Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak bolehmenjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengansekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperolehkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya,berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakimberkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedangdisidangkan dengan seksama guna memperoleh alat buktiyang sah seperti yang diamanatkan oleh undangundang.Bahwa selanjutnya dengan mendasari

Putusan Nomor 49K/PM 1I02/AD/VIII/2020MenimbangMenimbangBahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksiyang hadir di persidangan telah bersesuaian satu dan yanglain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkaraTerdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Saksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang Kodimaksud dengan keterangan Terdakwa

sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiriatau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwadi persidangan dapat memberikan keyakinan kepada MajelisHakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telahdidakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, makadari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa

Putusan Nomor 49K/PM 1I02/AD/VIII/2020MenimbangMenimbangd. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yangdibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuatmenurut peraturan perundangundangan sehingga dapatmemberikan keyakinan kepada Majelis

Kota Pasuruan pada tanggal19 September 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0389/50/IX/2016tanggal 19 September 2016 dan sekarang rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan danpertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untukmengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

La Wae);Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutusperkara ini telah melampaui batas wewenangnya, denganpendapatnya bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidakjelas, karena tidak menguraikan secara rinci siapasiapa yangharus digugat, kalaupun dalil gugatan dapat dikabulkan seluruhnyadikhawatirkan dikemudian hari apabila putusan tersebut sudahberkekuatan hukum tetap tidak akan kesulitan dalam pelaksanaaneksekusi dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari;Pertimbangannya yang mendasari

HukumAcara Perdata);Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara salahmenerapkan hukum karena tidak memuat ringkasan yang jelas darituntutan Pemohon Kasasi/Penggugat dan jawaban TermohonKasasi/Tergugat sebagai alasan dan dasar dari pada putusan, halmana sudah merupakan suatu pelanggaran hukum sebagaimanayang dimaksud dan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 184 HIR,Pasal 195 R.Bg. dan Pasal 25 UndangUndang Nomor 24 Tahun2004;Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalampertimbangan hukum yang mendasari

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/83/AD/K/I02

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut Secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi Keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 102Medan Nomor : Sdak/90

No. 2020/Pdt.G/2018/PA.Pas.Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisinan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon suka membantah, suka marahmarah dan membentakPemohon sehingga membuat Pemohon

Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi

jo pasal 39 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan diakui oleh Tergugatserta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan sudah dikaruniai seorang anak bernama NADIF ALAMSYAH, umur 10 tahun yangsekarang dalam asuhan Tergugat;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

IKHSAN danSAMIATI binti SAID telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat tersebutbahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan seringterjadi pertengkaran dan perselisinan serta sudah diupayakan rukun, akan tetapi tidakberhasil, walaupun penyebabnya pertengkaran dan perselisihan antara saksisaksiPenggugat dan saksisaksi Tergugat berbeda;Menimbang, bahwa dalildalil Penggugat yang telah didukung

nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn ne nn rr nnn nn nnn nnn neen conn enn nenncnnneeenne Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yangmenikah pada tanggal 2 Desember 2007 diSurabaya; Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampaisekarang belum dikaruniai anak ;Bahwa mulai tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggalbersama ;Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena saksi pernahmelihat sendiri sewaktu Penggugat dan Tergugatbertengkar;;Bahwa yang mendasari

kandung Penggugat sepupu dariPENG QUGALt ; nnn nnnn nnn nnn cnn nnn Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yangmenikah pada tanggal 2 Desember 2007 diSura bay a; 220202 2020Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampaisekarang belum dikaruniai anak ;Bahwa mulai tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggalbersama ;Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena saksi pernahmelihat sendiri sewaktu Penggugat dan Tergugatbertengkar; ;Bahwa yang mendasari

Penggugat menjemputnya, dan bahwa Sudah seringTergugat menjemput tetapi Penggugat tidak mau pulanglagi, sedangkan dalam dupliknya Tergugat / Terbandingmenyatakan tetap pada jawabannya semula;Menimbang, bahwa sedangkan pada halaman 4 dan 5Putusan Pengadilan Agama Baturaja Tentang DudukPerkaranya, khususnya sepanjang mengenai jawabanTergugat / Terbanding atas apa yang didalilkan olehPenggugat / Pembanding mengenai peristiwa yangmenyebabkan timbulnya pertengkaran dan perselisihansebagai alasan yang mendasari

tetapi Penggugat tidak maupulang ke tempat kediaman bersama;*Bahwa, Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugatsampai kapanpun;Menimbang, bahwa jika diperhatikan dengan seksamaternyata bahwa apa yang dinyatakan pada halaman 4 dan5 Putusan Pengadilan Agama Baturaja Tentang DudukPerkaranya tersebut, khususnya sepanjang mengenaijawaban Tergugat / Terbanding atas apa yang didalilkanoleh Penggugat / Pembanding mengenai peristiwa yangmenyebabkan timbulnya pertengkaran dan perselisihansebagai alasan yang mendasari

yang Iebih besar, tentunya pemeriksaan dalamperkara aquo akan menjadi siasia.Bahwa oleh karena adanya keadaan yang mendesak bagi kepentingan PENGGUGAT,maka sesuai Pasal 67 ayat 2, 3 dan 4 UU PTUN sangatlah tepat Pengadilan Tata UsahaNegara Pontianak menerbitkan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan SuratKeputusan Nomor 02 tahun 2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pemberhentian DenganHormat Saudara SURYANI MULFITRI, SE sebagai Karyawan Perusahaan DaerahKapuas Indah Pontianak.9 FaktaFakta yang Mendasari

