Ditemukan 17962 data
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KAB. BOMBANA Cq KEPALA KANTOR DEP. AGAMA KABUPATEN BOMBANA
Terbanding/Tergugat : BUPATI selaku Pimpinan Daerah Otonom
87 — 29
SUltraSebelah Selatan dengan Jalan Banteng (dahulu)dengan Jalan Reteno;Sebelah Barat dengan Jalan Ahmad Yani (dahulu)dengan Jalan Raya;Adalah tanah milik Penggugat yang diperolehsecara mewaris dari Nure (ayahnya) selakupemilik tanah asal;3.Menyatakan Tergugat I/Terbanding melakukanperbuatan melawan hukum melanggar pasal 2 UUNo.51 PRP Tahun 1960 karena secara faktualmemakai tanah tanpa ijin dari yang berhakserta menerbitkan Akta Wakaf dan Ikrar Wakafyang non prosedural dan bukan dari pemiliktanah
30 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanah sawah seluas 65 are/6.500 m2 yang terletak di Orok Leko,Dusun Melar, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan JanapriaKabupaten Lombok Tengah dengan batasbatas:e Sebelah Utara : Tanah Amaq Itrun;e Sebelah Timur : Sawah wakaf Masjid; Sebelah Barat : Sawah H. Ishak dan Gimin;e Sebelah Selatan : Kebun Edot Bin Amag Di;9.1. Tanah sawah seluas 12,5 are/1.250 m?
yang terletak di OrokLeko, Dusun Melar, Desa Selebung Rembiga, KecamatanJanapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan batasbatas:Sebelah Utara : Tanah Amagq Itrun;Sebelah Timur : Sawah wakaf Masjid;108.2.8.3.Sebelah Barat : Sawah H. Ishak dan Gimin;Sebelah Selatan =: Kebun Edot bin Amag Di;Tanah sawah seluas 12,5 are/1.250 m? yang diambilkan daritanah sawah seluas 20 are/2.000 m?
61 — 54
- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan tanah objek sengketa adalah tanah wakaf milik masyarakat Kemukiman Paloh yaitu sebidang tanah beserta gedung bangunan sekolah seluas 1618 M2(seribu enam ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Gampong Pasar Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut :
- Barat : dengan jalan kecamatan (25,40 Meter + 21,20 Meter);
- Timur :
74 — 16
Akta Jual Beli No.461/2002 Tertanggal 27 Desember 2002, Persil No.77 Kohir No.119 seluas 1250 M2 dengan batasbatas :Utara : Tanah Haji Makbuli/(Omo AdjiTimur : Tanah SyhidinSelatan : Tanah H.D.SukaryaBarat : Jl Raya DesaAkta Jual Beli No.462/2002 Tertanggal 27 Desember 2002, Persil No.26 D.Il Kohir No.1256 seluas 2000 M2 dengan batasbatas :Utara : Rumah Tinggal Aep dan OlipTimur : Tanah wakaf dan Rumah TurnipSelatan : JI Raya Terusan PalasariBarat : Tanah Milik Udin SyaripudinAkta Jual Beli No.463
Persil No. 77 Kohir No.119 seluas 1250 M2 dengan batasbatasUtara : Tanah Haji Makbuli/Omo AdjiTimur : Tanah SyhidinSelatan : Tanah H.D.SukaryaBarat : Jl Raya DesaPersil No. 26 D.Il Kohir No. 1256 seluas 2000 M2 dengan batas batas :Utara : Rumah Tinggal Aep dan OlipHalaman 20 dari 59 Putusan Perdata No. 08/Pdt.G/2016/PN.BLBTimur : Tanah wakaf dan Rumah TurnipSelatan : JI Raya Terusan PalasariBarat : Tanah Milik Udin Syaripudinj.
Akta Jual Beli No.461/2002 Tertanggal 27 Desember 2002, Persil No.77 Kohir No.119 seluas 1250 M2 dengan batasbatas :Utara : Tanah Haji Makbuli/(Omo AdjiTimur : Tanah SyhidinSelatan : Tanah H.D.SukaryaBarat : Jl Raya DesaAkta Jual Beli No.462/2002 Tertanggai 27 Desember 2002, Persil No.26 D.II Kohir No.1256 seluas 2000 M2 dengan batasbatas :Utara : Rumah Tinggal Aep dan OlipTimur : Tanah wakaf dan Rumah TurnipSelatan : JI Raya Terusan PalasariBarat : Tanah Milik Udin SyaripudinAkta Jual Beli No.463
Persil No. 77 Kohir No.119 seluas 1250 M2 dengan batasbatasUtara : Tanah Haji Makbuli/(Omo AdjiTimur : Tanah SyhidinSelatan : Tanah H.D.SukaryaBarat : Jl Raya DesaPersil No. 26 D.Il Kohir No.1256 seluas 2000 M2 dengan batas batas :Utara : Rumah Tinggal Aep dan OlipTimur : Tanah wakaf dan Rumah TurnipHalaman 25 dari 59 Putusan Perdata No. 08/Pdt.G/2016/PN.BLBSelatan : Jl Raya Terusan PalasariBarat : Tanah Milik Udin Syaripudinj.
Toko Alaria.Sebelah Timur : Tanah wakaf, rumah Turnip, Rumah Aisah.Halaman 34 dari 59 Putusan Perdata No. 08/Pdt.G/2016/PN.BLBSebelah Barat : Tanah milik udin syamsudin.
99 — 10
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4950 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentangperubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahanke II UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugasHalaman 23 dari 47 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Cms.dan berwenang memeriksa,ymemutus perkara pada tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:a Perkawinan;b Warisan;c Wasiat;d Hibah;e Wakaf
yang berhak menjadi ahliwaris dan berapa bagiannya masingmasing ;Bahwa, baik Para Penggugat maupun almarhum Madpalil adalah pemelukAgama Islam (Muslim), sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana ditentukan:I Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a Perkawinan;b Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;c Wakaf
Wakaf;f. Zakat;Infaq;Shadgqoh; dani.
berhak menjadi ahliwaris dan berapa bagiannya masingmasing ;3 Bahwa, baik Para Penggugat maupun almarhum Madpalil adalah pemelukAgama Islam (Muslim), sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana ditentukan:1 Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a Perkawinan;b Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;c Wakaf
Iman dari Tergugat I;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undangundang RI Nomor3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 7 tahun 1989 TentangPeradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf,f.zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syari'ah;42Menimbang, bahwa dalam penjelasan atas
Waji
Tergugat:
1.Ponimin
2.Khotijah
104 — 17
Tergugat dan Tergugat Il,walaupun penyerahan uang atau harta warisan diserahkan terlebin dahulusebagai wujud kepedulian Penggugat sebagai orang tua Tergugat 1;Bahwa berbicara masalah pembagian warisan, telah masuk keranah hukumPengadilan Agama, sebagai mana yang diatur dalam UndangUndang No. 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana termaktub dalam pasal 49ayat (1) yang intinya : Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi memeriksa ataumengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf
Pasal 50 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 1321.K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994 Kaidah Hukum : Sejak UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama berlaku,Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkaraperkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, serta sadaqah;Menimbang
12 — 6
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
- Tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
Termasuk pengertianini adalah hutan wisata milik Negara sesuai Pasal 2 Undangundang Nomor 5Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kehutanan.Contoh : pesantren atau sejenis dengan itu; madrasah; tanah wakaf; rumah sakit umum.Ayat (2)Yang dimaksud dengan objek pajak dalam ayat ini adalah objek pajak yangdimiliki/dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalammenyelenggarakan pemerintahan.Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besarpenerimaannya merupakan
94 — 35
SALINAN PUTUSANNomor 0314/Pdt.G/2014/MS Bir.estoll yor stl aU pw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaraPembatalan Wakaf dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaiberikut dalam perkara yang diajukan oleh :i umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam,yang bertempat tinggal terakhir di DusunBarona, Gampong Balee Panah, KecamatanJuli, Kabupaten Bireuen, sebagai PenggugatI;2.
17 — 4
Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggaldirumah milik Tergugat di Lorong Wakaf Kampung Baru KelurahanKemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Uluselama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, sampai dengan berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahberhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul), akan tetapibelum dikaruniai anak sampai dengan sekarang;5.
15 — 2
Wakaf;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon beragama islam, merekamengajukan perkara dengan bertujuan membetulkan Bio Data yang terdapatpada Buku Nikah mereka yang menurutnya tidak sesuai dengan dokumendokumen lainnya, Oleh karena Pembetulan dalam Bio Data pada Buku Nikahbagi yang beragama islam, erat sekali dengan bidang perkawinan, sehinggamenurut Majelis Hakim Pemohon mempunyai legal standing dalam berperkaraPembetulan biodata pada Buku Nikah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon
13 — 1
., hlm. 7dari16him.depananaktersebutuntuklebihbaik, lebihsejahteralahirdan batin;Menimbang,bahwauntukmendapatkankepastianhukum danperlindunganhukum, pengangkatananakberdasarkanhukumislamdiperlukanPenetapandariPengadilanAgama yangmenjadikewenanganabsulutnyasebagaiPeradilanbagiorangorangyangberagamalslamdibidangperkawinan, waris,wasiat,hibah,wakaf,zakat,infag, shadagahdan ekonomisyariah, sesuaidenganketentuanpasal49 UndangUndangNomor7Tahun 1989yang dirubahdenganUndangUndangNomor3Tahun2006danUndangUndangNomor50Tahun2009tentangP
16 — 0
dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkanputusan pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalahpengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana yangdikehendaki Pasal 49 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yaituPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yangdilakukan berdasarkan Hukum Islam, wakaf
17 — 2
Perkawinan b.kewarisan c. wakaf;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II beragamaislam, mereka mengajukan perkara dengan bertujuan membetulkan Biodatayang terdapat pada Buku Nikah mereka yang menurutnya tidak benar, Olehkarena Pembetulan dalam Biodata pada Buku Nikah bagi yang beragamaPenetapan Nomor 0118/Pdt.P/2019/PA.BL hal 4 dari hal 8islam, erat sekali dengan bidang perkawinan, sehingga menurut Majelis HakimPara Pemohon mempunyai legal standing dalam berperkara Pembetulanbiodata pada
30 — 17
Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadagah dan;i.
20 — 4
No 375/Pdt.G/2020/PA.Dum.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan .ekonomi syariah;Bahwa Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: Gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengansengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat;Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang saat inimengaku
20 — 16
ataspernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karenabanyaknya orang akan aman dari kedustaan.Menimbang, bahwa terhadap kedudukan saksi yang berdasar padaberita yang tersebar luas (syahadah alistifadhoh) sebagaimana disebut didalam kitab Figih Sunnah jilid Ill halaman 426 yang artinya sebagai berikut:Imam Syafii membenarkan kesaksian istifadhoh (bersumber dari beritayang tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim,wakaf
57 — 14
Sebagaimana diketahui ketentuanpendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 24 Tun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor 24 Tahun 1997);Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 Tahun1997 bahwa :Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2017/PN SgnSertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hakmilik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan
22 — 4
No. 380/Pdt.G/2020/PA.Dum.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan .ekonomi syariah;Bahwa Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: Seorang suami yangberagama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonankepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini mengakumempunyai hubungan hukum sebagai suami dari Termohon
27 — 13
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf