MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaHadi Permadi Bin Ahmad Sulaha tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dalam dakwaanalternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itudengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabiladendatersebut

tanggal 30September 2018 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Hadi Permadi Bin Ahmad Sulaha terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Kesehatan;AtauKeduaBahwa Terdakwa Hadi Permadi Bin Ahmad Sulaha pada hari Kamistanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 23.00 Wib, dan pada hari Senin tanggal21 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaktidaknya pada suatuwaktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Kampung RawasariDesa Rawasari Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Purwakarta, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Saksi Rodapot Banjarnahor, dibawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut: Bahwa orang yang telah Saksi tangkap adalah Terdakwa yang didugasebagai pelaku tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan tanpa izin; Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebutbersamasama dengan Saksi Angga Nurrohman dan Saksi SuluhUtama; Bahwa awalnya Saksi telah mendapat informasi dari seseorang yangtidak dapat diketahui identitasnya

Saksi Angga Nurrohman, di bawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut: Bahwa orang yang telah Saksi tangkap adalah Terdakwa yang didugasebagai pelaku tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar; Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebutbersamasama dengan Saksi Rodapot Banjarnahor dan Saksi SuluhUtama;Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Pwk Bahwa awalnya Saksi telah

Setiap orang;Menimbang, bahwa setiap orang menunjuk kepada subjek hukumsebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapatdimintakan pertanggungjawaban secara yuridis dan berkaitan dengan perkaraini adalah setiap pengedar sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud pengedaran adalah setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaanfarmasi dan alat

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDHIKA SAPUTRA Bin SAININ NURJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah .

Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Kelas A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, Tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan Psikotropikahanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira

Unsur tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan Psikotropika Golongan IVhanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintah;3. Psikotropika golongan IV;Ad.1.

Unsur tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan PsikotropikaGolongan IV hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagangbesar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi PemerintahMenimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangansaksi DEDI HARYADI, SH, saksi RIZKY RIAWAN, SH, saksi ERISKHA PUTRI(yang ketiganya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung, saksi DWIPERMATASARI, Amd, saksi RIENDRA FIZALDI dan saksi YASSER CHAVEZ(yang ketiganya disidangkan secara terpisah), surat, barang

dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintahini telah terpenuhi menurut hukum;Ad.3.

Menyatakan Terdakwa ANDHIKA SAPUTRA Bin SAININNURJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan Psikotropikahanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dansarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah .2.

Menyatakan Terdakwa FAHMI Bin HAIRANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Ijin Edar;2. Menjatuhkan Pidana terhadapTerdakwa FAHMI Bin HAIRANI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa terhadap wunsurunsur' tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Sehingga untuk dapatmenentukan apakah Terdakwa mengetahui dan/ atau menginsyafi perbuatannya makadiuraikan terlebin dahulu perbuatan dari Terdakwa yang terdapat didalam unsur ke3yaitu Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar;Ad. 3.

UnsurMemproduksiatauMengedarkan sediaan farmasi dan/ataualatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan produksi adalah kegiatan atauproses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/ ataumengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan dimaksudperedaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan,bukan perdagangan atau pemindahtanganan ;Menimbang

, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan,dimana yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat tradisional dankosmetika sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah bahan,Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2017/PN Bjb, halaman 15 dari 20 halamaninstrument, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakanuntuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawatorang

sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/ atau membentuk strukturdan memperbaiki fungsi tubuh dan didalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi danAlat Kesehatan dinyatakan sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkansetelah memperoleh izin edar dari menteri ;Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satuunsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa

Antok bukan apoteker atau pedagang farmasi;Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN BilBahwa pada waktu Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. jenis sabu dariSdr.

Antok bukan Apoteker atau pedagang farmasi:;Bahwa pada waktu Terdakwa memperoleh Narkotika Gol.dari Sdr.

Antok bukan Apoteker atau pedagang farmasi dan pada waktuTerdakwa memperoleh Narkotika Gol. dari Sdr.

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi,dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintan sesuai dengan ketentuanUndangundang ini;b.

mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disitaatau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, danterdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memilikijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin sertaterdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatinan serta penelitian danpengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli Narkotika Gol. jenis sabubukan dari lembaga yang memperoleh jjin untuk menyalurkan,

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Deris Herdiana Bin Herdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4), Undang undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Tsmkepada pedagang besar farmasi lainnya apotek, sarana penyimpanan sediaanfarmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan /atau lembagapendidikan, c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakitPemerintah, Puskesmas dan Balai pengobatan Pemerintah dan terdakwa tidakmemiliki resep dokter didalam menyalurkan obat psikotropika jenis RIKLONACLONAZEPAM 2 Mg tersebutBahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.

Selain ituterdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan pekerjaan terdakwa bukandi bidang farmasi ataupun kesehatan.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh:19.093.99.01.05.0027. K tanggal 09 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Balai BesarPengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang diketahui dan ditanda tangani olehDr.

sebagaimana dimaksuddalam pasal 1 ayat (4) UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalahObat, Bahan obat, Obat Tradisional dan Kosmetik.bahwa berdasarkan UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 dalam pasal 98 ayat 1yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan haruS aman,berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta Standar mutu sediaanfarmasi adalah sediaan farmasi yang harus memiliki 3 (Tiga) kriteriadiantaranya: Aman, Bermutu, dan Berkhasiat.

Setiap orang2. yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (2) dan ayat (3);Ad. 1.

Selain ituterdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan pekerjaan terdakwa bukandi bidang farmasi ataupun kesehatan.Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh:19.093.99.01.05.0027. K tanggal 09 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Balai BesarPengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang diketahui dan ditanda tangani olehDr. Ami Damilah, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, barang bukti yang diterimaberupa : 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) tablet.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ashari Bin Abdul Halim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ashari Bin Abdul Halim oleh karena itu dengan penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)dengan ketentuan

Menyatakan terdakwa ASHARI Bin ABDUL HALIM telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dalam dakwaanKedua Penuntut Umum.2.

Jember atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasidan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar yangmana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawalketika Saksi FARIZ ROCHMATULLAH

; Bahwa, yang dilakukan terdakwa tersebut tidak dibenarkan atau tidakdiperbolehkan karena seperti yang sudah ahli sampaikan padaHalaman 9 dari 17 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Jmrketerangan ahli tersebut diatas bahwa obat obatan jenis Trihexypenidil(Trex) tersebut adalah tergolong obat keras (daftar G) dimanapemakaiannya atau penjualannya harus dengan resep dokter dan diApotek, dan karena tidak memiliki kKeahlian dan kKewenangan di saranakesehatan yang ber izin di bidang farmasi maka terdakwa

mutu pelayanan farmasi yang ditetapbkan denganPeraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurutpasal 1 angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangdimaksud dengan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurutpasal 1 angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alatkesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidakmengandung obat yang digunakan

Menyatakan terdakwa Ashari Bin Abdul Halim telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarddan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau Kemanfaatan, dan mutu;2.

ALBAR MAKMUR Bin (Alm) MAKMUR MARULAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

ALBAR MAKMUR Bin MAKMUR MARULAH (Alm),terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.

Perbouatan yang di lakukan untuk menjual obat jeniscarnophent/zenith oleh terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat jeniscarnophent/zenith adalah tidak dilakukan di toko obat atau apotek yang telahHalaman 5 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2017/PN.Ktbmempunyai ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan mempunyaitenaga ahli farmasi (asisten apoteker) untuk mengedarkan sediaan farmasi,dan terdakwa mengedarkan/menjual obat jenis carnophent/zenith tidakmemiliki keahlian atau kKewenangan untuk melakukan

praktek kefarmasianbaik sebagai apoteker atau asisten apoteker yang harus mempunyai setifikatuji kompetensi sebagai tenaga farmasi yang mempunyai ijin praktek di saranapelayanan kesehatan, dan terdakwa tidak mengetahui persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu obat jenis carnophent/zenith.

