Ditemukan 1798 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Keputusan menteri agama ri Keputusan menteri kehutanan ri Suwandy vs menteri keuangan ri; 99/pdt/2018/pt kpg Pemerintah ri cq. presiden ri Cq menteri dalam negeri ri Cq. gubernur nusa tenggara timur Cq. bupati ngada cq. camat riung cq. kepala desa lengkosambi barat Katarina kewa 13/pdt.g/2017/pn bjw 85/pdt/2015/pt.kpg Johanis fanggidae Pemerintah ri Cq. menteri dalam negeri ri Cq. gubernur ntt Cq. wali kota kupang Cq. lurah fatufeto Daniel tefa Wellem nonis Aminudin vs menteri keuangan ri; Menteri ketenagakerjaan ri cq. sekretaris jenderal kementerian ketenagakerjaan ri vs debora tambunan S.pd Pemerintah ri cq. presiden ri cq. menteri dalam negeri cq. gubernur sulawesi utara cq. bupati kepulauan siau tagulandang biaro (sitaro) cq. panitia pengadaan tanah untuk pembuatan pelabuhan udara (bandar udara) siau Dk. vs hengki halim; Budi suryadi vs menteri keuangan ri;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 20-01-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1221 K/Pdt/2008
Tanggal 20 Januari 2010 —
363 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI. Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq. WALIKOTA PEMATANG SIANTAR, DK : RAJA U, SARAGIH
    PUTUS ANNo. 1221 K/Pdt/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1.PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI. Cq.GUBERNUR SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq.WALIKOTA PEMATANG SIANTAR, berkedudukan diPematang Siantar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :. PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI. Cq.GUBERNUR SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq.WALIKOTA PEMATANG SIANTAR Cq.
    No. 1221 K/Pdt//2008dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua atas denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI. Cq. GUBERNURSUMATERA UTARA DI MEDAN Cq. WALIKOTA PEMATANG SIANTAR Cq.DINAS PASAR KOTA PEMATANG SIANTAR dan 2. PEMERINTAH RI Cq.MENTERI DALAM NEGERI RI. Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA DIMEDAN Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515 PK/Pdt/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR SUMATERA UTARA cq WALIKOTA PEMERINTAH KOTA MEDAN, dk vs MUSTIKA AKBAR, S.Sos., MAP
159 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cqGUBERNUR SUMATERA UTARA cq WALIKOTA PEMERINTAH KOTA MEDAN, dk vs MUSTIKA AKBAR, S.Sos., MAP
    PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cqGUBERNUR SUMATERA UTARA cq WALIKOTA PEMERINTAHKOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Kapten Maulana LubisNomor 2, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepadaSulaiman Harahap, S.H. dan kawankawan, para pegawaipada Bagian Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Medan,beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi 1/Tergugat I/Tergugat Intervensi II/Pembanding
    PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cqGUBERNUR SUMATERA UTARA cq WALIKOTA PEMERINTAHKOTA MEDAN cq KEPALA KANTOR SATUAN POLISIPAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA MEDAN, berkedudukandi Jalan Arief Lubis Nomor 2, Kota Medan;Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut TermohonKasasi Il/Tergugat Il/Tergugat Intervensi IIl/Pembanding IV jugasebagai Terbanding III:4. Ahli Waris alm. JAMUDA TAMPUBOLON, yang terdiridari:Ny. RULYA NURHAYATI Br. SIAHAAN (istri):HOLONG GD.
    Nomor515 PK/Pdt/2017Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNURSUMATERA UTARA cq
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 21-02-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2247 K/Pdt/2013
Tanggal 21 Februari 2014 — HERMINA SUJONO HADI VS PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT, Cq. WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG, DKK
51 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HERMINA SUJONO HADI VS PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq.GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT, Cq. WALIKOTAKOTAMADYA BANDUNG, DKK
    PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq.GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT, Cq. WALIKOTAKOTAMADYA BANDUNG, berkedudukan di JalanWastukencana Nomor 2, Bandung, dalam hal ini memberikuasa kepada Adin Mukhtarudin, S.H., M.H. dan kawankawan, Kepala Bagian Hukum dan HAM pada SekretariatDaerah Kota Bandung, berkantor di Jalan WastukencanaNomor 2 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal2 April 2013;2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, Cq.
    PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq.GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT, berkedudukan diJalan Diponegoro Nomor 22, Bandung, dalam hal inimemberi kuasa kepada Yessi Esmiralda, S.H., M.H. dankawankawan, Kepala Biro Hukum dan HAM SekretariatDaerah Provinsi Jawa Barat, berkantor di Jalan DiponegoroNomor 22, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 26 April 2012;Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/20132.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-05-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3346 K/Pdt/2010
Tanggal 25 Mei 2012 — YANA SUNARYANA VS PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. WALIKOTA KOTA BANDUNG, DKK
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YANA SUNARYANAVSPEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. WALIKOTA KOTA BANDUNG, DKK
    PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq.GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. WALIKOTAKOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan WastukencanaNomor 2 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada EricM. Atthaurig, SH., dan kawankawan, Kepala Bagian, KepalaSub.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-04-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 PK/Pdt/2012
Tanggal 30 April 2013 — HIDAYAT PURBADI VS PEMERINTAH RI Cq. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS Cq. KEPALA SLTP NEGERI 2 PURWOKERTO, Dkk
45 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HIDAYAT PURBADI VS PEMERINTAH RI Cq. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS Cq. KEPALA SLTP NEGERI 2 PURWOKERTO, Dkk
    PEMERINTAH RI Cq. MENTERI PENDIDIKANNASIONAL Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATENBANYUMAS Cq. KEPALA SLTP NEGERI 2PURWOKERTO, berkedudukan di Jalan Gereja Nomor 20Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto TimurKabupaten Banyumas;2. PEMERINTAH RI Cq. PEMERINTAH KABUPATENBANYUMAS Cq. BUPATI BANYUMAS, berkedudukan diJalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto;3. PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHANNASIONAL Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBANYUMAS Cq.
    PEMERINTAH RI Cq. MENTERI PENDIDIKANNASIONAL, berkedudukan di Jalan Jenderal SoedirmanSenayan Jakarta 10270;2. PEMERINTAH RI Cq DEPARTEMEN PEKERJAANUMUM Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATENBANYUMAS Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-05-2006 — Upload : 25-08-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1125K/PDT/2005
Tanggal 17 Mei 2006 — MUSYATI ; PEMERINTAH RI CQ MENTERI PERTANAHAN DAN KEAMANAN CQ PANGLIMA TNI CQ KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
46 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUSYATI ; PEMERINTAH RI CQ MENTERI PERTANAHAN DANKEAMANAN CQ PANGLIMA TNI CQ KEPALA STAFANGKATAN DARAT
Pengadilan PN TOBELO Perdata Tanah
Register : 28-01-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN TOBELO Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.TBL
Tanggal 23 Januari 2014 — PERDATA - NIKA KAHE, DKK MELAWAN - Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cq Bupati Halmahera Utara, DKK
93 — 34
  • PERDATA- NIKA KAHE, DKKMELAWAN- Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cq Bupati Halmahera Utara, DKK
    Pekerjaan Swasta, beralamat/bertempat tinggal di Jere Tua, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten HalmaheraUtara;RUMENGAN PUNI, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat/bertempat tinggal di Jere Tua, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten HalmaheraUtara, selanjutnya disebut sebagai :PARA PENGGUGAT;Melawan:Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati Halmahera Utara, beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1ATobelo, seterusnya disebut sebagai : Tergugat I;Pemerintah
    RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati Halmahera Utara cq Sekda Kabupaten Halmahera Utara, beralamat di JalanKawasan Pemerintahan Nomor 1A Tobelo, seterusnya disebut sebagai : TergugatII;10.11.Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati Halmahera Utara cq Kabag Pemerintahan Kantor Bupati Halmahera Utaraberalamat di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1A Tobelo, seterusnya disebutsebagai : Tergugat III;Pemerintah RI cq Menteri Dalam
    Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati Halmahera Utara cq Camat Galela Utara beralamat di Jalan Galela Loloda,Desa Salimuli, seterusnya disebut sebagai : Tergugat IV;Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati Halmahera Utara cq Camat Galela Utara cq Kepala Desa Jere Baru beralamatdi Jalan Galela Loloda, Desa Jere Baru, seterusnya disebut sebagai : Tergugat V;Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati Halmahera
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata Tanah
Register : 16-01-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 11-05-2015
Putusan PN PARIAMAN Nomor 2/PDT.G/2014/PN.PRM
Tanggal 9 Desember 2014 — IMRAWATI -MELAWAN- Pemerintah RI, Cq Menteri Dalam Negeri RI, Cq Gubemur Sumatera Barat, Cq Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, DKK
90 — 10
  • IMRAWATI-MELAWAN-Pemerintah RI, Cq Menteri Dalam Negeri RI, Cq Gubemur Sumatera Barat, Cq Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, DKK
    ZAHAB (alm) dalamperkawinan Zahab dengan istrinya bernama ZUARNIS (pr/alm);Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANA Pemerintah RI, Cq Menteri Dalam Negeri RI, Cq Gubemur Sumatera Barat, CqKepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dengan alamatKantor di JIn. Perintis Kemerdekaan No.65 A Padang.
    Selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT A;B Pemerintah RI, Cq Menteri Dalam Negeri RI, Cq Gubemur Provinsi SumateraBarat, Cq Bupati Padang Pariaman, dengan alamat kantor di RimboKalam, Kenagarian Parit Malintang, Kec. 2 x 11 Enam Lingkung, Kab.Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT B;C Bupati Padang Pariaman, Cq Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PadangPariaman, dengan alamat Kantor di JI. M. Yamin No.3, Desa Kp. Baru,Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-04-2022 — Upload : 11-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 PK/Pdt/2022
Tanggal 13 April 2022 — PEMERINTAH RI Cq. MENTERI PERTAMBANGAN & ENERGI Cq. PERTAMINA PUSAT Cq. PERTAMINA DAERAH KALIMANTAN Lawan ANDI MALIK TADJOEDDIN Dan ABD. HAMID PAMARISA
189 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH RI Cq. MENTERI PERTAMBANGAN & ENERGI Cq. PERTAMINA PUSAT Cq. PERTAMINA DAERAH KALIMANTAN, tersebut;
    PEMERINTAH RI Cq. MENTERI PERTAMBANGAN & ENERGI Cq. PERTAMINA PUSAT Cq. PERTAMINA DAERAH KALIMANTANLawanANDI MALIK TADJOEDDINDanABD. HAMID PAMARISA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-01-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3309 K/Pdt/2017
Tanggal 11 Januari 2018 — ., dk VS PEMERINTAH RI., cq. MENTERI DALAM NEGERI cq., GUBERNUR PROVINSI PAPUA cq., BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN, dk.
54 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dk VS PEMERINTAH RI., cq. MENTERI DALAM NEGERI cq., GUBERNUR PROVINSI PAPUA cq., BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN, dk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-01-2006 — Upload : 05-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1391K/PDT/2000
Tanggal 17 Januari 2006 — Abdul Kahar bin Utuh Gurawa; Pemerintah RI Cq. Menteri dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan; Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Cq. Camat Kandangan
19 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abdul Kahar bin Utuh Gurawa; Pemerintah RI Cq. Menteri dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan; Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Cq. Camat Kandangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 853 K/Pdt/2014
Tanggal 25 Maret 2015 — PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA cq. WALIKOTA PEMERINTAH KOTA MEDAN, dkk VS MUSTIKA AKBAR, S.Sos., MAP
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA cq. WALIKOTA PEMERINTAH KOTA MEDAN, dkk VS MUSTIKA AKBAR, S.Sos., MAP
    TARIGAN, bertempat tinggal di Jalan KaryaJasa Nomor 49, Kelurahan Pangkalan Mansyur, KecamatanMedan Johor, Kota Medan;Turut Termohon Kasasi I dahulu Penggugat Intervensi II/Pembanding IJ juga sebagai Terbanding IV;2 PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq.GUBERNUR SUMATERA UTARA cq. WALIKOTAPEMERINTAH KOTA MEDAN cq.
    Pengadilan tidak berwenang atau melampaui bataswewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang No. 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanPengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon KasasiI: PEMERINTAH
    RI cq.
    MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNURSUMATERA UTARA cq.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 10-07-2014 — Putus : 27-02-2015 — Upload : 04-03-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 225/PDT/2014/PT-MDN
Tanggal 27 Februari 2015 — MILAP PURBA LAWAN PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR PROV. SUMUT CQ DIREKTUR PD ANEKA INDUSTRI DAN JASA SUSMUT
32 — 16
  • MILAP PURBA LAWAN PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR PROV. SUMUT CQ DIREKTUR PD ANEKA INDUSTRI DAN JASA SUSMUT
    (+2320 M2), dengan batasbatasnya:Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan trimurti.Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya BerastagiKabanjahe/Jalan Mesjid;Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Ganin Sembiring.Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Mesjid.dan inilah yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkaraini;Bahwa atas objek perkara tersebut dulunya semasa hidupnya Alm.Nangkih Purba bersama dengan Pemerintah RI cq. Menteri DalamNegeri RI cq.
    Bahwa atas obyek perkara tersebut dulunya semasa hidupnya Alm.Nangkih Purba bersama dengan Pemerintah RI Cq Menteri DalamNegeri RI, Cq Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara CqDirektur Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ProvensiSumatera Utara (Tergugat) membuat kesepakatan lisan bahwa tanahterperkara yang merupakan budel warisan Alm. Nangkih Purba denganistrinya Almh.
Pengadilan PN MANDAILING NATAL Perdata
Register : 23-05-2022 — Putus : 14-12-2022 — Upload : 19-06-2023
Putusan PN MANDAILING NATAL Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mdl
Tanggal 14 Desember 2022 — Penggugat:
MARIDAH NASUTION, DKK
Tergugat:
1.Negara RI Cq Pemerintah RI, Cq Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
2.Negara RI Cq Pemerintah RI, Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Sumatera Utara
54 — 18
  • Penggugat:
    MARIDAH NASUTION, DKK
    Tergugat:
    1.Negara RI Cq Pemerintah RI, Cq Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
    2.Negara RI Cq Pemerintah RI, Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Sumatera Utara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-04-2022 — Upload : 09-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385 K/Pdt/2022
Tanggal 12 April 2022 — PEMERINTAH RI. CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI. CQ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, CQ. BUPATI SIKKA, dkk vs GERGORIUS KELAN
103 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI. CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI. CQ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, CQ. BUPATI SIKKA, dkk vs GERGORIUS KELAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 912 PK/PDT/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq. KAKANWIL BPN Provinsi Maluku Cq. KAKAN Pertanahan Kota Ambon, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
119 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq. KAKANWIL BPN Provinsi Maluku Cq. KAKAN Pertanahan Kota Ambon, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
    PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI diJAKARTA cq KAKANWIL BPN PROVINSI MALUKU cqKAKAN PERTANAHAN KOTA AMBON DI AMBON,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, KecamatanSirimau, Kota Ambon, diwakili oleh Adolf Aponno, A.Ptnh,Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 912 PK/Pdt/2020S.H., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dave A.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2008 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 PK/Pdt/2006
Tanggal 18 Juni 2008 — PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq, GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA; dkk VS PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR;dkk
18 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq, GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA; dkk VS PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR;dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-12-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2904 K/Pdt/2018
Tanggal 2 Desember 2019 — PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI. VS KEPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUKIT HARAPOAN di singkat "KPKS BUKIT HARAPAN, dkk. ;
261 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI. VS KEPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUKIT HARAPOAN di singkat "KPKS BUKIT HARAPAN, dkk. ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-02-2008 — Upload : 23-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2414K/PDT/2002
Tanggal 15 Februari 2008 — KIFLI NOOR ; PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq ; Dkk
153 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KIFLI NOOR ; PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq ; Dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 20-10-2014 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/Pdt/2014
Tanggal 20 Oktober 2014 — RAYMOND SUTOMO ; PEMERINTAH RI., Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA, Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA, Cq. PEMERINTAH KECAMATAN AIRMADIDI,
50 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RAYMOND SUTOMO ; PEMERINTAH RI., Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq.PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA, Cq.PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA, Cq.PEMERINTAH KECAMATAN AIRMADIDI,