Gugatan.Bahwa faktafakta yang mendasari diajukannya gugatan pembatalan terhadap SuratKeputusan Nomor 02 tahun 2012 adalah sebagai berikut :a Bahwa PENGGUGAT adalah karyawan pada Perusahaan Daerah Kapuas Indah KotaPontianak berdasarkan Nomor Induk Karyawan (NIK)1970.04.12.0193.2.b Bahwa selama bekerja pada perusahaan tersebut, PENGGUGAT tidak pernahmelakukan tindakantindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Kapuas Indahtermasuk diberikan surat teguran oleh TERGUGAT sampai dikeluarkannya SuratKeputusan

kediaman di Kecamatan Tajurhalang,Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 17 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong dengan Nomor Register 2606/Pdt.G/2017/PA.Cbn telah mengajukanhalhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal dixxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Mattiro Sompe, KabupatenPinrang, sebagai ''Tergugat"';Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama PinrangNomor : 710/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari

Wonosari Kabupaten Bondowoso padatanggal 15 Agustus 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/18/VIII/201415 Agustus 2014 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Bdw.namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuluntuk seluruhnya;Dan selain alasan tersebut di atas tegoran (aanmaning) tersebutdialamatkan pada alamat Pelawan Il;Bahwa jelas harusnya Para Terlawan tahu benar tempat dan kedudukanhukum Pelawan I, karena tempat dan kedudukan hukum adalah merupakankepastian hukum bagi perusahaan yang berbadan hukum dan dalam hal inidalam pengeluaran keuangan pertanggung jawaban adalah sangat berbedakarena pemilik sahamnya berbeda orang;Bahwa dengan mendasari

eksepsi Tergugat II sekarang Pelawan Il yangdikabulkan tersebut maka kami menolak untuk melaksanakan putusantersebut di atas karena disisi lain Mahkamah Agung Republik Indonesiamemberi putusan mengabulkan eksepsi Tergugat /Pelawan danmengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian menunjukkan ketidakadanya kepastian hukum;Bahwa dengan mendasari Putusan Peninjauan Kembali Nomor 61PK/Pdt.Sus/2012., tanggal 17 Oktober 2012 junto Putusan MahkamahAgung RI Nomor 866 K/Pdt.Sus/2008., tanggal 30 September 2009

No 33/Pat/2016/PT SMGMenimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut,Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagaiberikut :DALAM EKSEPSIDASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS1Bahwa PENGGUGAT dalam gugatanya pada posita ataufundamentum petendi tidak mendasarkan pada dasar hukum( recht grond ) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatandari penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhisyarat formil ;.

sebagaiPenggugat dalam Rekonpensi telah mengajukan gugatan balik terhadapPenggugat dalam Konpensi sebagai Tergugat dalam Rekonpensi, yangmaksud dan tujuannya adalah seperti diuraikan diatas;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa danmeneliti secara cermat putusan Pengadiln tingkat pertama makaPengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya, oleh karenadalam pertimbangapertimbangan hukumnya telah memuat danmenguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang mendasari

PutusanNomor : 45K/PM.III19/AD/III/2011, tanggal 9 Juni 2011dengan dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulandan telah memperoleh Akte Putusan Telah MemperolehKekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/45K/PM.III19/AD/V1I/2011, tanggal 17 juni 2011, dan atas putusan tersebutTerdakwa telah menjalani seluruh pidananya di MasmilMakassar dan dinyatakan bebas pada tanggal 28 September2012, dengan demikian berarti belum lewat 5 (lima) tahunTerdakwa sudah melakukan tindak pidana desersi lagi.Bahwa dengan mendasari

Banding berpendapat bahwaTerdakwa sebagai seorang prajurit yang mempunyai sifatdan prilaku yang sangat tidak baik dan menunjukkanrendahnya disiplin dan ketidaktaatan pada aturan hukumyang ada dengan melakukan tindak pidana yang berulangulang kali, oleh karena itu keberadaan Terdakwa tidak layaklagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, sehingga10MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatTerdakwa harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinasmiliter.Bahwa dengan mendasari

PutusanPengadilan Negeri Luwuk Nomor 22/PN/1977, tanggal 12 Oktober 1977tersebut diatas;Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Luwuk menetapkan pelaksanaan eksekusidengan Penetapan Nomor : 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Luwuk, tanggal 01 Juni2016 tersebut dengan mendasari Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No.02/Pdt.G/1996/PN.Lwk, tanggal 09 Juli 1996 jo. Putusan Pengadilan TinggiPalu No. 81/Pdt/1996/PT.Palu, tanggal 15 Januari 1997 jo.

Derden Verzet) pihak ketiga ini dan berkenan pulamenjatuhkan putusan sebagai berikut :PRIMAIR :Mengabulkan permohonan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;Menyatakan tidak akurat permohonan eksekusi Terlawan tanggal28 September 2015 baik data namanama orang/pihak yang menempatilokasi maupun luas/ukuran objek tanah yang dimohonkan eksekusi;Menyatakan tidak dapat dieksekusi (non eksekutable) permohonaneksekusi Terlawan tanggal 28 September 2015 yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaanPerkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/28/AD/K/02/

banding mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umumyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Sibolga nomor : 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Sbg, tanggal 23Agustus 2016, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapatbahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempatkediaman di XXXXXX, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinongpada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6489/Pdt.G/2019/PA.Cbn,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari