Ditemukan 12306 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-01-2019 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Skg
Tanggal 7 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
95
  • Al Rahman AlJaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alihmenjadi pendapat majelis, yaitu :43, 409, (lto Ls, o 3s, 4939, 79514 Sul GS)Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksidan ijab qabul.Hal. 8 dari 11 hal. Pen.
Register : 26-04-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 7 Juni 2017 — Pemohon dengan Termohon
103
  • Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Putusan Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 15-11-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1197/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 21 Desember 2016 — Pemohon dengan Termohon
148
  • Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2016/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 22-05-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0497/Pdt.G/2015/PA.Bkl
Tanggal 22 Juni 2015 — Pemohon dan Termohon
172
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 04-01-2017 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 8 Februari 2017 — Pemohon dan Termohon
143
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 08-04-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0367/Pdt.G/2015/PA.Bkl
Tanggal 8 Juni 2015 — Pemohon dan Termohon
160
  • terhadaop Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 14-11-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1171/Pdt.G/2014/PA.Bkl
Tanggal 12 Mei 2015 — Pemohon dan Termohon
150
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 01-12-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1195/Pdt.G/2015/PA.Bkl
Tanggal 12 Januari 2016 — Pemohon dan Termohon
103
  • terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
Register : 08-11-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 21-06-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 0278/Pdt.P/2017/PA.Blcn
Tanggal 7 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
126
  • Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 409/UMSK/X/2017 yangditerbitkan pada tanggal 27 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala DesaSarigadung, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Buktisurat tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinyabukti P.5:6.
Register : 08-10-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PA METRO Nomor 1249/Pdt.G/2015/PA.Mt
Tanggal 18 Februari 2016 — PENGGUGAT, TERGUGAT
151
  • Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnyaberlangsung di Lampung Timur pada tanggal 29 Juni 2009, berdasarkanKutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Nomor 409/03/V 1/2009 tertanggal 01 Juli 2009;2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1249/Pdt.G/2015/PA.Mt3.
Register : 06-07-2012 — Putus : 20-11-2012 — Upload : 01-09-2013
Putusan PA KAJEN Nomor 815/Pdt.G/2012/PA.Kjn
Tanggal 20 Nopember 2012 — Pemohon lawan Termohon
108
  • Asli Surat Keterangan Nomor ; 045.2/409/VII/2012 yang dikeluarkan olehKepala Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, KabupatenPekalongan, tanggal , 05 Juli 2012 diberi tanda P3;B. Bukti saksisaksi:1.
Register : 15-11-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 31-03-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 400/Pdt.P/2016/PA.Plh
Tanggal 6 Desember 2016 — Pemohon melawan Termohon
144
  • ;Fotokopi Surat Keterangan Suamilsteri Nomor : 474.2/409/SKPDU/XV2016 tertanggal 08 Nopember 2016 dikeluarkan oleh Kepala DesaUjung Kecamatan BatiBati telah dicocokkan dengan aslinya dan telahbermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P2.);Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan BatiBatiNomor : 457/Kua.17.112/Pw.01.1/11/2016 tertanggal 10 Nopember 2016telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup selanjutnyadiberi kode (P3.)
Register : 01-03-2010 — Putus : 12-04-2010 — Upload : 12-08-2015
Putusan PA MAJENE Nomor 22/Pdt.G/2010/PA.Mj
Tanggal 12 April 2010 — PENGGUGAT - TERGUGAT
259
  • dicocokkan denganaslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dan tergugat,oleh karena itu terbukti penggugat dengan tergugat telah terikat perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa penggugat adalah pegawai negeri sipil, maka penggugat telahmengajukan bukti P2 berupa fotokopi Surat Izin dari Kepala Kantor Kementrian AgamaRepublik Indonesia Kabupaten Majene Nomor Kd. 31.02/2/PW. 01/22/2010. bertanggal 20Januari 2010 tentang izin perceraian atas nama Sukmawati, S.Pd Nip. 150 409
Register : 04-01-2017 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PA LAHAT Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Lt
Tanggal 13 Februari 2017 — Nurdawati binti Basturi melawan Juli Iskandar bin Anat Syai
264
  • Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan AgamaLahat dengan perkara No 409/Pdt.G/2011/PA.Lt, tetapi dicabut karenaPenggugat dan Tergugat rukun kembali;9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Lahat c.q. Majelis Hakim kiranya dapatmemeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudianmemutuskan sebagai berikut:Primer:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;2.
Putus : 01-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2505 K/PID.SUS/2016
Tanggal 1 Maret 2017 — Drs. H. PRIYONO bin ATMOMIHARJO
10753 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sehingga tidakmenimbulkan sengketa atau cacat hukum di kemudian hari sertamenimbulkan keresahan masyarakat;Bahwa dana kegiatan Sertipikasi PRONA Kantor Pertanahan KabupatenWakatobi Tahun Anggaran 2012 telah diambil dan dipertanggungjawabkandengan dokumen pertanggungjawaban yang seolaholah merupakan buktibukti yang sah sehingga kegiatan telah terlaksana sampai denganpenyerahan sertifikat sebanyak 2.000 (dua ribu) bidang tanah atau telah100%, namun sampai dengan bulan Agustus 2013, masih terdapat 409
    Menghitung jumlah dana kegiatan sertifikasi prona Tahun 2012mulai dari pengumpulan data yuridis yang belum selesaidilaksanakan sebanyak 409 bidang;2. Menghitung jumlah dana kegiatanpemeriksaan tanah dansidang yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012;3. Menghitung jumlah dana kegiatan penyuluhan yang tidakdilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013;4. Menghitung jumlah dana kegiatan pemeriksaan tanah dansidang yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013;5.
    Menghitung jumlah dana kegiatan sertifikasi Prona TahunAnggaran 2012 mulai dari pengumpulan data yuridis yang belumselesai dilaksanakan sebanyak 409 bidang;2. Menghitung jumlah dana kegiatan pemeriksaan tanah dan sidangyang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012;3. Menghitung jumlah dana kegiatan penyuluhan yang tidakdilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013;4. Menghitung jumlah dana kegiatan pemeriksaan tanah dan sidangyang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013;5.
    Menghitung besarnya jumlah kerugian keuangan negara yaitu1)+2)+3)+4);Bahwa benar berdasarkan hasil audit kami, bahwa jenisjenispenyalahgunaan Pertanahan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran2012 dan 2013 yaitu; No Jenis kegiatan yang tidak Rincian (Rp) Jumlah kerugiandilaksanakan/disalahgunakan negara (Rp)TA 20121) Puldadis 409 bidang @ Rp53.000 21.677.000,002) Pengukuran 409 bidang @ Rp208.000,00 85.072.000,003) Pemeriksaan Tanah 136.320.000,004) Sidang Pemeriksaan Tanah 53.088.000,005) Penyuluhan 112.080.000,00Jumlah
    Pengukuran Rp. 434.350.000.00 +Total TA 2013 Rp 573.192.810,00 NoJenis kegiatan yang tdkdilaksanakan/disalahgunakanRincian (Rp)Jumlah KerugianNegara (Rp) TA 2012 Puldadis 409 bidang @ Rp53.00021.677.000,00 2) Pengukuran 409 bidang @ Rp208.000,00 85.072.000,003) Pemeriksaan Tanah 136.320.000,004) Sidang Pemeriksaan Tanah 53.088.000,005) Penyuluhan 112.080.000,00Jumlah TA 2012 408.237.000,00TA 20131) Penyuluhan 112.080.000,002) Pengumpulan data yuridis 127.730.000,003) Pengukuran 434.350.000,00 Jumlah
Register : 19-07-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0840/Pdt.G/2017/PA.Bkl
Tanggal 24 Agustus 2017 — Pemohon dengan Termohon
84
  • Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 TahunPutusan Nomor 0840/Pdt.g/2017/PA.Bkl, Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 25-07-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0677/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 22 Agustus 2016 — Pemohon dan termohon
83
  • Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 10-07-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan PA MAKASSAR Nomor 0176/Pdt.P/2017/PA.Mks
Tanggal 2 Agustus 2017 — PEMOHON
85
  • Berdasarkan suratkuasa insidentil legalisai Nomor: 409/ SK/VIV2017/PA Mkstanggal 10 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai PemohonPengadilan agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksisaksi;Telah memperhatikan bukti surat pemohon ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannyatertanggal 10 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaMakassar Nomor 0176 /Pdt.P/2017/PA.
Register : 20-01-2016 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 8 Maret 2016 — Pemohon Dan termohon
93
  • terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 15-06-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 30-09-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0587/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 4 Agustus 2016 — Pemohon dan termohon
103
  • Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 TahunPutusan nomor 0587/Pdt.G/2016/PA.BkI , Halaman 9 dari 112009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409