pengajuan gugatan lainnya dan materi gugatannya;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP454/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentang Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi atas
Putus : 13-02-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3790 K/PDT/2016 Tanggal 13 Februari 2017 — TAUFIK HIDAYAT, dkk. VS ANTON SETIA BUDI, dkk.
259 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
259 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nyoman Lestari disampingmeninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisanberupa Bangunan Rumah dan Toko di atas tanah Hak Guna Bangunan yangterletak di Jalan KH.
Nomor 3790 K/Pdt/ 201611.12.Perumahan, atas dasar titipan uang sewa kepada KUP tersebut, makaterbit Surat Ijin Menempati Tahun 1984.
Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan tersebut;3. Menyatakan, Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik atas obyek sengketayang merupakan sebagian dari tanah dan bangunan dengan SertipikatHak Guna Bangunan No.390/Kel. Kepatihan, Surat Ukur: tanggal 03072001, luas: 164 M?, atas: Anton Setia Budi, terletak di Propinsi Jawa Timur,Kabupaten Jember, Kecamatan Kaliwates, Kelurahan Kepatihan, setempatdikenal dengan JI. KH. Syamanhudi 55, Kelurahan Kepatihan, KabupatenJember;4.
dan Hak Pakai atas Tanah.Pasal 36 ayat (1) yang isinya Hak Guna Bangunan tersebut hapus, danmengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara.
bangunan berdasarkan sewamenyewa tidak menghilangkan hak milik seseorang atas bangunan tersebut;Bahwa sesuai fakta persidangan objek sengketa berada di atas tanahyang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat , sewa menyewa antara orangitua ParaPemohon Kasasi dengan The Tiong Liep/pemilik objek sengketa sebelum beralihkepada Tergugat telah berakhir, Surat Izin Penghunian (SIP) atas nama orang tuaPara Pemohon Kasasi telah berakhir dan penguasaan objek sengketa oleh ParaPemohon Kasasi adalah tanpa persetujuan
Register : 05-08-2011 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43028/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 30 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
173 — 18
173 — 18
Register : 23-08-2012 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42760/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 31 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
176 — 16
176 — 16
Register : 14-11-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43923/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
163 — 11
163 — 11
Register : 08-12-2010 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42546/PP/M.I/99/2013 Tanggal 7 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
142 — 546
142 — 546
September 2008 nomor 00092/107/08/057/10 tanggal 6 Mei 2010diterbitkan karena adanya koreksi positif pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP)PPN sebesar Rp23.118.669.044,00 dengan perincian sebagai berikut : Koreksi atas DPP PPN Ekspor yang belum dilaporkan IRp 22.310.300.206, Koreksi atas penyerahan yang tidak dibuat faktur pajak Rp 113.250.000, Koreksi atas pendapatan lainnya yang tidak dibuat faktur Rp 695.118.838, Total Koreksi Rp 23.118.669.044, bahwa atas koreksi tersebut oleh KPP PMA Empat telah diterbitkanketetapannya
Koreksi atas DPP PPN Ekspor yang belum dilaporkan sebesarRp.22.310.300.206,00,Penggugat tidak setuju dikenakan sanksi denda karena menurutPenggugat pada saat ekspor tidak diperlukan lagi Faktur Pajak Standarkarena PEB diperlakukan sama dengan Faktur Pajak;2. Koreksi atas penyerahan yang tidak dibuat faktur pajak sebesarRp.113.250.000,00,Penggugat setuju dikenakan sanksi denda 2% karena tidak membuatfaktur pajak;3.
Koreksi atas pendapatan lainnya yang tidak dibuat faktur pajak sebesarRp.695.118.838,00,Penggugat setuju dikenakan sanksi denda 2% karena tidak membuatfaktur pajak;bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalanSurat Tagihan Pajak yang Tidak Benar ke Tergugat dengan alasan karenakekhilafan atau ketidaksengajaan terdapat Pemberitahuan Ekspor Barang(PEB) yang belum dilaporkan dalam SPT PPN masa Januari s.d.