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2017/PN.KtbAd. 1.

P0.02.01.131.3997 perihal Pembatalan Persetujuan IzinEdar dan Penghentian Kegiatan Produksi, ternyata obat jenis carnophen/zenith telahdibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya telah dihentikan, sehingga nyatabahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar,dengan demikian unsur kedua, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansedian farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EKO HERLAMBANG, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana

Menyatakan Terdakwa EKO HERLAMBANG terbuktibersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentangkesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kami;2.

oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :KESATUHalaman 2 dari 17 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN LmjBahwa ia terdakwa EKO HERLAMBANG, pada hari Minggu tanggal 19Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu laindalam tahun 2020, bertempat di RT 08 RW 011 Desa Jarit KecamatanCandipuro Kabupaten Lumajang atau setidaktidaknya pada tempattempat laindalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan;ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa EKO HERLAMBANG, pada hari Minggu tanggal 19Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu laindalam tahun 2020, bertempat di RT 08 RW 011 Desa Jarit KecamatanCandipuro Kabupaten Lumajang atau setidaktidaknya pada tempattempat laindalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkapdipersidangan berdasarkan keterangan saksisaksi, dan telah diakulsendiri oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal19 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di RT.0O8 RW.011 Desa JaritKecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang oleh saksi Nanang Wahyudi dananggota Kepolisian Resor Lumajang dikarenakan Terdakwa

Menyatakan Terdakwa EKO HERLAMBANG, tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000, (lima jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

Gadingrejo, Kota Pasuruan, atau setidaktidaknya ter adi ditempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alaikesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3) UU No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Fakih bersalahmelakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan,dan mutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU No.36Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sukhailah alias Yuk Su Binti H.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu; Menimbang, bahwa pertimbangan unsurunsur Pasal 196 UU Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut adalah sebagai berikut:Ad. 1.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alai kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu keinginan,kemauan, atau kehendak yang diwujudkan dengan perbuatan dan pelakumenyadari bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman;Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatanpelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidanapenjara selarna 1 (satu) tahun 2 (dun) bulan dan pidana denda sebesarRp.500.000, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar dendatersebut, akan diganti dengan pidana, penjara selama 3 (tiga) bulan; 3.

1. Menyatakan Terdakwa 1, RIBUT WAHYUDI BIN NGASIMUN dan Terdakwa 2, ABDUL ASIT BIN SUKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Secara Bersama- sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1, RIBUT WAHYUDI BIN NGASIMUN dan Terdakwa 2, ABDUL ASIT BIN SUKAR<

Menyatakan adalah terdakwa RIBUT WAHYUDI Bin NGASIMUN dan terdakwa ABDUL ASIT Bin SUKAR bersalah melakukan tindak pidana secara bersamasama dengan sengaja Mengedarkan sediaaan farmasi dan atau alat kesehatantanpa izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanadalam surat dakwaan Alternatif Pertama;2.

surat dakwaan sebagai berikut:KESATU :Bahwa ia terdakwa RIBUT WAHYUDI Bin NGASIMUN dan terdakwa IIABDUL ASIT Bin SUKAR, pada Hari Minggu tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul16.00 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2018,bertempat di Stadion Kota probolinggo atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, sebagai yangmelakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Sus/2019/PN Pblmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, sebagai yangmelakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kKemanfaatan dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan caracara antara lainsebagai berikut :Berawal dari

Sus/2019/PN PblBahwa keuntungan para terdakwa dalam menjual Pilpil tersebut sebesar Rp.Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);Bahwa sebelumnya para terdakwa sudah tahu kalau pil trinexypinidil tersebutdilarang dijual bebas tanpa ada resep dokter terlebih dahulu dan para terdakwajuga tidak memiliki keahlian dibidang farmasi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:50 (lima puluh) butir pil trinexipenidyl.1 (Satu) Hop Oppo warna merah nomor hp 0852591487021 (Satu) Ho Samsung

Dengan sengaja memproduksi/ mengedarkan sediaan farmasi dan/ ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.