Tgtmenjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (maslahah),sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:thal ole de ptis 1elibl 550Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan",Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukanoleh Pemohon dan Pemohon Il tersebut telah mempunyai alasan dankepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untukkeperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasikependudukan

pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebutsehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itudalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syaratpernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut di atasguna menghindari dampak negatif (mafsadat) yang ditimbulkannya haruslebin diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasiperkawinan (maslahah), sesuai pula dengan kaidah figh yang berbunyi:Chel Lele de ptis

pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebutsehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalamhal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syaratpernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut di atasguna menghindari dampak negatif (mafsadat) yang ditimbulkannya harus lebihdiutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan(maslahah), sesuai pula dengan kaidah figh yang berbunyi:Chek le de ptis

pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebutsehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh Karena itu dalamhal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syaratpernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut di atasguna menghindari dampak negatif (mafsadat) yang ditimbulkannya harus lebihdiutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasiperkawinan (maslahah), sesuai pula dengan kaidah figh yang berbuny/i:Chek le de ptis

Sunan Malik IbrahimNo. 4 BTN Kodya Asri Jempong Kelurahan Jempong Baru, KecamatanSekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.005/SK.PID/PTIS/IX/2019 tanggal 02 September 2019 yang telah didaftarkanpada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 September 2019dengan Register Nomor 253/SK.PID/2019/PN.MTR;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 77/PID/2019/PT.MTR tanggal 16Desember 2019 tentang Penetapan Hari sidang;Berkas perkara dan suratSsurat

No.846/Pdt.G/2019/PA.Simdiutamakan dari pada mengharapkan kerukunan yang tidak pasti, sesuai kaidahushuliyah yang terdapat dalam Kitab a/lAsbah wa anNazha ir:Cellecnal) Gila (gle ptis riled) jsMenimbang, bahwa sebaliknya sikap Termohon yang tidak manyatakansecara tegas keberatan bercerai dengan Pemohon merupakan petunjuk ketidakharmonisan dalam rumah tangga, selain itu berdasarkan mediasi dan upayadamai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, tidak dapatmerobah keinginan Pemohon untuk

le le ptis Llall 12Artinya: Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari padamenarik kebaikan/ kemaslahatan ;Bahwa Pengadilan juga perlu mengemukakan kaidah fiqgh yang terdapatdalam kitab AlAshbah wa AnNadhair halaman 128 yang selanjutnyadiambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :dalelly b gio ae J le cL) 4 23Artinya : Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan ataskemaslahatanHalaman 13 dari 15 halaman.

pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebutsehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalamhal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syaratpernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut di atasguna menghindari dampak negatif (mafsadat) yang ditimbulkannya harus lebihdiutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan(maslahah), sesuai pula dengan kaidah figh yang berbunyi:Chek le de ptis

marriage) dantidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satuikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkanbesar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar;Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Pengadilanmengambil sikap untuk mendahulukan menolak kemudharatan dari padamengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang untukselanjutnya diambil alin menjadi pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :tell le le ptis

Jikamereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya.Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahu;Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anakPara Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatanyang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab albajurihalaman 19 yang berbunyi :Dt alba tee , le pls dkahbcTheat Gly de ptis ww Lal 2Artinya: menolak kerusakan lebih didahulukan daripada merath kemaslahatan;Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon

pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebutsehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalamhal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syaratpernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut di atasguna menghindari dampak negatif (mafsadat) yang ditimbulkannya harus lebihdiutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan(maslahah), sesuai pula dengan kaidah figh yang berbunyi:Chek le de ptis

be (le ptis Llib!

Wayati No. 10, Kelurahan FakfakSelatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, PropinsiPapua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.02/SK.PDT/PTIS/VIII/2015 tanggal 01 Agustus 2015,yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Fakfak pada tanggal 3 Agustus 2015,Register Nomor: W30.U6/18/HK.02.1/VIII/2015;Semula Pelawan sekarang Terbanding;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terkait perkara ini;DUDUK PERKARANYAMenimbang

pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebutsehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itudalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syaratpernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut di atasguna menghindari dampak negatif (mafsadat) yang ditimbulkannya haruslebin diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasiperkawinan (maslahah), sesuai pula dengan kaidah figh yang berbunyi:Chel Lele de ptis

lebih bermakna dan bermanfaat bila diikatdalam sebuah ikatan pernikahan yang sah yang dengan adanya ikatanpernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, normahukum dan norma sosial dapat dihindarkan namun demikian tidak berartibahwa Pengadilan menghalalkan suatu perbuatan yang senyatanyadiharamkan atau sebaliknya, mengharamkan suatu perbuatan yangsenyatanya dihalalkan; Bahwa dalam kaidah ushul figh yang untuk selanjutnya diambil alihmenjadi pertimbangan Pengadilan berbunyi :tleall le le ptis

cle de ptis Lolics!

pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebutsehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalamhal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syaratpernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut di atasguna menghindari dampak negatif (mafsadat) yang ditimbulkannya harus lebihdiutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan(maslahah), sesuai pula dengan kaidah figh yang berbunyi:Chek le de ptis

Jikamereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya.Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anakPara Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatanyang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab albajurihalaman 19 yang berbunyi :Dt alba tee , le pls dkahbcTheat Gly de ptis ww Lal 2Artinya: menolak kerusakan lebih didahulukan daripada merath kemaslahatan;Menimbang, bahwa permohonan Para

lebih bermaknadan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah yangdengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggarannorma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan namundemikian tidak berarti bahwa Pengadilan menghalalkan suatu perbuatanyang senyatanya diharamkan atau sebaliknya, mengharamkan suatuperbuatan yang senyatanya dihalalkan;Bahwa dalam kaidah ushul figh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadipertimbangan Pengadilan berbunyi :tlell le le ptis

bahwa rumah tangga Penggugat denganTergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan rukunkembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah siasia belaka karena akan lebih besar mafsadat (keburukan) dari padamashlahatnya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwamenolak mafsadat lebin utama dari pada mengambil kemas/ahatan,sebagaimana tersebut dalam Kitab A/lBayan, halaman 38, yang oleh MajelisHakim diambil alin menjadi pendapatnya, berbunyi:thehl Ule de ptis