September2008.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena tidak setuju atas pengenaansanksi 2% atas koreksi DPP PPN berupa Ekspor yang belum dilaporkansebesar Rp.22.310.300.206,00, karena menurut Penggugat :1. Pada transaksi ekspor tidak perlu Faktur Pajak Standar, dan2.
dari DPP yang dilakukan Tergugat, sudah tepat.bahwa atas koreksi atas penyerahan sebesar Rp.113.250.000,00 dan koreksiatas pendapatan lainnya sebesar Rp.695.118.838,00, Penggugat setujudikenakan sanksi denda 2% karena Penggugat tidak membuat faktur pajak.MemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berkesimpulan untuk menolakgugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP1215/WPJ.07/2010 tanggal 11 Nopember 2010 mengenai Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan
Register : 11-02-2011 — Putus : 04-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43116/PP/M.I/99/2013 Tanggal 4 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
131 — 22
131 — 22
Setelah Penggugat menelusuri lebih lanjut kepada daftarpenjualan material, atas transaksitransaksi yang menimbulkan kerugian dapat diidentifikasisebagai berikut:Tabel 2 Identifikasi Transaksi Penjualan Material yang Menunjukkan Kerugian .
Adapun hasilpenelusuran Penggugat atas transaksitransaksi yang menimbulkan kerugian adalah sebagaiberikut:1. Terdapat beberapa transaksi penjualan material ke Wirya Mandiri yang menunjukkankerugian sebesar Rp 73,895,538,00 dimana hal tersebut timbul karena material yang dijualsudah mengalami kerusakan (berkarat). Dalam kondisi barang seperti itu kerugian yangtimbul merupakan hal yang wajar.
Perlu diperhatikan pula bahwa transaksi ini dilakukandengan pihak independen (tidak mempunyai hubungan istimewa) sehingga seharusnyaTergugat tidak dapat melakukan koreksi atas harga jual tersebut;2. Dari tabel 2 di atas, angka penjualan atas transaksi No. 4 s/d 8 dengan MKM dinyatakanangka penjualannya nol. Hal ini dikarenakan pada saat pemeriksaan nilai transaksi tersebutbelum dapat ditelusuri.
Setelah penelusuran lebih lanjut, jumlah penjualan atas transaksi No.4 s/d 8 tersebut seharusnya adalah sebesar Rp 363,657,158,00.
dan JasaPenyerahan BKP dan / atau JKP Masa Pajak Desember 2008 Nomor : 00064/107/08/055/10tanggal 6 April 2010, atas nama: PT.
Register : 14-08-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.44199/PP/M.II/99/2013 Tanggal 28 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
128 — 32
128 — 32
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut.44199/PP/M. 11/99/2013Gugatan2010bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan KeputusanTergugat nomor: KEP1092/WPJ.10/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November2010 Nomor : 00008/107/10/505/12 tanggal 13 Januari 2012 berupa Sanksi AdministrasiDenda Pasal 14 ayat
(4) UU KUP sebesar Rp.90.930,00;bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tersebut, Tergugatberpendapat bahwa KEP1092/WPJ.10/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang permohonanpengurangan atau penghapusan sanksi administrasi denda Pasal 14 (4) KUP atas STP PPNMasa Pajak November 2010 nomor 00008/107/10/505/12 tanggal 13 Januari 2012 tidak dapatdiajukan gugatan oleh Penggugat dengan menggunakan Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP;bahwa dalam hal gugatan yang diajukan Penggugat adalah
Demikian pula bagi Pengusaha KenaPajak yang membuat faktur pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenai sanksi yangsama".bahwa dalam Pasal 11 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2009 diatur bahwa Dalam halpembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan JasaKena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan
sebelum dimulainya pemanfaatan BarangKena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnyapajak adalah pada saat pembayaran;bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahsebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2009 dinyatakan :Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimanadimaksud dalam
Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena PajakTidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimna dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d,atau sebelum dimulainya pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran;bahwa dalam Pasal 13 ayat (la) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42839/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
121 — 33
121 — 33
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42839/PP/M.V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Pendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP166/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00531/107/08/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Februari 2008.: bahwa Penggugat tidak konsisten
Surat Keputusan Pengurangan dan/atau Penghapusan SanksiAdministrasi tidak dapat diajukan sebagai Obyek Gugatan.: bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep166/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Februari 2008.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6
STP PPN Nomor : 00531/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP166/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Februari 2008 Nomor : 00531/107/08/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Putus : 07-03-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3784 K/PDT/2016 Tanggal 7 Maret 2017 — PT BANK CIMB NIAGA CABANG PANDEGLANG VS SUKARMA, S.Pd dan SUMIYATI, S.Pd, dkk.
130 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
130 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas permohonan Para Tergugat tersebut, karena kasihan ParaPenggugat memberikan pinjaman/menyerahkan Sertifikat Tanah milik ParaPenggugat tersebut kepada Para Tergugat untuk dijadikan jaminan kreditTergugat di Bank BTPN Cabang Pandeglang;Bahwa setelah Para Tergugat meminjam Sertifikat Tanah dari ParaPenggugat, Para Tergugat juga meminjam KTP atas nama Penggugat(Sumiyati, S.Pd.) katanya untuk keperluan proses permohonan kredit diBank BTPN dan KTP Penggugat (Sumiyati, S.Pd);Bahwa Para Penggugat tidak
sebidang tanah Hak Milik SHM Nomor0041/Koranji, atas nama Sumiyati (Penggugat) seluas 211 m?
Bahwa untuk menjamin hakhak Para Penggugat atas tanah a quo danuntuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi kepada Para Penggugatkarena tanah a quo dijadikan sebagai objek penjaminan, penjualan lelangdan atau dijadikan sebagai objek kerja sama dengan pihak lain oleh ParaTergugat, mohon pula diletakkan sita jaminan atas tanah milik ParaPenggugat tersebut;19.
Menyatakan Para Penggugat adalah satusatunya pemilik yang sah danberhak atas sebidang tanah Hak Milik SHM Nomor 0041/Koranji, atas namaSumiyati (Penggugat) seluas 211 m? (dua ratus sebelas meter persegi),terletak di Blok Kadu Bungbulang, Desa Koranji, Kecamatan Pulosari/dahuluKecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, dengan batasbatas sebagaiberikut:Halaman 5 dari 15 hal. Put.
., tanggal 3 September 2015dengan amar sebagai berikut:1.2.3.Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan Para Penggugat adalah satusatunya pemilik yang sah danberhak atas sebidang tanah Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor00041/Koranji atas nama Sumiyati, seluas 211 m?
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43408/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 22 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
116 — 31
116 — 31
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43408/PP/M.VI/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisMenimbangMengingatMemutuskan: Gugatan Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP00019/WPUJ.24/KP.08/2012 tanggal 8Mei 2012 tentang Pembetulan atas SKPN PPN Masa Pajak Januari 2009 Nomor :00254/507/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 Masa Pajak Januari 2009;: bahwa SKPN
PPN Nomor 00254/507/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 diterbitkanberdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP001/WPJ.24/KP.0805/201 1tanggal 3 Januari 2011;: bahwa Penggugat tidak setuju atas Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : KEP00019/WPJ.24/KP.08/2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Pembetulan atas SKPN PPNMasa Pajak Januari 2009 Nomor : 00254/507/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011Masa Pajak Januari 2009;: bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP00019/WPJ.24/KP.08/2012
tanggal 8 Mei 2012 tentang Pembetulan atas SKPN PPNMasa Pajak Januari 2009 Nomor : 00254/507/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas datayang terdapat dalam berkas gugatan , Majelis berpendapat bahwa pembetulan atasSKPN PPN Masa Pajak Januari 2009 Nomor : 00254/507/09/641/11 tanggal 4Januari 2011 tersebut dilakukan Tergugat secara jabatan sesuai dengan ketentuanPasal 16 Undangundang Nomor : 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTatacara
Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor :16 Tahun 2009, dan Majelis berpendapat bahwa pembetulan SKPN PPN tersebutmasih dalam jenjang Surat Ketetapan Pajak;bahwa berdasarkan Pasal 36 Undangundang Nomor : 16 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor : 28 Tahun 2007 dinyatakan : Direktur Jenderal Pajakkarena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :b. mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak
lanjut;: bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Tergugat dan Penggugat,Majelis berkesimpulan untuk menyatakan permohonan gugatan Penggugat tidakdapat diterima;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuanperUndangundang lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;: Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak nomor : KEP00019/WPJ.24/KP.0803/2012 tanggal 8 Mei 2012 tentangPembetulan atas
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42830/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
102 — 21
102 — 21
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42830/PP/M.V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP136/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00220/107/07/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Mei 2007.: bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP136
gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep136/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Mei 2007.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun 2983 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor : 16 Tahun 2000, karena perihal dalam Surat
STP PPN Nomor : 00220/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : : KEP136/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 09 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Mei 2007 Nomor : 00220/107/07/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42832/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
108 — 27
108 — 27
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42832/PP/M.V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP138/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00222/107/07/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Juli 2007.: bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP138
gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep138/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Juli 2007.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun 2983 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor : 16 Tahun 2000, karena perihal dalam
STP PPN Nomor : 00222/107/07/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP138/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 09 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Juli 2007 Nomor : 00222/107/07/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.