Akta pemindahan hak atas tanah yang di buat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan,Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alas hak yang diwakafkan atau ;Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkank.

Tergugat 1 ( Aeruni binti Amaq Nawasih ) dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Rumah Inderiati Sebelah Selatan : kali Sebelah Timur : Jero ketut Sebelah barat : Jalan Dan juga berdiri bebarapa pohon yaitu : Pohon Kelapa : 15 Pohon Nangka : 16 Pohon Rambutan : 7 Pohon Mangga : 5 Pohon Durian : 1 Pohon Mahuni : 10Di atas Tanah tersebut diatas di makamkan Amaq Nawasih halamannya + 1 are sebagai tanah wakaf

Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa berupa tanah pekarangan angka 3.1, 3.2 dan 3.3 selain tanah wakaf seluas + 1 are, amar putusan ini adalah merupakan peninggalan Almarhum AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH (Pewaris) yang belum dibagi waris kepada Ahli Warisnya yang sah;5. Menetapkan hak waris dari para ahli waris Pewaris AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH dari harta peninggalan Pewarus adalah sebagai berikut :5.1.

rasa keadilan bahwa hasil jual beli itu menjadi tanggungjawab sepenuhnya Turut Tergugat 1 (47Mustiasih bin Amaq Nawasih ), maka majelis berpendapat bahwa bagian hak waris TurutTergugat 1 ( Mustiasih bin Amaq Nawasih ) diperhitungkan dari tanah yang terjual tersebut;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sdetempat telah ditemukan fakta bahwa dariobyek sengketa telah tersedia makam Pewaris Amaq Nawasih yang mengunakan tanah obyeksengketa seluas kurang lebih 1 are yang dapat dinayatakan merupakan wakaf

Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa berupa tanah pekarangan angka 3.1, 3.2 dan 3.3selain tanah wakaf seluas + 1 are, amar putusan ini adalah merupakan peninggalan AlmarhumAMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH (Pewaris) yang belum dibagi waris kepada AhliWarisnya yang sah;4 Menetapkan hak waris dari para ahli waris Pewaris AMAQ NAWASIH BIN AMAQRATIMAH dari harta peninggalan Pewarus adalah sebagai berikut : 1 MUSTIASIH bin AMAQ NAWASIH , memperoleh ............ cee eeeeceeneeeeneeee 4/20 bagian;2 AERUNI

Selatan atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang diKota Pinang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan carasebagai berikut:Bermula pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib,terdakwa bersama Sahrul berangkat dari rumahnya untuk mencari kayubakar didekat tanah wakaf

saudaraSoleh (DPO) datang dan menyuruh terdakwa untuk memasukkansepeda motor tersebut kedalam rumah jokan setelah itu terdakwalangsung pulang dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnyadi bawa oleh saudara Soleh (DPO) dan menemui pemilik sepeda motortersebut dan meminta agar pemilik sepeda motor tersebutmengantarkannya pulang dan setelah bertemu dengan pemilik sepedamotor yang di bawa oleh terdakwa tersebut lalu memintanya agarmengantarkannya ketempat terdakwa mengambil kayu yaitu didekattanah wakaf

Sus/2013/PN.Jkt Timmenemukan dan saksi langsung mengecek lagi ke Rumah Sakit Mediros Jakarta Timur danternyata sudah meninggal dunia ; Bahwa pada hari itu juga korban dimakamkan sekitar jam 14.00 WIB ditanah Wakaf daerahPulo Jahe Cakung Jakarta Timur dan selama kejadian tersebut sudah ada perdamaiansecara kekeluargaan antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak korban ;Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan

Sus/2013/PN.Jkt Timbenturan keras mengakibatkan penyeberang jalan jatuh dan terbentur keaspal yangmenyebabkan perempuan bernama RISAH Bin RITAN meninggal dunia dalam pertolongan di RSMEDIROS ; Bahwa benar pada hari itu juga korban dimakamkan sekitar jam 14.00 WIB ditanah Wakaf daerahPulo Jahe Cakung Jakarta Timur dan selama kejadian tersebut sudah ada perdamaian secarakekeluargaan antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak korban ;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa

1 SlogArtinya : Ulama Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadioh dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri Seseorang darijabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacatpribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang danmilik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan padalima hal, yaitu : 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4.

