SAWIT GRAHA MANUNGGAL;;

PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2786/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIALDEVELOPMENT, beralamat di Kawasan Industri MM 2100,Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17520, yangdiwakili oleh Mahaside Kuranaga, jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117606.16/2011/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP01336/KEB/WPJ.07/2017tanggal 3 Agustus 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00026/207/11/059/16 tanggal 23 Mei 2016 Masa Pajak Oktober2011, atas nama PT Megalopolis Manunggal

Megalopolis Manunggal IndustrialDevelopment atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober Tahun 2011 Nomor00026/207/11/059/16 tanggal 23 Mei 2016; dan menetapkankembali sesuai dengan fakta yang ada dan berdasarkan asaskeadilan atas SKPKB PPN Masa Pajak Oktober Tahun 2011Nomor 00026/207/11/059/16 tanggal 23 Mei 2016 yang semulasebesar Rp.114.904.117, menjadi Nihil dengan perhitungansebagai berikut: SemulaCfm. SKPKB Cfm.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIALDEVELOPMENT;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 oleh Dr. H. M.

SAWIT GRAHA MANUNGGAL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 91/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SAWIT GRAHA MANUNGGAL, beralamat di DesaMurutuwu, Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, 73617,dengan alamat korespondensi Wisma HSBC Lantai 3, JalanPangeran Diponegoro, Kavling 11, Petisah Tengah, Medan,yang diwakili oleh Budi Purwanto, jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan

Pajak Nomor PUT005441.16/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00035/KEB/WPJ.29/2018,tanggal 19 April 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00009/207/14/714/17, tanggal 24 Maret 2017, Masa PajakNovember 2014 atas nama PT Sawit Graha Manunggal

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SAWIT GRAHA MANUNGGAL;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh Prof. Dr.

ABADI JAYA MANUNGGAL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1058/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :PT ABADI JAYA MANUNGGAL, beralamat Jalan RayaKm 19, Nolokerto, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, JawaTengah, yang diwakili oleh Johan Hermawan, jabatanDirektur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00111/KEB/WPJ.07/2017 tangal 31 Januari 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Kurang Bayar PPh Pasal 22 masaJuni 2011 Nomor 00006/202/11/055/15 tanggal 17 November 2015,atas nama PT Abadi Jaya Manunggal, NPWP 01.869.661.7055.000,beralamat di Jalan Raya Km 19, Nolokerto, Kaliwungu, KabupatenKendal, Jawa Tengah adalah tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;c.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT ABADI JAYA MANUNGGAL;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112462.11/2011/PP/M.XVIIIA Tahun 2019, tanggal 2 Juli 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT ABADIJAYA MANUNGGAL;2.

SAWIT GRAHA MANUNGGAL;;

PT SAWIT GRAHA MANUNGGAL

MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIALDEVELOPMENT, beralamat di Kawasan Industri MM 2100,Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, 17520, yang diwakilioleh Masahide Kuranaga, jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU772/PJ/2019

Megalopolis Manunggal IndustrialDevelopment atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei Tahun 2011 Nomor00021/207/11/059/16 tanggal 23 Mei 2016; dan menetapkan kembalisesuai dengan fakta yang ada dan berdasarkan asas keadilan atasSKPKB PPN Masa Pajak Tahun Mei 2011 #Nomor00021/207/11/059/16 tanggal 23 Mei 2016 yang semula sebesarRp.120.106.308, menjadi Nihil dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 3 dari 8 halaman.

MEGALOPOLIS MANUNGGAL ~ INDUSTRIALDEVELOPMENT;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., danDr.

SAWIT GRAHA MANUNGGAL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 90/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SAWIT GRAHA MANUNGGAL, beralamat di DesaMurutuwu, Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, 73617,dengan alamat korespondensi Wisma HSBC Lantai 3, JalanPangeran Diponegoro, Kavling 11, Petisah Tengah, Medan,yang diwakili oleh Budi Purwanto, jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan

Pajak Nomor PUT005440.16/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00034/KEB/WPJ.29/2018,tanggal 19 April 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00008/207/14/714/17, tanggal 24 Maret 2017, Masa Pajak Oktober2014 atas nama PT Sawit Graha Manunggal

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SAWIT GRAHA MANUNGGAL;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh Prof. Dr.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ITCI HUTANI MANUNGGAL

HUTANI MANUNGGAL, beralamat di Jalan 1519Simpang Empat Terunen, RT 002, Desa Bumi Harapan,Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara,Kalimantan Timur dan Alamat Korespondensi di Jalan AbadiNomor 07, RT 011 / RW 004, Gunung Sari Ilir, Balikpapan,Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Arliah, jabatan DirekturSumber Daya Manuasia dan Keuangan;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang,

tanggal 27 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP00692/NKEB/WPVJ.14/2018, tanggal 10 Juli 2018,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak sehubungandengan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor00017/104/15/725/17, tanggal 27 September 2017, Masa Pajak Desember2015, atas nama PT ITCI Hutani Manunggal

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00017/104/15/725/17, tanggal 27 September 2017, MasaPajak Desember 2015, atas nama PT ITCI Hutani Manunggal,NPWP 01.609.260.3725.001, beralamat di Jalan 1519 SimpangEmpat Terunen, RT 002, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku,Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan AlamatKorespondensi di Jalan Abadi Nomor 07, RT 011/RW 004, GunungSari llir, Balikpapan, Kalimantan Timur, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

CIKAMPEK TIRTA MANUNGGAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1458/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT CIKAMPEK TIRTA MANUNGGAL, beralamat diKampung Ciselang, Babakan Tambun, Kota Baru,Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang diwakili olehTonnianga Djie, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh

Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP90042/NKEB/WPJ.22/2018, tanggal 5 Oktober 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00057/203/08/433/11,tanggal 25 Mei 2011 Masa Pajak JanuariDesember 2008 BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf B karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PTCikampek Tirta Manunggal

Menyatakan PT Cikampek Tirta Manunggal tidak seharusnya dikenakanpajak atas bunga PPh Pasal 23 untuk tahun 2008 sesuai SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 MasaJanuariDesember 2008 Nomor 00057/203/08/433/11, tanggal 26 Mei2011 sejumlah Rp486.933.780,00;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1458/B/PK/Pjk/20204.

Mengembalikan uang sebesar Rp486.933.780,00 yang sudahdibayarkan oleh PT Cikampek Tirta Manunggal kepada DirektoratJenderal Pajak kepada PT Cikampek Tirta Manunggal;5.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT CIKAMPEK TIRTA MANUNGGAL;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Prof. Dr. H. M.

ARGO MANUNGGAL SAWITINDO VS BUPATI KABUPATEN KETAPANG

PUTUSANNomor 615/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT AGRO MANUNGGAL SAWITINDO, beralamat di JalanMelawai Raya No. 10 Blok M, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, Provinsi DKI Jakarta 12160, yang diwakili olehBagus Sulaiman Wahyuningrat, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUPATI KABUPATEN KETAPANG, tempat kedudukan diJalan Jenderal S.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT AGRO MANUNGGAL SAWITINDO;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007013.32/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 18 November 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT AGROMANUNGGAL SAWITINDO;2.

SAWIT GRAHA MANUNGGAL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

SAWIT GRAHA MANUNGGAL;;

MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2746/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIALDEVELOPMENT, beralamat di Kawasan Industri MM 2100,Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 117520, yang diwakilioleh Masahide Kuranaga, jabatan Direktur Utama pada PTMegalopolis Manunggal Industrial Development;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal

tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01356/KEB/WP4J.07/2017, tanggal 7 Agustus2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00028/207/11/059/16, tanggal 23 Mei 2016, Masa Pajak Desember 2011sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP97/NKEB/WPJ.07/KP.09/2017, tanggal 18 Juli 2017, atas namaPT Megalopolis Manunggal

Dengan mengadili sendiri:3.1 Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2 Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01356/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 7 Agustus 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang menetapkanMenolak seluruh Keberatan PT Megalopolis Manunggal IndustrialDevelopment atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Desember

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIALDEVELOPMENT;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT ;

MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2744/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIALDEVELOPMENT, beralamat di Kawasan Industri MM 2100,Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 117520, yang diwakilioleh Masahide Kuranaga, jabatan Direktur Utama pada PTMegalopolis Manunggal Industrial Development;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117604.16/2011/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01344/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 4 Agustus2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00023/207/11/059/16, tanggal 23 Mei 2016, Masa Pajak Juli 2011, atasnama PT Megalopolis Manunggal

Dengan mengadili sendiri:3.1 Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2 Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01344/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 4 Agustus 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang menetapkanMenolak seluruh Keberatan PT Megalopolis Manunggal IndustrialDevelopment atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juli Tahun

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIALDEVELOPMENT;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr.

MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2748/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIALDEVELOPMENT, beralamat di Kawasan Industri MM2100,Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 117520, yang diwakilioleh Masahide Kuranaga, jabatan Direktur Utama pada PTMegalopolis Manunggal Industrial Development;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117611.16/2012/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01369/KEB/WPJ.07/2017,tanggal 7 Agustus 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2012 Nomor 00044/207/12/059/16, tanggal 23 Mei 2016,atas nama PT Megalopolis Manunggal

ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91huruf (e) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002;Dengan mengadili sendiri:3.1 Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2 Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01369/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 7 Agustus 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang menetapkanMenolak selurun Keberatan PT Megalopolis Manunggal

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIALDEVELOPMENT;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr.

MEGAPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL MOVEMENT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3435/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIALDEVELOPMENT, beralamat di Kawasan Industri MM2100,Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520, yang diwakilioleh Mahaside Kuranaga, jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117609.16/2012/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01340/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 4 Agustus2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00042/207/12/059/16, tanggal 23 Mei 2016 Masa Pajak Januari 2012, atas namaPT Megalopolis Manunggal

Dengan mengadili sendiri:3.1 Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2 Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01340/KEB/WP4J.07/2017, tanggal 4 Agustus 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang menetapkanMenolak selurun Keberatan PT Megalopolis Manunggal IndustrialDevelopment atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari Tahun

Menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL = INDUSTRIALHalaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3435/B/PK/Pjk/2019DEVELOPMENT;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIALDEVELOPMENT, beralamat di Kawasan Industri MM 2100,Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17520, yangdiwakili oleh Masahide Kuranaga, jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU766

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117619.16/2012/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01339/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 4 Agustus 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00052/207/12/059/16tanggal 23 Mei 2016 Masa Pajak November 2012, atas nama PTMegalopolis Manunggal

Megalopolis Manunggal IndustrialDevelopment atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November Tahun 2012 Nomor00052/207/12/059/16 tanggal 23 Mei 2016; dan menetapkan kembalisesuai dengan fakta yang ada dan berdasarkan asas keadilan atasSKPKB PPN Masa Pajak November Tahun 2012 Nomor00052/207/12/059/16 tanggal 23 Mei 2016 yang semula sebesarRp.159.660.689, menjadi Nihil dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 3 dari 8 halaman.

MEGALOPOLIS MANUNGGAL ~ INDUSTRIALDEVELOPMENT,Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2742/B/PK/Pjk/20192. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.

MANUNGGAL SUKSES MANDIRI VS BUPATI BOVEN DIGOEL;