119000000000000010339210001036638000000001700000321880001036431000103626100010366170000852917000103580300010353380001036239000093204600010352130001035182000103531700010335960001036728000003231900000651380001036821000006525900000927910001034872000103461500010351600000999892000103691400000929250000121890000103700700001220220000153887000103710000001540210000183633000103719300001837650000215728000103728600002158620000241162000103737900002413070000265551000103747200002656850000287632000103756500002877646953500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000PpyvpvprpsppsrsPAAPPAPApPAPPAPPPpPsPAPpAPAPPsPPpP spp pPpsppPppPpPPsapDPP ss spPa

):;Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 71 UU SPPA, pidana pokokbagi Anak terdiri atas (i) pidana peringatan, (il) pidana dengan syarat berupapembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, (ili)pelatinan kerja, (iv) pembinaan dalam lembaga dan (v) penjara sedangkantindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak sebagaimana Pasal 82 UUSPPA yaitu (i) pengembalian kepada orang tua/ wali, (ii) penyerahan kepadaseseorang, (ili) perawatan di rumah sakit jiwa, (iv) perawatan di LPKS, (Vv)kewajiban

mengemukakan ihalhal ~s yang bermanfaat bagi Anak sertamempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari PembimbingKemasyarakatan sebagaimana Pasal 60 ayat (1) dan (3) UU SPPA;Menimbang, bahwa pada saat persidangan orang tua Anak telahmengemukakan bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukumankarena Anak masih bersekolah dan berada di kelas XII SMA 3 Menggala,orang tua menyatakan kesanggupannya untuk mendidik dan menjaga Anakagar tidak mengulanginya lagi perbuatannya serta orang tua telah

antara Anak dan Anak Korban maupun keluarga masingmasingtelah terwujud sebagaimana konsep restorative justice;Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan uraianuraianpertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa tuntutan Penuntut Umum yangmenuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun maupunrekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan berupa penjatuhan pidanapenjara dan penempatan Anak di LPKA Kelas IIA Bandar Lampung dapatmengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang diharapkan dalamUU SPPA

bahwa pidana penjara terhadap Anak adalah paling lama %dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa danberdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU SPPA bahwa pidana bersyarat dapatHalaman 29 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.SusAnak/2021/PN Mg!

maka Hakimmenilai pidana bersyarat adalah pidana yang paling tepat untuk dijatuhkankepada Anak karena telah mengandung aspek edukatif, kontruktif, preventifmaupun keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) UUSPPA, Hakim dalam hal menjatuhkan pidana dengan syarat makamenetapkan pula syarat umum dan syarat khusus yang mana syarat umumyang dijatunkan adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagiselama menjalani masa pidana dengan syarat sebagaimana Pasal 73 ayat(3) UU SPPA

;Menimbang, bahwa kata wajib dalam pasal 56 ayat ( 1 ) UndangUndang no.8 tahun 1981 tentang KUHAP jo pasal 23 ayat ( 1 ) UndangUndang no.11 tahun 2012 tentang SPPA ditujukan kepada pejabat padasetiap tingkat pemeriksaan, tidak terkecuali Penyidik, hal ini berartididampinginya Anak oleh Penasehat Hukum bukan ataskemauan/kehendaknya, maka keabsahan penunjukannyapun tidakbergantung kepada ada atau tidak adanya surat kuasa dari Anak dan/atauHal. 4 Perkara No. 1/PID.Sus.Anak /2017/PT.DKIorang tua/wali

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24Nopember 2016 no. 28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Utr tidak dapatdipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadilisendiri sebagaimana tersebut dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini bukan putusan akhir,maka biaya perkara ditangguhkan sampai dengan adanya putusan mengenaipokok perkara; Mengingat, pasal 56 ayat ( 1 ) UndangUndang no.8 tahun 1981tentang KUHAP jo pasal 23 ayat ( 1 ) UndangUndang no. 11 tahun 2012tentang SPPA

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakanberdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. halaman 12 dari 22, Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2017/PN Kgnem Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidanapokok bagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1)pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan

Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarangmelanggar harkat dan martabat Anak. wannnnnnnenn= Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang ti nyang dapat dikenakan kepada Anak meliputi : a. pengembalian kepada, orangtua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumal sakit jiwa; d.perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan al dan/ataupelatinan yang diadakan oleh pemerintah atau badan eal . pencabutansurat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tidikenakan paling lama

1 (satu) tahun. oYnt Menimbang, bahwa menurut pasal (3) dan (4) UU SPPA,Hakim wajib mempertimbangkan la h( penelitian kemasyarakatan dariPembimbing Kemasyarakatan sebel iesdana.

masih sanggup untuk menerimaklien anak kembali dan hidup ditengahtengah masyarakatnya dan akanikut membantu membina dan mengawasi klien anak;Menimbang bahwa laporah social dari pekerja social dalam perkara aquo pada pokoknya menyimpulkan akan pentingnya bagi anak untukmelanjutkan pendidikannya dan berharap agar terhadap anak tidak dilakukanpenahanan untuk menjaga perkembangan mental untuk mempersiapkan masadepan yang lebih baik dan terarah;Menimbang bahwa nafas dari UU no.11 tahun 2012 tentang SPPA

) maka hakim berpendapatbahwa terhadap anak akan dijatuhkan pidana bersyarat;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (6) UU no.11tahun 2012 tentang SPPA mengatur bahwa jangka waktu pidana dengan syaratadalah paling lama selama 3 (tiga) tahun;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (2) UUno.11 tahun 2012 tentang SPPA maka dalam hal penjatuhan pidana bersyaratditentukan pula syarat umum dan syarat khusus yang mana mengenai syaratumum yang akan dijatuhkan mengacu pada syarat

syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyaratterhadap anak;Menimbang, bahwa selain pidana penjara, sesuai ketentuan Pasal 80UURI no.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak maka terhadap anaksesuai ketentuan tersebut dapat pula dijatuhi pidana denda;Menimbang bahwa untuk menambah manfaat dan efek jera daripemidanaan yang dijatuhkan terhadap anak maka terhadap anak juga akandijatuhi pidana denda;Menimbang sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU no.11tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

) yang menyatakan bahwaterhadap anak apabila ancaman pidananya juga termasuk denda makaterhadap anak akan dijatunkan pidana Pelatihan Kerja yang mana apabiladihubungkan dengan ketentuan pasal 78 ayat (1) SPPA maka Pelatihan kerjatersebut dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yangsesuai dengan usia anak dan ayat (2) menyatakan bahwa pidana pelatihankerja tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun makaterhadap anak dalam penjatuhan putusan akan dikenakan

pidana untukmelakukan pelatinan kerja sesuai ketentuan pasal 78 ayat (1) dan (2) uu no.11tahun 2012 tentang SPPA tersebut; yang mana dalam perkara aquo ditetapkananak akan menjalani masa pelatinan kerja tersebut bertempat di kantor desaBalerejo Kecamatan Kauman yang merupakan desa tempat tinggal Anak setiaphari kerja minimal selama 1 (satu) jam perhari;Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan berupa1 (satu) buah daster warna merah muda motif doraemon, 1 (Satu) buah celanadalam

hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Masyarakat atasNama ** EEE MOomor Register A2.13/06/A/Lit.PN/2020 tanggal 26 Juni2020, yang ditandatangani oleh Jakisman Nainggolan selaku PembimbingKemasyarakatan, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepadaMajelis Hakim agar terhadap klien Anak *******kerkee%% Qipnidana penjaradengan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)Pontianak dan tetap memperhatikan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat(6) UU SPPA

;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapatbahwa perbuatan Anak yang telah mengakibatkan kematian terhadap AnakKorban, dengan caracara yang Anak lakukan sebagaimana yang telahterungkap di persidangan, telah meresahkan masyarakat dan berpotensiHalaman 27 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.SusAnak/2020/PN Ptsmembahayakan masyarakat di masa depan, pertimbangan ini didasarkan padaPasal 81 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA

), Anak dijatuhi pidanapenjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakanmasyarakat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pidana penjara, sekalipunmerupakan upaya terakhir, merupakan pidana yang tepat diterima Anak yangmenginsyafi perbuatannya tersebut dan bahkan, dengan sadar dan cekatan,membuang jasad Anak Korban dan barang bukti usai melakukan perbuatannyatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, Pidanapenjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama

1/2 (satu perdua) darimaksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sehingga dalamperkara ini, di mana Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, denganancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahundan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yangapabila disesuaikan dengan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA yang berbunyi Apabiladalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa

, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, dimana Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan,pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa pidana pelatihan kerja bagi Anak di LPKA yangtersebut di atas, telah sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) UU SPPA, Pidanapelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerjayang sesuai dengan usia Anak., yang dalam penjelasannya dinyatakan

setelah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok,selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.1; Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor SIC/03/XII/2018, tertanggal 14Desember 2018 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh KomandanKorem 091/ASN, Daerah Militer VI/Mulawarman, bukti surat tersebut telahbermeterai cukup serta bernazegelen, dan setelah dicocokan denganaslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.2; Fotokopi Surat Pendapat Pejabat Agama Nomor Fotokopi SuratPendapat Pejabat Agama Nomor SPPA

Pengadilan Agama untuk perkaraperceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohontetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksisaksi yang berasal darikeluarga atau orang dekat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telahmengajukan alat bukti surat tertulis P.1., P.2. dan P.3 berupa Fotokopi kutipanakta nikah nomor 162/30/V/2002, tanggal 18 Mei 2002, Surat Izin Cerai NomorSIC/03/XII/2018, tertanggal 14 Desember 2018 dan Fotokopi Surat PendapatPejabat Agama Nomor SPPA

Perpang/11/VII/2007,untuk melakukan perceraian harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yangberwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut Pemohontelah mendapatkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang yaitu FotokopiSurat Izin Cerai Nomor SIC/03/XII/2018, tertanggal 14 Desember 2018 danFotokopi Surat Pendapat Pejabat Agama Nomor SPPA/03/XII/2018, tertanggal10 Desember 2018, yang menerangkan bahwa Pemohon telah diberikan izindari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan

Jo UU RI No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, PenasihatHukum Anak tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum membacakan SuratDakwaan terhadap si Anak, Hakim memerintahkan PembimbingKemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian kKemasyarakatanmengenai Anak yang bersangkutan, sebagaimana dalam Pasal 57 ayat (1)UndangUndang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(untuk selanjutnya disebut UU SPPA

Majelis Hakim memperhatikan dan melakukanpemeriksaan terhadap identitas Anak dipersidangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan telah sesuai dengan identitas Anakdalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu Anak juga membenarkanmengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error inpersona) sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;Menimbang, bahwa selain itu karena perkara ini merupakan perkaraperadilan pidana anak yang berdasarkan UU SPPA

, maka melihat usia dariAnak yang dihadapkan dalam persidangan ini yaitu saat ini berumur 16 (enambelas) tahun dan ketika melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,Anak masih berumur 14 (empat belas) tahun, maka usia dari Anak tersebutmasih masuk dalam klasifikasi usia Anak yang berkonflik dengan hukum,sebagaimana Pasal 1 angka 3 UU SPPA, sehingga dihadapkan Anak dalamperkara ini sudah tepat, dan selain itu dengan dibenarkan identitasnya olehHalaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/

, pada tanggal 26 Februari 2001, yang dikeluarkanoleh Gereja Majelis Injili di Timor Jemaat Emaus Oebelo pada tanggal 04 Juni2001, sehingga bila dihitung kembali mengenai umur dari Anak Korban, makaAnak Korban ketika disetubuhi oleh Anak adalah ketika berumur 17 (tujuh belas)tahun, dan merupakan usia yang masuk klasifikasi sebagai seorang anaksebagaimana Pasal 1 angka 1 UndangUndang No. 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan jugaPasal 1 angka 4 UU SPPA

menurut Hakim hal tersebut adalah yang terbaik demi kepentingansi Anak dan untuk jangka waktunya akan ditentukan di dalam amar Putusan,karena selain itu ini menjadi pembelajaran bagi Anak bahwa perbuatannyatetaplah perbuatan yang melanggar norma dan peraturan perundangundangan,terlebih lagi akibat perbuatannya Anak Korban menjadi hamil;Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatunkan kepada Anak dalamhukum materiil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda,maka sesuai Pasal 71 ayat (3) SPPA

Keberatan keempat : Bahwa penjatuhan pidana dari Hakim kepadapara terdakwa berupa Tindakan sesuai Pasal 82 Ayat (1) huruf a UURI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA kuranglah tepat berdasarkanPasal 69 Ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, selain itupenjatuhan sanksi dari Hakim kepada para terdakwa terlalu ringandan tidak sesuai dengan perbuatan para terdakwa yang telahmenimbulkan dampak negatif yang terlalu besar bagi pihak korban,selanjutnya menurut kami penuntut umum penjatuhan = sanksitersebut

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakanberdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. mocesnnscnnnn Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 11 UU SPPA, pidanahalaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2017/PN Kgnpokok bagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1)pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau

Pidana yang dijatuhnkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.ee Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakanyang dapat dikenakan kepada Anak meliputi : a. pengembalian kepada orangtua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d.perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ataupelatinan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutansurat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.nt Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA,Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dariPembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baiksebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Anak harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawabmaka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenaltindakan sebagaimana Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 71 UU SPPA, pidana pokokbagi Anak terdiri atas (i) pidana peringatan, (il) pidana dengan syarat berupapembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, (ili)pelatinan kerja, (iv) pembinaan dalam lembaga dan (v) penjara sedangkantindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak sebagaimana Pasal 82 UUSPPA yaitu (i) pengembalian kepada orang tua/ wali, (ii) penyerahan kepadaseseorang, (ill) perawatan di rumah sakit jiwa, (iv) perawatan di LPKS, (Vv)kewajiban

tahanan dengan perintah agar Anaktetap ditahan;Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak telahmemohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui, menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hariserta Anak masih terdaftar sebagai pelajar kelas IX SMP dan masih inginmelanjutkan pendidikan;Menimbang, bahwa Hakim memandang pemidanaan terhadap anakyang berkonflik dengan hukum harus memberikan perlindungan terhadaphakhak anak sebagaimana yang diamanatkan dalam UU SPPA

mengulangiperbuatannya serta agar Anak mendapatkan pendidikan, pelatinanketerampilan dan pembinaan selama Anak berada di LPKA sembari Anakmerenungi kesalahannya sehingga hal tersebut diharapkan dapatmemberikan efek jera dan pelajaran kepada Anak untuk tidak lagimengulangi perbuatannya ketika nantinya Anak kembali ke masyarakat;Menimbang, bahwa meskipun begitu Hakim tidak sependapatdengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepadaAnak;Menimbang, bahwa sebagaimana asas dalam UU SPPA

bahwasistem peradilan pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentinganterbaik bagi Anak maka Hakim pun menilai bahwa pemidanaan yangdijatunkan terhadap Anak juga harus mendasarkan pada kepentingan terbaikbagi Anak serta untuk memberikan perlindungan terhadap hakhak anak olehkarena itu sebagaimana Pasal 79 ayat (2) dan (3) UU SPPA bahwa pidanapenjara dijatunkan terhadap Anak paling lama % (satu perdua) darimaksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa sertaminimum khusus pidana

Menimbang, bahwa pasal 69 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 2Tahun 202 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakananak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuandalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanyadapat dikenai tindakan.Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 2 UU SPPA, pidana pokokbagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1)pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan

Pidana yang dijatuhnkan kepada Anak dilarangmelanggar harkat dan martabat Anak.Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakanyang dapat dikenakan kepada Anak meliputi : a. pengembalian kepada orangtua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d.perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ataupelatinan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutanSurat Izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan inidikenakan paling lama 1 (Satu) tahun.Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA,Hakim wajidb mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dariPembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

2017/PN.Bgl, tanggal 30 Nopember 2017 ;Menimbang, bahwa karena Penuntut umum tidak mengajukan memoribanding, sehingga tidak ada keberatan Penuntut umum tentang pertimbanganmengenai faktafakta hukum dan pertimbangan hukumnya ;Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding Penuntut umumhanya menyangkut masalah hukuman yang diputuskan oleh Pengadilan NegeriBengkulu ;Menimbang, bahwa selain dasar pertimbangan tentang penjatuhanhukuman sebagaimana ditentukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ( SPPA

korban kejahatan.Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti mempelajari dengan seksamaBerita Acara peridangan dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkaraNomor 62/Pid.SusAnak/2017/PN.Bgl, tanggal 30 Nopember 2017, Majelis HakimBanding menilai bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertamadalam perkara tersebut telah tepat dan benar dan pertimbangannya telah cukupmemenuhi rasa keadilan masyarakat serta tujuan pemidanaan sebagaimanadikehendaki dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

,MH dan pihakpihak terkait dalam prosesDiversi perkara Anak Nomor /Pid.SusAnak/2020/PN Bbu telah mencapaiKesepakatan Diversi sebagai berikut:dikembalikan kepada orang tua dibawah pengawasan pembimbingkemasyarakatan selama 6 (enam) bulan sebagaimana disebutkan dalam pasal10 ayat 2 huruf c UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak(SPPA) aaeApabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaandilanjutkan dalam proses persidangan yang diatur dalam dakwaaan pertamaPasal

pada pembelaannya;Setelah mendengar keterangan masingmasing Orang Tua Para Anakyang mereka menyatakan meminta maaf atas tindakan yang telah dilakukanoleh Para Anak mereka dan masih sanggup untuk mendidik serta merawat Paraanaknya;Setelah mendengar laporan Penelitian Kemasyarakatan yangmerekomendasikan Anak dijatuhi putusan berupaPidana Pembinaan Dalam Lembaga ditempatkan di BPRSR DIY, sesuai Pasal71 ayat (1) huruf d dan Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

), Anak II dijatuhi putusanberupa Pidana Pembinaan Dalam Lembaga ditempatkan di BPRSR DIY, sesuaiPasal 71 ayat (1) huruf d dan Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan= Anak ilHalaman 3 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.SusAnak/2019/PN Smnwon nnn nena nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn dijatuhi putusan berupa Pidana Pembinaan DalamLembaga ditempatkan di BPRSR DIY di Sleman, sesuai Pasal 71 ayat (1) hurufd UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak (SPPA)dengan pertimbangan terhadap Para Anak pada intinya sebagai berikut:1.

pada korbannya, maka Hakim berpendapat yang dilakukan oleh ParaAnak adalah masuk dalam katagori Pengertian Recidivie atau Perbuatan PidanaPengulangan hanya obyeknya saja yang berbeda;Menimbang bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan dariPembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan Para Anak dijatuhiputusan berupa Pidana Pembinaan Dalam Lembaga ditempatkan di BPRSRDIY, sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d dan Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

), dalam hal ini Hakimberpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Anak telah menimbulkanbahaya bagi masyakat dalam hal ini Anak Korban yang bernama Anak yang mengalami luka serius pada lengan sebelah kanan yang mungkin sulituntuk kembali pulih seperti sedia kala sebelum terjadi peristiwa pembacokandan berdasarkan Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur bahwa Pidana pembinaan di dalamlembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak

klien juga merupakan korban dari para bandar narkotikayang mengikat klien dengan iming uang dan sabusabu gratis untukdikonsumsi ;Menimbang, bahwa atas kesimpulan dan saran tersebut, maka tanpamengurangi rasa hormat kepada Penyidik, Penuntut Umu dan Hakim, PembimbingKemasyarakatan (PK) dapat merekomendasikan anak yang berkonflik denganhukum dalam setiap tahap pemeriksaan dapat diupayan penyelesaian secaradiversi, sesuai dengan Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2013 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak (SPPA

) ;2Menimbang, bahwa berdasarkan Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2013Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pada hari Selasa tanggal 23Desember 2014 telah diupayakan Diversi dalam perkara ini.

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakanberdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

SRaaaene Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 11 UU SPPA, pidanapokok bagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1)pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c.pelatihnan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. Sedangkanpidana tambahan terdiri atas : a. perampasan keuntungan yang diperoleh daritindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.

SRaaaene Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakanyang dapat dikenakan kepada Anak meliputi : a. pengembalian kepada orangtua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d.halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2017/PN Kgnperawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ataupelatinan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutansurat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.ee Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA,Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dariPembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalamhal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusanHakim, putusan batal demi hukum.

EMPLATE VII DIVERSI SPPA PERATURAN MAHKAMAHGUNGREPUBLIK INDONESIATemplate penetapan KPN diversi berhasil di pengadilanPENETAPANNomor : 08/Pen.Div/2014/PN.Gin jo. 207/Pid.SusAnak/2014/PN.GINDEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Negeri Gianyar ;Setelah membaca :1.

dikarenakan kesepakatandiversi telah terlaksana dengan baik maka sebagaimana ketentuan pasal 59 Peraturan PemerintahNo. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang BelumBerumur 12 (dua belas) Tahun pemeriksaan perkara ini harus dihentikan ;Mengingat, ketentuan pasal 59 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentangPedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas)Tahun, UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

GatotSusilo Lawrence, MSc, SpPA(K), DFM, SpF, FESC dalampersidangan 6. Selanjutnya keterangan saksi ahli DR. dr. Gatot SusiloLawrence, MSc, SpPA(K), DFM, SpF, FESC, di bawah sumpah didepan persidangan, menerangkan :Bagian Ketiga adalah Pemeriksaan Luar dan Dalam .

Gatot Susilo Lawrence, MSc,SpPA(K), DFM, SpF,FESC, menerangkan :Pada bagian Pemeriksaan Dalam, butir 19S/d 24, yaitu gambaran makroskopisjantung, paru, lambung, usus, kandungkencing dan testis menunjukkan prosespembusukan lanjut.

Gatot Susilo Lawrence, MSc,SpPA(K), DFM, SpF, FESC,menerangkan :Bahwa ahli menerangkan bahwa kejangkejang, mulut berbusa pada orang sebelummeninggal, merupakan ciri gejala seranganpenyakit jantung koroner.Keterangan saksi ahli DR. dr. Gatot Susilo Lawrence, MSc, SpPA(K), DFM, SpF, FESC, menerangkan :Bahwa Ahli menerangkan bahwapendarahan pada otak tidak mempengaruhiserangan jantung, begitu pula seranganjantung koroner juga tidak mengakibatkanpendarahan pada otakKeterangan saksi ahli DR. dr.

Gatot Susilo Lawrence, MSc, SpPA(K), DFM, SpF, FESC, menerangkan :Dalam laporan kondisi objektif visumnomor VRJ/010/V/2013/Rumkit yang dibuatoleh dokter tidak disebutkan adanya jejasatau tanda trauma bekas benturan bendatumpul pada kepalaBahwa setiap benturan pada tubuhManusia pasti meninggalkan jejak atautanda traumaBahwa benar ahli berpendapat bahwaAlmarhum Amiluddin Kunsi = meninggalbukan karena pendarahan otak tetapikarena serangan jantung koroner.7.

Susilo Lawrence, MSc, SpPA(K), DFM, SpF, FESC, dapat didengar dalam kepingan CD terlampir).Bahwa selain keterangan saksi ahli sebagaimana dimaksud, ternyatamajelis hakim judex factie juga telah menggelapkan, memelintir danatau) mengaburkan keterangan saksisaksi dalam putusannya.Beberapa keterangan tersebut, antara lain :10.