Wakaf dan 7.Miliknya Seseorang;Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi Pemohon danPemohon II selain pelaksanaan akad nikah tersebut menurut Majelis Hakimsecara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalildalilpermohonan Pemohon dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untukditerimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilaikesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sahuntuk menguatkan dalildalil pbermohonan Pemohon dengan

Dengan batas batas sebagai berikut :Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah bangunanmilik Ibu Siti ( Dealer Honda )Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah milik HajiRidwan ( Wakaf )Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan Antasari IISebelan Barat Berbatasan Dengan Jalan Jend.Sudirman.SHM No. 2980atas nama Tergugat dan ditaksir senilai Rp.8.000.000.000, ( Delapan Milyar Rupiah )Him 5 dari 19. Penetapan No. 419/Pdt.G/2021/PA.Botgb.

Dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah bangunan milik Ibu Siti( Dealer Honda ) Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah milik Haji Ridwan( Wakaf )Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan Antasari II Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan Jend. Sudirman.SHM No. 2980 atas nama Tergugat dan ditaksir senilai Rp.8.000.000.000, ( Delapan Milyar Rupiah ).b. Tanah dan Bangunan (Rumah Kost 3 Pintu) dengan Luas 222 M2 diRT 10 Kel. ApiApi, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang.

hak milik dari Pejabat yang berwenang, baiksebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajibanuntuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semuakewajiban yang disebut di dalamnya; atauf. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tandakesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah ini; ataug. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnyabelum dibukukan; atauh. akta ikrar wakaf

/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; ataui. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan; atauj. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesiasebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau. surat keterangan riwayat

G/2020/PA Sgm.cISJI : anu ond quoi : axdbull jassg x0>l1 SlogSoJly ASgIlq sVgIly gissla waolly wallylllArtinya : Ulama Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhahdalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diriseseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilanseseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang,kebodohan seseorang dan milik seseorang.

Wakaf dan 7.Miliknya Seseorang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, maka Hakim berpendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebutdapat diterima untuk meneguhkan dalildalil itsbat nikahPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan prosestahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah faktafakta hukum sebagai berikut:1.

IHWAN, SE dikelola olehBuchori ;Barat : Tanah Wakaf milik Masjid Besar ATTAQWA PANCOR ;Halaman 4 dari 16 halaman Put. No. 191 /PDT/2018/ PT.

gugatan Penggugat menjadikabur, dengan demikian mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacatformil :Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca Berita AcaraSidang Pemeriksaan Setempat tanggal 24 Agustus 2018, telah ternyata tanahsengketa terletak di Rt 05 Seruni Selong, Kelurahan Selong, Kecamartan Selong,Kabupaten Lombok Timur seluas 31 Are denga batas batas :Utara : Parit Umum dan Sawah Amag USUP ;Selatan: Pecahannya Tembok Perumahan BTN Bermis ;Timur : Tanah Pecahan Log USUP ;Barat : Tanah Wakaf

Pengadilan Negeri Langsa Tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara inmi, karena menyangkut denganPembagian harta warisan merupakan kekuasaan absolut Pengadilan Agamasebagai mana diatur dalam pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama yangberbunyiPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus danmenyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang yang beragamaislam dibidang:1 Perkawinan;Wasiat;4 Hibah;5 Wakaf

Tergugat I dan III tentang kewenangan( kompetensi ) absolute didasarkan pada pasal 49 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama dan telah diubah dalam pasal 49 Jo 50 ayat (2) UU no. 3 tahun 2006tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989;Menimbang bahwa sesuai Putusan MARI No. 1321.K/Pdt/1993 tanggal 26Januari 1994 Kaidah Hukum : Sejak UU No. 7/1989 tentang peradilan agama berlaku,Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkara perkawinan,warisan, wasiat, hibah, wakaf

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Teri Pasar Pagi;e Sebelah Utara berbatas dengan H.M.Bachrial dibelakangnya denganMitra; Sebelah Selatan berbatas dengan Bofet Rajawali dibelakangnya denganRoslaini Sertifikat atas nama Zainar;Bahwa setahu saksi masalah tanah ini dibawa ke Pengadilan karenaPenggugat akan melakukan pemecahan sertifikat dari sertifikat induksehingga ada sertifikat tersendiri atas nama Mesdjid Al Bahrain;Bahwa setahu saksi asal usul tanah yang diperkarakan tersebut adalahpemberian (Wakaf

) dari seorang Ibu yang saya tidak ingat lagi namanya dansaksi ada melihat surat Wakaf tersebut;Bahwa sejak saksi tinggal di Jalan Juanda, Mesdjid Al Bahrain sudah berdiri,dahulu terbuat dari Kayu tetapi sekarang bangunan Mesjid sudahPermanen;Bahwa setahu saksi tanah Mesjid Al Bahrain belum bersertifikat, akan tetapitanah tersebut merupakan bagian dari tanah yang mempunyai sertifikat indukyang sampai Saat ini ada;Bahwa selain bangunan Mesdjid Al Bahrain, bangunan yang ada diatas tanahperkara tersebut

, terletak di Desa Panglegur, KecamatanTlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batasbatas:e Sebelah Utarae Sebelah Timure Sebelah Selatane Sebelah BaratTanah wakaf;Tanah kuburan;Tanah Kamsito;Tanah Penggugat dan Tergugat;102.1. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor258/Tk/2004 luas + 1.900 m?

Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak MilikNomor 731, luas 581 m2, terletak di Desa Panglegur, KecamatanTlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan batasbatas:e Sebelah Utara Tanah Wakaf;e Sebelah Timur Tanah Kuburan;e Sebelah Selatan Tanah Kamsito;e Sebelah Barat Tanah Penggugat dan Tergugat;3.1. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Akta Jual BeliNomor 258/TIk/2004 luas + 1.900 m?

Keterangan saksi Bapak MULYONO yang merupakan salah satupengurus Masjid At Taqwa Harjowinangun, telah memberikanketerangan Masjid At Taqwa Harjowinangun berdiri pada tahun 1990diatas tanah wakaf kakeknya yaitu mbah PARDJAN yang berkedudukandi Desa Harjowinangun RT. 003, RW. 002, Kecamatan Godong,Kabupaten Grobogan. Dan kepengurusan Masjid At TaqwaHarjowinangun baru terbentuk pada tahun 1990, sampai dengansekarang.

Keterangan saksi MULYONO tersebut diperkuat dengan keterangansaksi Para Penggugat yaitu Bayan SUSILO WARNO, Kadus SUKIRMANdan Carik Desa Harjowinangun Bapak SUPARDI, dan saksi Tergugat s/d V lainnya yaitu SUKAMTO, yang memberikan keterangan Masjid AtTaqwa Harjowinangun didirikan di atas tanah wakaf mbah PARDJANberkedudukan di Desa Harjowinangun RT. 003, RW. 002, KecamatanGodong, Kabupaten Grobogan, Dan Panitia Pembangunan Masjid AtTaqwa Harjowinangun tersebut adalah Bapak AROBI yang sekaligusKetua

Saksi MULYONO memberikan keterangan SUNARYO bb.KARTOMULUD, SUHARDI, SIT AMINAH dan DARMINTO tidak pernahmenjadi Panitia Pembangunan Masjid At Taqwa Harjowinangun maupunsebagai Pengurus Masjid At Taqwa Harjowinangun yang berdiri di atastanah wakaf Mbah PARDJAN' yang berkedudukan di DesaHarjowinangun RT. 003, RW. 002, Kecamatan Godong, KabupatenGrobogan ;Saksi .MULYONO memberikan keterangan Masjid At TaqwaHarjowinangun yang berdiri di atas tanah wakaf Mbah PARDJAN (kakeksaksi), tidak pernah mendapatkan

Keterangan saksi MULYONO tersebut diperkuat dan berkaitan denganketerangan saksi Para Penggugat yaitu Kepala Dusun SUKIRMAN yangmemberikan keterangan Masjid At Taqwa Harjowinangun yang didirikandi atas tanah wakaf Mbah PARDJAN dan berkedudukan di DesaHarjowinangun RT. 003, RW. 002, Kecamatan Godong, KabupatenGrobogan, dibangun dari swadaya masyarakat Desa Harjowiangundengan cara menyisihnkan satu kali musim panen, yang kemudianuangnya untuk mendanai pembangunan Masjid At TaqwaHarjowinangun tersebut

