Ditemukan 1157557 data
135 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
CITRAPRASASTI KONSORINDO VS KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR / PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK);;
205 — 59
PUDAN KREASI Tergugat:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM Intervensi:PT. BINTANIKA JAYA
47 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
172 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAFARNAH JAYA UTAMA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR;
30 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
II MARYONO Bin NARI
22 — 5
terdakwa MARYONO BIN NARI sedangmemasang taruhan ; 222 2n nnn nn nnn nnn nn nnn nc eensBahwa alat apa yang digunakan untuk adu ayam adalah ayam sebagai aduan,timba, ember/bak, spon, untuk memandikan ayam, bulu ayam untukmembersihkan liur ayam dari dalam mulut, jam dinding untuk menghitungwaktu tiap rondenya dan uang sebagai taruhan; Bahwa sifat dari perjudian ayam tersebut untunguntungan karena tidak dapatdipastikan siapa pemenangnyQ; 2992 n2 nnn nnnBahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat
MARYONO BIN NARI sedangmemasang taruhan ; 22002 n nono nnn none nnn nen cn nc nnneBahwa alat apa yang digunakan untuk adu ayam adalah ayam sebagai aduan,timba, ember/bak, spon, untuk memandikan ayam, bulu ayam untukmembersihkan liur ayam dari dalam mulut, jam dinding untuk menghitungwaktu tiap rondenya dan uang sebagai taruhan ; Bahwa sifat dari perjudian ayam tersebut untunguntungan karena tidak dapatdipastikan siapa pemenangnya ; 2200222 ne none nnneBahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat
135 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 4,5 SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI SUMATERA UTARA VS PT. PUDAN KREASI;;
150 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
TANJUNG NUSA PERSADA vs PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) RSUD. PROF. DR. M. ALI HANAFIAH SM BATUSANGKAR;
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) RSUD. Prof. DR. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar, Nomor600/1131/PK/SetRSUD/2018, tanggal 21 Desember 2018, perihal suratPemutusan Kontrak Kegiatan Pembangunan Ruang Poliklinik RSUD.Prof. DR. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat PembuatKomitmen (PPK) RSUD. Prof. DR. M.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) RSUD. Prof. DR. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar, Nomor600/1131/PK/SetRSUD/2018, tanggal 21 Desember 2018, perihalPemutusan Kontrak Kegiatan Pembangunan Ruang Poliklinik RSUD.Prof. DR. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat PembuatKomitmen (PPK) RSUD. Prof. DR. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar,Nomor 600/1131/PK/SetRSUD/2018, tanggal 21 Desember 2018,Halaman 3 dari 6 halaman.
bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 September2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa dikeluarkannya objek sengketa berupa Surat Pejabat
25 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU, SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA TANJUNGPINANG VS SHOLIKIN;
87 — 8
KASMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENEBANG POHON ATAU MEMANEN ATAU MEMUNGUT HASIL HUTAN TANPA MEMILIKI HAK ATAU IJIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG . - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PI I alias P.
16 — 4
Unsur Tanpa Hak :14Menimbang, bahwa adapun unsur Tanpa Hak mengandung pengertianbahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatuperbuatan yang di perbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenanguntuk itu.Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidanganberdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa sertadihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 7April 2015 sekitar pukul 22.00 WIB didalam dapur rumah Terdakwa Ji.Cendana Dsn
Dari fakta persidangan terungkap pulabahwa Terdakwa melakukan permainan judi kyukyu ini karena keinginansendiri dari Terdakwa bukan karena paksaan ataupun tekanan dari orang lain.Dengan melihat fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatukesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;17Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja turut sertamain judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, yang dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenanq telah terpenuhi
231 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN MOTOR TEMPEL 15 PK.DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA VS CV. TRIGIL;
32 — 4
Menyatakan Terdakwa AGUS ROSIDI bin SUKARTO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan ; 5.
wilayah Desa Wanarejan Utara ;Bahwa terdakwa melakukan permainan kartu remi tersebut hanya iseng;Bahwa uang sejumlah Rp.435.000, yang dijadikan barang bukti adalahuang pasangan dari masingmasing pemain yang berada ditengahtengah;Bahwa saat ditangkap belum ada yang menang dan masih putarputar saja;Bahwa tempat penjemuran benang tersebut dapat dilihat dan dapatdimasuki umum;Putusan Nomor :88/Pid.B/2015/Bahwa terdakwa bersama temanteman tidak mempunyai ijin baik daripemilik penjemuran benang maupun dari pejabat
Menyatakan Terdakwa AGUS ROSIDI binSUKARTO tersebut telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungioleh umum tanpa mendapat ijin dari pejabat yangberwenang ;Putusan Nomor :88/Pid.B/2015/4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwatersebutdiatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama3 (tiga) bulan ;5.
265 — 88
Pengugat : ERWAN YUNI SURYANTA, STTergugat : Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Pemukiman Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau
Telah membaca berkas perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal16 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjungpinang pada tanggal 17 Februari 2021, dimana dalil GugatanPenggugat pada pokoknya memohonkan agar Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjungpinang menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketasebagai berikut:Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan KawasanPermukiman Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman ProvinsiKepulauan
36 — 13
MOCHAMAD THOHADIRIN alias BIRIN bin TONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 11 (sebelas) hari ; 3.
MOCHAMAD THOHADIRIN alias BIRIN binTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahbemelakukan tindak pidana Turut serta main judiditempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpamendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebutdiatas oleh karena itu dengan pidana penjara masingmasing selama (satu) bulan dan 11 (sebelas) hari ;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yangtelah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan
315 — 144
PEMOHON : SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU, SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA TANJUNGPINANGTERMOHON : SHOLIKIN
SutamiNomor 3 Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketaantara:SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSIKEPULAUAN RIAU, SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLAINFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTATANJUNGPINANG, berkedudukan di Jalan Daeng Marewa No.1SenggarangKota Tanjungpinang, dengan domisili elektronik:mochfirdaussh@yahoo.co.id. berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 180/10878/1.1.02/2021, tertanggal 12 Agustus 2021,memberikan
Daeng Marewa Nomor 1SenggarangTanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, domisilielektronik bakumhamsetdakotpi@yahoo.co.id;Bahwa Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Provinsi KepulauanRiau, Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi(PPID) Kota Tanjungpinang juga memberikan kuasa khususberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/919/1.1.02/2021,tertanggal 28 Juni 2021, kepada:Nama : H. MOCHMAD FIRDAUS, S.H., M.H.
Dalam sengketa informasi iniTermohon Keberatan telah menyampaikan Permohonan Informasi Publikkepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) PemerintahKota Tanjungpinang tanggal 30 November 2020 dan menyatakan Keberatanatas isi jawaban dari Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi(PPID) Pemerintah Kota Tanjungpinang Pemerintah Kota TanjungpinangNomor : 048/01/5.5.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 sehingga sayamengirim surat keberatan yang di tujukan kepada Atasan PPID PemerintahKota
TPI10.Tidak terpenuhinya data yang diminta dari Pejabat PPID KotaTanjungpinang.Tidak adanya tanggapan/Jawaban/Balasan atas surat keberatan dariAtasan PPID Pemerintah Kota Tanjungpinang;Jawaban dari Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiPemerintah Kota Tanjungpinang tanggal 11 Desember 2020 pada point2 tidak mempunyai landasan dasar hukum yang kuat denganmemasukkan kriteria kedalam pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008Tentang KIP.
Dengan demikian, Majelis Komisioner memiliki kKewajibanbukan hanya semata memutus sengketa informasi, tetapi jugamemenuhi dan melindungi hak asasi dari pihakpihak yangberkepentingan dalam perkara ini;Jawaban dari Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Kota Tanjungpinang Pemerintah Kota TanjungpinangNomor: 048/01/5.5.04/2020 tanggal 11 Desember 2020;Jawaban dari Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiPemerintah Kota Tanjungpinang tanggal 11 Desember 2020 pada point2 tidak
78 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
INTI RIMBA PERSADA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II;;
337 — 9
EDI PAKPAHAN Als EDI BIN DARWIS PAKPAHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA TURUT SERTA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENEBANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI IZIN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG.;2.
dan EDI PAKPAHAN Als EDIBin DARWIS PAKPAHAN, pada hari jumat, tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul17.00 Wib atu setidaktidaknya pada wakiu tertentu dalam tahun 2015bertempat di Desa Pesajuian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten IndragiriHulu atu setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu dalam Daerah HukumPengadilan Negri Rengat, sebagai yang melakukan, yang menyuruhmelakukan,dan atau yang turut serta dengan sengaja melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yangdikeluarkan oleh pejabat
DARWIS PAKPAHAN, pada hari jumat, tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul17.00 Wib atu setidaktidaknya pada wakiu tertentu dalam tahun 2015bertempat di Desa Pesajuian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten IndragiriHulu atu setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu dalam Daerah HukumPengadilan Negri Rengat, sebagai yang melakukan, yang menyuruhmelakukan,dan atau yang turut serta dengan sengaja membawa alatalatyang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohondi dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat
juga SaksiSUPRIANTO disuruh oleh Petugas Kepolisian untuk menelopon saksi SAULUSSIANIPAR agar datang kelokasi dan Terdakwa Edi Pakpahan bersama denganJUMARDO, SIMAN, SUPRIANTO, SAULUS SIANIAR besrta mesin Chainsawdibawa ke kantor polres kuansing dan diserahkan ke polres Indragiri Hulu untukdiproses lebih lanjut.Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenangmembawa alatalat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, ataumembelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat
Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanam (IUPHHKHT)Bahwa berdasarkan Undangundang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentangpencegahan dan pemberantasan Pengrusakan Hutan pasal 12 huruf cbahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalamkwasan hutan tanpa miliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang dan berdasarkan Peraturan Mentri KehutananPERMENHUT P54/Menhut Il tahun 2007tentang penerbitan putusanizin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan usahapemanfaatan hasil
Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan atau yang turutserta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutantanoa memiliki Izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;Ad. 1.
II Purnomo Bin Iskandar,
III Andri Fitriono Binn Mulani
27 — 8
angka tersebutkeluar maka penombok akan mendapatkan kelipatan 2.500 (duaribu lima ratus ) kali besar uang tombokannya ;Bahwa permainan judi toto gelap tersebut dilakukan pada hari apaSenin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;Bahwa perjudian tersebut berdasarkan perjudian dari Hongkong ;Bahwa komisi yang Arsen dapatkan 10% dari uang setoran ;Bahwa yang besar uang Arsen yang ditaruh dalam deposit palingbesar Rp.120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah) ;Bahwa Para Terdakwa memiliki ijin dari pejabat
duaribu lima ratus ) kali besar uang tombokannya ;Bahwa permainan judi toto gelap tersebut dilakukan pada hari apaSenin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 302 / Pid.B/ 2016 / PN.Gpr10e Bahwa perjudian tersebut berdasarkan perjudian dari Hongkong ;e Bahwa komisi yang Arsen dapatkan 10% dari uang setoran ;e Bahwa yang besar uang Arsen yang ditaruh dalam deposit palingbesar Rp.120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah) ;e Bahwa Para Terdakwa memiliki ijin dari pejabat
Unsur tanpa mendapat izin dari pejabat yangberwenang ;Ad.1. Unsur barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa berartiorang atau. siapa saja sebagai subyek hukum yang dapatdipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yangdilakukannya.
Unsur tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa perumusan unsur tanpa mendapat izinmengandung pengertian bahwa penyelenggaraan permainan judi tanpa adaizin adalah penyelenggaraan permainan yang tidak sah, hal ini terungkapbaik dalam pemeriksaan dipenyidik maupun dalam persidangan yaituberdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keteranganPara Terdakwa untuk permainan judi dimaksud Para Terdakwa membeli /tombok tidak memiliki Izin yang sah dari yang berwenang;Menimbang
Menyatakan Terdakwa Rukiadi Bin Sabar, Terdakwa PurnomoBin Iskandar, Terdakwa III Andri Fitriono Binn Mulani terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut sertamain judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidakada ijin dari pejabat yang berwenang;2. Menjatuhkan pidana kepada ParaTerdakwa oleh karena itu denganpidana penjara masingmasing selama : 4 (empat) bulan ;3.