01 dan surat keterangan jual beli Nomor :592.2 tanggal 16 April 2017, juga terbukti dengan tidak ditandatanganisurat Akte Jual Beli (AJB) oleh PPAT Kantor Camat Montasik ataspermohonan Terbanding/ Penggugat, namun fakta persidangan ini samassekali tidak dimuat dan atau dicantumkan baik didalam pertimbanganhukumnya maupun didalam putusan A quo oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Jantho.Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pembanding/Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua ongkos perkarayang timbul dalam perkara ini.Apabila Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Cq Majelis Hakimyang memeriksa, Mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikanputusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yangberlaku, mohon putusan yang seadiladilnya.

Parigi Moutong, atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tipikor Paluyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa PNPMMPd masuk di Kecamatan

Parigi Moutong, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Tipikor Palu yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berhargayang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berhargatersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukanperbuatan Tersebut , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut : Bahwa PNPMMPd masuk di Kecamatan Taopa

sekitarpukul 11.00 WIB, di Jalan Rahmat Saleh, Semarang, Penggugattelah dihadang dan dihentikan mobil Penggugat cara distopsecara mendadak/ dipepet dengan mobil oleh karyawanTergugat yang bernama saudara bernama SINAGA, Cs yangberjumlah 6 orang, selanjutnya setelah mobil berhenti langsungkontak dan STNK diminta secara paksa oleh Sinaga, CSakhirnya STNK Penggugat berikan tetapi mobil masih Penggugatkuasai sampai urusan Penggugat di Pengadilan TipikorSemarang selesai.Bahwa setelah urusan di Pengadilan Tipikor

Lebih lanjut terhadap dalil Penggugat angka 7 yang Pada intinya masihmenyatakan Bahwa setelah urusan dipengadilan tipikor semarang selesaiHalaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 345/PDT/2016/PT SMGPenggugat tetap dipaksa untuk meyerahkan mobil kekantor MPMGCabang Semarang yang beralamat di jalan Majapahit Nomor 65 BSemarang, dengan cara mereka sebagaian membuntuti dan sebagiandidepan mobil Penggugat dan saudara Sinaga, Cs duduk di dalam MobilPenggugat dan Perbuatan Suadara Sinaga, Cs tersebut

Husni Hardinata (DPO) yang mengatakan bahwa ia bergabungdi Tipikor pangkat Kombespol dan yang akan memasukkan anak saksiHal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 1400 K/Pid/2014Sugimun adalah kakaknya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. HusniHardinata (DPO) ;Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 saksi Sugimun ditelepon olehTerdakwa .

Husni Hardinata (DPO) yang mengatakan bahwa ia bergabungdi Tipikor pangkat Kombespol dan yang akan memasukkan anak saksiSugimun adalah kakaknya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. HusniHardinata (DPO) ;Bahwa pada tanggal 24 januari 2012 saksi Sugimun ditelepon olehTerdakwa .

Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidanabiasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : M.Rizal Syahputra Alias Izal Bin Khairuddin;Tempat lahir : Karang Baru;Umur/tanggallahir : 19 tahun/05 Mei 1995;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Karang BaruKabupaten Aceh Tamiang;Agama : Islam;Pekerjaan : pelajar;Terdakwa tidak ditahan;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR

ARDI DJOHAN, SH Panitera Pengganti.dto.IWAN, S.HUntuk salinan yang sama bunyi oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPanitera.H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 20 dari Hal 20 Putusan No.114/Pid /2015/PT.BNA

TIPIKOR/2014/PT.PLG, sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengantanggal 19 Desember 2014;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang tahap II tanggal 12 Desember 2014 Nomor : 52/Pid.SusTPK/2014/PT.PLG, sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18Januari 2015;7. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Januari 2015 Nomor : 02/Pen.

TIPIKOR/2015/PT.PLG, sejak 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12Februari 2015;8.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2014dengan Nomor 23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat olehPanitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi BanjarmasinHj.

., dan telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19Nopember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriBanjarmasinsesuai Akta Nomor 23/Akta.Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm;Akta Pernyataan Banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwapada tanggal 17 Nopember 2014 dengan Nomor 23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Banjarmasin Hj. ELSYE MANGINDAAN, S.H.

Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2014, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin pada tanggal 28 Nopember 2014, yang telah diberitahukandan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3Desember 2014 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan MemoriBanding Nomor 23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;V.

Karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segaladakwaan Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sebagai YudexFactie setelah mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri TindakPidana Korupsi Banjarmasin tanggal 11 Nopember 2014 Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/PN.Bjm berikut berita acara sidang serta alat bukti/oarang bukti yangterlampir dalam berkas perkara, maka didapati faktafakta sebagai berikut: Bahwa Terdakwa sebagai PNS bekerja pada Dinas Kehutanan danPerkebunan

,Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sebagai KetuaMajelis, JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan HADISUTJIPTO, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi Banjarmasin masingmasing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin tanggal 5 Januari 2015, Nomor : 1/PID.SUSTPK/2015/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsiyang memeriksa dan mengadili

Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d 18 Nopember 2013 ;7.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor padaPengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 18 Januari2014 ;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yang bersangkutanserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor :79/Pid.Sus.K/2013/PNMdn ;e Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :490/Pen.PID.Sus.K/2013/PT.MDN tanggal 04 Desember 2013 tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;

untukmempelajari berkas perkara pidana Korupsi Nomor : 79/Pid.Sus.K/2013/PNMdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh JaksaPenuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara serta Syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi (Tipikor

) pada Pengadilan Tinggi Medan, membaca dan mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Oktober 2013 No : 79/Pid.Sus.K/2013/PN38Mdn Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dariPenasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Desember 2013, Memori Banding yangdiajukan Penuntut Umum serta Suratsurat yang berhubungan dengan perkara inimaka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada padaPengadilan

Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakimtindak pidana Tipikor pada tingkat pertama tersebut adalah tepat dan benar kecualimengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan ; Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada poin pertamamenyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang halhal yang meringankan Terdakwa salah satunya adalah Terdakwa menyatakan terusterang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Namun dipersidangan Terdakwaberdalih penyerahan Uang

PUTUSANNomor 122 PK/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam Peninjauan Kembaliyang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalamperkara Terpidana:Nama : H. UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH. ;Tempat Lahir : Sragen ;Umur/Tgl Lahir : 61 Tahun/16 Oktober 1950 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : 1. Jalan Batu Alam Jaya No.62 U Condet JakartaTimur ;2.

Tipikor Smg., jo 1361 K/Pid.Sus/2012 joNo.78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 April 2014Terpidana H. UNTUNG SURONO WIYONO SUKARNO, SH, mengajukanpermohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agungtersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telahdiberitahukan kepada Terpidana H.

(Vide putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SemarangNo.78/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg hal: 255256).Bahwa berdasarkan Pasal 2 PP No: 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah, berkaitan kKewenangan Kepala Daerahselaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerahmendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada SekretarisDaerah dan/atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No:27 Tahun

Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung selaku HakimAnggota dengan pendapat sebagai berikut: Bahwa Terpidana mengajukan Novum :a. PK1 : LHP BPKRI atau audit BPKRI atas Laporan keuangan PemdaKabupaten Sragen tahun 2011 tanggal 23 Mei 2012 ;b.

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebutdan dibantu oleh Sri Asmarani, S.H.,C.N. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terpidana.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,TTD TTDH. Suhadi, S.H., M.H. Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.TTDH. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.Panitera Pengganti,TTDSri Asmarani, S.H.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi di Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal22 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal16 Maret 2015 Nomor : 106/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdg, atas namaTerdakwa ASEP HIDAYAT, BBA bin H

Mengingat Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 31 Juli 2015 yangdiajukan oleh Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi di Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal22 Juni 2015;Hal. 50 dari 73 hal. Put.

PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi BandungNomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22 Juni 2015, yangmemperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas A knusus Bandung Nomor 106/Pid.SusTPK/2014/ PN.BDGtanggal 16 Maret 2015 mengenai pidana penjara pengganti uangpengganti sehingga amar putusanya adalah menyatakan Terdakwa ASEPHIDAYAT, BBA bin H.

JEJE ZAENAL ABIDIN tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi di Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22Juni 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kela A khusus Bandung Nomor 106/Pid.SusTPK/2014/PN.BDG tanggal 16 Maret 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :1. Menyatakan Terdakwa ASEP HIDAYAT, BBA bin H.

,M.H., dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Arman Surya Putra, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.tid./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./ MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti :tid.

Bahwa peristiwa hukum Pinjam Meminjam tersebut juga telah diakuikebenarannya oleh TERGUGAT Il sebagai TERDAKWA dalam sidangPidana KORUPSI di Pengadilan TIPIKOR Jakarta Timur Nomor :150/Pid.B/2008/PN.JKT.TIM yang telah diputus pada tanggal 18 Juni 2008dimana dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 316 pada bariske17 berbunyi : DANA YANG DIPINJAM OLEH SAKS!

1 GUSTI NGURAHAPRIADI AVIANTARA alias AGUNG SEBESAR RFP.3.500.000.000, (TIGA MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH), demikian juga keteranganPENGGUGAT sebagai SAKSI yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umumdalam perkara KORUPSI dengan TERDAKWA AGUS SAPUTRA /TERGUGAT Il di Pengadilan TIPIKOR Jakarta Timur sebagaimanatertuang pada halaman 204 sampai halaman 210 Putusan Pidana Nomor :150/Pid.B/2008/PN.JKT.TIM, Tanggal 18 Juni 2008 dimana PENGGUGATsebagai SAKSI telah memberikan keterangan dibawah sumpah : BahvaHaL

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN. PL, tanggal 13 Maret 2014tentang Penunjukan Majelis Hakim; 2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN. PL,tanggal 17 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;3.

PUTUSANNo. 278 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : GEDE RAHAYUDI, S.Sos.

KrisnaHarahap, SH.MH., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, SH., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umumdan Terdakwa.Hakim Hakim Anggota, Ketua,ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.MHum. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.ttd./ Prof. Dr.

Perpanjangan tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal22 Maret(20133 5 nn = noe nnn non nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nen ene nn nenPerpanjangan tahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri Pekanbaru sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 22 MaretPerpanjang tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru sejak 23 Maret 2013 s/d tanggal 21 Mei 2018 ;Perpanjangan tahanan oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d 20 Juni 2013 ;Perpanjangan tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d 20 Juli 2013 ;Halaman 1 dari468 halaman Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/TPK/2013/PN.PBRTerdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaituZULKHAIRI, SH., MH Pengacara/Advokat & Konsultan Hukum, berkantor padakantor Pengacara/Advokat & Konsultan Hukum ZULKHAIRI

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR, tanggal 21Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;2. Penetapan Majelis Hakim No. 11/PID.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR, tanggal21 Februari 2013 tentang Penetapan hari sidang ;3.

Namun saat ditanyakan kepada 12 guru yangmenyerahkan uang tersebut mengatakan tidak keberatan dan itu sudahmenjadi kebiasaan sebelumnya yang dibuktikan mereka masingmasingmembuat surat Pernyataan menyatakan tidak keberatan menyerahkanuang tersebut namun peristiwa itu tetap diproses hingga divonis bersalaholeh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu danPENGGUGAT telah selesai pula menjalankan hukuman tersebut ;5.

Bahwa dalil dan alasan Penggugat pada angka 4 merupakankewenangan Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu pada PengadilanNegeri Kelas IA Bengkulu untuk memutuskan kebenarannya, dan bukanmerupakan kewenangan Tergugat ;c.

Pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun tidak berlaku pada PNS yang melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan (tipikor) artinyawalaupun di hukum pidana penjara satu hari PNS tersebut tetapdiberhentikan tidak dengan hormat ;3.

(fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Pengantar Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Bengkulu NomorW8.U1/2438/Pid.Sus/TPK/01.10/IV/2018 Perihal : KutipanPutusan No. 40/Pid./SusTPK/2018/PN Bgl. Atas NamaSahardin, S.Pd. Alias Sahar Bin Rasip Alm, tertanggal 24Mei 2019. (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bupati Seluma Nomor 800576 Tahun 2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PegawaiHal. 43 dari.75 halamanPutusan Perkara Nomor :107/G/2019/PTUN.BKL7. Bukti P.78. Bukti P.89. Bukti P.910.

(fotokopi sesuai denganASIIN YA) j ooo enn n nnn nnn nnn nen eens nner nn nen nnnnnneeSurat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :080/6921/SJ tertanggal 10 September 2018, perihal RakorPenegakan Disiplin ASN Tersangkut Pidana Tipikor, pada hariKamis tanggal 13 September 2018, bertempat di Hotel GrandSahid Jaya Jalan Jend. Sudirman, Jakarta.

Suharto, S.R, M.M (PENGGUGAT a quo) sebagaitersangka dalam perkara Tipikor tersebut melalui Surat PerintahDimulainya Penyidikan Nomor: B/24/I/2013/Reskrim.b.

Bahwa perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin.Halaman 13 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb14Bahwa dalam perkara Tipikor tersebut Sdr Dr. H.

Suharto, SE, MM(PENGGUGAT dalam perkara aquo) dijadikan sebagai TERDAKWA.Bahwa Penggugat selaku Tersangka/Terdakwa berusaha melepaskan diri dariupaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (Penyidik, JPU, danMajelis Hakim Tipikor) dengan cara membatalkan laporan hasil penghitungankerugian keuangan negara yang sedang diperiksa di pengadilan tipikortersebut melalui gugatan a quo kepada Tergugat (vide petitum gugatan angka3).Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/Pdt/1989 tanggal20 Oktober

BanjarmasinPost Selasa 8 Juli 2014 Judul: Lutfi Ajukan Keberatan (Kasus Proyek Listrik diRS Ansari Saleh), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaP36;Halaman 63 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb6437.Fotocopy eksepsi Penggugat pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri38.39.40.41.42.43.Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tandaP37;Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.946 K/PDT/2011, yangselanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda

Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb80Kalimantan Selatan selanjutnya penyelidikan dimulai pada tanggal 9Januari 2013;Bahwa saksi mengetahui mengapa dilakukan audit yaitu karena adakerugian negara dengan dasarnya Penyidikan di Expos (gelar Perkara);Bahwa saksi mengetahui yang meminta Tergugat untuk mengaudit adalahPenyidik Poltabes Banjarmasin pada bulan Februari 2012;Bahwa saksi mengetahui Direktur CV.Resindo Perkasa Utama telahditetapbkan sebagai tersangka dan saat ini masih di sidangkan diPengadilan Tipikor

Bahwa Pengadilan Negeri Tipikor Bandung dalam putusannya Nomor28/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg tertanggal 29 Juli 2019, yang amarnyamenyatakan Penggugat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasundangundang

penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatbagi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi adalah harus terdapatPutusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yangmembuktikan kesalahan Penggugat dan diusulkan oleh Pejabat yangberwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;Hubungannya dengan obyek sengketa aquo bagi Penggugat sebagaimantan terpidana korupsi oleh Tergugat adalah Keputusan aquo ditetapkanpada tanggal 7 November 2019 setelah adanya putusan Majelis Hakimpada Pengadilan Tipikor

Kepegawaian Negara, Menteri DalamNegeri Repulik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danHalaman 32 dari 69 halaman Putusan Perkara Nomor: 37/G/2020/PTUN.BDG15.16.17.Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (melalui kKeputusan maupun suratsurat resminya sebagaimana telah disebutkan pada angka 13 tersebut diatas), untuk melaksanakan pemberhentian dengan tidak hormat terhadapPenggugat yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahberdasarkan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor

Bahwa Penggugat sudah di vonis bersalah oleh Majelis Hakim padaPengadilan Tipikor Bandung dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg tanggal 24 Juli 2019, Penggugat telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan dijatuhi hukumanpidana selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sejumlahRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah);c.

Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Tergugat karena kasusnyapemberhentian tidak dengan hormat karena tindak pidana korupsi makayang dilakukan Penggugat adalah banding administratif ke BadanPertimbangan Kepegawaian sebelum terbentuknya Badan PertimbanganASN untuk pemberhentian karena tipikor dilakukan banding administrativeke Badan Pertimbangan Kepegawaian terlebih dahulu;.

Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesarRp175.839.000 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tigapuluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uangpengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 bulansesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka hartabenda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang penggantitersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi digantidengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; Bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor 656 K/Pid.Sus/2016Bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggipada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 6/PID.SUSTPK/2015/PT.PLK., tanggal 11 Januari 2016 menyebutkan :1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;2.

YUSUF SASMITA dijatuhipidana pada tingkat pertama Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Palangkaraya selama 2 (dua) tahun denda sebesarRp50.000,000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabilapidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan, Terdakwa juga dijatuhi hukuman untuk membayar uangpengganti sebesar Rp160.339.000,00 (seratus enam puluh juta tigaratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabilaTerdakwa tidak dapat membayar uang pengganti

Nomor 656 K/Pid.Sus/2016 Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalangkaraya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DHEDEN ADESAPUTRA, A.Md., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5(lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan denganperintah agar Terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulankurungan (vide Putusan Pengadilan Tipikor Palangkaraya Nomor55/Pid.SusTpk/2015/PN Plk tanggal 18 September 2015

Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota, dibantu oleh EmmyEvelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi /Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis:ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./ M.S.

05 September 2014 S/D 24 September 20141.Des Perpanjangan Penahanan Kajari Bekasi 25 September 2014 S/D 03 Nopember 2014Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 04 Nopember2014 S/D 03 Desember 2014;Perpj Penahanan ke IT OLEH Ketua Pengadilan Bekasi sejak tanggal 04 Nopember2014 S/D02 Januari 2015;Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2014 S/D 19 Januari, jenispenahanan Rutan ;Perpj Penahanan oleh Ketua Pengadilan Bekasi tanggal 20 Januari 2015 S/D 18Februari 2015Pepj Hakim Tipikor

Bandung sejak tanggal 03 Februari 2015 S/D 04 Maret 2015Perpj Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 05 Maret 2015S/D 03 Mei 20159.

tanggal 05 September 2014 S/D 24 September 2014Perpanjangan Penahanan Kajari Bekasi 25 September 2014 S/D 03 Nopember 2014Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 04 Nopember2014 S/D 03 Desember 2014;Perpj Penahanan ke IT OLEH Ketua Pengadilan Bekasi sejak tanggal 04 Nopember2014 S/D02 Januari 2015;Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2014 S/D 19 Januari , jenispenahanan Rutan ;Perpj Penahanan oleh Ketua Pengadilan Bekasi tanggal 20 Januari 2015 S/D 18Februari 2015Pepj Hakim Tipikor

Bandung sejak tanggal 03 Februari 2015 S/D 04 Maret 2015Perpj Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 05 Maret 2015S/D 03 Mei 2015Perpj Wakil Ketua Pengadian Tinggi I Bandung 04 Mei 2015 S/D 02 JuniPerpanjangan oleh Pengadian Tinggi II Bandung 03 Juni 2015 S/D 03 Juli 2015;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MULIA PURBA,SH.JEFFRYARIYANTO,SH.Advokad dan Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum Mulia Purba &Rekan, Alamat JL.

Pepj Hakim Tipikor Bandung sejak tanggal 03 Februari 2015 S/D 04 Maret 20158. Perpj Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 05 Maret 2015S/D 03 Mei 20158. Perpj Wakil Ketua Pengadian Tinggi I Bandung 04 Mei 2015 S/D 02 Juni2015;0. Perpanjangan oleh Pengadian Tinggi II Bandung 03 Juni 2015 S/D 03 Juli 2015;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MULIA PURBA,SH.JEFFRYARIYANTO,SH.Advokad dan Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum Mulia Purba &Rekan, Alamat JL.

Bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani masa tahanannya diLembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bentiring, Kota Bengkulu atas tindakpidana tipikor yang dijatuhi hukuman selama satu tahun tujuh bulan, yangsudah dijalani Tergugat selama satu tahun enam bulan;8.