No. 154/Pdt/2017/PT .SMGPenggugat Carik Desa Harjowinangun SUPARDI ;Bukti Para Penggugat berupa angsuran pembayaran, semuanyaberstempel Panitia Pembangunan Masjid BAITUL MUTAQIN (BukanMasjid At Taqwa) ;Berdasarkan faktafakta tersebut di atas, sepanjang Para Penggugatmenyebutkan dalam gugatannya Panitia Pembangunan Masjid At TaqwaHarjowinangun yang berdiri di atas tanah wakaf Mbah PARDJAN danberkedudukan di Desa Harjowinangun RT. 003, RW. 002, KecamatanGodong, Kabupaten Grobogan sebagai Tergugat VIl

Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut olehpemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutanapabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanahhak milik;Pasal 60 ayat (2) huruf i: Alat bukti tertulis digunakan untuk pendaftaran hakhaklama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakanlengkap apabila dapat ditunjukkan Kepada PanitiaAjudikasi dokumendokumen sebagai berikut : Akta ikrartalak wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat

dasarpenerbitan obyektum litis tersebut tidak terdapat kesesuaian antara tanah yangdikuasai oleh Maliang R sebagai pribadi, dengan Maliang R sebagai KepalaLingkungan BaraBaraya atau tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar,karena hal ini berkaitan dengan siapa yang berhak memberikan atau mengalihkanhak atas tanah tersebut, lebihlebih permohonan peralihan hak atas tanah tersebutbaru dilakukan pada tanggal 6 Juni 2001 (BuktiT.II.Int30) serta Majelis Hakimtidak melihat adanya pemberian/Akta ikrar wakaf

/Surat Ikrar Wakaf/penyerahan hakdari Pemerintah Kota Makassar ;Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dikuatkan olehJudex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut keliru, karenaSurat Keterangan Penyaksian tertanggal 27 Nopember 1979 (vide Bukti T.6) yangdibuat oleh MALIANG R. sangat jelas menerangkan bahwa tanah yang diterbitkanobyektum litis adalah tanah pemberian Pemerintah Kota Makassar, dimana pada saattanah tersebut diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar

secara prosedural yuridis telah melanggar Pasal 60 ayat (2) huruf i dan secarasubstansial melanggar Pasal 23 huruf (a) 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu sebagaimana adanya bukti T3 secarasubstansial yuridis oleh karena tanah tersebut berasal dari tanah negara bebas makadalam sengketa in litis yang berhak memberikan tanah tersebut adalah PemerintahKota Makassar (perhatikan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI No.8 Tahun1953) dan apabila dalam bentuk wakaf

harus ada akta atau ikrar wakaf dari orang(seseorang) atau Pemerintah daerah setempat (perhatikan Keputusan BersamaMenteri Agama RI Nomor 422 Tahun 2004 dan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor: 3/SKB/BPN/2004), sehingga secara hukum bukti T7, T3, yang dijadikandasar penerbitan obyek sengketa a quo mengandung suatu kesalahan/cacat yuridis ;Bahwa tidak terdapat ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf i dalam Peraturan PemerintahRI Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang ada adalah Pasal 60

Wahbah AzZuhaili dalam kitabnya AlFigh al Islami, halaman 697 juz 7,serta Abdul Wahaf Khalaf dalam kitabnya Fiqghus Sunnah, jilid Ill, hal.426 yangberbunyi sebagai berikut :aSgIlg gllaall cally cISlegle aolaawL dolgaull 5925 pgidla yes ablioll riesAVaIlg SVollo Gila golly a9 pa09Artinya: Golongan Hambali dan ulamaulama yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal pernikahan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasanbudak dan perwalian.ISI oo VI AcolawwYL doles

maisazilgig TISly Jisly adq/lg AVollyArtinya: Ulama Kalangan Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengundurandiri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruh masalahnya...dst.(Fighus Sunnah, jilid Ill, hal.426);Halaman. 12, Perkara Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.MSlil 9 LS Elowl dolgin Guu! GLil jlo> ole aa yVl Calicl!

Wakaf;Zakat;g. Infaq;h. Shadaqah; dani. Ekonomi syariah.Pasal 50 .(2) apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).yang subjek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam, obyeksengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersamasama perkarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Bahwa sumber hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama antara lain :Hukum Materiil Peradilan Agama dan Mahkamah Syariyah:1) UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 jo.

Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syar'iyah;3. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan pada hukum Islam,oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.(Vide Pembaruhan Hukum Acara Peradilan Agama, Dr. AhmadMujahidin, M.H, Ghalia Indonesia, 2012 halaman 3435);b.

tergantungpada ada atau tidaknya eksepsi dari Tergugat tentang ketidakwenangnya itu.Setiap saat selama persidangan berlangsung dapat diajukan tangkisanbahwa hakim tidak wenang memeriksa perkara tersebut (Pasal 132 Rv, 134HIR, 160 R.Bg.);10.Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan11kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagirakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf

Pembayaran Tahap kedua sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah) dikurangi Tergugat sebagai wakaf AlmarhumBapak Hardjo dan Almarhumah Ibu Juminah sebesarRp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) sisa pembayaran sebesarRp. 190.000.000, (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) akandibayar lunas oleh Para Penggugat dengan persyaratan setelahproses balik nama Sertifikat Hak Milik Balik Nama menjadi Tergugatyaitu Hj. Luluk Wigati SH,Mhum.4.

Milik Nomor 751 dengan luas 121 m2 atas nama Sulasmi, danHak Milik Nomor 579 dengan luas 62 m2 atas nama Sariman, tanggal 21 Juni2016 dengan kesepakan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),dimana telah dibayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),dimana biaya balik nama sertifikat Ssebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh jutarupiah) ditanggung Para Penggugat dan juga sudah diserahkan, sehinggamasih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akandikurangi biaya wakaf

121m2 atas nama SULASMI, dan atas nama SARIMAN Hak Milik No 579 denganHalamani17dari24Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.MadLuas 62 m2 dengan kesepakatan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah), dimana telah dibayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah), dimana biaya balik nama sertifikat Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ditanggung Para Penggugat dan juga sudah diserahkan,sehingga masih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)yang akan dikurangi biaya wakaf

dibuat berdasarkan jual beli yang cacadyuridis, maka Sertifikat tanah yang cacad yuridis dan tidak mempunyaikekuatan bukti mengikat kepada siapapun juga ;Bahwa sampai saat sekarang ini Tanah Sawah Sengketa dengan SertifikatHak Milik No. 875 Gambar Situasi No. 2072/1996 tanggal 7 Agustus 1996masih tetap atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin, sehinggadengan demikian penguasaan yang dilakukan oleh Haji Sulaiman/Tergugat 1 yang berdalih bahwa Tanah Sawah Sengketa adalah telahdiwakafkan menjadi wakaf

Bahwa sampai saat sekarang ini Tanah Sawah Sengketa denganSertifikat Hak Milik No. 875 Gambar Situasi No. 2072/1996 tanggal 7Agustus 1996 masih tetap atas nama Dyahmat alias Haji AkhmadWahidin, sehingga dengan demikian penguasaan yang dilakukan olehHaji Sulaiman / Tergugat 1 asal / Terbanding1 yang berdalin bahwaTanah Sawah Sengketa adalah telah diwakafkan menjadi wakaf MasjidRungkang adalah dalih yang tidak benar, dan melawan hukum, karenasenyatanya Tanah Sawah Sengketa dengan Sertifikat Hak Milik

Wahidin yang sekarang telah menjadimilik Masjid yang berasal dari wakaf secara lisan setelah H. Wahidinmeninggal dunia. Bahwa H.

Perigi sekarang berganti menjadiJalan Brigadir Jenderal Katamso No.712 Medan seperti ternyata dari GRAND SULTAN Nomor134, tertanggal 20 Mei 1919 atau Surat Menentukan Hak Kebon, tertanggal 20 Mei 1919Nomor 134 terdaftar atas nama ENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh,ditanam dan didirikan diatas tanah tersebut dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf

diatasnyayang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir JenderalKatamso Nomor 712 Medan (eks KEBUN BINATANG MEDAN) yang dimaksudkandalam GRAND SULTAN Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas namaENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh, ditanam dan didirikandiatas tanah tersebut, dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf

M2 yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadiJalan Brigadir Jenderal Katamso No.712 Medan (eks KEBUN BINATANG MEDAN)yang dimaksudkan dalam GRAND SULTAN Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919terdaftar atas nama ENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh,ditanam dan didirikan diatas tanah tersebut dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf

memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf